Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bisnis telekomunikasi, khususnya seluler di lndonesia terus mengalami pertumbuhan pesat. Konsekuensinya meningkat pula pembangunan infrastruktur pendukung, yaitu menara telekomunikasi. Untuk mengaturnya, maka Pemerintah dimulai dengan Permenkominfo, kemudian diikuti dengan Peraturan Bersama 4 (empat) Kementerian/Lembaga (Kemenkominfo, Kemendagri, KemenPU dan BKPM), mengeluarkan "Pedoman Pembangunan, dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi". Lahirnya sebuah industri baru yaitu "Industri (Pasar) penyediaan menara bersama telekomunikasi" adalah salah satu harapan yang akan timbul pasca pengaturan menara bersama.Pertanyaannya, apakah Pasar baru yang diharapkan itu dapat terwujud secara definitif? dan apakah pengaturan tersebut berimplikasi positif kepada iklim (persaingan) usaha di pasar? Dengan menggunakan metode uji regulasi Competition Assessment Toolkit yang terstandar oleh OECD, Serta upaya identifikasi komponen penyusun pasar.Didapatkan kesimpulan, sebuah Pasar baru berhasil di identifikasi secara definitif. Sedangkan implikasi regulasi, oleh pasar ditanggapi positif; karena di anggap tidak mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat.

---

Telecommunications business especially mobile in Indonesia continues to experience rapid growth. Consequently it increase the need for supporting infrastructure which is telecommunications tower. To manage it, the Government starts with Permenkominfo and followed by the Joint Rule of 4 (four) of the Ministry / Agency (Kemenkominfo, Kemendagri, KemenPU and BKPM) issued "Guidelines for the Erection and the Use of the Joint Telecommunication Tower". The birth of a new industry called "The joint telecommunications tower providers (Market) Industry" is one of hope that will arise after the arrangement of the joint tower concept.The question is whether the expected new markets can be found definitively? Next, whether these arrangements has a positive impact to the business (competition) climate in the market? Using the regulations test method named Competition Assessment Toolkit that standardized by the OECD, as well as the efforts to identify components of the market.It was concluded, a new market had been identified definitively. While the implications of regulation by the market responded positively, because it is considered not injure healthy competition climate."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran atau diskripsi mengenai implementasi Kebijakan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Bekasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati No 21 tahun 2010 serta pengaruhnya dalam pemungutan retribusi IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi IMB masih belum berjalan dengan efektif karena faktor faktor implementasi kebijakan seperti komunikasi sumber sumber kecenderungan kecenderungan dan birokrasi masih belum berfungsi dan berjalan dengan baik. Pada akhirnya hal ini mendorong banyaknya menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB sehingga retribusi IMB menara telekomunikasi tidak dapat dilakukan secara optimal.

---

This research focused on implementation of re arangement and re construction of joint tower telecommunication policy for collecting charges of tower telecomunication building permit in Bekasi Regency. The study describe how re arangement and re structirisation of tower telecommunication policy had been implemented in Bekasi Regency as mentioned in the law of Re arangement and Re construction join tower telecommunication policy Number 21 2010 and also how this policy implementation has influenced the collecting charges of tower telecomunication building permit in Bekasi Regency This research report used qualitative method through field study and literature study for data collections.

The result shows that the implementation of re arangement and re structurisation of tower telecommunication policy for Collecting Charges of Tower Telecomunication Building Permit in Bekasi Regency is not effective because implementation factors like communication resource beureaucracy and pasion does not have a maximal funtion or still in adapting proces In the end it has influenced for many tower telecomunications are built without permit from the government so the permit charges of tower telecomunication building in Bekasi Regency could not collected."

"Tesis ini membahas tentang dampak dari penerapan kebijakan/peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2008 dan 2009, yaitu tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi, yang bertujuan untuk menghemat investasi di pembangunan jaringan telekomunikasi, menghindari investasi berulang oleh para operator telekomunikasi, memberikan kesempatan kepada perusahaan dalam negeri, serta meningkatkan persaingan di sektor telekomunikasi. Pada pelaksanaannya di tingkat daerah, ternyata menimbulkan dampak negatif dalam bentuk meningkatnya biaya transaksi yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti retribusi, lamanya waktu pengurusan perizinan, dan ketidakselarasan peraturan daerah dengan peraturan pusat. Meskipun terdapat juga dampak positif dari pembangunan menara telekomunikasi, dan dari diperolehnya pendapatan dari bisnis sewa menara, namun bagi operator telekomunikasi, meningkatnya biaya transaksi setiap tahun menjadi kekuatiran yang cukup besar. Secara spesifik dibahas juga faktor-faktor yang menyebabkan meningkatkan biaya transaksi dan saran perbaikannya.

