Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The community Self-Reliance Board (BKM) is an instution that managers the revolving fund of the Poverty Reduction Program (P2KP) and the National Community Empowerment Program (PNPM) and the Financial management Unit (UPK) as well. One task of BKM is to provide and develop loan service to poor people who need loans for developing their business. Ideally as an instution,BKM should provide service that can reach the communtity at the local level.BKM has both rational and economical characteristics (applying the economical principle with banking procedures and criterial in addition to the social characteristic so that it can develop in a sustainable way as a modern financial instution. Having the ideal credit system and reaching poor people, this business can be managed and developed properly with the stipulations decided upon jointly by members of the community and the BKM,who manages loans. Thus the BKM is able to meet the needs and interest of the community, especially those of poor people , in helping to provide business capital in support of productive economic activities that will increase income and improve the welfare of the community."

"Health insurance program for poor began since 1998 namely Social Safety Net and 2005 chabged be Health maintanance Assurance Program for Poor (PJK MM) and since 2007 become Healty Insurance for Poor (Askeskin)...."

"Isu-isu kemiskinan sering disimbolisasikan dengan fenomena sosial. Meski terkadang fenomena itu tidak begitu tepat menggambarkan pesoalan kemiskinan yang sesungguhnya, Namun apabila kita menelaah seluruh simbol kemiskinan, maka barangkali kita dapat menemukan arah persoalan kemiskinan yang ada...."

"ABSTRAKDi Indonesia, program pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual. Upaya ini dilaksanakan secara sistemis melalui kegiatan yang disebut Pelita, yang merupakan agenda formal pembangunan, disamping langkah non formal untuk mempercepat tercapainya tujuan pemerataan sebagaimana peran yang dijalankan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pada dekade 1970-an, berdasarkan kondisi ketimpangan pemerataan yang ada, muncul kesadaran perlunya perbaikan dan perhatian khusus terhadap kondisi kemiskinan masyarakat, terutama menyangkut persepsi pemerintah dan swasta dalam menangani masalah kemiskinan. Implementasi konsepsi tersebut teraktualisasi dalam program IDT. Secara konseptual, program IDT dapat dikatakan bukanlah program yang baru, bila dilihat dari program fungsional yang dilaksanakan oleh berbagai instansi, khususnya Departemen Sosial yang aksinya lebih menekankan pada visi pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai potensi pembangunan. Program ini menjadi fokus dan aktual manakala berbagai pihak diminta untuk memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan dan metode pemberdayaan masyarakat miskin itu sendiri. Konsepsi ini telah mendorong subjek untuk melakukan penelitian Hubungan Persepsi Masyarakat Miskin Dengan Pengetahuan Penanggulangan Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan: (1) Melihat intensitas hubungan kausalitas persepsi masyarakat miskin dengan pengetahuan penanggulangan kemiskinan dan berupaya menarik kesimpulan hubungan yang bagaimanakah yang dapat menunjang program penangulangan kemiskinan (2) Melihat signifikansi hubungan kausalitas dimaksud, apabila dikontrol oleh sub variabel penelitian dengan cara "mengesampingkan" dan "mengaktifkan" beberapa variabel (3) Melihat signifikansi hubungan persepsi masyarakat dengan pengetahuan penanggulangan kemiskinan sebelum dan setelah dikontrol partisipasi masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Daerah Khusus lbukota Jakarta. Objek penelitian adalah warga masyarakat penerima IDT yang bermukim pada 7 (tujuh) Rukun Warga (RW), dari 90 Pokmas yang aria, melalui teknik penarikan sampel stratifikasi maka ditetapkan 50 Kepala Keluarga sebagai sampel dengan perbandingan untuk masing-masing strata (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota) adalah 1:1:1:17. Pengurnpulan data primer diiakukan dengan kuesioner sedangkan data skunder diperoleh dari berbagai literatur umum, khusus dan dinas instansi terkait. Data yang telah dihimpun selanjutnya ditabulasi untuk dianalisis dengan formula product moment maupun korelasi parsial dengan varians test signifikansi. Hasil analisis baik dengan teknik univariate, bivariate dan multivariate menunjukkan hasil yang cukup signifikan dengan hipotesis dan asumsi dasar, artinya seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan utama dan sampingan sangat berpengaruh dalam proses pembentukan persepsi penanggulangan kemiskinan, masyarakat miskin. Dilihat dari intensitas nilai korelasi, baik bivariate dan multi variate menunjukkan nilai yang sangat signifikan yaitu rid = 0,7512 dan 18 responden atau 36 persen berada pada strata "sedang" bila dianalisis dengan tabel silang, untuk pesepsi dengan pengetahuan serta = 0,6429 untuk persepsi, pengetahuan dan partisipasi. Besarnya nilai r dan kecilnya nilai p merupakan indikasi hubungan yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya nilai F test daripada nilai kritik F pada tabel product moment. Artinya bahwa apabila terjadi peningkatan bobot satu diantara tiga variabel, maka akan memberikan dampak positif pada dua variabel lainnya. Berdasarkan kenyataan diatas, maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat korelasi yang sangat menyakinkan Hubungan Persepsi Masyarakat Miskin dengan Pengetahuan Penanggulangan Kemiskinan baik "dengan" dan "tanpa" mengikutsertakan Partisipasi Masyarakat Miskin."

