Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 152962 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hery Aryanto
"Perkembangan teknologi digital terjadi begitu cepat termasuk dalam dunia TV siaran. Perkembangan tersebut mengakibatkan adanya kesepakatan diantara banyak negara yang mengharuskan adanya migrasi dari sistem TV analog ke TV digital. Indonesia pada tahun 2015 - 2018 direncanakan secara penuh akan melakukan migrasi penyiaran TV analog ke TV digital secara penuh (Analog Switch Off).
Bagi pemerintah sebagai regulator, penerapan sistem penyiaran TV digital akan dapat meningkatkan efesiensi penggunaan spektrum frekuensi, dimana 1 (satu) kanal TV analog dapat menyalurkan 4-6 program siaran TV digital, sehingga dapat menampung lebih banyak penyelenggara TV baru, dengan demikian sebagian spektrum penyiaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk layanan (service) lain yang akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. Tujuan dari penerapan Biaya Hak Penggunaan frekuensi adalah mempromosikan penggunaan spektrum frekuensi yang efektif dan efesien. Disamping itu juga untuk mendapatkan pendapatan bagi negara yang salah satunya adalah untuk membiayai kegiatan manajemen spektrum frekuensi.
Dalam pelaksanaan migrasi sistem penyiaran TV analog ke sistem penyiaran TV digital diperlukan model baru perhitungan Biaya Hak Penggunaan frekuensi TV siaran digital di Indonesia. Dalam tesis ini akan memfokuskan pada analisa model biaya hak penggunaan spektrum dengan memperhatikan pengalaman?pengalaman dari beberapa negara- negara (benchmarking) dalam penerapan biaya spektrum frekuensi dan analisa masukan dari operator TV siaran di Indonesia.
Dalam penelitian ini dihasilkan rumusan model perhitungan BHP Frekuensi TV penyiaran digital di Indonesia yang menggunakan parameter - parameter bandwidth, indeks harga frekuensi, kondisi ekonomi di wilayah layanan dan cakupan populasi penduduk. Dengan membandingkan dengan model BHP pada saat ini maka ada penambahan parameter yaitu kondisi ekonomi di wlayah layanan dan cakupan populasi. Dengan adanya penambahan paremeter tersebut diharapakan BHP akan lebih adil bagi operator TV. Daerah yang kurang maju mendapatkan insentif dari pembayaran BHP frekuensi. Pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari penarikan BHP.

The development of digital technology happen so quickly in the world including broadcast TV. These developments resulted in the agreement among many countries that require the migration from analog TV system to digital TV. Indonesia in 2015 - 2018 is planned in full will be to migrate analog TV broadcasting to digital TV in full (Analogue Switch Off). For the government as regulator, the application of digital TV broadcasting system will be able to improve the efficiency of the use of frequency spectrum, where 1 (one) channel to channel 4-6 analog TV to digital TV broadcasting programs, so it can accommodate more new TV providers, thereby partially broadcasting spectrum could be used for services which are ultimately going to increase state revenue in the form of cost Rights of Use (BHP) frequency.
The purpose of the application fee is to promote the right use of the frequency of use of the frequency spectrum of effective and efficient. In addition, to obtain revenue for the country one of which is to finance the activities of the frequency spectrum management.
In the implementation of analog TV broadcasting system migration to digital TV broadcasting system required a new model of calculating the frequency of use of TV Rights Cost of digital broadcasting in Indonesia. This thesis will focus on the analysis of spectrum usage rights fee model by considering the experiences of several countries (benchmarking) in the application of spectrum frequency cost analysis and input from broadcast TV operators in Indonesia. In this study, the formulation of the calculation model BHP frequency TV digital in Indonesia using the parameters - the parameters of bandwidth, the frequency of price indices, economic conditions in the service area and population coverage. By comparing the model with BHP at the moment there are additional parameters, economic conditions in services area and population coverage. With the additional parameter is expected that BHP would be fairer for TV operators. The less developed regions to get incentives from BHP payment frequency. The overnment also earned income from the withdrawal of BHP."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2010
T27589
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Herry Aryanto
"Perkembangan teknologi digital terjadi begitu cepat termasuk dalam dunia TV siaran. Perkembangan tersebut mengakibatkan adanya kesepakatan diantara banyak negara yang mengharuskan adanya migrasi dari sistem TV analog ke TV digital. Indonesia pada tahun 2015 - 2018 direncanakan secara penuh akan melakukan migrasi penyiaran TV analog ke TV digital secara penuh (Analog Switch Off). Bagi pemerintah sebagai regulator, penerapan sistem penyiaran TV digital akan dapat meningkatkan efesiensi penggunaan spektrum frekuensi, dimana 1 (satu) kanal TV analog dapat menyalurkan 4-6 program siaran TV digital, sehingga dapat menampung lebih banyak penyelenggara TV baru, dengan demikian sebagian spektrum penyiaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk layanan (service) lain yang akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.
