Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKelompok Kecil dalam ke^tan kerohanian Kristen memiliki kegunaansebagai sarana pembinaan rohani, pembentukan karakter dan pemecahanmasalah kehidupan yang dihadapi oleh orang-orang yang teriibat didalamnya. Namun dalam penerapannya temyata Pemimpin KelompokKecil mengalami kesulitan dalam mengelola Kelompok Kecil yangdinamis sehin^a tak jarang tujuan utama KK imtuk pemuridan tidaktercapai.Dengan mempelajaii teori Dinamika Kelompok, maka penulis membuatsuatu pelatihan dengan menyusun modul mengenai penanganan KelompokKecil dan modul ini diuji cobakan meialui penelitian ini. Penelitian inimenekankan pada penyusunan modul dan uji cobanya sehmgga tidakberusaha untuk membuktikan apa pun. Evaluasi pelatihan yang dilakukanmeliputi 3 hal, yaitu evaluasi pengetahuan peserta, evaluasi sikap pcsertaselama pelatihan dan evaluasi perubahan sikap peserta. Hasil pelatihanyang dilakukan kemudian dianalisa secara kualitatif guna mendapatkanmasukan-masukan yang berarti dari para subyek untuk perbaikan moduldimasa mendatang. Setelah melalni proses analisa didapatkan hasU bahwa pelatihan iniberhasii memberikan perubahan pada peserta dari segi pengetahuan,perilaku dan peserta berespon secara positif teriiadap pelatihan."

"Pelaksanaan Pemilihan Serentak di masa pandemi COVID-19 beresiko terhadap keamanan dan keselamatan baik penyelenggara maupun pemilih. Hal ini membutuhkan strategi penanganan yang tepat untuk menghadapi situasi dan kondisi penyebaran COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penanganan bencana non-alam COVID-19 dalam Pemilihan Serentak tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji jurnal atau karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Serentak di masa pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan implikasi pada sektor kesehatan, pada struktur anggaran, dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun strategi pelaksanaan Pemilihan Serentak di masa pandemi melalui penundaan tahapan Pemilihan, re-schedule tahapan Pemilihan, penerapan sistem kerja Work From Home (WFH), penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di tempat kerja, menjaga jarak dalam berinteraksi, melaksanakan rapid test bagi penyelenggara, pengurangan jumlah pemilih di setiap TPS, pengaturan waktu pemilihan di TPS, mengatur cara memilih bagi pemilih dengan suhu tubuh 37,3°C atau lebih, mengatur cara memilih bagi pemilih positif COVID-19, serta membangun kemitraan atau kerjasama dengan pemerintah, partai politik, tokoh agama/tokoh masyarakat, media, lembaga pengawas, lembaga pengamanan, dan kerjasama internal penyelenggara."

