Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sedikitnya ada 3 (tiga) manfaat utama dari pembangunan KPU/KPU/USO ini yaitu menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Meningkatkan Ekonomi Daerah, dan memberikan dampak sosial yang baik bagi masyarakat desa. Kemanfaatan penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO tersebut di atas sulit terwujud apabila pembangunan KPU/USO ini tidak didukung dengan anggaran yang memadai untuk kesinambungan program KPU/USO, model bisnis KPU/USO yang tepat, ketersediaan perangkat KPU/USO yang sesuai dengan kondisi geografis desa, kualitas perangkat KPU/USO yang baik, layanan KPU/USO yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tarif layanan yang terjangkau, ketepatan pemilihan lokasi desa KPU/USO, ketepatan pemilihan penempatan perangkat KPU/USO, dan sistem pemeliharaan perangkat KPU/USO yang jelas; serta yang tidak kalah pentingnya adalah apakah masyarakat desa tersebut telah memanfaatkan fasilitas telekomunikasi KPU/USO. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukkan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan KPU/USO guna perbaikan di masa mendatang sehingga tujuan, sasaran, dan kemanfaatan dari program KPU/USO ini dapat tercapai.

---

At least, there are three usefulness of Universal Service Obligation (KPU/USO) Programme. Its are to kept united of Indonesian Country, to improve of economic region, and giving good impact for rural social society. Usefulness of KPU/USO Programme is hard to reach, if its have not continuously of finance supporting, a good business model, suitable KPU/USO equipments according with condition of rural geographic, good quality of KPU/USO equipments, good services, reachable services tariff for rural society, good locating of KPU/USO equipments, and good maintenance. So, how far of rural society has using KPU/USO equipments day by day. It was hopeful of this thesis could give a good recomendation to Goverment and other institution for improvement of KPU/USO Programme in a next day."

"Berhasilnya pembangunan desa tidak terlepas dari adanya berbagai macam faktor pendukungnya. Macam-macam faktor pendukung tersebut antara lain adalah Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat. Kendatipun masih banyak faktor-faktor lain di luar faktor tersebut yang Juga ikut berpengaruh, seperti Dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa, pembinaan dan dukungan dari Pemerintah tingkat atasnya, macam-macam program baik yang berasal dari instansi vertikal departemen maupun non depertemen, dan atau yang berasal dari instansi otonom lainnya yang ada, namun apabila tidak didukung oleh Kepemimpinan yang baik dari Kepala Desanya serta tidak mendapatkan sokongan Partisipasi dari masyarakat yang bersangkutan, maka pembangunan desa tersebut akan sulit untuk diwuiudkan. Di lain pihak, dilihat dari sudut Ketahanan Nasional struktur Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Ketahanan Berlapis), Desa adalah merupakan basis terdepan dari ketahanan nasional negara Republik Indonesia. Tentunya dengan berhasil diwujudkan Pembangunan Desa secara komprehensif integralistik, akan merupakan uiung tombak bagi berhasilnya pembangunan nasional Indonesia secara keseluruhan. Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa, dari Perspektif Ketahsnan Nasional". Setelah dilakukan penelitian dan dianalisis, secara parsial .dengan menggunakan Analisis Korelasi Product Moment, berhasil dibuktikan bahwa Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa menunjukkan Ftest > Ftabel atau 14,44804 > 4,17, dan ini berarti Kepemimpinan Kepala Desa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa. Demikian pula pada pembuktian tentang Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Keberha silan Pembangunan Desa, menunjukkan bahwa Ftest > Ftabel atau 45,51590 > 4,17, ini iuga membuktikan bahwa Partisipasi Masyarakat mempu yai pengaruh yang sangat kuat terhadap Keberhasilan dariPembangunan Desa. Demikian Pula pengaruh dari kedua variabel bebas (Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat), secara bersama-sama terhadap variabel tergantung (Keberhasilan Pembangunan Desa), yang dilakukan dengan Analisis Regresi Berganda, menunjukkan bahwa Ftest > Ftabel atau 26,3805 > 3,32. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa secara bersama-sama Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat, mempunyai pengaruh yang sangat kuat (signifikan) terhadap keberhaslien Pembangunan Desa. Dampak dari Keberhasilan Pembangunan Desa tersebut, dart segi Ketahanan Nasional menuniulkan kenyataan bahwa "Tingkat Ketahanan Nasional di Desa Lokasi Penelitian (Nanga Tepuai) adalah balk den stabil". Setidak tidaknya kondisi ini terlihat selama penelitian ini dilakukan, sebab Ketahanan Nasional yang alan diungkapkan dalam penelitian ini adalah Ketahanan Nasional sebagai kondisi."

