Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menjelaskan bagaimana kearifan lokal masyarakat adat Papua digunakan dalam penyelesaian konflik antar kelompok. Penulis mencoba melakukan perbandingan antara Peacemaking Criminology pada Restorative Justice dengan falsafah Satu Tungku Tiga Batu pada Dudu Tikar. Tujuan dari dilakukannya analisa tersebut adalah untuk menjelaskan kesamaan antara Peacemaking Criminology dan Satu Tungku Tiga Batu sebagai upaya penyelesaian konflik. Data yang Penulis gunakan adalah 3 (tiga) contoh kasus dari media online untuk dianalisis, yaitu konflik yang dilatarbelakangi oleh perkelahian pemuda, perzinahan yang melanggar norma adat, dan permasalahan tanah ulayat. Selanjutnya Penulis melakukan analisa terhadap mekanisme Satu Tungku Tiga Batu pada tahap penyelesaian masalah ketiga kasus tersebut dengan 6 (enam) premis teori Peacemaking Criminology. Berdasarkan hasil analisis Penulis menemukan kesamaan antara Peacemaking Criminology dengan Satu Tungku Tiga Batu. Keduanya memiliki resolusi terhadap konflik tanpa kekerasan dan mengutamakan kearifan lokal dalam meyelesaikannya. Penyelesaian yang diperoleh melalui STTB berlaku pada kasus konflik kelompok, seperti pada permasalahan tanah ulayat namun STTB tidak berlaku pada kasus konflik antar kelompok pemuda berbeda suku dan kasus perzinahan atau lebih luas kasus kesusilaan.

---

This paper explained about how local wisdom of the Papuan Indigenious People can be used in the settlement of group conflict through the concept comparison of Peacemaking Criminology and Restorative Justice with Satu Tungku Tiga Batu philosophy and its Dudu Tikar method. The purpose of the analysis is to explain the similarity between Peacemaking Criminology and Satu Tungku Tiga Batu as conflict resolution settlement. In the analysis, author used 3 (three) sample cases with different background problems which are group conflict among youths fight as the background, adultery case that violate customary norms, and the communal land problem. Furthermore, based on the data obtained, author conducted an analysis towards Satu Tungku Tiga Batu mechanism on the problem solving stage in those three cases with six premises of Peacemaking Criminology theory. Author found common ground between Peacemaking Criminology and Satu Tungku Tiga Batu, which are having non-violence conflict resolution and accentuate local wisdom in the conflict resolution process. Therefore, the author concluded that Satu Tungku Tiga Batu philosophy in Dudu Tikar is fit in some group conflict such as communal land but Satu Tungku Tiga Batu itself does not match for case fights among youth and case specific decency like raping and adultery."

"Partisipasi konflik sudah pernah dirasakan Indonesia pada 1980an sampai 1990an ketika berlangsungnya konflik di Afghanistan. Peningkatan partisipasi para militan ini terjadi pada masa Islamic State di tahun 2013. Di negara konflik tersebut, para militan belajar, berinteraksi, serta berbaur dengan ideologi kekerasan. Setelah merasa cukup dengan pengalaman yang mereka dapatkan di Suriah/Iraq, para militan  kembali ke negara asal mereka. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang tepat, agar mereka tidak menjadi virus, sumber ketakutan ditengah masyarakat. Untuk mendapatkan penanganan yang tepat, identifikasi motivasi mereka ketika pergi dan pulang adalah hal yang penting dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Analisis konsep damai oleh peacemaking criminology merupakan kerangka untuk membentuk model penanganan alternatif returnis. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan fenomenologis interpretatif. Tujuannya untuk menafsirkan dan menguatkan kisah ‘pengalaman yang dialami’ dari narasumber, agar pengalaman mereka bisa logis dalam menginterpretasikan. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki konsep dan metode yang baku dalam penanganan returnis. Dari data Satuan Tugas FTF tahun 2014 sampai 2019, ada 126 orang yang pulang ke Indonesia dari Suriah, Iraq, dan Filipina. Banyak motivasi para militan yang pulang, mempengaruhi keamanan nasional. Ketika individu atau kelompok pulang ke Indonesia, beberapa dari mereka masih tetap radikal dan juga melakukan reradikalisasi. Pendekatan kekerasan menjadi salah satu cara untuk menangani kejahatan luar biasa ini, tapi para militan semakin kebal, Hal ini akan lebih maksimal jika disandingkan dengan pendekatan lunak yang dipadukan dengan perspektif damai untuk menangani sampai ke akar. Peacemaking criminology direkomendasikan sebagai metode dalam menangani returnis karena pendekatan ini mengedepankan enam konsep utama yakni non-kekerasan, keadilan sosial, inklusi, cara yang benar, kriteria damai yang tepat, dan pengkategorian yang penting. Hasil dari konsepsi ini akan menghasilkan model penanganan alternatif returnis dengan dengan mengedepankan humanisme, hak asasi manusia, mediasi, pengoptimalisasian proses pemahaman, dialog, dan partisipasi yang diharapkan mampu membuat returnis tidak kembali radikal serta melakukan radikalisasi.

