Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi telah membuat banyak negara semakin kompetitif dan ketergantungan dalam hubungan ekonomi. Begitupun dalam hal energi minyak bumi. Supply dan demand atas minyak bumi membuat dunia terbagi dua antara negara produsen minyak dan negara konsumen minyak. Venezuela dan Amerika Serikat telah lama saling terkait dan saling bergantung dalam hal energi. Dengan menggunakan konsep keamanan energi Mason Willrich, seharusnya yang terjadi adalah kedua negara baik pengekspor maupun pengimpor energi menuju ke arah interdependensi. Namun, sejak Hugo Chávez merebut kekuasaan sebagai Presiden, Venezuela mengambil kebijakan energi yang anti Amerika Serikat dan menggunakan energi untuk membiayai agenda politiknya. Hubungan kebijakan energi Venezuela dan keamanan energi AS yang seharusnya saling tergantung tersebut hendak dilihat dari sudut pandang weak state dan strong state.Tesis ini memaparkan perjalanan kebijakan energi Venezuela dari masa pra-Chávez sampai masa Chávez. Kebijakan energi masa Chávez disandingkan vis-à-vis dengan masa George W. Bush. Dengan meramu konsep keamanan energi dan teori Barry Buzan tentang strong state dan weak state, diambil asumsi bahwa Amerika Serikat adalah strong state yang sangat kebal terhadap sebagian besar jenis ancaman, sementara Venezuela adalah weak state yang sangat rentan terhadap sebagian besar jenis ancaman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat rentan terhadap isu keamanan energi, sehingga strong state dan weak state tidak absolut. Weak state dalam hal ini Venezuela menggunakan energi (minyak sebagai komoditas strategis) sebagai instrument of power dengan mengeluarkan UU Hidrokarbon 2001, kebijakan Mixed Companies, mendiversifikasi ekspor ke negara rival AS, dan membeli pengaruh di Amerika Latin sehingga perimbangan power menjadi sedikit berubah. Amerika Serikat sebagai strong state ternyata rentan terhadap ancaman keamanan energi. Walaupun AS memiliki kapabilitas power yang besar dari segi militer dan ekonomi, AS tidak dapat memanifestasikannya dalam bentuk influence. AS tidak dapat mempengaruhi Venezuela untuk tidak melakukan kebijakan energi yang mengancam keamanan energi AS. Dan Venezela sebagai weak state ternyata bisa menggunakan pengaruhnya sebagai manifestasi power untuk mempengaruhi keamanan energi AS dan lebih jauh lagi, menantang status quo AS di Amerika Latin bersama dengan Kuba dan Bolivia. Fakta yang ada bahwa Venezuela tetap merupakan satu dari lima negara besar pemasok minyak ke AS (walaupun jumlahnya terus mengalami penurunan) menunjukkan bahwa yang terjadi adalah interdependensi asimetris.

---

Globalization has made nations become increasingly competitive and interdependent in economic relations. In the matter of oil energy, supply and demand divides the world into two: the producer and the consumer of energy. Venezuela and the United States have long been interconnected and interdependent with energy. By means of Mason Willrich's energy security concept, the two countries should lead towards ever increasing interdependent. Nonetheless, the rise of Hugo Chávez has changed the wind towards "anti-US" energy policy and Chávez has been using oil to fuel his political agenda. The relation between Venezuela's energy policy and US energy security - which should normatively be interdependent - will be examined from weak state and strong state point of view.This thesis describes the journey of Venezuela's energy policy from pre- Chávez era up to Chávez's. Chávez's energy policy will be seen vis-à-vis with George W. Bush's energy policy. By combining the energy security concept and Barry Buzans' theory on strong state and weak state, it is assumed that US is a strong state which is invulnerable to most types of threats, while Venezuela is a weak state which is vulnerable to most types of threats.The research shows that the US is vulnerable to energy security issues, hence strong state and weak state are not absolute. The weak-state Venezuela uses energy (oil as strategic commodity) as an instrument of power by issuing Hydrocarbon Law 2001, Mixed Companies policy, diversifying oil exports to US rival, and buying influence in Latin America, hence the power relations has a bit changed. USA as the strong state is in fact vulnerable to energy security threat. Amid its power capability in terms of military and economy, the US can not manifest that power in the form of influence. The US could do nothing to stop Venezuela from making energy policy which threatens US energy security and furthermore, challenges US status quo in Latin America, together with Cuba and Bolivia. The fact that Venezuela is still one of the five top-oil suppliers to the US (though the quantity has slightly declined from year to year) shows that asymmetrical interdependence prevails."

