Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara keseluruhan tesis ini bertujuan untuk mengetahui strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka terhadap adanya tawaran Proliferation Security Initiative selama kurun waktu 2006 hingga 2008. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan faktor-faktor yang membuat Indonesia menolak Proliferation Security Initiative di Selat Malaka periode 2006-2008. Lalu berlanjut pada alasan pemilihan strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka selama kurun waktu dimaksud. Analisis strategi tersebut dilakukan dengan menggunakan command of the sea untuk mengetahui fungsi kemampuan angkatan laut Indonesia sesungguhnya. Selain itu, juga dilihat mengenai perkembangan jumlah piracy/ armed robbery yang terjadi di Selat Malaka. Kemudian setiap bentuk gelar operasi, kapabilitas militer dan kerjasama pertahanan yang dilakukan Indonesia dianalisis sesuai dengan ciri balancing, bandwagoning, dan hedging. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi dokumen yang berkaitan dengan strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka selama kurun waktu 2006 hingga 2008. Penelitian ini telah membuktikan bahwa strategi hedging yang dilakukan Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka selama kurun waktu 2006 hingga 2008. Strategi hedging yang dilakukan Indonesia yaitu berupa pengumpulan kekuatan (power) di kawasan, baik itu mengadakan patkor dengan dua negara pantai lainnya dan negara di kawasan (Thailand dan India), atau menjalin kerjasama pertahanan dalam hal teknis atau teknologi dengan negara-negara besar seperti Cina, AS, Jepang, Korsel, atau Australia. Melalui hal tersebut juga dapat dibuktikan bahwa kapabilitas militer Indonesia di Selat Malaka masih memiliki kelemahan berkaitan dengan anggaran pertahanan, manpower, dan alutsista.

---

This thesis is generally proposed to observe Indonesian defense strategy on Malacca Strait upon the bidding of Proliferation Security Initiative between period of 2006 to 2008. This research is conducted by firstly elaborating some factors as Indonesia refuses the Proliferation Security Initiative on Malacca Strait between 2006-2008, subsequently analyzing the reason of Indonesian defense strategy choice along the period. The strategy analysis above is conducted by utilizing comman of the sea in order to dismantle the real capacity and function of Indonesian Marine. Besides, the analysis covers also the development of piracy/armed robbery amounts that happenned on Malacca Strait. Furthermore, every military operations, capability and defense cooperation accomplished by Indonesia are analyzed in accordance with the characteristic of balancing, bandwagoning, and hedging. This research is descriptively conducted by studying documents related to Indonesian defense strategy on Malacca Strait between the period of 2006 to 2008. This research revealed the hedging strategy carried out by Indonesia is the effort to increase the security on Malacca Strait between period of 2006 to 2008. Hedging strategy carried out by Indonesia are power assemblance (power) in territory, as to conduct billateral coordinating meeting between both coastal states and state in territory (Thailand and India), or as to establish defense cooperation in terms of technical or technological trait with big countries like China, United States of America, Japan, South Korea, or Australia. By this facts also it is proven that Indonesian Military capability on Malacca Strait still bear weaknesses related to defense budget, manpower, and primary defense weapon system (alutsista)."

"Modernisasi militer China adalah bagian dari kekuatan militer yang terus dikembangkan oleh militer China. Kekuatan militer China ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga kepentingan nasional, menjaga sumber-sumber energi dan berfungsi sebagai kekuatan regional. Untuk mencapai tujuan tersebut, China memerlukan strategi militer guna menghadapi kekhawatiran akan persepsi ancaman Cina dengan melakukan diplomasi bahwa China merupakan kekuatan damai, militer China juga aktif dalam peran internasionalnya.Tesis ini mencoba membahasa strategi militer China dalam terhadap kekuatan hegemoni besar AS dan aliansinya. Dengan memakai pendekatan realis, penulis berusaha memahami strategi pertahanan dan militer China dalam menjaga kepentingan nasionalnya.Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analistis melalui penelitian kepustakaan. Kekuatan militer AS yang dominan menebabkan strategi yang digunakan oleh China tidak konfrontatif tetapi bersikap low profile. China juga mengembangkan strategi peaceful rising dalam mengcounter persepsi Ancaman China. Dengan terus menaikan anggaran militernya pertahunnya dan melakukan modernisasi militer China, China dapat menjadi kekuatan regional mengimbangi dominasi pertahanan AS dan aliansinya.