"Pembentukan sebuah kampung dipengaruhi oleh banyak faktor. Munculnya penduduk pendatang yang menggantikan posisi penduduk setempat mengakibatkan banyaknya transformasi pada sebuah kampung. Kini banyak kampung yang tidak hanya dihuni oleh penghuni pendatang tetapi juga penghuni yang tidak menetap/ temporer. Di beberapa kasus, penghuni pendatang sekaligus temporer tersebut bahkan seringkali mendominasi penduduk kampung dibandingkan penghuni setempat. Sebagai contoh misalnya ada beberapa kampung yang sebagian besar dihuni oleh mahasiswa dan sering mendapat istilah kampung mahasiswa.Jika dilogikakan, tentunya terbentuknya suatu kampung dengan penghuni temporer seperti mahasiswa (berganti tiap kurun waktu kurang lebih empat tahun) tidak akan sama dengan terbentuknya kampung pada umumnya yang penduduknya menetap. Mahasiswa yang mendominasi penduduk kampung tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi pembentukan kampung baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga kampung tersebut pun berubah menjadi sebuah kampung yang baru.

---

Establishment of kampung affected by many factors. The emergence of new settlers who replaced the locals are causing a transformation in kampung. Now, many kampung are not only inhabited by residents but also residents of immigrants who do not settle down / temporary. In some cases, newcomers as well as temporary residents even dominate the residents of kampung than local residents. For instance, there are a few kampung, mostly inhabited by students and often referred to as a kampung of student.

Logically, the establishment of a kampung with temporary residents such as students (changing each period of approximately four years) will not be the same as the formation of kampung whose inhabitants are generally settled. Students who dominate many of the residents of kampung more or less certainly will affect the formation of kampung, directly or indirectly so that the kampung was turned into a new kampung."