Tujuan dari penerapan Biaya Hak Penggunaan frekuensi adalah mempromosikan penggunaan spektrum frekuensi yang efektif dan efesien. Disamping itu juga untuk mendapatkan pendapatan bagi negara yang salah satunya adalah untuk membiayai kegiatan manajemen spektrum frekuensi. Dalam pelaksanaan migrasi sistem penyiaran TV analog ke sistem penyiaran TV digital diperlukan model baru perhitungan Biaya Hak Penggunaan frekuensi TV siaran digital di Indonesia.
Dalam tesis ini akan memfokuskan pada analisa model biaya hak penggunaan spektrum dengan memperhatikan pengalaman?pengalaman dari beberapa negara- negara (benchmarking) dalam penerapan biaya spektrum frekuensi dan analisa masukan dari operator TV siaran di Indonesia. Dalam penelitian ini dihasilkan rumusan model perhitungan BHP Frekuensi TV penyiaran digital di Indonesia yang menggunakan parameter - parameter bandwidth, indeks harga frekuensi, kondisi ekonomi di wilayah layanan dan cakupan populasi penduduk. Dengan membandingkan dengan model BHP pada saat ini maka ada penambahan parameter yaitu kondisi ekonomi di wlayah layanan dan cakupan populasi. Dengan adanya penambahan paremeter tersebut diharapakan BHP akan lebih adil bagi operator TV. Daerah yang kurang maju mendapatkan insentif dari pembayaran BHP frekuensi. Pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari penarikan BHP.

The development of digital technology happen so quickly in the world including broadcast TV. These developments resulted in the agreement among many countries that require the migration from analog TV system to digital TV. Indonesia in 2015 - 2018 is planned in full will be to migrate analog TV broadcasting to digital TV in full (Analogue Switch Off). For the government as regulator, the application of digital TV broadcasting system will be able to improve the efficiency of the use of frequency spectrum, where 1 (one) channel to channel 4-6 analog TV to digital TV broadcasting programs, so it can accommodate more new TV providers, thereby partially broadcasting spectrum could be used for services which are ultimately going to increase state revenue in the form of cost Rights of Use (BHP) frequency.
The purpose of the application fee is to promote the right use of the frequency of use of the frequency spectrum of effective and efficient. In addition, to obtain revenue for the country one of which is to finance the activities of the frequency spectrum management. In the implementation of analog TV broadcasting system migration to digital TV broadcasting system required a new model of calculating the frequency of use of TV Rights Cost of digital broadcasting in Indonesia. This thesis will focus on the analysis of spectrum usage rights fee model by considering the experiences of several countries (benchmarking) in the application of spectrum frequency cost analysis and input from broadcast TV operators in Indonesia.
In this study, the formulation of the calculation model BHP frequency TV digital in Indonesia using the parameters - the parameters of bandwidth, the frequency of price indices, economic conditions in the service area and population coverage. By comparing the model with BHP at the moment there are additional parameters, economic conditions in services area and population coverage. With the additional parameter is expected that BHP would be fairer for TV operators. The less developed regions to get incentives from BHP payment frequency. The overnment also earned income from the withdrawal of BHP.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2010
T40876
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Denny Setiawan
"ABSTRAK
Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah memungkinkan berbagai aplikasi spektrum yang baru. Kemampuan dari setiap negara untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya alam spektrum sangat tergantung kepada kemampuan pengelola spektrum di dalam mempermudah implementasi sistem. Penerapan biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio dengan tujuan menutupi biaya sistem manajemen spektrum merupakan suatu metoda untuk mendistribusikan biaya manajemen spektrum kepada pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penggunaan spektrum.