---

Participation in the conflict was felt by Indonesian in the 1980s to 1990s when the conflict took place in Afghanistan. Increasing of militant participation occurred since Islamic State in 2013. In the conflict state, militants learn, interact, and blend with violent ideology. After they gained experience in Syria/Iraq, the militants returned to their countries. Therefore, proper handling is needed, so they do not become viruses and sources of fear in society. To get the proper handling, identify their motivation when they going and go back to their country by government and non-government is a must. And analysis the concept of peace by peacemaking criminology is a framework for forming an alternative model of handling returnees. Qualitative methods are using in this research through an interpretative phenomenological approach. The aim is to interpret and strengthen the experience from the interviewee, so the stories will be logical in interpretative.  Until now, Indonesia does not have a standard concept and method in handling returnees yet. Based on FTF Task Force's data from 2014 to 2019, there are 126 people were returned to Indonesia from Syria/Iraq/Philippines. Militant motivation to back to Indonesia has affected national security. When individuals or groups return to Indonesia, some of them still radical or will be radicalizing. A hard approach is a way to deal with this extraordinary crime, but the militants are increasingly immune. This will be maximum if juxtaposed with a soft approach that collaborates with a peaceful perspective to deal with the roots. Peacemaking criminology is proposed as a method for handling returnees due to this approach put forward six main concepts, non-violence, social justice, inclusion, correct means, ascertainable criteria, and the categorical imperative. The results of this conception will result in an alternative model of handling returnees by promoting humanism, human rights, mediation, optimizing the processes of understanding, dialogue, and participation which expected to make returnees become a radical and spread the radicalization. "

"Pemilu Presiden 2019 memunculkan konflik antar pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 02. Kontestasi politik tersebut menimbulkan reaksi masyarakat, sehingga memunculkan pasangan calon presiden fiktif dan wakil presiden fiktif, Nurhadi Aldo. Akun fiktif Nurhadi Aldo menggunakan media sosial sebagai platform kampanye, mengunggah program-program fiktif yang seakan-akan mereka merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nyata. Nurhadi Aldo menggunakan satire dalam program fiktif yang mereka buat sebagai bentuk kritik dan sekaligus humor terhadap kondisi Indonesia. Konten Nurhadi Aldo akan dikaji memanfaatkan pemikiran sosiologi humor oleh beberapa sosiolog di bidang sosiologi humor, peacemaking criminology oleh Fuller, kontestasi politik oleh Daxecker dan kriminologi visual oleh pemikiran beberapa kriminolog di bidang kriminologi visual. Disimpulkan dengan, Pasangan Calon fiktif Nurhadi Aldo merupakan reaksi masyarakat terhadap konflik yang terjadi, membentuk pasangan calon baru yang digunakan sebagai kritik dan humor terhadap kondisi Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2019.