"Otonomi Masyarakat desa sebagai jalan tengah bagi kebuntuan perdebatan antara otonomi asli dimaknai sebagai otonomi adat dan otonomi yang diberikan. Otonomi masyarakat desa berarti masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur desa bukan pemerintahan desa.Setelah lebih dari 3 tahun pelaksanaan UU No 22 tahun 1999, otonomi masyarakat desa belum terwujud. Hal ini berkaitan erat dengan dua faktor utama yaitu 1) faktor internal meliputi kandungan kapital manusia, fisik, ekonomi dan sosial yang tersedia dalam sistem serta 2) faktor eksternal yaitu pengaturan birokrat diaras desa.Sebagai panduan penentuan arah studi peneliti merumuskan 3 hipotesis kerja pertama, intervensi birokrat diaras desa sangat tinggi. Kedua, kapital yang dimiliki Pemerintahan Desa lebih tinggi dibandingkan kapital Civil Society dan Pelaku Ekonomi dan Ketiga distribusi Kapital ke dalam governance desa bersifat elitis.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil desa Hegarmanah dan Cikeruh, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sebagai lokasi dimana kasus dipelajari. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi jenis, bentuk dan pola pengaturan desa oleh birokrasi diaras desa dan mempelajari jenis, bentuk dan ketersediaan kapital governance desa (village governance). Hasil penelitian digunakan untuk merumuskan strategi pemberdayaan elemen governance desa guna mewujudkan otonomi masyarakat desa. Strategi yang dimaksud adalah alternatif cara agar ketiga governance desa mampu melakukan swa organisasi dan pengaturan desa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi masyarakat desa belum terwujud disebabkan perubahan-perubahan yang terjadi diaras desa setelah kebijakan otonomi daerah dilaksanakan belum memberikan peluang bagi governance desa untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh 1) masih kuatnya pengaturan desa oleh birokrat diaras desa baik berupa Peraturan Daerah yang tidak partisipatif maupun melalui Surat Keputusan Bupati yang sangat rinci sehingga penyeragaman desa tidak lagi secara nasional melainkan di lingkup kabupaten 2) Civil society yang ada ditingkat kabupaten mayoritas Tipe I Horizontal dimana kegiatannya terutama dibidang pendidikan sehingga kontrol terhadap pemerintahan daerah (Bupati dan DPRD) tidak ada. Civil society tipe II vertikal kondisinya masih tahap konsolidasi karena baru dibangun tahun 2002.Kuatnya pengaturan birokrat Kabupaten ini sesungguhnya dimulai dari pedoman pengaturan desa yang diterbitkan pemerintah, baik dalam bentuk Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden. Perubahan-perubahan yang terjadi diaras desa ada juga yang mendorong terwujudnya otonomi masyarakat desa yaitu 1) ditetapkannya peraturan daerah tentang perimbangan keuangan kabupaten dan desa, 2) pelimpahan kewenangan sebagian dari kewenangan Bupati pada Camat sehingga Camat bukan atasan Kepala desa, 3) terbukanya peluang desa untuk membangun kemandirian keuangannya melalui kelembagaan baru yang disebut Badan Usaha Milik Desa. Perubahan di desa juga terjadi misalnya 1) kelembagaan masyarakat di desa semakin berkurang , 2) munculnya kelembagaan baru seperti BPD dan LPM 3) pergeseran hubungan desa dengan birokrat diaras desa 4) meningkatnya pengaturan desa oleh pemerintahan desa.Kandungan kapital governance desa sangat beragam baik jenis maupun jumlahnya. Kandungan kapital ini sangat menentukan pola interaksi diantaranya. Kandungan kapital manusia pemerintah desa lebih rendah dibanding kapital manusia BPD. Namun kandungan kapital lainnya seperti fisik, ekonomi dan sosial lebih kuat pemerintah desa. Hanya saja posisi BPD secara normatif menempatkan BPD sebagai pengawas pemerintah desa sehingga hubungan diantara keduanya bukan sejajar. BPD sedikit lebih tinggi diatas Pemerintah desa.Kandungan kapital pelaku ekonomi organisasi standar lebih rendah dibandingkan kapital pelaku ekonomi organisasi sukarela. Sikap kemandirian pelaku ekonomi sukarela lebih tinggi disbanding pelaku ekonomi standar. Hai ini disebabkan dalam pelaku ekonomi sukarela telah terbangun sistim akumulasi kapital internal dan sistem distribusi kapital eksternal yang merata bagi komponen pendukungnya khususnya untuk Koperasi Persatuan Wanita Jatinangor (KPWJ). Sementara itu, pelaku ekonomi organisasi standar sangat tergantung pada pemerintah dan mekanisme swa organisasinya belum berjalan.Kapital Civil society organisasi standar sangat tergantung pada pemerintah. Organisasi ini memperoleh kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) sementara kapital organisasi sukarela bersifat lebih mandiri dibandingkan organisasi standar. Meskipun kurang mendapat perhatian pemerintah, civil society jenis ini tetap melaksanakan kegiatannya namun tersendat-sendat akibat belum optimalnya akumulasi kapital internalnya terutama kapital ekonomi.Pemerintah desa sebagai saluran bertemunya kepentingan negara (kabupaten) dengan masyarakat sehingga pemerintah desa merupakan saluran bagi perolehan kapital diluar sistem elemen governance desa. Namun distribusi kapital melalui saluran ini khususnya kapital ekonomi seperti dana perimbangan kabupaten dan desa dan proyek masuk desa masih sangat elitis. Kapital eksternal terutama digunakan oleh pemerintah desa, BPD dan organisasi standar yang dekat dengan pemerintahan desa seperti Kelompok Tani (KIN), Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna (KT). Otonomi masyarakat desa yang digagas dalam thesis ini mencakup otonomi masyarakat desa dalam hal memilih pemimpinnya, kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsinya, otonomi masyarakat desa dibidang pembangunan dan otonomi masyarakat desa dibidang keuangan."