---

The modernisation of the China military was part of the strength of the military that continued to be developed by the China military. The strength of the China military was aimed to maintain the sovereignty of the country, maintain the national interests, maintain sources of energy and function as the regional strength. To achieve this aim, China needed the military strategy in order to faces the concern would the perception of the Chinese threat by carrying out diplomacy that China was the strength of peace, the China military was also active in his international role.This thesis tried to explain the China military strategy in towards the strength of big US hegemony and his alliance. By using the realist's approach, the writer tried to understand the defence strategy and the China military in maintaining his national interests.The research method that was used by the writer was descriptive analistis through the bibliography research. The strength of the US military that was dominant so the strategy that was used by China not confrontational but have an attitude low profile. China also developed the strategy peaceful rising countering the perception of the China Threat. By continue rising the budget of his military every year and carried out the modernisation of the China military, China could become the regional strength matched the domination of the US defence and his alliance."

"Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau dengan wilayah lautnya 6,4 juta km2 atau 2/3 wilayah Indonesia merupakan laut. Rute pelayaran utama dunia melalui Perairan Indonesia. Dengan kondisi demikian, maka kepentingan nasional Indonesia sejatinya bertumpu pada bidang maritim. Posisi Indonesia juga merupakan titik persilangan antara benua Asia dan Australia, samudera Pasifik dan samudera Hindia, bahkan di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dua per tiga wilayahnya merupakan wilayah Indonesia merupakan Perairan Indonesia. Dengan posisi demikian, maka kepentingan barat dan timur akan menggunakan Perairan Indonesia. Konfigurasi wilayah laut Indonesia yang unik membutuhkan kontrol yang ketat untuk bisa memantau semua jenis pelayaran baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan dan di udara pada semua choke point ALKI. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pertahanan Negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu system pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah serta sumber daya nasional yang disiapkan oleh pemerintah melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat serta dipersiapkan secara dini yang artinya dibangun secara terus-menerus sejak masa damai hingga masa perang. Dihadapkan dengan kondisi geografis Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, Indonesia perlu memiliki strategi pengendalian laut khususnya di empat choke point strategis yang meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar. Dengan metode kualitatif eksploratif penulis memperoleh data melalui wawancara langsung kepada narasumber terkait bahwa sumber daya pertahanan maritim Indonesia dalam pengendalian laut di empat choke point strategis Indonesia adalah kerjasama dan sinergitas antar pemangku kepentingan yang didukung peran Kemhan dalam mendukung dan membuat regulasi dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung pertahanan semesta di laut."

"ABSTRAKUntuk menjamin stabilitas pertahanan keamanan dibutuhkan biaya pertahanan keamanan yang cukup. Pemerintah Indonesia menilai pemenuhan kebutuhan tersebut hingga saat ini masih kurang. Studi ini meneliti tentang seberapa besar dan bagaimana pengaruh belanja Pertahanan Keamanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui metode Analisis Regresi Linier Berganda. Model yang dibangun yaitu pengaruh belanja Pertahanan Keamanan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data tahunan 1974-2010. Hasil menunjukkan bahwa belanja Pertahanan Keamanan memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

ABSTRACTA national defense and security stability requires an adequate budget allocation on defense expenses. Indonesian government believes that in Indonesia, these allocations are still insufficient enough. This study examines how big the government allocations of defense and security expenses in Indonesia and its effects on Indonesian economic growth using multiple linear regression analysis. The model use Indonesian yearly data 1974-2010. As a result, this research shows that defense and security expenditure give a negative impact either on economic growth."

