Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan. Dengan adanya perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan lingkungan strategis yang semakin kompetitif dan tidak terpisahkan dari sistem perekonomian internasional yang menitikberatkan pada asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif, dipandang perlu melibatkan peran pemerintah daerah dan swasta guna mendorong kemajuan penyelenggaraan perkeretaapian nasional. Diterbitkannya Undang-Undang erkeretaapian No. 23 tahun 2007 (UUKA) diharapkan akan membawa angin segar perkembangan pelayanan jasa perkeretaapian di seluruh Indonesia karena undang-undang itu memungkinkan keterlibatan pihak lain, selain PT KA (Persero), untuk ikut serta menyelenggarakan perkeretaapian nasiinal yang lebih kompetitif. Salah satu imbas diberlakukannya UUKA adalah ikut memaksa PT KA (Persero) ikut serta dalam kancah persaingan usaha perkeretaapian dan segera menerapkan langkahlangkah persiapan menyongsong era persaingan dalam jasa perkeretaapian. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan pembentukan anak perusahaan (PT KCJ) yang khusus menyelengarakan sarana perkeretaapian di wilayah Jabodetabek yang dibentuk dalam kondisi adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Mengingat kekhasan karakteristik pola perjalanan maupun operasi kereta di wilayah Jabodetabek maka membutuhkan pengaturan khusus dalam perjanjian antara PT KA (Persero) dan PT KCJ agar terjadi keselarasan operasi dan pelayanan sehingga pada akhirnya tujuan sebagaimana digariskan pemerintah dalam pembentukan anak perusahaan dapat segera tercapai.

---

Railways as one of transportation mode has special and eminent characteristic, especially in its ability to transport mass passengers and commodities, energy savings, space savings and high level of security, low contamination level and more efficient compares to other mode of land transportation for long distance transport and for area with high level of density such as commuter transportation. With the railways technology development and the transformation of strategic environment that becomes more competitive and not be able to be separated from the international economic system that emphasize in the foundation of fairness, transparency and non discriminative, it is consider necessary to involve the province or region government and private owned company in order to stimulate the enforcement of the national railways development. The issuance of the Law No.23/2007 in regards to the Railways Regulation is expected to convey fresh atmosphere for the development of the railways services in Indonesia, since such Law/Regulation make it possible for the involvement of other party besides PT. KA (Persero) to accede in the more competitive national railways. One of the implication due to the implementation of Railways Regulation is to coerce PT.KA (Persero) to involve in the term of railways business competition and to implement the necessary preparation to support the business competition era in railway services. One of the effort performed in by the establishment of the new subsidiary of PT.KA (PT.KCJ) that specilized to operate the railways within the area of Jabodetabek thatwas established in the condition with certain limitation. In accordance to the characteristic of rout pattern as well as the train operation in Jabodetabek area, therefore it requires special arrangement in the Agreement between PT.KA (Persero) and PT.KCJ in order to invent the harmony in operation and services terms which at the end, the purpose as stipulated by the Government in the establishment of PT.KA?s subsidiary can be achieved."

"Kerjasama Operasi (KSO) merupakan suatu alternatif untuk mempercepat pembangunan telekomunikasi di Indonesia dan transfer teknologi dari operator telekomunikasi kelas dunia. Sebagai mana Konsep BOT yang memiliki beberapa keuntungan tertentu, terutama jika diterapkan dalam pembangunan proyek-proyek milik umum. Keuntungan dari KSO di bidang telekomunikasi adalah sebagai alternatif jalan keluar bagi kesulitan pendanaan proyek-proyek Telekomunikasi, dengan mengikutsertakan swasta sebagai penyandang dana, tanpa pemerintah harus kehilangan hal miliknya atas proyek atau bangunan tersebut ataupun menanggung banyak resiko, seperti umumnya dalam pembangunan proyek milik umum lainnya. Untuk itu maka pemerintah (dalam hal ini TELKOM) akan memberikan ijin bagi pihak swasta untuk mendesain, membiayai, membangun, mengoperasi kan dan sekaligus merawat bangunan proyek tersebut untuk jangka waktu tertentu (Masa KSO). Hak untuk mendapatkan hasil dari pengoperasian tersebut, sebenarnya merupakan imbalan yang diberikan kepada pihak swasta atas segala biaya dan tenaga yang dikeluarkannya untuk membangun proyek. Penerapan sistem ini berbeda dalam tiap proyek, tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Perbedaan ini, walaupun tidak lepas dari ide dasar BOT, menyebabkan perbedaan pula dalam perjanjian-perjanjian antara para pihak. Demikian juga halnya yang terjadi dalam penerapan Perjanjian KSO pada proyek telekomunikasi. Disamping keuntungan yang didapat, ada beberapa hal yang dapat menjadi suatu kerugian dalam penerapan sistem ini. Untuk itulah maka penerapan Perjanjian KSO harus terencana dengan baik, terutama dalam segi pengaturan hukumnya, agar tidak menyulitkan atau bahkan melemahkan posisi pemerintah baik dalam menghadapi reaksi masyarakat, terlebih dalam menghadapi pihak swasta. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian Kepustakaan, dengan sumber-sumber data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan studi dokumen."