"Penelitian ini memfokuskan diri pada upaya Rusia dalam menggunakan energinya tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian tetapi juga untuk mendapatkan pengaruh politik yang kuat di wilayah (Eropa). Dalam hal ini Rusia menerapkan kebijakan politik energi dengan mengamankan energinya. Keamanan energi tersebut dapat dijabarkan dengan beberapa mekanisme kebijakan. Pertama, Rusia tetap berusaha untuk menjaga suplai energi yang cukup - menasionalisasi kembali beberapa perusahaan swasta dan ekspansi ke luar dan kerjasama dengan pihak asing. Kedua, Rusia harus menjamin pengiriman energinya dengan aman - kontrol atas jaringan atau jalur pipa. Faktor-faktor di atas tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Rusia dan Ukraina. Dalam kacamata ekonomi, bilamana Ukraina menyepakati harga gas baru yang ditawarkan Rusia, maka hal itu akan menyebabkan pundi-pundi keuangan Rusia semakin banyak. Adapun secara politik, Rusia sangat tidak menyukai kedekatan Ukraina terhadap NATO, apalagi ada upaya NATO untuk memasukkan Ukraina sebagai agenda perluasan anggotanya.

---

This study focused on Russia's efforts in the use of energy not only to boost the economy but also to gain a strong political leverage in the region (European). In this case, Russia's energy policy adopted by securing its energy. Energy security can be translated with some policy mechanisms. First, Russia still seeks to maintain an adequate supply of energy (sufficient supplies) - re-nationalize some private companies and outward expansion and cooperation with foreign parties. Second, Russia should guarantee the safe delivery of energy (unhindered delivery) - or control over the pipeline network. Those factors above cause a dispute between Russia and Ukraine. Economic point of view, when Ukraine agreed on a new gas price offered by Russia, then it would lead to Russia's financial coffers more and more. As for politically, Russia is not like the closeness of Ukraine to NATO, let alone there were efforts of NATO to include Ukraine as an agenda for the expansion of its members."

"ABSTRAKStudi tentang ketahanan energi energy security menjadi topik yang terus berkembang di kalangan peneliti energi, terlebih situasi produksi minyak terus menurun, kapasitas kilang minyak yang terbatas, tingkat diversifikasi energi yang rendah, secara kualitatif menunjukkan, bahwa Indonesia sedang mengalami situasi yang kurang baik dalam definisi ketahanan energi. Seberapa rendahnya tingkat ketahanan energi tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran secara kuantitatif. Sejak tahun 2013 sektor transportasi menjadi konsumen terbesar energi final di Indonesia. Tingginya konsumsi energi sektor transportasi menjadi perhatian tersendiri karena dampak perubahannya mampu mempengaruhi tingkat ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dari perlakuan kebijakan di sektor transportasi terhadap ketahanan energi. Penelitian ini mengukur ketahanan energi menggunakan 14 indikator dan dikelompokkan ke dalam masing-masing dimensinya diantaranya, yaitu availability, affordability, accessibility, acceptability dan efficiency. Analisis energy security dilakukan dengan metode normalisasi min-max, aggregasi dan pembobotan menggunakan principal component analysis PCA untuk mengatasi masalah subjektivitas dalam penentuan bobot indikator. Hasil menunjukkan, bahwa dampak peningkatan ketahanan energi terjadi pada skenario transportasi massal dan skenario teknologi kendaraan, sedangkan skenario pajak bahan bakar memberikan efek negatif terhadap peningkatan ketahanan energi. Peningkatan ketahanan energi terbesar ditunjukkan oleh skenario teknologi kendaraan untuk kasus PHEV pada rentang tahun 2030 ndash; 2040, namun mengalami penurunan sampai dengan akhir tahun proyeksi yang disebabkan karena faktor emisi pembangkit listrik nasional yang masih relatif tinggi, sehingga penetrasi kendaraan berbasis listrik justru akan meningkatkan jumlah emisi CO2.