Saat ini di Indonesia struktur pentarifan spektrum harus segera diperbaharui, mengingat begini banyaknya jasa komunikasi radio baru berdatangan di Indonesia Struktur tarif spektrum yang lama tidak memadai, proporsional dan rasional, dan tidak mencakup teknoiogi baru. Oleh karena itu studi pentarifan BHP spektrum frekuensi radio di Indonesia ini sangat bermanfaat baik bagi regulator, operator, maupun pengguna spektrum.
Tesis ini bertujuan untuk memberikan alternatif sistem pentarifan spektrum di Indonesia. Gagasan dasar dari sistem pentarifan spektrum ini ialah menghubungkan antara potensi ekonomi spektrum dengan biaya manajemen spektrum. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk menyisihkan sebagian hasil penarikan tarif spektrum sebagai pendapatan negara bukan pajak yang dibutuhkan di dalam proses pembangunan.
Sistem pentarifan spektrum yang dibahas di dalam tesis ini dibatasi untuk servis-servis komersial saja, seperti Fixed Services, Mobile Services, Satellite Services dan Broadcasting Services. Selain itu juga akan dilakukan perbandingan antara struktur tarif spektrum alternatif dengan struktur tarif spektrum yang lama.

ABSTRACT
The ongoing technological developments have opened the door to a variety of new spectrum applications. The ability of each nation to take full advantage of the spectrum resource depends heavily on spectrum managers facilitating the implementation of radio systems, and ensuring their compatible operation. The use of license fees for the purpose of covering the costs of the spectrum management system is a potentially more appropriate method of distributing the costs of spectrum management to those who actually receive benefits.
Currently in Indonesia the spectrum license fees regimes need to be reviewed urgently, since many new radio communication services will be implemented here. The existing frequency license fees regime is not sufficient, proportional, rational, and unable to cover the new technology. This study of frequency license fees structure in Indonesia will contribute a great benefit for regulator, operator, and spectrum user in Indonesia.
This thesis is intended to develop spectrum license fees structure, which is most suitable in Indonesia. The basic idea is to relate the economic value of radio frequency spectrum and the spectrum management cost. Instead of that, there is a possibility to distribute a part of the spectrum revenues as a non-tax state income, which is heavily needed in the national development process.
The spectrum license fees discussed in this thesis is limited for the commercial services, such as Fixed Services, Mobile Services, Satellite Services and Broadcasting Services. Furthermore, there will be a comparative analysis between the alternative spectrum license fee structure and the existing license fee.
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A.G. Sudibyo
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Kurniati
"Anak-anak, dalam banyak hal seringkali menjadi pihak
yang dilalaikan. Padahal mereka adalah generasi harapan
bangsa. Anak-anak adalah kuncup-kuncup yang akan berkembang
dalam kehidupan kita, janji gemilang bagi masa depan dan
penghibur Masa depan suatu bangsa terletak di
tangan mereka. Allah SW . dalam firman-Nya menyatakan bahwa
harta dan anak adalah perhiasan dunia. Oleh karena itu,
tidak heran jika kita seringkali lupa untuk membimbingnya.
Dalam dunia pertelevisian misalnya, anak terpaksa dan . dipaksa
untuk mengkonsumsi berbagai tayangan acara yang tidak sesuai
bagi perkembangan mereka.
Disamping itu, melalui dunia periklanan yang penuh
persaingan, anak-anak sejak dini mulai dirambah sebagai ajang bisnis. Ibarat kertas putih, anak-anak adalah suatu sosok
yang dapat diisi. Keluguan mereka ditambah rasa keingintahuan
yang besar, membuat anak mudah sekali tergoda.