"Skripsi ini membahas mengenai dinamika kebijakan perkereta-apian terkait pelayanan yang diterapkan oleh PJKA dari tahun 1971 hingga 1992, dan PERUMKA dari tahun 1992 hingga 1998. Perusahaan kereta api nasional selama perkembangannya mengalami perubahan bentuk perusahaan, yang juga diiringi berubahnya tujuan serta arah usaha yang diterapkan oleh perusahaan. Pada masa PJKA, fokus dan arah usaha adalah pelayanan publik dengan tidak mementingkan keadaan finansial, sedangkan fokus PERUMKA adalah meraup keuntungan tanpa melupakan aspek pelayanan publik. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pelayanan Perumka berhasil merubah citra kereta api yang tadinya buruk menjadi lebih baik.

---

This undergraduate thesis discusses the developments of railway services-related policies implemented by PJKA from 1971-1992 and by PERUMKA from 1992-1998. National railway company during its development changed the status of the company, which is also accompanied by changes of company‟s goals and missions. During the PJKA era, the focus and mission of the companywas strongly focused in public services rather than financial aspect, while PERUMKA aiming to be a profitable company without forgetting the public service aspect. The results of this study are Perumka has succeeded in creating the better image of the railway and company"

"Sistem pengamanan pada lapas terdiri dari subsitem-subsistem pengamanan, yaitu petugas, sarana/ prasarana, peraturan dan administrasi pengamanan. Hasil analisis sistem pengamanan pada lapas di wilayah Jabotabek diketahui bahwa rasio petugas pengamanan terhadap petugas non pengamanan dan penghuni masih dibawah standar, sarana/prasarana pengamanan dalam kondisi dan jumlah baik namun terjadi kelebihan daya tampung (overkapasitas) mencapai 200%, PPLP merupakan pedoman pengamanan lapas tahun 1974 sudah seharusnya diperbaharui dan administrasi keamanan berhubungan dengan penempatan personil regu dan sarana pengamanan. Identifikasi faktor yang mempengaruhi sistem pengamanan pada lapas di wilayah Jabotabek dirumuskan dalam analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity dan Threat). Hasil analisis dengan diagram SWOT menunjukkan pelaksanaan sistem pengamanan pada lapas di wilayah Jabotabek berada di kuadran I, strateginya mendukung kebijakan pertumbuhan (growth oriented strategy). Hasil pemilihan strategi prioritas menggunakan matrik SWOT didapat prioritas strategi SO, WT, ST dan WO. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja pengamanan pada lapas di wilayah Jabotabek :

1. mewujudkan kebijakan umum bidang kamtib pada lapas;
2. menyelenggarakan diktat teknis bagi petugas pengamanan lapas;
3. memberikan re-ward and punishment kepada petugas pengamanan lapas;
4. memperkuat sistem informasi dan adminstrasi baik dari tingkat UPT maupun Kantor Pusat;
5. meningkalkan kerjasama dengan instansi terkait untuk menurunkan tingkat gangguan kamtib dan over kapasitas.

