Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaturan subsidi perikanan dalan ketentuanGATT-WTO dikaitkan dengan praktek subsidi perikanan di Indonesia. Penelitianini adalah peneiitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa perundingan pembentukan disiplin barutentang subsidi perikanan disebabkan oleh tidak dapat diterapkannya ketentuansubsidi dalam SCM Agreement yang semata-mata menggunakan pendekatantrade effect terhadap subsidi perikanan yang juga menggunakan pendekatanresources sustainability effect. Penelitian juga menunjukan bahwa di bidangperikanan Indonesia masih menerapkan subsidi perikanan yang termasuk kategoridilarang menurut ketentuan Chair's Draft. Namun demikian, karena Indonesiatermasuk negara berkembang hal tersebut dikecualikan sepanjang subsidiperikanan yang diterapkan tidak menimbulkan overcapacity dan overfishing,serta dilaksanakan bersamaan dengan pengelolaan perikanan yang efektif. Dalamperundingan subsidi perikanan ke depan, Indonesia periu terus memperjuangkanadanya pengaturan SDT yang lebih efektif, mengikat, dan berpihak padakepentingan negara berkembang.

---

AbstractThis thesis is deals with the fisheries subsidy arrangements in the GATT-WTOprovisions in relation to the fisheries subsidies practices in indonesia. Thisresearch uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome ofthis research shows that the establishment of new disciplines on fisheriessubsidies based on ineffectiveness of SCM Agreement that only use "trade effect"approach to be implemented on fisheries subsidies that are also use the"sustainable resource effects" approach. Research also shows that in the fisheriessector Indonesia provided fisheries subsidies that prohibited by the Chair?s Draft.Nevertheless, as a developing country such prohibition is not applied to Indonesia,provided the effective fisheries management measures in place and these subsidiesdo not creation of overcapacity and or overfishing. ln the future fisheriessubsidies negotiation, Indonesia should continue to light for the more effectiveprovision of SDT and sides with the interest of developing countries."

"Penelitian ini membahas tentang keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup. Permasalahan ini menjadi penting dan mengemuka setelah dunia melihat bahwa proses produksi produk-produk perdagangan ternyata menimbulkan dampak bagi pelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup. Terutama pada konferensi lingkungan hidup di Stockholm, Swedia yang terangkum dalam dokumen The Control of Industrial Pollution and International Trade. Dokumen ini secara langsung mendorong GATT sebagai regime perdagangan untuk meninjau kembali kebijakannya. Keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup disisi lain menyebabkan terjadinya distorsi perdagangan berupa hambatan, penolakan dan produk perdagangan yang dianggap tidak ramah lingkungan. Bahkan dijadikan alat untuk melegitimasi penekanan perdagangan satu negara atas negara lain. Dalam kajian ilmu hubungan internasional isu ini merupakan bagian dari isu non-konvensional. Hal ini berhubungan dengan adanya kesadaran bahwa isu ini telah menjadi ancaman tersendiri bagi kelangsungan hidup manusia, terutama negara.Negara sebagai aktor hubungan internasional sangat berkepentingan dalam perdagangan internasional. Karena selama ini perdagangan intemasional telah mampu memberikan masukan bagi devisa negara yang turut menyokong pembangunan ekonomi. Indonesia sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional selalu berupaya agar produk perdagangannya dapat diterima di pasaran internasional secara luas. Karena selama ini perdagangan inilah yang telah memberikan devisa negara cukup besar. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Indonesia dalam menyikapi isu lingkungan hidup dalam perdagangan internasional GATT/WTO. Penelitian ini mengambil kurun waktu antara tahun 1992 sampai tahun 1999. Untuk menjawab permasalahan ini, penelitian ini menggunakan konsep Adjustment Strategy dengan model Domestic Offensive Adjustment Strategi sebagai alat analisa Pada strategi ini terjadi perubahan struktur domestik agar lebih kompetitif dalam persaingan global. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan data sekunder.Berdasarkan analisa dengan konsep tersebut bahwa Indonesia telah melakukan strategi domestic offensive adjustment untuk melindungi produk perdagangannya dari penolakan dan hambatan. Strategi ini merupakan upaya Indonesia dalam menyikapi isu lingkungan hidup dalam perdagangan intemasionalnya. Upaya tersebut antara lain dengan membentuk bad an standarisasi dan sertifikasi nasional, mengadopsi beberapa konvensi lingkungan hidup dari Multilateral Environment Agreements (MEAs), membuat kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup bagi produsen dan konsumen serta melakukan kerjasama global. Meskipun upaya tersebut telah dilakukan Indonesia, bukan berarti tanpa hambatan. Karelia untuk melaksanakan strategi ini diperlukan persiapan baik dalam structural-nya maupun rasional-nya berupa biaya yang harus ditanggung bagi pelaksanaan, proses maupun hasil dari perubahan tersebut."

"Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) merupakan perjanjian multirateral World Trade Organization (WTO) yang bertujuan untuk mendisiplinkan pemberian subsidi untuk penangkapan ikan. Perjanjian ini baru berlaku saat tiga perempat dari seluruh negara anggota WTO memberikan instrumen penerimaan kepada WTO. Namun demikian, Indonesia yang merupakan negara maritim dengan banyak nelayan kecil hingga saat ini belum mengirimkan instrumen penerimaan itu. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia harus mengkaji implikasi dari AFS terhadap industri perikanan. Tulisan ini memiliki dua pokok permasalahan yaitu konstruksi larangan subsidi perikanan dalam WTO dan implikasi jika AFS berlaku terhadap industri perikanan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini adalah AFS memiliki implikasi positif dan negatif AFS jika ia berlaku terhadap industri perikanan di Indonesia. Perjanjian tersebut dapat mengurangi penangkapan ikan yang ilegal oleh kapal asing dan penangkapan ikan yang berlebih di Indonesia. Akan tetapi, AFS juga mengancam Pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait subsidi perikanan karena beberapa ketentuan subsidi di Indonesia bertentangan dengan perjanjian tersebut. Namun demikian, besarnya keuntungan atau kerugian tersebut akan bergantung terhadap bagaimana Indonesia dapat menegosiasikan pengecualian kebijakan AFS terhadap negara berkembang dan menerapkan kebijakan yang mendukung industri perikanan di Indonesia.

---

The Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) is a World Trade Organization (WTO) multilateral agreement which aims to discipline the provision of subsidies for fishing. This agreement will only come into effect when three-quarters of all WTO member countries submit instruments of acceptance to the WTO. However, Indonesia, which is a maritime country with many small fishermen, has not yet sent the acceptance instrument. Therefore, the Indonesian Government must examine the implications of AFS for the fishing industry. This paper has two main issues, namely the construction of a ban on fisheries subsidies in the WTO and the implications if AFS applies to the fishing industry in Indonesia. This paper uses doctrinal research method. The results of this research are that AFS has positive and negative implications of AFS if it applies to the fishing industry in Indonesia. The agreement can reduce illegal fishing by foreign vessels and overfishing in Indonesia. However, AFS also threatened the Indonesian government to make changes to laws and regulations related to fisheries subsidies because several subsidy provisions in Indonesia conflict with the agreement. However, the magnitude of these benefits or losses will depend on how Indonesia can negotiate exceptions to the AFS policy for developing countries and implement policies that support the fishing industry in Indonesia."