"ABSTRAKGaris-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 menyatakan bahwa memasuki jangka panjang tahap ke II, titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan,seiring dengan kualitas sumber daya manusia, dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. GBHN 1993 menempatkan manusia sebagai pusat segenap upaya pembangunan. Pembangunan nasional bermuara pada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus merupakan sumber daya pembangunan yang terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya."

"Bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 mengakibatkan kehancuran pada kehidupan dan wilayah di Provinsi NAD dan KepuIauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Bencana tersebut mengakibatkan korban meninggal sebanyak 132 ribu jiwa, 37.000 jiwa dinyatakan hilang, dan 572.000 penduduk kehilangan tempat tinggal pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu diperlukan tindakan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat yang terkena bencana.Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empirik, fakta, dan informasi yang sahih (valid) dan benar serta dapat dipercaya (reliabel} tentang Evaluasi Perencanaan Desa Dalam Membangun Kembali Lingkungan Perdesaan Pasca Bencana Alam Tsunami 2004. Di samping itu, penelitian ini secara lebih spesifik bertujuan juga untuk:1. Menemukenali apakah penyusunan rencana gampong yang telah dilakukan efektif dalam memenuhi kebutuhan mendesak perencanaan pembangunan kembali perdesaan pasca bencana alam tsunami.2. Memberikan gambaran model pencapaian kesepakatan dalam penyusunan rencana desa dan peta desa pasca bencana al= tsunami.3. Memberikan gambaran upaya perwujudan lingkungan perdesaan yang lebih balk di dalam rencana desa yang telah tersusun.Janis penelitian yang digunakan adalah metode expos, facto. Metode ini digunakan untuk memudahkan menemukan hubungan-hubungan (korelasi) antara variabel babas dan terikat berdasarkan fakta dan data yang sudah terjadi (expos, facto). Dengan dernikian penelitian dilakukan tanpa ada sesuatu perlakuan (treatment) apapun dari peneliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik yang digunakan dalam metode kualitatif adalah teknik wawancara mendalam dan observasi langsung. Sampel penelitian dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar ditetapkan secara purposive, artinya sampel desa yang dipilih ditetapkan dengan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi terjangkau dengan menggunakan teknik secara Purposive structured sampling.Hasil penelitian ini adalah Village plan dan village map ini disusun berdasarkan kesepakatan warga. Penyusunan sebuah perencanaan desa dengan melibatkan partisipasi penuh masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan dan hasil perencanaan tersebut diimplementasikan dalam hal ini adalah penyusunan village plan adalah proses yang langka terjadi sebelumnya di Indonesia. Faktor kerusakan yang massif inilah yang mendorong sernua pihak untuk terlibat dan bersama-sama membangun kembali desa.Dalam rangka pembangunan kembali rumah dan lingkungan perdesaan, pendekatan perencanaan dan pembangunan yang dilakukan didominasi oleh pendekatan bottom up atau pendekatan berbasis komunitas (community based approach). Salah satu produk pendekatan ini adalah tersusunnya village map (peta desa pasca tsunami) dan village plan (rencana gampong atau desa pasca tsunami).Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan antara lain:1. Penyusunan rencana gampong dengan pendekatan berbasis kemufakatan masyarakat efektif dalam merespons kebutuhan mendesak perencanaan pembangunan kembali perdesaan pasca bencana alam tsunami. Rencana gampong dapat disusun dalam waktu yang relatif singkat Efektif dalam pelibatan masyarakat terutarna dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian proses penyusunan rencana gampong merupakan suatu bentuk perencanaan partisipatif (participatory planning) yang dapat diaplikasikan secara efektif.Pendekatan penyusunan rencana gampong merupakan pendekatan yang cakap dan cocok untuk diterapkan (versatile) sebagai pendekatan yang mampu merespons kebutuhan masyarakat perdesaan dan juga untuk pembangunan kawasan atau wilayah yang telah hancur total akibat bencana alam seperti yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya pada ke 4 desa yaitu Desa Lam Jabal, Gampong Baro, Gampong Pande dan Desa Labuy.2. Pencapaian kesepakatan dalam