"ABSTRAKTesis ini tentang "Penanganan akibat bencana luapan lumpur panas PT. Lapindo Brantas di Kecamatan Porong oleh Polres Sidoarjo" Yaitu : tindakan-tindakan manajerial maupun operasionaI yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dalam menangani akibat yang ditimbulkan oleh bencana luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong. Fokus penanganan yang dilakukan adalah warga masyarakat yang menjadi korban bencana luapan lumpur. Tesis ini disusun berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan kwalitatif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman serta pemeriksaan dokumen.Gambaran umum daerah penelitian yaitu : Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Sebelum terjadinya bencana semburan lumpur, kecamatan ini merupakan wilayah yang sangat potensial. Kondisi sosial ekonomi, tidak kurang 123 industri terdapat di tiga kecamatan tersebut. Di sektor pertanian dan perkebunan wilayah tersebut merupakan wilayah yang subur, lahan pertanian dan perkebunan ditanami padi dan tebu. Sektor perikanan, di tiga kecamatan tersebut juga terdapat tambak yang cukup luas. Sektor pertambangan, terdapat eksplorasi gas bumi milik PT Lapindo Brantas sebanyak 19 sumur gas. Di sektor perdagangan, terdapat pertokoan dan pasar bahkan sudah banyak minimarket. Sosial budaya, terdapat sekolah SD s/d SLTA juga sekolah agama. Kegiatan keagamaan terutama agama Islam untuk mernperkuat ukuwah Islamiyah serta menumbuhkan suasana kekerabatan sesama warga masyarakat tumbuh subur di daerah tersebut.Bencana luapan Lumpur telah menciptakan 4 macam kerugian yaitu kerugian materiil yang sifatnya permanen, kerugian fisik, kerugian mental, dan kerugian sosial. Masyarakat setempat meminta PT Lapindo Brantas sebagai penyebab terjadinya bencana untuk bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Ada 4 tanggungjawab yang ditanggung oleh PT Lapindo Brantas yaitu tanggungjawab kemanusiaan, tanggungjawab kerugian, tanggungjawab penutupan semburan dan luapan lumpur serta tanggungjawab hukum.Upaya penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo, Pokes Sidoarjo serta instansi terkait lainnya didasarkan pada SK Bupati Sidoarjo nomor: 18816891404.1.1.312006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Bencana Luapan Lumpur Di Kecamatan Porong dan Sekitarnya Tahun 2006. Selain berpedoman pada SK Bupati tersebut Polres Sidoarjo juga telah menyusun organisasi penanganan bencana melalui Operasi "Rencana Kontijensi Khusus" Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo. Prinlak Ops Polres Sidoarjo "Rencana Kontijensi Khusus Tentang Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo " No.Pol : RlPrinlak Ops/591LX12006. Penanganan bencana dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap sebelum kejadian bencana, tahap saat terjadinya bencana, tahap setelah kejadian bencana serta adanya rehabilitasi mental korban bencana. Mengingat banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam penanganan bencana sebagaimana SK Bupati tersebut maka diperlukan adanya koordinasi dan hubungan tata cara kerja yang baik antara Pokes Sidoarjo dengan beberapa instansi terkait lainnya. Namun Koordinasi dan HTCK ini kurang terlaksana dengan baik.Penanganan bencana yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dan instansi terkait lainnya secara garis besar telah mempedomani 6 siklus Disaster Management yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan dan pembangunan. Namun pada tindakan pemulihan pada bencana luapan lumpur tidak bisa dilakukan karena korban menderita kerugian materiil yang sifatnya permanen. Pada penanganan bencana tersebut juga dilaksanakan Simulasi menghadapi ancaman jebolnya tanggul penahan luapan lumpur. Simulasi bertujuan untuk memberikan gambaran penanganan bencana agar masyarakat yang menjadi korban tidak panik dan aparat kepolisian serta instansi terkait lainnya memahami tentang apa yang harus dikerjakan dalam melakukan penanganan bencana.Hubungan tata cara kerja dan koordinasi antara instansi terkait kurang berjalan dengan baik. HTCK dan koordinasi masih terpengaruh oleh sistem birokrasi pemerintahan yang bersifat Patrimonial. Koordinasi yang dilakukan hanya bersifat reaktif saja. Ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanganan bencana sehingga penanganan bencana menjadi parsial. Masing-masing instansi melakukan penanganan sesuai kebijakan pimpinan masing-masing yang sifatnya temporer.

---

ABSTRACT

The thesis is about the handling of the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district by Sidoarjo Resort Police. The thesis discusses the managerial and operational action conducted by Sidoarjo Resort Police in handling the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district. The focus of the thesis is the handling the community as the victims of the disaster. The writer employs qualitative approach and data is collected by using several methods, such as observation, involved observation, interview, and document review.

As we all know that before the disaster happened, Porong Sub-district had been known as a potential area There were at least 123 factories or manufacturers, large areas of agriculture, fisheries, oil and gas exploration in which some of them belong to PT Lapindo Brantas. The disaster caused by the hot mud has created four kinds of loss: (1) permanent material losses, (2) physical loss, (3) mental loss, and (4) social loss. The local community has asked PT Lapindo Brantas as the party which caused the disaster to be responsible for the disaster. There are four responsibilities that must be borne by PT Lapindo Brantas: (1) humanity responsibility, (2) losses responsibility, (3) the responsibility of closing the hole and the overflow of the mud, and (4) law responsibility.

The handling efforts conducted by Sidoarjo Local Government, Sidoarjo Resort Police as well as other related agencies are based on the decree of Sidoarjo Regent, No. 18816891404.1.1.312006 dated 15 June 2006 regarding the establishment of the Integrated Team for the Handling of the Overflow of the hot mud in Porong Sub-district and its surroundings. In addition, Sidoarjo Resort Police has set up the organization of such handling through an operation called "Special Contingency Plan", No. Pol.: R/Prinlak Ops1591IX12006. Such handling is classified into three stages: (1) before the disaster, (2) when the disaster happened, and (3) after the disaster as well as the rehabilitation of the victims' mental.