---

This thesis is discussing the impact of implementation of a policy/regulation issued by Central Government in 2008-2009, on the Guidelines of Construction and Shared Used of Telecommunication Tower To The Telecommunication Operator's Efficiency in Expanding The Telecommunication Network. The policy/regulation objective is to have a saving in the investment, avoid double investment by operators and to increase the role of domestic company, as well as to increase the competition in the telecommunication sector. In the implementation in regional areas, it creates negative impact in the form of increasing transaction cost due to several factors, such as retribution, the longer time to process permits, and the unharmonized regional regulation with regulation issued by central government. Even thought there is positive impact due to the efficiency of providing tower dan due to additional source of income from tower rental business, the fact that the trend of increasing transaction cost become a big concern to the telecommunication operatoras. Also being discussed are factors which contribute to the increament in the transaction cost, and the recommendation to improve the situation."

"Seiring dengan terus berkembangnya teknologi telekomunikasi, dapat dilihat bahwa terdapat dampak signifikan dari penggunaan teknologi telekomunikasi di kehidupan masyarakat sehari-hari, dimana salah satu fungsi pentingnya adalah agar masyarakat dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya walaupun dalam keadaan jarak jauh. Sehingga, dibutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, salah satunya adalah Base Transceiver Station (BTS) yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio menuju perangkat telekomunikasi lainnya, seperti contohnya dalam telekomunikasi seluler. Saat ini, Indonesia telah menerapkan teknologi 3G/4G, namun akibat persebaran infrastruktur teknologi telekomunikasi yang tidak merata, maka masih terdapat banyak wilayah blank spot di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, maka salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan teknologi telekomunikasi di Indonesia adalah dengan melakukan perencanaan jaringan berdasarkan demand dan infrastruktur pada wilayah tersebut. Penelitian ini melakukan perencanaan jaringan pada Kabupaten Humbang Hasundutan, yang merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Utara dan berpotensi untuk dikembangkan kedepannya karena menjadi salah satu wilayah fokusan pemerintah dalam perkembangan food estate di Indonesia dan juga memiliki banyak objek wisata dan tempat bersejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah perencanaan kebutuhan BTS dan menara bersama untuk tahun 2024 berturut-turut sebanyak 97 dan 33 menara. Adapun salah satu solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penerapan menara bersama sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi lahan sehingga tidak terdapat wilayah blank spot terkhusus pada Kabupaten Humbang Hasundutan.

---

Along with the continuous development of telecommunication technology, it can be seen that there is a significant impact of the use of telecommunications technology in people's daily lives, one of its important functions is so that people can communicate with one another even though they are in long distances. Thus, adequate telecommunication infrastructure is needed, one of which is the Base Transceiver Station (BTS) which functions to send and receive radio signals to other telecommunications equipment, such as in cellular telecommunications. Currently, Indonesia has implemented 3G/4G technology, but due to the uneven distribution of telecommunications technology infrastructure, there are still many blank spot areas in Indonesia. To overcome this problem, one of the methods that can be used to determine the need for telecommunications technology in Indonesia is to make a network planning based on demand and infrastructure in that region. This research conducts network planning in Humbang Hasundutan District, which is one of the districts in North Sumatera and has the potential to be developed in the future because it is one of the focus areas in the development of food estate in Indonesia and also has many tourist attractions and historical places. The results of this research indicate that the number of planning needs for BTS and joint towers for 2024 is 97 and 33 towers, respectively. One of the solutions proposed in this study is to implement a joint tower as a step to improve land efficiency so that there are no blank spots specifically in Humbang Hasundutan District."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan dari PT ABC yang menjadi satu-satunya perusahaan publik penyewa menara telekomunikasi yang mengakui menaranya sebagai aset tetap di antara perusahaan sejenis lainnya yang mengakui menara telekomunikasi sebagai properti investasi. Dan melihat bagaimana penerapan akuntansi menara telekomunikasi sebagai properti investasi di PT JKL.Penelitian ini bertujuan untuk meneliti menara telekomunikasi pada industri penyewaan menara. Apakah memungkinkan diakui sebagai aset tetap. Dan bagaimana perlakuan akuntansi menara telekomunikasi sebagai properti investasi.

---

The study was conducted to investigate the reasons of ABC CO. whose the only public company that recognizes the telecommunications tower tenant towers as fixed assets of other similar companies that recognize the telecommunications tower as an investment property. And see how the application of accounting telecommunication towers as an investment property in JKL CO. This study aims to examine the telecommunications tower on tower leasing industry. Is it possible recognized as fixed assets. And how the accounting treatment of a telecommunications tower as an investment property."