"Permasalahan kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh negara didunia, termasuk Indonesia. Data menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser untuk mengatasi kemiskinan belum mencapai hasil yang optimal. Peningkatan alokasi anggaran tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Penelitian ini menggunakan berbagai metode, baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk menganalisis faktor penyebab kemiskinan masyarakat di Kabupaten Paser, alternatif kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk diterapkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sembilan faktor, hanya delapan faktor yang relevan menjadi penyebab kemiskinan bagi masyarakat di Kabupaten Paser. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk dilaksanakan adalah melalui kegiatan peningkatan keterampilan dan strategi yang tepat adalah dengan mengantisipasi kelemahan yang ada dan mengatasi ancaman yang muncul dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah melalui penerapan kegiatan dan strategi yang tepat, maka dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

---

Poverty problem is social phenomenon that become concern for every nation in the world, included Indonesia. Data indicates that efforts from Paser government to deduct poverty rate has not reach optimal result. The raising of budget allocation not giving significant impact toward poverty rate. This research using multi method, as qualitative and quantitative to analyze the factor that cause society?s poverty, alternative of society empowerment?s activity, and strategy for empowernment.The result of research shows that from nine factors, there are 8 relevant factor that become factor for society?s poverty at Paser Regency. The appropriate empowernment activity is by increase skill of society and the appropriate strategy are anticipate weakness and to contend with threat from activity of empowernment. The expectation from appropriate implementation of activity and strategy of empowernment, it could increase economic resilience and deduct poverty rate significantly."

"Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan selain memberikan manfaat berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga berakibat adanya kesenjangan dan ketimpangan, baik kesenjangan antar daerah, antar penduduk antar desa dan kota serta antar desa. Selain dari pada itu penyebab lain adanya kesenjangan tersebut adalah karena adanya pola pembangunan yang selama ini dilaksanakan yaitu bersifat sentralistik. Pembangunan yang sentralistik tersebut mengabaikan pemberdayaan masyarakat dan sumberdaya lokal. Pemerintah menyadari hal tersebut sehingga diluncurkanlah berbagai program untuk mengatasinya. Berbagai upaya yang dilaksanakan baik secara sektoral maupun regional belum mampu sepenuhnya mewujudkan keseimbangan tersebut. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 1999-2001 jumlah desa tertinggal tetap tidak berubah yaitu 63 desa dan jumlah penduduk miskin dari tahun 1999-2001 bertambah, berdasarkan data BKKBN KK miskin tahun 1999 sebanyak 135.015 KK dan tahun 2000 bertambah 138.366 KK dan tahun 2001 bertambah lagi menjadi 150.125 KK. Berbagai upaya telah dilaksanakan namun program tersebut belum menampakan hasil yang berarti.Untuk itu diperlukan adanya suatu program penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat yang menyentuh langsung masyarakat miskin. Salah satu program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program PPK di Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan selama 3 tahun yaitu pada fase I, berhasil tidaknya suatu program ditentukan oleh tercapai tidaknya suatu tujuan.Penelitian ini bertujuan untuk: a. untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan PPK di Lokasi Penelitian b. untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan PPK mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelestarian. c. untuk mengetahui bagaimana peran pendamping dalam program PPK d. untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terutama pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PPK.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan lokasi Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan data yang diambil adalah data primer dan data sekunder yang dianalisa dengan analisa deskriptif kemudian hasil analisa program PPK dijadikan dasar untuk mengkaji Kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan persepsi responden expert yang mengerti permasalahan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Analisa kebijakan tersebut menggunakan metode Analisis Hirarki proses (AHP).Secara umum pelaksanaan program PPK di Kabupaten Lampung Tengah terutama di Kecamatan Seputih Surabaya berjalan dengan baik. Program PPK berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Program PPK berhasil menciptakan proses demokrasi bagi masyarakat untuk turut serta menentukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu Program PPK juga berhasil mengaktifkan aparat kecamatan dan desa serta lembaga-lembaga desa dalam memfasilitasi dan melaksanakan pembangunan di pedesaan. Disamping itu program PPK juga berhasil menghadirkan infrastruktur desa dan berkembangnnya usaha ekonomi produktif di pedesaan.Akan tetapi partisipasi masyarakat tersebut hanya terlihat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan pada tahap pelestarian dan pemeliharaan sudah berkurang terutama untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, sedangkan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif cukup baik, akan tetapi sasaran yang hendak dicapai yaitu penduduk miskin kurang dapat dicapai, karena kegiatan Usaha Ekonomi Produktif hanya mencapai masyarakat miskin yang sudah punya usaha, sedangkan masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak berdaya kurang bisa disentuh. Sementara itu kegiatan pendampingan behasil membantu aparat kecamatan dan aparat desa serta lembaga desa dalam melaksanakan program, akan tetapi pelaksanaan pendampingan ini tidak dilaksanakan lagi pasca program, sedangkan pendampingan masih diperlukan sampai adanya kemandirian masyarakat desa. Akibatnya kegiatan pemeliharaan dan pelestarian berjalan tidak begitu baik. Peran pemerintah dalam pelaksanaan program PPK tidak begitu dominan lagi. Berkurangnya peran pemerintah ini memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan PPK. akan tetapi peran pemerintah tersebut masih diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan tetapi tidak boleh dominan.Hasil analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan persepsi responden expert dan dianalisa denga metode AHP adalah sebagai berikut:Hasil analisa menunjukan untuk mencapai hasil tercapainya kebijakan pemberdayaan masyarakat yang optimal kriteria partisipasi masyarakat yang tinggi mempunyai bobot paling tinggi dan diikuti oleh tercapainya sasaran dan pengelolaan program yang baik. Sedangkan aktor atau pelaku yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan tersebut adalah oenduduk miskin yang merupakan kelompok sasaran mempunyai bobot paling tinggi kemudian, pendamping dan LKMD yang merupakan pelaksana serta masyarakat umum dan pemerintah menempati urutan terakhir. Sedangkan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam program pemberdayaan adalah kedua kegiatan yaitu pembangunan sarana prasarana dan bantuan modal usaha yang dianalisis mempunyai bobot yang hampir sama dimana bantuan modal usaha mempunyai bobot lebih tinggi sedikit. Kedua kegiatan tersebut layak untuk dilaksanakan. Hasil yang diharapkan dan program Pemberdayaan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat miskin, urutan kedua adanya penyerapan tenaga kerja kemudian adanya kemandirian masyarakat desa serta yang terakhir adalah terbukanya akses ekonomi dipedesaan."