The results of the research reveal that the coordination and working organization among the agencies have not run well yet. Such coordination and working organization among the agencies are still influenced by patrimonial system of the government bureaucrat. Coordination is still conducted in a reactive way. Each agency does the handling based on the temporary policies of their administrators."

"Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor utama penyaluran bantuan kemanusian di Indonesia. Terdapat 11 (sebelas) faktor utama dalam penanganan bencana yang harus diperhatikan yaitu ukuran besarnya bencana, transportasi, strategi supply chain, kapasitas, inventori, strategic planning, penggunaan teknologi, manajemen informasi, manajemen sumber daya, continuous improvement dan hubungan dengan supplier. Setelah faktor utama diketahui selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi penyaluran bantuan.Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian faktor utama yang mempengaruhi penanganan bencana telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah melalui BNPB, tetapi ada beberapa strategi yang sebaiknya dilakukan. Strategi tersebut diantaranya adalah peninjauan ulang regulasi Undang-Undang pengananan bencana, penggiatan kembali sistem lumbung desa, pengembangan knowledge management dalam bidang penanganan bencana, dan perbaikan sistem penilaian performansi dan evaluasi penanganan bencana setelah proses penanganan bencana dilakukan.

---

The focus of this study is the main factors of humanitarian relief chain in Indonesia. There are 11 main factors in humanitarian relief chain such as size of disaster, transportation, supply chain strategy, inventory, strategic planning, technology utilization, information technology, human resource management, continuous improvement and supplier relation. After the main factors are identified then analizing the existing humanitarian relief chain with SWOT Analysis.The result of analizing is most of the main factor has already conducted in Indonesia, but there are several suggestions. Proposing to evaluate the regulations of disaster management system, re-activate the villager's rice barn system, develop knowledge management in disaster management system, develop the performance measurement system and the evaluation system after disaster."

"Selama ini tasawuf dengan berbagai wadah tarekatnya hanya dimengerti dengan kumpulan aktivitas batiniah, sebagai proses mendekatkan diri kepada Tuhan. Padahal lebih dari itu, tasawuf sebenarnya bisa terlibat langsung dengan realitas maknawi kehidupan manusia. Ajaran tentang syari'at, tarekat dan hakikat tidak bs dipisahkan satu dengan lainnya, dan akan terlihat nyata menjadi satu kesatuan ketika ia dihadapkan dengan peristiwa alami manusia. Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang mengajarkan empat nilai utama: kesempurnaan suluk, adab [etika], dzikir, dan murakabah yang berdiri di atas prinsip dasar Islam, Iman, dan Ihsan menuntut perwujudannya melalui kesalehan sosial, termasuk keterlibatannya dalam penanganan bencana di daerah yang terkena bencana gempa bumi. Pertanyaannya, bagaimana tarekat ini menjadikan kenyataan bencana sebagai suatu pengalaman bersama untuk mencapai kesalehan sosial sebagaimana yang diajarkan dalam tasawuf sosial? Dalam kasus peran serta penanganan gempa bumi di Cigalontong Tasikmalaya, tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah memulai internalisasi paham kesempurnaan suluk oleh para oleh para pengikutnya juga bisa mengamalkan tasawuf sosial. Nilai-nilai humanisme dalam tasawuf sosialnya akan menjadi aktual dan fungsional, terlebih bagi masyarakat yang sangat rentan dengan bencana alam ini."

"ABSTRACTLetusan Gunung Galunggung merupakan salah satu bencana besar di Indonesia. Letusan yang berlangsung selama sekitar delapan bulan ini telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk di tiga kabupaten di Jawa Barat. Kajian ini mencoba menjabarkan mengenai upaya pemerintah, terutama pemerintahan Orde Baru dalam penanganan bencana letusan Gunung Galunggung. Kajian ini memiliki peran penting dalam melihat alur perkembangan penanganan bencana oleh Pemerintah Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru yang dikenal dengan sistem pemerintahan terpusat. Penanganan bencana merupakan upaya penanganan langsung terhadap pada korban sesaat setelah bencana terjadi. Kajian ini menggunakan metodologi sejarah dengan menggali pada sumber-sumber yang merekam dan mendokumentasikan peristiwa ini. Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa pemerintahan Orde Baru menggunakan perangkat sipil dan meliter dalam upaya penanganan bencana. Pengaruh dari konsolidasi penanganan yang dilakukan secara sistematik ini berjalan dengan sangat baik antara aparat pemerintah, peneliti, militer, dan tim SAR dalam menangani para pengungsi dan dampak bencana yang lain."