"Tesis ini membahas aspek-aspek penting yang dapat meminimalisir risiko para pihak yang berpotensi timbul sehubungan perjanjian kredit Perusahaan Menara Telekomunikasi. Tesis ini juga membahas hal-hal penting apa sajakah yang seharusnya dilakukan pihak perusahaan sehingga bank mau memberikan kredit ke perusahaannya. Oleh karena itu, tesis ini merupakan pedoman yang berguna baik untuk bank ataupun perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian adalah informasi detail yang dibutuhkan sehubungan dengan pemilihan aset perusahaan untuk jaminan kredit. Informasi tersebut perlu dicantumkan dalam klausul persyaratan pendahuluan. Pada akhirnya tesis ini berguna sebagai pedoman berdasarkan pengalaman faktual bagi notaris maupun para praktisi hukum baru.

---

This thesis discusses critical aspects that can minimize risk exposure for the parties in regards to loan agreement for tower telecommunication company. Important steps and requirement for tower telecommunication company to be able to have the loan facility from a bank will also be researched in this thesis. Therefore it is a useful guidance for either company or bank.

This thesis is a descriptive qualitative based research. This thesis found that specific details information will be needed especially in regards to bank security in company assets and credibility. Those security detail information will be set our in the specific condition precedents clause. Finally this thesis will be beneficial as standard procedure that is based on factual case for notary or general law practicion."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan akuntansi atas penerapan PSAK 66 yang dibentuk melalui separate vehicle, memahami ketentuan transisi pada periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK 66, serta penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2014. Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yang menitikberatkan pada studi literatur terhadap PSAK 66, dan manual akuntansi. Selanjutnya akan dilakukan analisis secara sistematis perihal analisis kesenjangan akuntansi beserta ketentuan transisi pada periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK 66 dan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2014. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan akuntansi atas penerapan PSAK 66 yang dibentuk melalui separate vehicle, yaitu PBE PT Nusantara Regas, PT Patra SK, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas, dan tidak terdapat kesenjangan akuntansi perpajakan atas perubahan kebijakan akuntansi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke Metode Ekuitas (metode one-line consolidation). Ketentuan transisi dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas (metode one-line consolidation) mensyaratkan Perusahaan untuk mengagregasikan (menggabungkan) sajian dalam laporan keuangan sebelumnya ke periode sajian per 01 Januari 2014, yang merupakan tanggal pertama periode tahun buku terdekat dari periode buku penerapan pertama kali PSAK 66. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sesuai PSAK 66 pada tanggal 31 Desember 2014, menyebabkan perubahan rasio keuangan yaitu terjadinya kenaikan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak, penurunan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan, dan penurunan kebutuhan dana perusahaan yang dibelanjai dari utang (financing).

---

ABSTRACTThe objective of this study is to understand the accounting gap analysis on the application of PSAK 66 when the joint arrangement is structured through a separate vehicle, understand the transition provisions at the beginning of the earliest period of the application of PSAK 66, and restated Consolidated Financial Statements as at December 31, 2014. The method uses in this study is a case study, which focuses on PSAK 66?s study of literature and Company's accounting manual. Further, this study will involve a more detailed, systematic gap analysis of accounting, and the transition provisions at the beginning of the earliest period of the application of PSAK 66, and restated Pertamina?s Consolidated Financial Statements as at December 31, 2014. The results show there were gaps in accounting for the application of PSAK 66 when the joint arrangement is structured through a separate vehicle, namely PT Nusantara Regas, PT Patra SK, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas but there is no tax accounting gap when changing from proportionate consolidation to the equity method (one-line consolidation method). Restated consolidated financial statements in accordance with PSAK 66 as of December 31, 2014, has lead to changes in financial ratios, i.e. the increase of the Company's ability to generate earning after taxes, the decrease of the efficiency with which a company is deploying its assets to generate sales, and the decrease of financing needs from debt."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok. Maraknya pembangunan menara telekomunikasi mengurangi estetika kota, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menambahkan satu jenis retribusi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan melewati beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan mendesain kebijakan. Faktor-faktor penghambatnya adalah perbedaan pendapat diantara para tim perumus kebijakan dalam menentukan regulasi persyaratan teknis menara telekomunikasi dan regulasi menara yang sudah berdiri sebelum tahun 2011.

---

This undergraduate thesis is talking about the formulation of telecommunication tower controlling charges in Depok City. The vast growing of telecommunication tower constructions is reducing aesthetics of the city so that the government makes many efforts to solve this problem. One of the efforts that has been made by the government is adding a new charges called telecommunication tower controlling charges on Indonesian Republic Laws of Local Tax and Local Retribution Number 28 Year 2009.