"Perkembangan lingkungan strategis berdampak pada pesatnya perkembangan ancaman asimetris. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu yang menghadapi ancaman ini. Indonesia sebagai salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara melakukan kerjasama Trilateral Cooperation Arrangement untuk menangkal ancaman asimetris khususnya di Laut Sulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Trilateral Cooperation Arrangement sebagai strategi pertahanan Indonesia dalam penanggulangan ancaman asimetris di Kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori ilmu pertahanan, konsep strategi, counter terrorism, asymmetric warfare, kerjasama pertahanan, cooperative security, dan deterrence theory. Hasil dari penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu pertama, ancaman asimetris yang terjadi di Asia Tenggara khususnya Laut Sulu terus berkembang dan secara khusus dibagi menjadi terorisme; kejahatan transnasional yaitu perompakan bersenjata dan penculikan untuk tebusan; serta migrasi ilegal. Kedua, dalam pelaksanaannya, Trilateral Cooperation Arrangement (TCA) di Laut Sulu terdiri dari Patroli Laut Terkoordinasi (Coordinated Sea Patrol), Patroli Udara (Air Patrol), Pertukaran Informasi dan Intelijen (Information and Intelligent Sharing) dan Latihan Darat Bersama (Land Exercise). Keempat patroli tersebut merupakan kerjasama strategis yang merupakan suatu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan perbagian atau fungsinya. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat peluang dan tantangan yang perlu menjadi perhatian baik pengempu kebijakan atau pihak operasional. Ketiga, Trilateral Cooperation Arrangement merupakan strategi yang dapat menanggulangi ancaman asimetris yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara khususnya di Laut Sulu sejak tahun 2016-2018, namun ditahun 2019 ancaman asimetris di Laut Sulu mengalami peningkatan. Adapun strategi yang digunakan adalah menggunakan kerjasama pertahanan serta menggunakan softpower maupun hardpower yang memberikan efek deterrence kepada pelaku ancaman asimetris. Selain itu, memperkuat kerjasama Kementerian dan Lembaga sebagai pembuat kebijakan, serta TNI dan pemerintah daerah sebagai pelaksana operasional serta aturan pendukung seperti aturan prosedure operasional."

"Kebijakan keamanan nasional Indonesia yang telah berorientasi terhadap ancaman dari luar dan cenderung mengabaikan keberadaan keamanan individu. Mengingat keberadaan ancaman invasi militer dari negara Iain sejak berakhirnya Perang Dingin telah berkurang atau bahkan tidak ada, justru ancaman terhadap keamanan nasional muncul dari beberapa sektor lain di Iuar militer, seperti masalah lingkungan dan sosial.Penerapan Doktrin Sishankamrata sebagai landasan dalam upaya melakukan pertahanan negara, memberikan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter dan prinsip perang yang adil.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, apakah Doktrin Sishankamrata memberikan perlindungan terhadap keamanan manusia? Sejauh manakah permasalahan-permasalahan non-combatant timbul dalam perang rakyat semesta?Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan pemikiran-pemikiran tentang Keamanan Nasional (Joseph S. Nye, Jr., HJ . Morgenthau) dan Keamanan Manusia (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) melalui sudut pandangan Hukum Humaniter dan Perang yang Adil (Michael Walzer, Liebe C. Greene) melalui metode kulitatif sebagai pilihan cara dalam memahami pemaknaan keamanan nasional Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan perang semesta yang terjadi di Bosnia-Herzegovina, menunjukkan bahwa perang semesta telah mengaburkan prinsip diskriminasi yang mengharuskan pembedaan antara combatant dan non-combatant. Begitu pula dalam penerapan Doktrin Sishankamrata dalam konflik internal (Timor-Timur, Aceh dan Papua) yang terjadi di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat.Implikasi teoritik dari penelitian ini adalah bahwa teori Keamanan Nasional dalam pemikiran tradisional (dengan penekanan pada state centric) seperti yang diimplementasikan dalam Perang Semesta dan Doktrin Sishankamrata tidak sejalan dengan hukum humaniter dan prinsip perang yang adil, baik prinsip jus ad helium maupun jus in bella. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus Bosnia-Herzegovina dan konflik internal di Indonesia (Timor Timur, Aceh dan Papua).

