Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12864 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementrian Luar Negeri RI, 2009
303.482 KOM
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Luar Negeri, 2016
303.482 IND k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI, 2017
303.482 IND k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018
303.482 KOM
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri RI, 2009
303.482 PER
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Erwin Indradjaja
"Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini.
Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasus itu adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Intemasional Pasca Peristiwa Dili 1991.
Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah tentang model hubungan legislatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep tentang fungsi dan hak-hak lembaga legislatif secara umum dan DPR RI secara khusus.
Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca Peristiwa Dili 1991) sebagai output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W). Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Yang digunakan oleh DPR RI adalah fungsi kontrol saja. Fungsi kontrol inipun digunakan secara terbatas oleh DPR RI, yang ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi saja. Selain itu penggunaan fungsi kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
Tesis ini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adalah pelaksana politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri RI menjadi tidak terlalu jelas. Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketika lembaga tersebut diabai.kan oleh eksekutif."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Hastuti Sri Kandini
"ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada analisis perencanaan Kerja Sama Direktorat Kerja Sama dan pengembangan tahun 2007 dalam melaksanakan kegiatan kerja sama dalam memenuhi segala kewajiban Indonesia dalam World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif.
Penelitian menggunakan analisis perencanaan menurut stoner. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari 50 orang responden dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan 50 orang lain dari Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Konsultan dan Sentra HKI Universitas Indonesia.
Dari analisis terhadap basil kuesioner, disimpulkan bahwa : 1) Masih banyak pegawai di Direktorat Jenderal HKI yang belum mengetahui proses perencanaan di Direktorat Jenderal MI; 2) Begitu pula dengan responden dari pihak eksternal yang rata-rata belum mengetahui kegiatan di Direktorat Kerja sama dan Pengembangan;.. 3) Kegiatan Kerja Sama Intemasional dilaksanakan untuk memenuhi kewiban Indonesia sebagai anggota WTO dan WIPO; 4) Dengan Analisis SWOT maka Ditjen HKI dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan yang ada pada organisasinya; 4) Proses Perencanaan hares dilakukan oleh Ditjen HKI, berdasarkan hasil analisa data didapat perbedaan antara pihak internal dan eksternal mengenai kegiatan di Direktorat Jenderal HKI.

ABSTRACT
The Focus of this study is about international cooperation planning analisis at Directorate Cooperation and Development in the year of 2007 in case doing the cooperation in a Indonesia respect to the WIPO and WTO as a member. This is a Kuantitatif Research.
This Research is using planning analisis by Stoner. 100 Responden in this research which 50 responden from Directorate General Intellectual Property Rights and 50 responden are from Trade Department, Foreign Department, Intellectual Property Consultant and Intellectual Property Clinic from University of Indonesia.
From the quesioner, The following are the research results: 1) Employee in Directorate General Intellectual Property Rights does not knowing about the planning in their office; 2) From the Employee of Ekstemai they do not knowing about the system in Directorate General of Intellectual Property Rights; 3) The International Cooperation was built because Indonesia as a member of WIPO and WTO and must respect to the WTO and WIPO agreement; 4) By the SWOT analisis data Directorate General of intellectual Property Rights must do the planning program because from planning analisis we know the strongess and the weakness of our organization.
"
2007
T20806
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Ajeng Astri Anindita
"Penelitian ini berfokus pada peran imigrasi Indonesia di forum ASEAN dalam rangka penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Dalam penelitian ini akan menggambarkan kerjasama yang telah dilakukan imigrasi Indonesia di forum ASEAN dan menemukan kendala-kendala yang menyebabkan kerjasama belum berhasil dengan baik.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode yang digunakan adalahdengan wawancara dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teorimengenai Hubungan Internasional yang menganalisis kerjasama internasional yang terjalin dan teori Ketahanan Nasional yang menggambarkan bagaimanakah kerjasama internasional dapat mempengaruhi ketahanan nasional.
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : imigrasi Indonesia mempunyai peran dalam menangani masalah penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tenggara walaupun bersifat tidak langsung, beberapa kerjasama telah terjalin dengan negara lain namun kurang berjalan dengan maksimal karena terbentur beberapa kendala.

This study focuses on the role of immigration in Indonesia ASEAN forum in order to counter-terrorism in Southeast Asia. In this study will describe the collaboration that Indonesian immigration in ASEAN forum and find the constraints that lead to cooperation has not been successful.
This study is a descriptive qualitative research design. The method used was to interview and study of literature. The theory is used to analyze the theory of International Relations who analyze international cooperation that exists and National Resilience theory that describes how international cooperation can affect national security.
From the results, it can be concluded that: Indonesian immigration has a role in dealing with counter-terrorism in Southeast Asia though indirect, some cooperation has been established with other countries but less run with the maximum due to hit some obstacles.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>