---

ABSTRACTThe study of energy security has become an emerging topic among energy researchers. The decline of oil production, the limited capacity of refineries, the low level of energy diversification, qualitatively shows that Indonesia is experiencing an unfavorable situation in the definition of energy security. therefore, it is necessary to measure energy security quantitatively. Since 2013, the transportation sector has become the largest consumer of final energy in Indonesia. The high energy consumption of the transportation sector is being a particular concern due to the impact to the energy security. Therefore, the aim of this study is to analyze the effects of transport sector policy on the energy security. This study measures the energy security using 14 indicators and grouped into each dimension such as availability, affordability, accessibility, acceptability, and efficiency. Energy security analyzed by min max normalization method and using principal component analysis PCA to overcome the problem of subjectivity in determining the indicator weight. The results show that the scenario of mass transportation and vehicle technology bring an increase in the energy security, while fuel tax scenario has a negative effect on energy security. The greatest increase in energy security is showed by vehicle technology scenarios for the PHEV case during 2030 2040. However, the increase is fall until 2050 due to relatively high of power emission factor, therefore penetration of electric based vehicles will actually increase the number of emissions CO2."

"

Kebijakan pengembangan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi bertujuan untuk mencapai target 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Lambatnya laju peningkatan bauran dan pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan ditengarai karena tidak terakomodirnya kepentingan pelaku usaha dalam kebijakan. Kepentingan politis menjadi penyebab belum adanya undang-undang energi terbarukan. Keraguan akan komitmen pemerintah terlihat dari alokasi sumber daya yang dialokasikan pada Direktorat Jenderal ini untuk melaksanakan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan pada Direktorat Jenderal EBTKE menggunakan teori Knoepfel et al (2007) dan Mallon (2006) melalui pendekatan post positivisme dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap narasumber kompeten, sedangkan data sekunder diambil dari studi literatur. Panalitian ini dilakukan pada kurun waktu Desember 2018 – Agustus 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan belum berjalan baik dilihat dari variabel rencana aksi yang dinilai belum mencerminkan kepentingan pengembang dengan dalam kebijakan dan keterbatasan kompetensi sumber daya pendukung. Untuk variabel proses terdapat keterbatasan situasi dengan belum adanya konsensus pada konsep keadilan energi. Sedangkan untuk variabel aturan implementasi terkait pelayanan publik sudah menunjukkan arah perbaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah belum adanya tujuan yang jelas dan terukur, belum terpenuhinya kecukupan investasi, kebijakan yang tidak stabil dengan seringnya revisi regulasi serta kerangka kontekstual dalam hal belum adanya regulasi undang-undang yang mengatur dan ketidakselarasan regulasi pada tataran peraturan teknis.

Kata Kunci :

Kebijakan energi terbarukan, implementasi kebijakan, faktor pengaruh kebijakan

---

Renewable energy development policy is an effort to reach energy security aims to achieve the target of 23% renewable energy by 2025 The slow pace of increasing the mix and development of renewable energy is indicated that stakeholders interest are not accommodated in policies. Political interests makes the absence of renewable energy laws. Doubts about the government's commitment can be seen from the allocation of resources to this Directorate General. This study aims to analyze the implementation and factors that influence the implementation of renewable energy development policies at the Directorate General NREE using the theory of Knoepfel et al (2007) and Mallon (2006) through post positivism approach with qualitative methods. Primary data were derived from in-depth interviews, secondary data were taken from literature studies. This research was conducted in December 2018 - August 2019. The results of this study indicate that the implementation of the renewable energy development policy has not gone well as seen from the action plan variables which are considered not to reflect the interests of the developer with regard to policies and limited competency of supporting resources. For the process variable there are limitations to the situation with the lack of consensus on the concept of energy equity. As for the variable implementation rules related to public services have shown the direction of improvement. Factors influencing the implementation of policies are the absence of clear and measurable objectives, insufficient investment fulfillment, unstable policies with frequent revisions of regulations and contextual frameworks in the absence of regulatory regulations that govern and non-alignment of regulations at the level of technical regulations.