---

Indonesian National Security Policy until today is still orienting through external threat and tends to ignore the existence of individual security. Considering that the existence of military invasion threat irom other countries since the end of Cold War had been reduced or even disappeared, but threat of National Security is occur from many other sectors outside military such as environment and social problem.

The implementation of SISHANKAMRATA Doctrine as a guideline in country defense causes acts against humanitarian law and just war principle.

The issue which want to be taken up in this research is Does SISHANKAMRATA Doctrine give protection for human security? How far the non-combatant issues occur within the total war?

To answer the main problems above, this research is using many thoughts pertaining National Security (Joseph S. Nye, Jr., HJ. Morgenthau) and Human Security (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) through Humanitarian Law and Just War (Michael Walzer, Liebe C. Greene) perspectives and using qualitative method in order to understand Indonesian National Security.

The result of this research shows that the implementation of total war in Bosnia- Herzegovina had made unclear discrimination principle which supposed to make separation between combatants with non-combatant. This also happened to the implementation of SIS TA Doctrine in internal conflict (East Timor, Aceh and Papua) in Indonesia which caused the occurrence of horizontal conflict within the society.

Theoretical implication in this research is that National Security Theory in traditional thought (emphasizing to state centric) as what had been implemented in Total War and SISHANKAMRATA Doctrine, were not the same with Humanitarian Law and Just War principle, in jus ad bellum principle or even in jus in bella, as what had been shown in Bosnia-Herzegovina case and internal conflict in Indonesia (East Timor, Aceh and Papua)."

"Penelitian ini berintikan pembahasan mengenai arti penting dari kehadiran ASEAN Regional Forum sebagai Forum dialog keamanan satu-satunya di kawasan Asia Pasifik yang diikuti oleh 24 negara yang terdiri atas 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN, negara besar seperti Amerika Serikat, Perwakilan Uni Eropa, Australia, Rusia, China, Jepang dan India maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki kepentingan terhadap keamanan kawasan Asia Pasifik seperti Korea Selatan, Korea Utara, Mongolia, Pakistan, Selandia Baru dan juga perwakilan dari Sekretariat ASEAN. Arti Penting ASEAN Regional Forum kemudian akan dianalisis kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional Indonesia khususnya di bidang pertahanan dan keamanan sepanjang periode 1994-2006 untuk menemukan jawaban sejauh mana ASEAN Regional Forum telah memberikan kontribusi bagi kebutuhan peningkatan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan.Dalam upaya menganalisis kontribusi ASEAN Regional Forum terhadap ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan, Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yaitu keamanan kooperatif (cooperative security), ketahanan regional (regional resilience) dan ketahanan nasional (national resillience). Penelitian bersifat Studi Dokumen yang dilengkapi dengan Hasil Wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ASEAN Regional Forum baik dari jalur pertama maupun jalur kedua maupun pihak-pihak yang memahami kebutuhan ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan walaupun belum maksimal dari ASEAN Regional Forum terhadap kebutuhan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini dikarenakan dengan adanya ASEAN Regional Forum, Indonesia memiliki wadah untuk melakukan interaksi dengan negara-negara tetangga maupun negara besar dalam upaya memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanannya baik yang bersifat pembangunan rasa saling percaya maupun peningkatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Sebaliknya kehadiran ASEAN Regional Forum telah memberikan kontribusi terhadap terciptanya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik dan juga peningkatan rasa saling percaya serta perumusan sejumlah langkah-langkah kerjasama dalam pengelolaan bersama keamanan kawasan, yang ikut mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasionalnya khususnya di bidang pertahanan dan keamanan.