"The differences in service delivery to poor patients often occurs. This study aimed to get information about health services provided by hospitals on poor communities in six region of indonesia.the research uses a qualitative approach with subjects of study is poor who are and /or never get health services in hospitals in six region of indonesia. It experimental results showed that poorer patients in government or private hospitals, which generally have inadequate levels of sastsisfaction, among others ministry assessed administrative complex, convuloted, ill-informed, less friendly officers, not given a prescription of generic drugs and service that takes long enoug. Besides, having to pay advances also became a barrier for poor to health service in hospitals."

"Banyak studi yang membuktikan bahwa akses dan status kesehatan masyarakat miskin selalu lebih buruk dibandingkan akses dan status kesehatan kelompok yang lebih kaya. Banyak hal yang menyebabkan kesenjangan ini, salah satu diantaranya yang paling spesifik adalah faktor barier finansial. Pemerintah sejak tahun 1998 telah mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat miskin (Askeskin), dengan membayarkan iuran atas nama penduduk miskin untuk jaminan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Askeskin terhadap utilisasi pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Penelitian potong lintang dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh pelaksanaan askeskin terhadap utilisasi pelayanan kesehatan maternal & neonatal. Lokasi penelitian di Puskesmas Surakarta Kabupaten Bogor Jawa Barat. Sebanyak 212 ibu bersalin penduduk miskin diwawancarai perilaku dan pelayanan kesehatan maternal & neonatal yang mereka dapatkan.Penduduk miskin peserta askeskin bersalin ke bidan 2,1 (95%CI: 1-4,1) kali lebih banyak dibandingkan penduduk miskin yang belum pernah menjadi peserta. Faktor lain yang berpengaruh terhadap utilisasi persalinan oleh petugas kesehatan adalah selera atau preferensi ibu dan keadaan geografi. Ibu yang tidak merencanakan bersalin ke paraji sewaktu hamil mempunyai kemungkinan bersalin ke bidan 6,6 (95% CI: 3.4 - 12,9) kali lebih banyak dibandingkan yang tempat tinggalnya jauh dari rumah bidan. Askeskin tidak terbukti mempengaruhi pelayanan kesehatan neonatal.Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan maternal & neonatal bagi seluruh masyarakat, termasuk keluarga non-miskin. Direkomendasikan pula untuk secara konsisten melaksanakan kebijakan penempatan bidan di seluruh desa serta memasukkan kemitraan bidan-parahi dalam paket pelayanan kesehatan Askeskin.

---

Many studies showed that health access and health status of poor people is consistently worse compared to health access and status of the non-poor. Many factors influence this gap;however financial barrier in the most significant factor. The Indonesian government has been launching a health insurance for the poor (Askeskin) since the year of 1998, by paying contribution on behalf of the poor, covering health services, including maternal & neonatal.

This study aims are describing the impact of Askeskin on the utilization of maternal & neonatal health services. A cross sectional quantitative study was conducted to find the impact if Askeskin on the utilization of maternal & neonatal health services. The location of this study was Sukaraja Sub-district, Bogor District, West Java province, Indonesia. Two hundreds and twelve mothers having under 15 month old babies were interviewed about their behavior and their utilization of maternal & neonatal health services.

The Odds Ratio (OR) of utilization of health personned for birth delivery among Askeskin member was 2.1 (95% CI: 1.1-4.1) than non-covered poor people. Other factors geographic condition. Poor mother who have no preference to use traditional birth attencance (TBA) hav OR 6.6 (95% CI 3:4-12.9) compared to the poor mothers who have preference to choose TBA for birth delivery. The OR of better geographic condition (the difference of transportation for between midwife & TBA