"

"Fenomena kemiskinan energi telah terjadi dihampir semua negara berkembang dan berdasarkan International Energy Agency (IEA, 2017) kemiskinan energi tersebut menjadi salah satu pemicu permasalahan utama dalam pembangunan dunia. Kemiskinan energi yang juga terjadi di Indonesia telah mendisrupsi berbagai sektor, salah satu yang utama dalam penelitian ini yaitu mengangkat lebih dalam dampaknya terhadap pendidikan yang juga menjadi sasaran ke empat dalam Sustainable Development Goal’s. Menggunakan data konsumsi listrik < 32,4 kwh per bulan dalam persentase proporsi rumah tangga di suatu wilayah pada tahun 2015 dan 2017 sebagai proksi dari miskin energi sebagai variabel dependen dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan yang diproksi dari angka rata – rata lama sekolah tahun 2019 pada tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan menggunakan 2SLS, pendekatan instrumen variabel yang digunakan yaitu karakteristik geografis wilayah dengan pendekatan nilai rata-rata elevasi pada kabupaten/kota untuk memprediksi secara akurat pengaruh dari kemiskinan energi terhadap rata – rata lama sekolah. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan yang berarti bahwa semakin dengan bertambahnya kemiskinan energi yang terjadi di suatu wilayah, maka akan menurunkan rata – rata lama sekolah pada wilayah tersebut.

---

The phenomenon of energy poverty has occurred in almost all developing countries and according to the International Energy Agency (IEA, 2017) energy poverty is one of the triggers for major problems in world development. Energy poverty that also occurs in Indonesia has disrupted various sectors, one of the main things in this study is to deepen its impact on education which is also the fourth target in the Sustainable Development Goal. Using electricity consumption data <32.4 kwh per month as a percentage of the proportion of households in a region in 2015 and 2017 as a proxy for energy poverty as the dependent variable and seeing how it affects education, which is proxied from the average length of schooling in 2019 in district and city level in Indonesia. By using the 2SLS, the variable instrument approach used is the geographic characteristics of the area with the mean elevation value approach in districts / cities to accurately predict the effect of energy poverty on the average length of schooling. The results of this study indicate that there is a negative and significant relationship, which means that the increase in energy poverty that occurs in a region, the lower the average length of schooling in that region."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik mengenai kemiskinan energi multidimensi di Indonesia dan apakah dampaknya terhadap kesehatan. Motivasi dari studi ini berasal dari fakta bahwa kemiskinan energi dan kesehatan menjadi perhatian di dunia global, termasuk di Indonesia. Namun, studi empirik dalam membuktikan kemiskinan energi multidimensi dan dampaknya terhadap kesehatan masih sangat terbatas. Penelitian ini mengukur kemiskinan energi multidimensi melalui dua aspek, yaitu aksesibilitas, dan keterjangkauan. Dengan menggunakan metode regresi Two-Stage-Least-Square (2SLS), penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan energi di Indonesia sangat bervariasi dan segala bentuk kemiskinan energi berdampak negatif terhadap status kesehatan rumah tangga di Indonesia.

---

This study aims to find empirical evidence regarding multidimensional energy poverty in Indonesia and its impact on health. The motivation for this study comes from the fact that energy poverty and health become a serious concern in the global world, including in Indonesia. However, empirical studies in proving multidimensional energy poverty and its impact on health are still very limited. This study measuring multidimensional energy poverty through two aspects, namely accessibility, and affordability. By using a simultaneous equation model with Two-Stage-Least-Square (2SLS) regression method, this study found that energy poverty in Indonesia varies widely and any form of energy poverty has a negative impact on household health status."

"Tesis ini membahas tentang pengaruh threat against U.S. terhadap pilihan instrumen kebijakan luar negeri AS dalam Global War on Terrorism (GWoT) dimana salah satunya adalah Container Security Initiative (CSI). Analisis dalam tesis ini menggunakan Economic Statecraft Concept (Baldwin,1985) sebagai teori utama. Kajian literatur dalam penelitian ini menemukan adanya security threat dan economic threat yang mendorong AS memilih CSI sebagai economic statecraft dalam kebijakan GWoT. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana dari pengolahan data statistik menggunakan logistic regression yang mendapatkan adanya bukti yang membenarkan CSI sebagai economic statecraft dan efektifitas CSI sebagai instrumen kontra terorisme AS.

---

This thesis discusses the impact of the threat against U.S. to choose foreign policy instrument in the Global War on Terrorism (GWoT), in this case is Container Security Initiative (CSI). The analysis in this thesis using Economic Statecraft Concept (Baldwin, 1985) as main theory. Literature review in this study found security threat and economic threat that drives the U.S. choose CSI as economic statecraft in GWoT policy. This study is a quantitative research, in which processing of statistical data using logistic regression found evidence to justify CSI as economic statecraft and effectiveness of CSI as an instrument of U.S. counter-terrorism."