---

This Research focused on the explanation about the important meaning of ASEAN Regional Forum formation as the one and only forum for multilateral security dialogue in Asia Pacific Region. ASEAN Regional Forum that had been built on 1994 was followed by 24 countries include 10 members of ASEAN, major powers such as United States, China, Australia, representative from European Commision, Japan, India and also another middle power states that have security interest in Asia Paciic Region such as South Korea, North Korea, Mongolia, Pakistan and the representative from ASEAN Secretariat. The important thing of the development of ASEAN Regional Forum since 1994 until 2006 then will be analyzed toward the need of Indonesian National Resilience on defense and security fields to find the answer how far the development ASEAN Regional Forum had gave several contributions to increase the Indonesian National Resilience.In effort to analyze the relation between ASEAN Regional Forum and Indonesian National Resilience, this research using three theoritical frameworks about cooperative security, regional resilience and national resilience. This Research is based on library study and also using the interview process with three important persons whose involving on ASEAN Regional Forum activities as first track and second track. That Three persons also have deeply understanding about the needs of Indonesian National Resilience on defense and security fields.The conclusion of this research pointed out that there were a significant contributions from ASEAN Regional Forum toward Indonesian National Resilience on defense and security field since 1994 until 2006. Through the participation on ASEAN Regional Forum, Indonesian Government could has opportunities to discuss with neighboured countries or major power countries to improve the multilateral and bilateral dialogue and also to make cooperation for Indonesia National Resilience?s need. In the other hand, the successfully of ASEAN Regional Forum that had already creating a security stability and also short term peace in Asia Pacific Region could brought a neceessary support for Indonesia?s need to improve and strenghten her National Resilience on defense and security field."

"ABSTRAKTesis ini merupakan sebuah langkah analisa yang ditempuh untukmenganalisa mengapa postur pertahanan Indonesia mengalami stagnasi atau tidak merespon perubahan lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara periode 2001-2004. Analisa penelitian ini menggunakan konsep lingkungan strategis untuk menjelaskan perubahan lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara dan teori postur pertahanan ofensif-defensif untuk menjelaskan pengaruh doktrin pertahanan Indonesia yang inward-looking terhadap pengembangan posturpertahanan Indonesia periode 2001-2004. Analisa tesis ini akan menjadi sebuah bentuk penelitian eksplanatif yang dilakukan untuk melihat pola hubungan antarvariabel: dependen dan independen atau interaksi sebab-akibat antarvariabel: dependen dan independen, yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian analisa yang bersifat eksplanatif sebagai bentuk refleksi terhadap kenyataanrealitas sosial. Tesis ini bertujuan untuk menganalisa dan menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan hipotesa bahwa stagnasi postur pertahanan disebabkan cara pandang doktrin pertahanan Indonesia yang masih inward-looking. Uji hipotesa diperkuat dengan berbagai temuan data, seperti kebijakan global Amerika Serikatpasca pemboman gedung WTC dan ancaman terorisme global dan regional, konflik klaim teritorial dan kepentingan politik yang mengarah pada terjadinya potensi perselisihan kepentingan atas wilayah laut. Potensi konflik tersebut memicu sikap negara-negara di kawasan, mengembangkan kemampuan militer. Di sisi lain, cara pandang doktrin pertahanan Indonesia yang inward-lookingberimplikasi terhadap stagnasi pengembangan postur pertahanan. Stagnasi terlihat pada pengembangan kekuatan alutsista Indonesia yang tidak didukung oleh besaran alokasi anggaran pertahanan, orientasi pengembangan kekuatan militer sama sekali tidak menyentuh pada akuisisi alutsista yang mendukung dalam melakukan operasi militer keluar batas nasional, implementasi gelar pasukan yangtidak ditempatkan pada wilayah-wilayah penting dan tidak didukung kualitas dan kuantitas divisi, dan kemampuan diplomasi Indonesia yang sama sekali tidak beranjak pada fungsi diplomasi pertahanan untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara yang diarahkan untuk melindungi kedaulatan wilayah dan usaha balancing untuk mencapai tujuan-tujuan politik di kawasan.