---

The 2019 Presidential Election led to conflicts between two of the candidate's supporters. Indonesian society reacted towards the political contestation with a fictional presidential candidate, Nurhadi Aldo. Nurhadi Aldo operated using social media as their campaign platform, creating fictional presidential programs as if they are the real deal. This paper utilizes the sociology of jokes, peacemaking criminology, and visual criminology to analyze Nurhadi Aldo. Nurhadi Aldo used satire within their fictional programs to criticize and humor towards Indonesia's problems. Nurhadi Aldo's content will be studied using the sociology of humor by several sociologists in humor, Fuller's peacemaking criminology concept, Daxecker's political contestation, and visual criminology by the thoughts of several criminologists in the field of visual criminology. It can be concluded that Nurhadi Aldo's fictional Candidate Pair is a form of public reaction towards the election conflicts, forming a new candidate pair that is used as criticism and humor about Indonesia's conditions ahead of the 2019 Presidential Election."

"ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk menjabarkan praktik-praktik diversi yang ada di Indonesia dan di beberapa negara. Tidak hanya menjabarkan, tetapi praktikpraktik diversi tersebut dikerangkai dengan menggunakan pemikiran Peacemaking Criminology. Praktik yang telah didapatkan dikritisi dengan indikator diversi dan the best interest of child yang ideal berdasarkan kajian literatur. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk mengkaji praktik-praktik diversi. Hasil dari penulisan ini bahwa Indonesia masih sangat buruk kualitasnya dalam hal penerapan diversi. Berdasarkan data sekunder yang didapat, negara-negara yang terbaik berdasarkan kajian ini adalah Amerika, Australia, Filipina dan New Zealand karena memenuhi indikator tersebut.

---

ABSTRACT

This paper made to describe the diversion practices in Indonesia and in several countries. Not only to explain, but the diversion practices framed by using Peacemaking Criminology?s thought. Practices that have been obtained criticized with the diversion and the best interest of the child indicator that is ideal based on a literature review. The method is qualitative analysis to examine the practices of diversion. Results of this paper that the quality of Indonesia still very poor in terms of the application of diversion. Based on secondary data, the best countries based on this study is America, Australia, Philippines and New Zealand because match with the ideal indicators."

"Pembahasan mengenai konflik dalam suatu negara menjadi sering menjadi perhatian banyak pihak, karena dalam konflik yang terjadi selalu berkaitan dengan dua atau beberapa kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang melatarbelakangi konflik saat ini bisa berbentuk suku bangsa, agama atau kelas sosial dalam masyarakat. Bahkan isu konflik antar agama saat ini merebak di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia yang diketahui memiliki pluralisme tinggi. Tulisan ini berusaha mencari dan menggambarkan kronologi terjadinya konflik antar agama di Indonesia. Contoh kasus yang menjadi pengamatan adalah konflik di Karubaga Tolikara, Papua. Yang menjadi fokus perhatian pada tulisaini tidak hanya kronologi terjadinya konflik, melainkan penanganan dan penyelesaian konflik yang berakhir damai. Penulisan ini merupakan tulisan dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang berasal dari data pihak berwenang dan kutipan pemberitaan pada media massa. Tulisan ini menggunakan Teori Peacemaking criminology sebagai panduan analisis data.Hasil dari analisis yang dilakukan terhadap data menunjukan bahwa konflik Tolikara diawali dengan diskriminasi kebijakan pemerintah daerah atas kebebasan beragama, hal ini diperparah dengan adanya provokasi pihak tertentu yang semakin memanaskan suasana, sehingga terjadi gesekan antara agama pada saat datangnya hari besar agama secara bersamaan. Penanganan yang dilakukan secara peacemaking menunjukan bahwa penciptaan perdamaian merupakan tanggung jawab semua elemen yang terkait dengan konflik yang terjadi, hal ini meliputi menumbuhkan toleransi pada masing-masing pribadi, pembuatan aturan yang jelas dari pemerintah yang menjaga kebebasan beragama dan bagaimana aparat keamanan bertindak cepat dan tepat saat adanya indikasi gesekan yang berpotensi konflik.

---

The discussion about conflict inside a country often become attention, it always linked with two or more "society". The ?society‟ could be in the form of etnics, religion, or social class. Even conflict issue between religions is spreading in many countries, including Indonesia, which known to have a very high pluralism. This writings try to look and describe the chronology of inter-religion conflict in Indonesia. The observed case was Karubaga Tolikara`s conflict (Papua). Main focus is not only the chronology but also the handling and the peaceful ending solution. It used qualitative approach with analyzing secondary data from authorities and news citation. It also used Peacemaking Kriminalogy Theory as a guide data analysis.

