Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengevaluasi kebijakan penyusunan kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam mengatasi dampak pembangunan tata ruang Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dengan menggunakan kuesioner dan checklist untuk mengevaluasi dampak kebijakan tersebut dalam mengelola permasalahan lingkungan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah perlu menyiapkan personil ahli dan prasarana terkait dengan pengelolaan lingkungan, memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah sekitar Kota Surakarta dalam mengelola dampak lingkungan, pendefinisianan masyarakat yang boleh berpartisipasi dalam penyusunan kajian AMDAL, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan yang berkesinambungan, serta perlu dilakukannya sosialisasi dan pendampingan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyusunan kajian AMDAL.

---

This thesis evaluates policy on Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) in addressing the impact of spatial development Surakarta. This study uses Regulatory Impact Analysis (RIA) using a questionnaire and checklist to evaluate the impact of these policies to manage environmental problems. The results of this study suggest that in implementing policies, governments need to prepare expert personnel and infrastructure related to environmental management, strengthening coordination among local governments around Surakarta in managing environmental impacts, definition of society who may participate in the preparation of AMDAL studies, implementation supervision and monitoring of sustainable, as well as socialization and assistance needed to do local governments in the implementation of the preparation of the AMDAL study."

"Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis potret substansi pengaturan (regulatory substance) dan tata kelola pengaturan (regulatory governance) kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia; 2) merekonstruksi konsep akuntabilitas formal dalam tata kelola pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia; 3) merekonstruksi konsep akuntabilitas informal dalam tata kelola pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia; dan 4) mengkonstruksi model institusional untuk memperbaiki akuntabilitas formal dan akuntabilitas informal dalam tata kelola pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.Hasil analisis menunjukkan bahwa situasi problematikal dalam tata kelola pengaturan minyak dan gas bumi di Indonesia bersumber dari tataran kebijakan pengaturan UU 22/2001 yang mencakup proses dan substansi kebijakannya, serta tataran peraturan operasional yang mencakup proses penyusunan dan pelaksanaannya. Sebagai hasil rekonstruksi, akuntabilitas formal dikonsepsikan sebagai aspek formal regulasi yaitu aspek yang terkait dengan disain institusional yang merupakan fungsi dari konteks kebijakan dan aturan formal yang berlandaskan pada konstitusi, yang meliputi kesesuaian kebijakan pengaturan dengan konstitusi; kejelasan peran dan tujuan; otoritas; dan akuntabilitas. Adapun akuntabilitas informal dikonsepsikan sebagai aspek pembuatan dan pelaksanaan peraturan formal yang melibatkan pemangku kepentingan yang luas, yang meliputi partisipasi; transparansi; prediktabilitas; dan konsistensi.Tata kelola pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia dapat diperbaiki dengan model tata kelola pengaturan antar institusi (inter-institutional regulatory governance), yang terdiri dari model akuntabilitas formal antar institusi (inter-institutional formal accountability) dan model akuntabilitas informal antar institusi (inter-institutional informal accountability). Adapun model institusional yang dikonstruksi untuk menopang tata kelola antar institusi dalam rangka memperbaiki tata kelola minyak dan gas bumi di Indonesia adalah model institusional tiga tingkatan fungsional dan tiga tingkatan struktural."

"Artikel ini membahas peran Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara dalam melakukan penyelidikan terhadap permasalahan PT. Pelayaran Nasional Indonesia. Kurangnya pengalaman dan adanya kesulitan pasca mengambil alih perusahaan pelayaran Belanda membuat manajerial PT. Pelni tidak bekerja secara optimal dan terus merugi secara finansial. Hal ini mendorong Bapekan terlibat dalam upaya pemecahan permasalahan tersebut. Metode sejarah yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pengumpulan sumber yang diverifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penulis menggunakan sumber arsip, surat kabar sezaman, dan beberapa artikel majalah Departemen Perhubungan Laut sebagai sumber primer dan sekunder. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang membahas permasalahan PT. Pelni di tahun yang sama tanpa adanya campur tangan dari instansi lain, kebaruan penelitian ini yaitu upaya penyelesaian masalah PT. Pelni dengan melibatkan Bapekan. Hasil temuan penelitian ini yaitu, Bapekan berperan aktif melakukan pemetaaan permasalahan di dalam tubuh PT. Pelni. Setelah melakukan pemetaan permasalahan, Bapekan merumuskan saran-saran sebagai bahan pertimbangan PT. Pelni untuk terbebas dari permasalahan yang ada.

---

This article discusses the role of the State Apparatus Activity Monitoring Agency in conducting investigations into PT. Indonesian National Shipping. The lack of experience and the difficulties after taking over the Dutch shipping company made the management of PT. Pelni is not working optimally and continues to suffer financial losses. This prompted Bapekan to get involved in solving the problem. The historical method used in this research includes collecting legible sources, interpretation, and historiography. The author uses archival sources, contemporary newspapers, and several magazine articles of the Department of Sea Transportation as primary and secondary sources. Unlike the previous studies that discussed the problems of PT. Pelni in the same year without any interference from other agencies, the novelty of this research is an attempt to solve the problem of PT. Pelni involving Bapekan. The findings of this study are that Bapekan plays an active role in mapping problems within PT. Pelni. After solving the problems, Bapekan formulates suggestions for consideration by PT. Pelni to be free from existing problems."