penyusunan village plan dan village map bail( di Desa Lam Jabal, Gampong Baro, Gampong Pande dan Desa Labuy dilakukan dalam proses yang dikenal dengan duek pakat. Duek pakat atau rembug desa merupakan proses musyawarah atau rembug desa dengan tujuan menghasilkan kemufakatan bersama penduduk yang selamat dart bencana alam tsunami 2004. Proses pencapaian kesepakatan dilakukan dengan memberikan pemahaman mendalam terlebih dahulu kepada para tokoh kunci di masing-masing desa oleh pendamping (Fasilitator). Para tokoh kunci inilah yang kemudian menjadi media komunikasi dan sosialisai yang efektif terhadap berbagai rencana yang ada dalam village planning kepada penduduknya masing-messing.Umumnya proses komunikasi dan sosialisasi diwarnai dengan negosiasi bersama penduduk agar kemufakatan dapat tercapai. Namun kesepakatan tidak terlampau sulit untuk tercapai. Selain karena faktor pernimpin yang dipercaya telah menjadi juru kunci komunikasi, faktor terjadinya bencana alam tsunami temyata menjadi faktor pendorong utama kesadaran penduduk. Kesadaran yang dimaksud adalah agar sebagian penduduk rela untuk melepaskan sebagian dari hak milik pribadinya agar dapat digunakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kondisi lingkungan perdesaan yang lebih balk pada masa yang akan datang.3. Village plan yang telah tersusun berdasarkan kemufakatan bersama masyarakat baik di Desa Lam Jabat, Gampong Baro, Gampong Panda dan Desa Labuy telah memasukkan beberapa unsur penting sebagai bentuk upaya perwujudan lingkungan yang lebih baik. Beberapa unsur penting tersebut antara laina. Memasukkan bukit penyelamatan (Escape hill) di sekitar kawasan permukiman yang bisa dicapai dalam waktu 5, 10 dan 20 menit.b. Mendisain akses untuk evakuasi (evacuatiordescape routes) dengan penataan kembali dan pembangunan jaringan jalan lingkungan dan jalan lokal.c. Menciptakan sabuk hijau (green belt/forested town) yang sesuai tingkatan sehingga membentuk city belt, district belt dan neighborhood belt.d. Pembangunan kembali jalan pada masing-masing gampong atau desa meliputi pelebaran jalan utarna gampong serta peningkatan kualitas pedestrian. Peningkatan kualitas pedestrian terdiri dan pembangunan pedestrian baru dan juga perbaikan pedestrian yang telah lama rusak.Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian maka dapat diusulkan beberapa saran tindak antara lain:1. Penelitian ini dilakukan pada saat village plan belum selesai diimplementasikan (on going). Oleh sebab itu masih diperlukan penelitian lanjutan dengan jangka waktu setelah village plan ini selesai diimplementasikann (post implementation).2. Village plan pada dasarnya belum dikenal dalam hierarki perencanaan di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan adanya pemikiran khususnya dari pemerintah mengenai aspek legalitas village plan beserta berbagai pendekatan yang dilakukan."

"Penelitian ini mengangkat tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang di sajikan secara diskriptif dengan mengumpulkan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap program-program dana desa, proses implementasi program dana desa khususnya pada pembangunan infrastruktur, serta hambatan dari proses implementasi itu sendiri. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan yang dikemukakan George C. Edwards III, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dari implementasi kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa diantaranya, Ketidakjelasan atau inkonsisten kebijakan, atau bisa dikatakan tumpang tindih kebijakan, kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi desa yang tidak sehat serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang ambigu, Kebijakan kepala desa tidak sesuai ketentuan.

---

This research write about Village Fund Policy trough Infrastructure development program. A qualitative research with a descriptional approach has designed to find information about village fund related Program, implementation of village fund program especially on infrastructure and obstacle to implement the program. the result show inefficiency of village fund policy because limitation to use the policy content. The failure of implementation that explained by George C Edwards III has been found on this reserach such as Uncertain Policy or overlapping policy, low quality of human resources, inefficient bureacracy, undefined government policy and Head of village that not in line with the regulation."