"Indonesia merupakan salah satu dari 81 negara yang pada tanggal 1 Januari 1995 resmi menjadi Original member dari organisasi perdagangan dunia (WTO). Diterimanya basil putaran Uruguay oleh bangsa Indonesia tampak dari pengesahan keikutsertaan Indonesia dalam WTO dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994 (LN RI Tabun 1994 Nomor 57, TLN RI Nomor 3564).Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan pelaksanaan berbagai komitmen yang termasuk di dalamnya, tidaklah terlepas dari rangkaian kebijaksanaan di sektor perdagangan internasional. Berbagai persetujuan basil dari perundingan putaran Uruguay yang disepakati di Marrakesh merupakan kesepakatan untuk memperbaiki situasi hubungan perdagangan internasional melalui upaya memperluas akses pasar barang dan jasa, menyempurnakan berbagai peraturan perdagangan, memperluas cakupan dari ketentuan dan disiplin GATT, dan memperbaiki kelembagaan atau institusi perdagangan multilateral. Dengan demikian, diharapkan semakin terintegrasilah perekonomian nasional dengan perekonomian dunia."

"Tesis ini membahas mengenai kesesuaian peraturan pemberlakuan syarat bebas PMK daging dan sapi impor dalam hukum nasional di Indonesia dengan ketentuan dalam Persetujuan SPS, peraturan pemberlakuan syarat bebas PMK daging dan sapi impor yang ideal bagi Indonesia, serta membahas mengenai cara menyikapi ketimpangan suplai dan deman daging dan sapi di Indonesia yang tidak melanggar ketentuan dalam Persetujuan SPS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan data primer melalui wawancara di Kementerian Pertanian Indonesia sebagai salah satu metode pengumpulan data. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan pemberlakuan syarat bebas PMK daging dan sapi impor dalam hukum nasional di Indonesia secara umum telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan SPS walaupun peraturan teknis perlu direvisi agar tercipta harmonisasi regulasi domestik dengan Persetujuan SPS.

---

This thesis discuss about harmonization of regulations on FMD free requirements of import beef and cattle in Indonesia based on SPS Agreement An ideal regulation on FMD free requirements of Import Beef and Cattle For Indonesia as well as discuss about how to overcome the imbalance of supply and demand of beef and cattle in Indonesia that does not violate the provisions in SPS Agreement. This research uses normative methods supported by primary data through interviews in the Ministry of Agriculture of Indonesia as data collection method. The result shows that generally, the regulations on FMD free requirements of import beef and cattle in Indonesia has been harmonized with the provisions of SPS Agreement although the technical regulations still need to be revised in order to create harmonization between domestic regulations and SPS Agreement."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi kinerja perikanan tangkap pada setiap wilayah pengelolaan perikanan WPP di Indonesia, serta menyajikan efficiency report yang menunjukan potensi perbaikan WPP yang masih inefisien agar dapat berproduksi secara efisien. Dalam tulisan ini juga dibahas analisis time series yang akan menghasilkan perubahan pada TFP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Envelopment Analysis DEA dengan model BCC output oriented. Untuk analisis time series dalam Data Envelopment Analysis DEA menggunakan penghitungan Malmquist Productivity Index. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efisiensi sektor perikanan di Indonesia dalam tahun penelitian mengalami kenaikan yang positif. Namun hanya terdapat dua WPP yang secara berturut-turut dari seluruh tahun penelitian yang memiliki nilai efisiensi sempurna sehingga untuk kedua WPP tersebut nilai output aktual dianggap telah mencapai angka maksimum dan efisien relatif terhadap WPP yang lain. Hasil analisis time series menunjukkan bahwa penyebab kenaikan pada TFP yang lebih signifikan adalah perubahan dari efisiensi teknis.

---

The purpose of this research is to measure the efficiency of capture fisheries performance in each fisheries management area FMA in Indonesia, and presents an efficiency report showing the potential improvements for inefficient FMA in order to produce efficiently. In this paper also discussed the time series analysis that will result in changes to total factor productivity TFP.

The method used in this research is Data Envelopment Analysis DEA with BCC output oriented model. For time series analysis in Data Envelopment Analysis DEA using Malmquist Productivity Index calculation.

The results of this study indicate that the efficiency of the fishery sector in Indonesia in the year of research experienced a positive increase. However, there are only two FMA that have perfect efficiency score so that for both FMA the actual output value is considered to have reached the maximum and efficient numbers relative to other FMA. The result of time series analysis shows that the significant cause of the increase in TFP is the change of technical efficiency."