"Kesuksesan perkembangan dompet digital di Indonesia tidak lepas dari keberhasilan strategi cashback/diskon yang ditawarkan penyedia layanan. Strategi tersebut terbukti berhasil membuat masyarakat tertarik untuk mengadopsi dompet digital. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan selamanya. Penyedia layanan kini harus berfokus untuk mempertahankan pengguna agar tetap menggunakan layanannya sehingga effort yang telah dikeluarkan pada saat menarik pengguna tidak sia-sia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk tetap menggunakan dompet digital menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB). Pengaruh manfaat dan risiko yang dirasakan pengguna terhadap sikapnya kepada layanan dompet digital (attitude) juga diteliti pada penelitian ini. Selain itu, regulatory focus theory yang mengelompokan individu berdasarkan sensitivitasnya digunakan sebagai moderasi hubungan faktor pada penelitan ini. Penelitian dilakukan kepada 756 responden melalui survei online. Analisis dilakukan dengan metode PLS-SEM. Hasilnya menunjukan bahwa niat untuk tetap menggunakan dompet digital (continuance intention) dipengaruhi oleh attitude, perceived behavioral control, dan subjective norm. Attitude pengguna dipengaruhi oleh manfaat dan risiko yang dirasakan. Selain itu, terdapat pengaruh yang lebih besar antara hubungan risiko terhadap atittude dan percevied behavioral control terhadap continuance intention pada individu dengan tipe sensitivitas prevention focus. Hasil penelitian ini dapat membantu penyedia layanan memahami faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk tetap menggunakan layanannya.

---

Successful development of digital wallets in Indonesia is driven by a successful discount/cashback strategy from their service providers. This strategy has been proven to make people interested in adopting a digital wallet. However, the strategy cannot be done indefinitely. Now, the service providers should focus to retain their users so all of efforts they have done before are not wasted. This study aims to examine the factors that influence user’s intention to keep using digital wallets by using the theory of planned behavior. The effect of benefit and risks perceived by users to their attitude will also examined. Furthermore, regulatory focus theory which classifies individuals based on their sensitivity is being used as a moderation between some factors. This study conduct 756 respondents through an online survey and using PLS-SEM for analysis. Results show that the continuance intention of using digital wallets is influenced by attitude, perceived behavioral control, and subjective norm. The user’s attitude is influenced by benefit and risks they perceived. There is a stronger influence effect between risk and attitude and also between perceived behavioral control and continuance intention in prevention focus individuals. The results help service providers to know what factors influence their users continuance intention.

"

"Salah satu fungsi dan tugas bank umum sesuai Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah dapat melakukan penitipan barang dan surat berharga yang disebut dengan Safe Deposit Box (SDB). Pelayanan jasa perbankan Safe Deposit Box (SDB) ini berguna untuk membantu masyarakat dalam mengamankan barang, perhiasan, dokumen surat berharga, logam mulia, dan barang-barang berharga lainnya, yang dilakukan dengan cara melalui perjanjian sewa penyewa antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah (konsumen). Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pengkajian tentang perlunya perlindungan konsumen atas keamanan jasa Safe Deposit Box (SDB) yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian sewa menyewa pada bank. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) dimaksud dilakukan pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan juridis normatif tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB). Pengumpulan data dilakukan secara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terkait dengan pelaksanaan Safe Deposit Box(SDB) dan nasabah pengguna Safe Deposit Box (SDB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Safe Deposit Box (SDB) oleh nasabah yang kehilangan barang simpanannya dan menuntut ganti rugi pada bank perlu mendapat perlindungan sesuai dengan amanah yang tertuang dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) memuat antara lain tentang hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen (nasabah) yang telah dibuat oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian baku (klausula baku). Selain itu kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang keamanan penggunaan Safe Deposit Box (SDB) serta perlindungan hukum bagi nasabah penguna jasa Safe Deposit Box (SDB).

---

One of the functions and duties of commercial banks according to the Law of Banking No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992 concerning Banking is able to care for goods and securities called Safe Deposit Box (SDB). Banking services Safe Deposit Box (SDB) is useful to assist communities in securing goods, jewelry, documents, securities, precious metals and other valuables, which made its way through the tenant lease agreements between banks as businesses with customers (consumers). Under these conditions, conducted an assessment of the need for consumer protection for the security services of Safe Deposit Box (SDB) which includes standard clause in the lease agreement at the bank. Execution of the lease agreement Safe Deposit Box (SDB) is performed on the PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (BII).

This study is a descriptive analysis of the normative juridical approach on the implementation of the lease agreement Safe Deposit Box (SDB). The data was collected in the research literature and field research related to the implementation of the Safe Deposit Box (SDB) and client users Safe Deposit Box (SDB).