The results showed the Karubaga Tolikara`s conflict begun with discrimination from local government on liberty to have religion, exacerbated with provocation from certain people, complication came up on Holy Day which simultaneously with other religion. The peacemaking handling showed that creating tranquil situation is the responsible from every person that connected to the conflict, this includes making tolerance, making clear rule from local government to keep the freedom of religion and fast and effective response when the conflict or issue emerge."

"Memorandum of Understanding Helsinki merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka GAM sebagai bentuk penyelesaian konflik berkepanjangan di Aceh secara damai, menyeluruh, dan berkelanjutan. Implementasi atas butir-butir MoU menjadi instrumen bagi pemeliharaan perdamaian positif jangka panjang di Aceh. Pemerintah dan Eks kombatan GAM menjadi aktor penting dalam implementasinya, karena beberapa butir MoU menargetkan langsung pada kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan Eks Kombatan GAM. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, skripsi ini akan menjelaskan bagaimana implementasi MoU Helsinki memperbaiki kesejahteraan eks kombatan GAM pascakonflik. Skripsi ini menggunakan pendekatan welfare criminology dan didukung dengan pemikiran peacemaking criminology dari Richard Quinney dalam menganalisis seberapa jauh implementasi MoU Helsinki berperan sebagai pemelihara perdamaian di Aceh, dan sebagai tolok ukur untuk mengukur keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kesejahteraan sosial bagi eks kombatan GAM, serta menjelaskan permasalahan dalam pengimplementasiannya hingga saat ini.

---

Helsinki MoU is an agreement between the Government of The Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement GAM as the solution of long term conflict in Aceh in peaceful, whole, and sustainable. Implementation of the points of MoU becomes instrument for keeping the long term positive peace in Aceh. The government and the Ex GAM Combatant become important actors in the implementation, because some the MoU points directly target the welfare of Ex GAM Combatants. Using qualitative approach, this undergraduate thesis will explain how implementation of Helsinki MoU repairs the welfare of Ex GAM Combatants post conflict. This undergraduate thesis uses a welfare criminology approach that is supported by Richard Quinney's peacemaking criminology to analyze how far the implementation of Helsinki MoU takes role as the keeper of peace in Aceh, and as an indicator to measure the Government's seriousness in fulfilling social welfare for Ex GAM combatants, and to explain the problems in implementating the MoU until now."

"ABSTRAKMelihat kondisi Ambon pasca konflik, yang antara lain ditandai dengan lemahnya kebijakan manajemen pelayanan publik; masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; pertumbuhan ekonomi yang belum merata; dinamika ketenagakerjaan, bursa tenaga kerja yang belum memadai; belum tuntasnya penanganan pengungsi; lemahnya proses penegakan hukum menyangkut hak-hak perdata pengungsi; masih kentalnya kondisi segregasi sosial berdasarkan garis agama; penataan kota dan pedagang kaki lima yang masih semerawut; perebutan lahan proyek yang masih tinggi; serta lemahnya akses publik terhadap kontrol pengelolaan sumber daya alam, menunjukkan bahwa penanganan konflik Ambon memang tidak berorientasi pada rekonstruksi modal sosial. Penanganan konflik yang berorientasi pada rekonstruksi modal sosial mencerminkan pada tujuan untuk kerjasama yang muncul dalam struktur sosial, norma-norma, dan otoritas dengan aturan yang diakui umum. Kondisi yang demikian berasal dari hubungan antara anggota unit sosial dan dengan demikian, eksistensinya muncul dalam tindakan nyata.Modal sosial dalam perspektif ini adalah fungsi dari totalitas hubungan horizontal dan vertikal, formal dan informal dan jaringan dalam suatu unit sosial tertentu (kerangka kerja makro). Modal sosial dapat diakumulasikan pada tingkat yang berbeda dan dalam berbagai bentuk. Efek positif pada masyarakat hanya dapat dicapai jika tingkat mikro, meso dan makro terjadi dalam interaksi yang dinamis dan koheren, serta lingkup yang cocok.Membangun struktur pada meso dan tingkat makro adalah tindakan yang diperlukan dalam proses rekonstruksi, tetapi tidak bisa sukses jika tidak memiliki dasar yang stabil dari tingkat mikro masing-masing pihak yang berkonflik. Tingkat mikro dari nilai-nilai bersama, sikap, hubungan, kepercayaan, dan lainlain tidak dapat diimpor, atau berubah seketika atau dipaksakan dari luar.Dalam situasi pasca konflik, sangat tidak mungkin untuk merehabilitasi modal sosial yang sudah ada sebelumnya, oleh karena itu modal sosial yang baru perlu dibangun. Untuk mendukung pernyataan bahwa rekonstruksi muncul tergantung pada tingkat mikro, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ukuran dan kepadatan jaringan dan lembaga-lembaga sosial, dan sifat interaksi interpersonal, secara signifikan mempengaruhi efisiensi dan keberlanjutan program pembangunan. Pengaturan kelembagaan juga harus dipertimbangkan ketika merancang intervensi, upaya diarahkan untuk membantu orang tetap terhubung dengan partisipasi masyarakat, hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah, dan evolusi lembaga-lembaga demokratis