"

"ABSTRAKAlat-alat besar yang digunakan di Indonesia umumnya berasal dari luar negeri, dan biasanya alat tersebut dilengkapi dengan tabel-tabel yang disusun berdasarkan kondisi dan budaya pabrik pembuatnya. Karena alat tersebut digunakan di Indonesia dengan kondisi dan budaya yang berbeda,maka tabel waktu siklus yang ada perlu dikoreksi untuk mendapatkan angka yang sesuai. Faktor koreksi inilah yang diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan dimana alat beroperasi dan dibatasi pada alat dengan type 200 dan type 300, dimana data dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis operasi untuk mendapatkan waktu siklus. Data tersebut diolah dengan menggunakan statistik dimana pengujian data dilakukan dengan statistik pengujian menyangkut rataan dan variansi. Dari hasil analisis data ternyata terbukti bahwa ada perbedaan waktu siklus antara tabel dengan hasil observasi lapangan, dengan demikian dari data dapat ditentukan besarnya faktor koreksi yang perlu diberikan jika menggunakan table dari pabrik pembuat alat berat. Kesimpulan yang penting dari hasil penelitian ini adalah di dapatnya angka faktor koreksi yang diperlukan dalam menghitung produksi jika menggunakan table yaitu sebesar 1,10 untuk sudut swing 450-900 dan 1,30 untuk sudut swing 900-1800 untuk backhoe type 200, dan factor koreksi sebesar 1,13 untuk sudut swing 900-1800 untuk backhoe type 300. "

"ABSTRAKAlat-alat besar yang digunakan di Indonesia umunya berasal dari luar negeri, dan biasanya alat tersebut dilengkapi dengan table-tabel yang disusun berdasarkan kondisi dan budaya pabrik pembuatnya. Karena alat tersebut digunakan di Indonesia dengan kondisi dan budaya yang berbeda,maka table waktu siklus yang ada perlu dikoreksi untuk mendapatkan angka yang sesuai. Faktor koreksi inilah yang diteliti dalam penelitian ini.Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan dimana alat beroperasi dan dibatasi pada alat dengan type 200 dan type 300, dimana data dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis operasi untuk mendapatkan waktu siklus. Data tersebut diolah dengan menggunakan statistik dimana pengujian data dilakukan dengan statistik pengujian menyangkut rataan dan variansi.Dari hasil analisis data ternyata terbukti bahwa ada perbedaan waktu siklus antara table dengan hasil observasi lapangan, dengan demikian dari data dapat ditentukan besarnya factor koreksi yang perlu diberikan jika menggunakan table dari pabrik pembuat alat berat.Kesimpulan yang penting dari hasil penelitian ini adalah di dapatnya angka factor koreksi yang diperlukan dalam menghitung produksi jika menggunakan table yaitu sebesar 1,10 untuk sudut swing 450-900, dan 1,30 untuk sudut swing 900-1800 untuk backhoe type 200, dan factor koreksi sebesar 1,13 untuk sudut swing 900-1800 untuk backhoe type 300."

"Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 menetapkan bahwa bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis yaltu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pertumbuhan BPR di Indonesia meningkat pesat dengan konsentrasi sebagian besar di Jawa dan Bali (83,2%) terutama di pinggiran kota-kota besar sepertl Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. BPR sangat dibutuhkan bagi masyarakat menengah kebawah dan pengusaha kecil untuk mendukung kegiatan ekonominya sehingga keberadaannya harus dijaga agar dapat beroperasi dan berkembang secara sehat baik secara individual maupun industri. Dalam beberapa tahun terakhir setelah k risis, banyak BPR yang mengalami kegagalan yang secara sistemik dapat menimbulkan inefesiensi dan akan menjadi beban masyarakat dan atau Pemerintah. Dengan metode analisis regresi logistik dan analisis diskriminan diketahui bahwa faktor yang paling signifikan mempengaruhi kegagalan usaha BPR di Jabotabek adalah tingginya rasio Non Performing Loan (NPL). BPR yang memiliki NPL tinggi akan mengalami kerugian cukup besar, tidak mampu memupuk permodalannya dan pada akhirnya mengalami kesulitan likuiditas.Untuk mengatasinya, BPR mencari pinjaman antar bank dengan bunga tinggi. BPR gagal memiliki nilai rata-rata rasio NFL, pinjaman antar bank, dan biaya bunga leblh tlnggl serta memiliki nilal rata-rata raslo permodalan dan pendapatan bunga lebih rendah dlbandingkan dengan BPR sukses. Untuk itu dalam pengembangan industri BPR perlu kebijakan yang lebih ditekankan pada bagaimana agar supaya BPR lebih mampu mempertahankan kualitas kreditnya. Kebijakan tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan pengaturan dengan lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential regulation) dan kebijakan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko (risk base supervision)."