---

ABSTRACTThis thesis is a kind of research to analyze and to answer the research question of why did Indonesia?s defense postur modernization run into stagnation or not respon the dynamic and alternation of strategic environment in 2001-2004?. Analysis of this thesis deploys strategic environment concept to analyze thedynamic and the alternation of strategic environment in Southeast Asia and defense postur of defensif-ofensif theory to analyze and to explain the inwardlooking point of view of military doctrine influencing stagnation of Indonesia?s defence postur modernization in 2001-2004. Analysis of this thesis is a kind of eksplanatif research. This research is a picture of Indonesia?s inward-looking military doctrine influencing stagnation of its defence posture and empirical condition of strategic environmentas, done to analyze, identify, and explain factorand indicator, which are directed to explain empirical condition and theoretical understanding.Analysis of strategic environment and point of view of military doctrineinfluencing defence postur modernization will be done to explain interaction patterns between independent and dependent variables, which are used to answer research question and to prove hypothesis of this analysis. Hypothesis of thisanalysis is supported by data which explain the global policy done by United States of America and the existence of global dan regional terrorism. In regional, there are conflict of territorial and clash of interest about sea territorial valueamong states. These conflict and clash trigger most of states in region to develop their military capability to respon situation. On the other side, there is inwardlooking point of view of Indonesia?s military doctrine influencing stagnation of its defense postur. The stagnation is pictured by very low defence budget and orientation of military equipment procurement which are not directed to support military operations outside of national territorial, including capability and quantity of manpower and divisions which are not supported by quantity and quality of military equipment, also the strategic deployment of manpower and divisions which not reflects the hotspot area, and the last, the capability of defense diplomacy which is not intended to create balancing strategy to increase Indonesia?s defense and security system."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang penolakan Indonesia terhadap inisiatif kontraterorisme Amerika Serikat di wilayah laut yang disebut Proliferation SecurityInitiative (PSI). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif.Kajian literatur dalam penelitian ini melihat penolakan Indonesia terhadap PSIberdasarkan cost and benefit analysis pada aspek internal (kepentingan politik,kepentingan ekonomi, dan kepentingan militer) dan eksternal (posisi tawarmenawar dan logika konsekuensi). Kesimpulan atas penolakan tersebut adalahadanya ketidaksesuaian komponen dalam negeri dan kebijakan luar negeriIndonesia dengan prinsip PSI yang membuktikan lebih banyaknya pengeluaranyang akan ditanggung daripada keuntungan yang diperoleh.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the refusal of Indonesia to the United States counterterrorisminitiatives in the sea area called Proliferation Security Initiative (PSI).This study is a qualitative interpretive. Literature review in this study perceivesthe refusal of Indonesia towards PSI is based on cost and benefit analysis on theinternal aspects (political interests, economic interests, military interests) andexternal aspects (bargaining position and logic of consequences). Conclusions forthe refusal is the discrepancy between domestic component and Indonesia'sforeign policy with PSI principles that proves more costs will be incurred ratherthan benefits gained.;This thesis discusses the refusal of Indonesia to the United States counterterrorisminitiatives in the sea area called Proliferation Security Initiative (PSI).This study is a qualitative interpretive. Literature review in this study perceivesthe refusal of Indonesia towards PSI is based on cost and benefit analysis on theinternal aspects (political interests, economic interests, military interests) andexternal aspects (bargaining position and logic of consequences). Conclusions forthe refusal is the discrepancy between domestic component and Indonesia'sforeign policy with PSI principles that proves more costs will be incurred ratherthan benefits gained., This thesis discusses the refusal of Indonesia to the United States counterterrorisminitiatives in the sea area called Proliferation Security Initiative (PSI).This study is a qualitative interpretive. Literature review in this study perceivesthe refusal of Indonesia towards PSI is based on cost and benefit analysis on theinternal aspects (political interests, economic interests, military interests) andexternal aspects (bargaining position and logic of consequences). Conclusions forthe refusal is the discrepancy between domestic component and Indonesia'sforeign policy with PSI principles that proves more costs will be incurred ratherthan benefits gained.]"