---

ABSTRAKObserving the condition of Ambon postconflict, which characterized by weak public service management policies; the low participation in public service; uneven economic growth; dynamics of employment, the labor market has not been adequately; unresolved problems of refugees; lack of law enforcement regarding civil rights of refugees; still strong conditions of social segregation based on religion; arrangement of the city and street vendors are still not organized; land grabbing project is still high; as well as the lack of public access to natural resources management control, indicates that the Ambon conflict resolution is not oriented on the reconstruction of social capital. Handling conflict oriented social capital reconstruction reflects the purpose of the agreement emerged in the social structure, norms, and authority that are recognized by the general rule. Such conditions derived from the relationship between the members of a social unit, and thus existence appeared in the action.Social capital in this perspective is a function of the totality of the relationship of horizontal and vertical, formal and informal, and social networks in a particular unit (macro framework). Social capital can be accumulated at different levels and in various forms. Positive effect on society can only be achieved if the level micro, meso, and macro occurs in a dynamic and coherent interactions, and the proper scope.Build structures at meso and macro levels are necessary actions in the reconstruction process, but it can not be successful if it does not have a stable base of micro-level of each party to the conflict. Micro level of shared values, attitudes, relationships, trust, and others can not be imported or change instantly or imposed from outside.In postconflict situations, to rehabilitate existing social capital is impossible, therefore, the new social capital needs to be built. To promote the statement that the reconstruction occurs depending on the micro level, evidence suggests that the size and density of the network, and social institutions, and the nature of interpersonal interaction, significantly affect the efficiency and sustainability of development programs. Institutional regulating should be considered when designing interventions, attempt directed to help people stay connected with community participation, the relationship between civil society and government, and the evolution of democratic institutions"