Kenyataan ini yang penulis ungkapkan untuk mengetahui
sejauh mana peran orangtua dalam membentuk kepribadian anak-ana
knya, terutama mengetahui bagaimana sikap mereka · terhadap
digunakannya anak-anak sebagai model dalam suatu iklan. Hal
ini berkaitan bahwa. lingkungan keluarga, dalam hal ini
orangtua, mempunyai peran yang menentukan dalam pembentukan
pribadi anak Pen e kanan pene litian pada penggunaan model anak dalam
iklan adalah karena tanpa menggunakan model anak-anak saja,
sua tu iklan sudah dapat mempengaruhi anak, bagaimana dengan
iklan yang menggunakan model anak-anak. Penggunaan model
anak di sini , adalah penggunaan model anak-anak yang dirasa
tidak pada tempatnya, karena bertujuan untuk memancing emosi
anak agar menjadikan terkadang produk yang ditawarkan in tegral
dengan kehidupan mereka sendiri hari. I klan yang dij adikan
con toh dalam penelitian ini adalahiklan susu coklat Indomilk
, Dancow, dan Dai~a tsu Classy ."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993
S4079
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Haryono
"Tugas akhir ini secara luas membahas mengenai persaingan yang terjadi dalam Industri siaran televisi swasta di Indonesia. Lebih khusus lagi, tugas akhir ini lebih jauh lagi mengungkap bagaimana ANTEVE, sebagai salah satu stasiun tv swasta yang termasuk masih muda, menghadapi pesaing-pesaingnya (RCTI, SCTV, TPI, dan Indosiar).
Persaingan yang terjadi dalam industri ini pada dasarnya adalah dalam hal memperebutkan ikian dan pemirsa. Untuk kedua hal ini, ANTE VE masih di bawah pendahulu-pendahulunya (RCTI, SCTV, dan TPI), bahkan kini ANTEVE mulai dilewati oleh Indosiar. Ketertinggalan ANTEVE dibanding pesaing-pesaingnya ini disebabkan oleh masih kalah bersaingnya acara-acara yang disajikan ANTEVE.
Kurang lebih permasalahan yang dihadapi ANTEVE dalam persaingannya dengan stasiun tv swasta Iainnya adalah:
Keunggulan-keunggulan apakah yang dimiliki oleh pesaing-pesaing ANTEVE, seberapa besarkah peluang yang dimiliki ANTEVE, apa sajakah yang selama ini menjadi kelemahan dan kekuatan ANTEVE yang dapat dimanfaatkannya untuk bersaing dengan tv swasta lain, bagaimanakah ANTEVE menyusun strategi acara siarannya?
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada jalan lain bagi ANTEVE, selain dengan melakukan serangkaian pembenahan dan peningkatan kualitas tayangan acaranya untuk dapat menìngkatkan daya saingnya dalam industri ini. Untuk menghasilkan suatu tayangan acara yang menarik, maka strategi di bidang acara saja tidak mencukupi, dibutuhkan strategi dibidang lain untuk mendukungnya, yaitu strategi di bidang pemasaran, teknologi dan investasi, kerjasama dengan pihak-pihak terkait, pengembangan sumber daya manusia.
Untuk tetap dapat mempertahankan kehadirannya di dalam industri ini dan agar tetap dapat bersaing dengan tv-tv swasta lain, maka ANTEVE perlu menerapkan beberapa strategi di masa depan. Strategi-strategi tersebut diantaranya adalah melakukan diversifikasi usaha di berbagai bidang yang belum dimasukinya, peningkatan pemanfaatan kecanggihan teknologi, menggiatkan pengembangan sumber daya manusia, bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai kompetensi yang dapat diandalkan, dan penambahan investasi untuk mendukung semua itu."
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Priya Falaham
"Penulisan mengenai pelarangan siaran iklan di televisi republik Indonesia 1975-1981 ini ditujukan untuk melengkapi penulisan tentang sejarah periklanan di Indonesia. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri empat tahapan, yaitu heuristic, kritik, interpretasi dan historiografi. Penulisan ini tidak menggunakan sumber lisan, tetapii hanya menggunakan sumber-sumber tertulis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Periode 1970 sampai 1980 merupakan rentang waktu dimana pertelevisian dan periklanan berkembang dengan pesat. TVRI sebagai satu-satunya televise saat itu mulai meluaskan jangkauan siarannya dengan mendirikan stasiun daerah dan pada 1977 satelit Palapa A2 diluncurkan dan dimulailah TVRI siaran Nasional. Sama halnya dengan televise, industri periklanan turut berkembang dimulai