"Tesis ini membahas tentang penolakan Indonesia terhadap inisiatif kontra terorisme Amerika Serikat di wilayah laut yang disebut Proliferation Security Initiative (PSI). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif. Kajian literatur dalam penelitian ini melihat penolakan Indonesia terhadap PSI berdasarkan cost and benefit analysis pada aspek internal (kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan militer) dan eksternal (posisi tawar menawar dan logika konsekuensi). Kesimpulan atas penolakan tersebut adalah adanya ketidaksesuaian komponen dalam negeri dan kebijakan luar negeri Indonesia dengan prinsip PSI yang membuktikan lebih banyaknya pengeluaran yang akan ditanggung daripada keuntungan yang diperoleh.

---

This thesis discusses the refusal of Indonesia to the United States counterterrorism initiatives in the sea area called Proliferation Security Initiative (PSI). This study is a qualitative interpretive. Literature review in this study perceives the refusal of Indonesia towards PSI is based on cost and benefit analysis on the internal aspects (political interests, economic interests, military interests) and external aspects (bargaining position and logic of consequences). Conclusions for the refusal is the discrepancy between domestic component and Indonesia's foreign policy with PSI principles that proves more costs will be incurred rather than benefits gained."

"This volume represents the perspectives of scholars from across Asia, looking at diverse aspects of energy security through a non-traditional security lens. The issues covered include environmental and socioeconomic impacts, the role of the market, the role of civil society, energy sustainability and policy trends in the ASEAN region."

"Dalam beberapa tahun terakhir, pesawat udara nir awak (PUNA) atau drone, telah berkembang dan menyebar dengan cepat di seluruh dunia baik militer maupun sipil. drone, menjadi hal yang krusial dalam perang modern. Militer di seluruh dunia sedang mencoba untuk meningkatkan kemampuan teknologi drone. Drone tidak lagi digunakan sebagai alat reconnaissance maupun airstrike semata namun dapat mengoordinasi satuan tempur dalam suatu peperangan. Tulisan ini akan berusaha mengurai fenomena pfroliferasi drone bersenjata, bagaimana penyebaran terjadi dalam sistem internasional termasuk di Indonesia. Penulisan ini juga mencari korelasi antara penggunaan dan pengembangan drone bersenjata terhadap ketahanan nasional Indonesia menggunakan metode kualitatif dengan berlandaskan teori Kekuatan Udara dikaitkan dengan konsep Inovasi Pertahanan, konsep Dirgantara Nasional dan Konsep Ketahanan Nasional. Hasil penelitian ini menemukan bahwa inovasi pertahanan berupa pengembangan PUNA MALE Elang Hitam berklasifikasi kombatan dilakukan sebagai upaya penguatan ketahanan nasional pada sektor pertahanan, namun dalam upaya tersebut ternyata dihadapi sejumlah ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang harus di hadapi. Kemandirian alutsista menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional pada sektor pertahanan. Untuk itu, kemandirian industri pertahanan harus terus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini selain dapat menambah khazanah teoritis terkait kedirgantaraan dan pertahanan, diharapkan dapat memberikan masukkan dan rekomendasi terhadap seluruh pemangku kepentingan agar proliferasi maupun inovasi teknologi drone bersenjata bisa terlaksana dengan maksimal.

---

In recent years, unmanned aerial vehicles (UAV) or drones, have developed and spread rapidly throughout the world both military and civilian. drones, are crucial in modern warfare. Militaries around the world are trying to improve the capabilities of drone technology. Drones are no longer used as a reconnaissance or airstrike tool, but can coordinate combat units in a war. This paper will attempt to unravel the phenomenon of the proliferation of armed drones, how the spread occurs in the international system, including in Indonesia. This paper also seeks a correlation between the use and development of armed drones on Indonesia's national resilience using qualitative methods based on Air Power theory associated with the concept of Defense Innovation, the concept of National Dirgantara and the Concept of National Resilience. The results of this study show that defence innovation in the form of the development of the Unmanned Combat Aerial Vehicle “Black Eagle” was carried out as an effort to strengthen national resilience in the defense sector, however, the development turned out to be faced with a number of threats, disturbances, obstacles and challenges that must be faced. The independence of defense equipment is one of the indicators that can affect national security in the defense sector. For this reason, the independence of the defense industry must continue to be supported by all stakeholders. The results of this study, apart from being able to add to the theoretical value related to aerospace and defense, are expected to provide input and recommendations to all stakeholders so that the proliferation and innovation of armed drone technology in Indonesia can be carried out optimally."