"Penyimpangan perilaku sehat pada anak sekolah usia remaja merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian di berbagai negara maju maupun negara berkembang. Penyimpangan perilaku sehat yang sering terjadi pada anak sekolah usia remaja terutama adalah perilaku sehat berisiko, antara Iain perilaku diit yang tidak sesuai, merokok, menggunakan NAPZA, kurang berolahraga.Penelilian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku sehat siswa SLTP negeri di wilayah Jakarta Timur. Metode penelitian adalah metode analitik cross sectional. Populasi adalah selumh siswa SLTP negeri di wilayah Jakarta Timur yang berusia antara 11 - I8 tahun. Sampel diambil dari lima wilayah kecamatan, masing-masing kecamatan diambil satu institusi pendidikan dan setiap institusi pendidikan diambil 3 kelas sampel dari kelas l, kelas 2 dan kelas 3. Cara mengambil sam pel ad alah metode Sffdlméd cluster random sampling.Hasil analisis menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas wanita usia 13 tahun, orang tua mereka mayoritas ibu lulusan SLTP dan ayah Iuiusan SLTA dan mereka bekerja. Berdasarkan skor rata-rata tingkat pengetahuan dan sikap siswa terhadap perilaku sehat tergolong baik, demikian juga perilaku sehatnya. Perilaku sehat panutan (ayah, ibu, teman dan guru) juga tergolong baik, sedangkan sarana penunjang di lingkungan siswa tergolong cukup. Terdapat hubungan yang positip dan bennakna antara perilaku sehat siswa SLTP dengan pengetahuan siswa, sikap siswa, perilaku ayah, perilaku ibu, perilaku teman, perilaku guru, serta terdapat hubungan negatif yang bermakna dengan usia siswa. Penelitian ini juga membuktikan adanya hubungan bermakna antara perilaku sehat siswa SLTP dengan jenis kelamin dan status ibn yang bekerja. Akhirnya pada penelitian ini membuklikan bahwa faktor yang paling berkontribusi terhadap perilaku sehat siswa SLTP adalah perilaku sehat teman, dan secara berurutan diikuti oleh perilaku ibu, usia siswa, jenis kelamin siswa, perilaku ayah, periiaku guru, pengetahuan siswa (si gni Ekan F=0,000 dan R Square = 0,361).Berdasarkan hasil penelilian tersebut, peneliti menyampaikan saran untuk institusi pendidikan SLTP agar meningkatkan kualitas penyelenggaraan program UKS dan mengintegrasikan materi pendidikan kesehatan dan pembinaan perilaku sehat ke dalam kurikulum penjaskes. Perawat komunitas mulai mengembangkan praktek kepernwatan sekolah; Ditpromkes.Dep_Kes.RI. mengembangkan program promosi kesehatan bagi anak sekolah usia remaja dengan melibatkan peran teman sebayanya, organisasi remaja, guru, dan orang tua; Melakukan penelitian lanjutan untuk menguji pengamh diskusi peer grorqn terhadap pengetahuan siswa remaja melalui metode quasi experiment.

---

Health behavior deviation of the school age teenager is thc essential problem that needs special attention in the developed and developing country. Deviation of health behavior often happens to the school age teenager especially health risk behavior, i_e. diet which is not best on medical recommendation, tobacco user, dnrgs, abuse and decrease of exercise. The goat of this research is to know factors which are contributed tothe health behavior of the junior high school student at East Jakarta. Research methodology that has been used is analytic cross sectional. The population is all the govemment SLTP students at East Jakarta who are ll - I8 years old. Sample is taken from 5 sub district and every sub district is taken one school. Every one school was taken 3 classes include year 7, 8, and 9. The sampling method is stratified cluster random sampling.Analysis result revealed that the majority of the respondent are woman, 13 years old, the education background of their parents are junior high school (mothers), senior high school (fathers), and their parent are working Based on the average score of knowledge and attitude level of the students to the health behavior is good. The role model( father, mother, friend, and teacher) of health behavior performance are also good, and the supporting facility surrounding the students is fairly good. There were positive correlation and significant between health behavior student and their knowledge, their attitude, their father?s behavior, mother?s behavior, their t`riend?s behavior, and their teacher?s behavior.This research shown that there is a negative correlation and significant between health behavior student with their age. This research also revealed that there are significant relationship between health behavior ofthe students with their gender and their mother?s status of work. Finally analysis revealed the most contributing factor to the health behavior ofthe students is friend health behavior, followed by other factors are mother?s behavior, the age of students, student?s gender, father?s behavior, teacher?s behavior and student?s knowledge ( F significant - 0,000 and R square = 0,36l)On that result, it is recommended to the public junior high school to increase the quality of school health programmed and try to integrate the guidance of health behavior and health education programmed to the curriculum of health and exercise lesson (penjaskes); Community nurse start to develop the practice of school health nursing; directorate of health promotion of Ministry ot' Health (MOH) develop the health promotion for the teenager school age which could include the role of peer group, teenager organization, teacher and their parents. Further research to test the influence of peer group discussion to the teenager school age knowledge by using quasi experiment method."