The results showed that the use of Safe Deposit Box (SDB) by the customers who lost their savings goods and claim damages on the bank needs to be protected in accordance with the mandate set forth in the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Lease agreement Safe Deposit Box (SDB) in PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) contains, among others, about the rights and obligations for businesses and consumers (customers) have been made by the bank in the form of standard contract (standard agreement). In addition to the lack of information and knowledge about the safe use of the Safe Deposit Box (SDB) as well as legal protection for customer service users Safe Deposit Box (SDB)."

"ABSTRAKPenggunaan strategi self-regulated learning berperan penting dalam pencapaianakademik siswa. Dalam perkembangannya, keterampilan penggunaan strategiself-regulated learning dibentuk oleh peran orang tua di rumah. Ayah didugamenjadi agen yang penting dalam perkembangan keterampilan self-regulatedlearning berdasarkan faktor personal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihathubungan antara keterlibatan ayah dengan penggunaan strategi self-regulatedlearning pada siswa sekolah menengah atas. Penelitian ini menggunakan alatukur Father Involvement Scale untuk mengukur persepsi anak terhadapketerlibatan ayahnya, dan alat ukur Self-Regulated Strategies Inventory-SelfReport untuk mengukur penggunaan strategi self-regulated learning.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat korelasi yang signifikan antaraketerlibatan ayah dengan penggunaan strategi self-regulated learning (p = .007).

---

ABSTRACTresult shows a significant correlation between father involvement and selfregulatedlearning strategies usage (p = .007)."

"ABSTRAKMahasiswa dituntut mengatur kehidupan akademik dan non akademik secara mandiri. Terlalu banyak kegiatan non akademik mengganggu keterlibatan belajar mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran regulasi diri dalam belajar sebagai mediator dalam hubungan antara academic buoyancy dan keterlibatan belajar. Sampel penelitian ini adalah 463 mahasiswa S1 Universitas Indonesia laki-laki 25,1 perempuan 74,7 . Keterlibatan belajar diukur menggunakan alat ukur The Student Course Engagement Questionnaire SCEQ . Academic buoyancy diukur menggunakan alat ukur Academic Buoyancy Scale ABS dengan tambahan lima item. Regulasi diri dalam belajar diukur dengan Motivated Strategies for Learning Questionnaire MSLQ dimensi self regulation strategies. Desain penelitian ini adalah non eksperimental dengan tipe korelasional. Uji statistik dilakukan dengan menggunakan regresi linier, dan uji mediasi menggunakan Program Macro PROCESS oleh Andrew Hayes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi diri dalam belajar terbukti memediasi secara parsial dalam hubungan antara academic buoyancy dan keterlibatan belajar. Pada penelitian ini, juga ditemukan adanya kontribusi yang besar dari academic buoyancy terhadap regulasi diri dalam belajar. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk meneliti faktor yang memengaruhi hubungan academic buoyancy dan regulasi diri dalam belajar.

---

ABSTRACTCollege students had to manage their academic and non academic life independently. Too many non academic activities could affect their student engagement. The purpose of this study is to determine the mediator role of self regulated learning in the relationship between academic buoyancy and student engagement. There were 463 undergraduate bachelor students in Universitas Indonesia participated in this study male 25,1 and female 74,7 . Student engagement was measured by The Student Course Engagement Questionnaire SCEQ . Academic buoyancy was measured by Academic Buoyancy Scale ABS with five items addition. Self regulated learning was measured by Motivated Strategies for Learning Questionnaire MSLQ with self regulation strategies dimension. The study rsquo s design is non experimental with correlation type. The study used linear regression and tested medation effect by Program Macro PROCESS by Andrew Hayes. The result is self regulated learning has a partial mediation effect in the relationship between academic buoyancy and student engagement. The study also found that there is a huge contribution from academic buoyancy towards self regulated learning. For the future study, it could examine factor influencing the relationship between academic buoyancy and self regulated learning."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan ganti rugi yang dapat diperoleh agen penjualan tiket maskapai penerbangan, pada saat putusan kepailitan dijatuhkan pada PT. Metro Batavia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk permasalahan; pertama teori tentang kedudukan hukum agen penjual tiket penerbangan terhadap PT. Metro Batavia yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan KUHPerdata dan kedua pengembalian uang deposit yang dapat diperoleh oleh agen dari PT. Metro Batavia yang pailit sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan UU No.37 Tahun 2004. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: 1) pemerintah sebaiknya membuat regulasi khusus yang mengatur mengai hukum keagenan; 2) Uang deposit yang diwajibkan dalam perjanjian kerja sama keagenan tidak ditempatkan pada rekening atas nama salah satu pihak.

---

This Thesis discusses about compensation from an airline agent from PT. Metro Batavia based on the Book of the Law and the Civil Law Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Debt Payment Obligations Towing. This research is juridical-normative research to study literature. The research methods applied to the problem, the first theory of the state law realtors tickets to PT. Metro Batavia arranged in Law. 37 of 2004 and the Civil Code and the second deposit refunds can be obtained by agents from PT. Metro Batavia bankruptcy Civil Code and in accordance with the provisions of Law No.37 of 2004. Results of this study suggest that: 1) government should make a regulation about agency law, 2) Deposit money shall not be placed in an account in the name of one of the parties."