dari kebijakan penanaman modal asing yang dicetuskan oleh Orde Baru. Perusahaan asing turut serta membawa agen periklanan asing, kehadiran meraka memacu pertumbuhan industri periklanan Indonesia. Kebijakan pelarangan siaran iklan pada tahun 1981 di TVRI menghantam keras pertumbuhan iklan televisi. Berbeda dengan peraturan tahun 1975yang hanya melarang iklan barang mewah, pelarangan siaran iklan tahun 1981 melarang secara total iklan di televisi. Pihak TVRI pasrah dengan pelarangna tersebut namun mengharapkan agar pemerintah memberikan subsidi lebih besar sebagai kompensasi pelarangan siaran iklan. Pihak periklanan menanggapi bahwa pelarangan itu terlalu keras, walaupun pada akhirnya pengiklan mencari media alternatif lain untuk beriklan."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2008
S12751
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1998
S39441
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alfin Hikmaturokhman
"Biaya penggunaan spektrum Indonesia, yang disebut dengan Biaya Hak Pengguna Frekuensi Izin Pita Frekuensi Radio (BHP-IPFR), saat ini dihitung berdasarkan formula yang ditentukan oleh tiga parameter utama, yaitu pita frekuensi, parameter ekonomi negara, dan jumlah penduduk secara nasional. Karena biaya penggunaan spektrum sebanding dengan besar bandwidth, maka formula yang berlaku saat ini akan menghasilkan harga yang ekstrim jika diterapkan pada 5G-mmWave private network dan membawa konsekuensi langsung berupa beban biaya bagi operator seluler. Namun, ada potensi keuntungan dari 5G-mmWave private network di kawasan industri. 5G-mmWave private network (26/28 GHz), dengan bandwidth 100 MHz menyediakan cakupan yang lebih kecil kemudian dapat menjadi platform teknologi yang sempurna untuk operasi dan lini produksi di pabrik. Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan formulasi biaya penggunaan spektrum baru untuk implementasi 5G-mmWave private network di kawasan industri Indonesia. Metodenya adalah dengan mengevaluasi formula yang ada, mengadopsi framework ITU-R SM.2012-5 (06/2016), dan menggunakan indeks referensi industri, yang disebut skor Indonesia Industry Readiness Index 4.0 (INDI 4.0). Usulan tersebut penulis uji dengan menerapkan formula baru untuk menghitung biaya penggelaran 5G-mmWave private network di kawasan industri Jakarta sebagai studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa formula baru akan selalu memberikan biaya penggunaan spektrum yang lebih rendah daripada formula saat ini untuk memberikan manfaat bagi setiap operator seluler 5G. Penghematan tersebut dapat dikatakan sebagai subsidi pemerintah bagi operator seluler untuk menerapkan berbagai use case di industri kemudian memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Menggunakan model Input-Output nasional dan regional Provinsi DKI Jakarta, penulis membuktikan bahwa meskipun formula baru yang diusulkan membawa biaya penggunaan spektrum yang lebih rendah, yang berarti berkurangnya pendapatan negara, namun akan mendapatkan kontribusi terhadap dampak ekonomi yang jauh lebih besar pada output perekonomian nasional Indonesia dan regional Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan prosentase output perekonomian nasional sebesar 0.244% untuk Pulogadung dan 0.336% untuk KBN, sedangkan prosentase output perekonomian regional Provinsi DKI Jakarta sebesar 23.65 % untuk Pulogadung dan sebesar 32.59 % untuk KBN. Dengan menerapkan formula baru tersebut akan memberikan multiplier effect di berbagai sektor dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan transformasi digital nasional, khususnya bagi industri vertikal di Indonesia. Kontribusi penelitian ini tidak hanya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan awal bagi pembuat kebijakan dan operator seluler di Indonesia untuk menerapkan formula baru BHP-IPFR untuk implementasi 5G-mmWave private network pada kawasan industri dan memperkirakan multiplier ekonomi untuk penyebaran 5G di kawasan industri tetapi juga dapat digunakan sebagai kasus benchmark bagi negara lain untuk menerapkan biaya hal penggunaan frekuensi pada 5G-mmWave private network di kawasan industri.

