Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas konsistensi pengakomodasian partisipasi publik sekaligus esensi partisipasi publik itu sendiri dalam pelayanan publik melalui standar pelayanan berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mengingat ketentuan mengenai standar pelayanan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 berpotensi membuka celah terjadinya manipulasi pemenuhan hak warga negara melalui dalih penyelenggara layanan tidak mampu menyusun dan menetapkan standar pelayanan sehingga mereduksi esensi partisipasi publik dalam pelayanan publik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. UU Nomor 25 Tahun 2009 merupakan salah satu produk legislasi yang terkoneksi langsung dengan publik sehingga erat relevansinya dengan persoalan konsistensi pengakomodasian partisipasi publik. Namun DPR RI sebagai representasi publik yang memiliki keharusan mengakomodasi partisipasi publik, inkonsisten dalam menjalankan fungsi legislasi yang melekat fungsi representasi di dalamya. Inkonsistensi DPR tersebut berakibat pada rumusan final Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 yang kontraproduktif bahkan inkonstitusional. Adapun esensi partisipasi publik dalam standar pelayanan adalah upaya demokratisasi yang dilakukan oleh publik untuk memperjuangkan hakikat eksistensinya sebagai warga negara yang menghendaki partisipasi aktif dalam pelayanan publik.

---

This thesis would like to analyze about accommodation consistency of public participation as well as public participation in the law of Public Services number 5 year 2009 based on operational standard chapter 20 article (1). Recollecting the provisions about operational standard in the law number 25 year 2009, it potentials in giving access about the manipulation of fulfillment citizens right in plea the service’s promoter cannot afford to organize as well as to define the operational standard, therefore it could reduce the essence of public participations to public services. It is a normative juridical research.

The former research concluded that Indonesian House of Representative (DPR RI) has legislative function which runs in structures of citizens representations. The law number 25 year 2009 is one of legislative product in direct connection to public, so that having firm relevance with the matter of public participation in accommodation consistency. However, DPR RI should give access to public participants as citizen representative instead of having inconsistency in undertaking the duty in legislative. As a result, the DPR inconsistency affects to final law chapter 20 article (1) number 25 year 2009. It is contra productive yet incontestable. The goal of public participation in operational standard is to make democratization effort by the public to struggle for their existence as citizens who desire actively participate in public services."

"Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki pelayanan publik perizinan pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yang sudah dilakukan dengan bantuan sistem informasi atau dilakukan secara daring. Penerapan pelayanan publik seharusnya berdasarkan asas penyelenggaraan publik yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga terlaksananya good governance. Penelitian tesis dengan metode yuridis normatif ini berkesimpulan bahwa asas penyelenggaraan publik, belum sepenuhnya dilaksanakan dalam proses pelayanan publik perizinan pendirian PTS, terutama asas tidak diskriminasi yang terkait dengan diskresi dan asas fasilitas. Asas-asas penyelenggaraan publik tersebut yang belum diterapkan sepenuhnya menimbulkan beberapa implikasi yang menjadi kendala pada saat proses perizinan pendirian PTS tersebut, diantaranya perlakuan yang tidak sama untuk beberapa usulan karena diskresi, adanya gugatan dari pengusul pendirian perguruan tinggi swasta, terbatasnya jaringan internet, kemampuan digital literasi masyarakat, sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik, serta anggaran untuk memberikan pelayanan publik secara optimal. Selain itu, pelayanan publik tersebut diawasi secara eksternal oleh Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penerapan asas-asas pelayanan publik diperlukan sebagai rambu-rambu dalam penyelenggaraan pelayanan publik perizinan pendirian perguruan tinggi swasta sehingga terciptanya penyelenggaraan good governance.

---

The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology has a public service for licensing the establishment of Private Higher Education (PTS), which has been carried out with the help of an information system. The implementation of public services should be based on the principles of public administration as regulated in Article 4 of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, as well as general principles of good governance. The thesis research using normative juridical method concludes that the principle of public administration has not been fully implemented in the public service process for licensing the establishment of PTS, especially the principle of non-discrimination related to discretion and the principle of facilities. Thus, have led to several implications that became obstacles, such as unequal treatment for some proposals due to discretion, lawsuits from the proponents of establishing PTS, limited internet network, digital capabilities. public literacy, human resources, as well as budgets to provide optimal public services. In addition, these public services are monitored externally by the Ombudsman. Based on this, the application of the principles of public services is needed as signs in the implementation of public services for licensing the establishment of PTS so that good governance is implemented."

"ABSTRAKKajian dalam Tesis ini membahas mengenai Peran pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Fungsi dan tugas aparatur pemerintah pada hakikatnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pemberian pelayanan publik yang baik oleh aparatur negara kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik sebagai fokus isu tugas dan wewenang pengawasan Ombudsman RI merupakan sesuatu yang sangat esensial karena proses pelayanan sebagai interaksi antara penyelenggara negara dengan masyarakat merupakan salah satu pintu masuk bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) dapat terlaksana pelayanan publik secara optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the oversight role of the Ombudsman of Republic of Indonesia public service performed by government personnel. The functions and duties of the government apparatus is essentially to provide for the welfare of the people in order to realize a just and prosperous society. One indicator of welfare is the provision of good public service to the community by the state apparatus. The low quality of public services is one of the beams that are directed to the bureaucracy of government in providing services to the community. Public service as a focus issue supervisory duties and powers of the Ombudsman of Indonesia is something that is very essential because the service process as the interaction between state officials with the public is one of the entrances to the corruption, collusion and nepotism. Hopefully, by the Act No. 37 of 2008 on the Ombudsman RI and Act No. 25 of 2009 on Public Service) can be implemented in an optimal public service so that it can benefit to the community."

"Skripsi ini membahas upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran humas Badan Publik dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peneliti melakukan penelitian pada Humas Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan peran humas DPR-RI dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Humas DPR sudah melakukan peran dengan baik, yaitu sebagai Manajer Humas dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian ini menyarankan pentingnya keterlibatan humas dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik.

---

This thesis discuss about effort implementation of legislation number 14, 2008 about disclosure of public information in Public Institutions. Purpose of this research is to know the role of public relations in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information in Public Institutions.

Researcher conducted a research in Public Institution of Representatives Public Agency of Indonesia (DPR-RI). This research is qualitative research with descriptive data analysis methods. This method used to describe the role of public relations DPR-RI in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information.

The result of this research show that public relations in DPR have done a good role as a manager of public relations in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information.

This research suggest the important of involvement public relations in order to achieve the implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information."