The Indonesian spectrum usage fees, so called Biaya Hak Pengguna Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR), are currently calculated based on formula, determined by three main parameters, i.e. the frequency band, the country’s economic parameter and the nationwide population. As the spectrum usage fees is proportional with the large of bandwidth, then the current formula would result an extreme price when it applies to 5G-mmWave and bring a direct consequence of cost burden for the service operator. However, there is potential advantage of 5G-mmWave private network is to be structured as the private network at the industrial area. The private network relies on the mmWave (26/28 GHz), at around 100 MHz bandwidth providing a smaller coverage then can be a perfect technological platform for the operation and production line in a factory. In this paper, we propose a formulation of new spectrum usage fee for 5G-mmWave implementation in Indonesia industrial area. The method is to evaluate the current formula, to adopt the framework by the ITU-R SM.2012-5 (06/2016), and to use the industrial reference index, so called Indonesia Industry Readiness Index 4.0 (INDI 4.0) score. We test the proposal by applying the new formula to calculate 5G-mmWave spectrum usage fee for the private network in the Jakarta industrial area. The result shows that the new formula would always give a lower spectrum usage fee than the current formula to bring benefit for any 5G service operators. Such a saving can be regarded as a government subsidy for the operators to apply various used case in the industry then provides greater economic benefits. Using the national Input-Output model and the regional Input-Output model of DKI Jakarta Province, the authors prove that although the proposed new formula brings lower spectrum usage costs, which means reduced state revenue potential, it will contribute to a much more significant economic impact on the output of the Indonesian national economy and the regional DKI Jakarta Province. The increase in the percentage of national economic output was 0.244% for Pulogadung and 0.336% for KBN. In comparison, the percentage of regional economic output for DKI Jakarta was 23.65% for Pulogadung and 32.59% for KBN. By applying the new formula will eventually have a multiplier effect on various sectors and encourage digital economic growth and national digital transformation, especially for vertical industries in Indonesia. The contribution of this study can not only be used as a guideline or initial reference for Indonesian policymakers and service operators to apply the cost of using new spectrum for 5G-mmWave private network implementation and estimate the economic multiplier for 5G- mmWave private network deployment in industrial areas but also can be used as a benchmark case for other countries to apply spectrum usage fee on private networks in industrial estates. "
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Umar
"Net Monitor merupakan perangkat lunak tambahan yang sebetulnya bisa diaplikasikan pada semua jenis handphone. Aplikasi Net Monitor ini digunakan untuk melakukan sejumlah tes terhadap parameter yang ada pada suatu jaringan seluler serta handphone itu sendiri. Menu Aplikasi Net Monitor ini dapat diaktifkan dengan menggunakan Aplikasi Logo Manager, dan setelah terinstal di handphone, kemudian menjadi menu tambahan yang terletak di paling akhir menu handphone yang diinstalasi. Apabila handphone tersebut sebelumnya mempunyai 15 menu, maka dengan tambahan Aplikasi Net Monitor ini akan bertambah menjadi 16 menu. Banyak parameter yang bisa kita lihat di menu Aplikasi Net Monitor ini, diantaranya adalah parameter penunjuk kualitas sinyal, kondisi, jenis dan kapasitas baterai bahkan jarak BTS dengan ponsel.
Dalam Tugas Akhir ini diimplementasikan Aplikasi Net Monitor untuk pengukuran parameter teknis BTS GSM sebagai dasar perhitungan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, sehingga dengan hasil analisa tersebut didapatkan hasil pengukuran kanal-kanal frekuensi hoping yang tidak bisa dianalisa dengan alat ukur spectrum analyzer (SPA). Dengan melakukan perbandingan analisa pengukuran melalui dua metode diatas maka dapat diperoleh hasil pengukuran yang lebih valid, sehingga dapat berdampak positif terhadap BHP frekuensi dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola secara administrasi oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Net Monitor is a software enhancements that could be applied to all types of mobile phones. This net monitor application is used to perform some tests on the parameters in a cellular network and the handphone itself. This net monitor application menu can be activated by using the application logo manager and after the logo installed in handphone, then becomes an additional menu located at the end of the handphone menu is installed. If the previous handphone has 15 additional menu, with the application net monitors then will increase to 16 menus. Many of the parameters that we can see in this net monitor application menu, including a pointer parameter signal quality, condition, type and battery capacity even distance between handphone and BTS.
In this Final Project is implemented of the net monitor application for measurement of technical parameters GSM BTS as the basis for calculating of frequency usage right cost (BHP), so that the results of the analysis of the measurements obtained channels hoping frequencies that can not be analyzed by spectrum analyzer (SPA) measuring instrument. By performing comparative analysis of measurements by the two methods can be obtained over the results more valid measurements that can positively impact the frequency BHP and is the State Non-Tax Revenue (PNBP) administration managed by the Directorate General of Post and Telecommunication.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2009
S51425
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>