The result obtained in this research are the policy was formulated through several stages, namely: the identification of problems, agenda setting, public policy formulation, and policy design. The inhibitors factor are the differences among the policy makers in determining the technical requirements of telecommunications tower regulation and the previous regulation about towers that have been built before 2011."

"Permintaan akan menara pada Industri Telekomunikasi mengharuskan perusahaan penyedia penyewaan menara mengaplikasikan ilmu manajemen proyek dalam melakukan pembangunan menara yang baru dimana proses yang dibutuhkan selain rumit juga terdiri dari ratusan atau ribuan proses. Dengan pengaplikasian ilmu manajemen proyek maka perencanaan yang dilakukan dalam pembuatan menara menjadi lebih rapi dan detil sehingga jadwal pelaksanaan proyek menjadi sesuai dengan perencanaan proyek maka keterlambatan dalam waktu penyelesaian proyek dapat dihindari. Untuk memenuhi kualitas proyek pembangunan menara maka diperlukan suatu manajemen kualitas proyek dan bisnis proses yang baik agar pembangunan menara bisa mencapai waktu pembangunan yang diinginkan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan seperti yang diharapkan, data yang di dapat anatara lain adalah data mengenai lokasi yang memiliki kekurangan material ukuran kecil maupun besar, kurang lubang, kualitas material galvanis yang buruk, spesifikasi vendor, pemesanan material, dan kapasitas produksi vendor. Kesimpulannya adalah ketidak presisian material tower dan kurang lubang adalah karena 57% vendor masih melakukan pabrikasi secara manual, dan vendor menggunakan karung goni pada saat packaging material tower kecil, serta overload dari vendor yang mengakibatkan lamanya produksi material tower.

---

The demands of towers in Telecommunication Industry recently require a tower provider company to apply Project Management on their next project which process is going to be complicated and contains hundreds or thousands processes. With the implementation of project management, the process in erecting tower can be well-planned so the project schedule appropriate with the project plan and the delay of time in finishing a project can be avoided.

To fulfill the quality of tower erecting project, it requires a wellknowledged of project quality management and business process to reach the time that we wish to achieve customer satisfaction. The focus in this study includes some data such as: some locations that have a lack of amount in materials both in small size and big size, lack of hole, terrible galvanish quality material, vendor specification, material order, and vendor capacity production.

The conclusion is the unprecision of tower material and the lack of hole is because 57% of vendors still do the manufacturing manually, and vendors use gunny sack in packaging for the smaller material of tower, and they are also overload so that cause the production of tower material need more lenght of time."

"Setiap proyek adalah penting. Setiap proyek pasti mempunyai risiko. Oleh karena itu, kita perlu mengelola risiko proyek dengan baik. Manajemen risiko telah menjadi bagian utama dari sebuah manajemen proyek. Dalam setiap aktivitas proyek terdapat beberapa risiko yang mempunyai probabilitas dan dampak yang berbeda-beda terhadap pencapaian tujuan proyek. Tim proyek diharapkan dapat mengidentifikasi risiko secara teliti pada setiap aktivitas proyek tersebut.Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko proyek adalah dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko berdasarkan Work Breakdown Structure (WBS). Melalui metode ini kita akan mengetahui risikorisiko yang terdapat pada setiap aktivitas proyek. Kemudian risiko yang teridentifikasi ini perlu diurutkan berdasarkan prioritas penanganan yang diperoleh dari matriks probabilitas - dampak risiko.Pada umumnya, aktivitas dalam proyek mempunyai urutan pengerjaan yang menghubungkan suatu aktivtas dengan aktivitas lainnya, demikian halnya dengan risiko suatu aktivitas dalam proyek juga mungkin mempunyai keterkaitan dengan risiko pada aktivitas yang lain. Adanya keterkaitan ini memungkinkan sebuah tindakan penanganan risiko dapat sekaligus menangani beberapa risiko atau mempengaruhi risiko yang lain, sebaliknya sebuah risiko memungkinkan untuk ditangani dengan oleh berbagai tindakan penanganan risiko. Oleh karena itu, untuk memperoleh tindakan penanganan risiko yang efektif maka perlu dicari sumber risiko serta hubungan antar risiko melalui analisis keterkaitan risiko atau menggunakan diagram keterkaitan risiko.Pada akhirnya, melalui analisis jalur kritis proyek serta pendekatan House of Quality (HOQ) dimana risiko merepresentasikan kebutuhan pelanggan dan tindakan penanganan risiko merepresentasikan tanggapan teknis maka akan diperoleh total bobot dari setiap alternatif tindakan penanganan yang akan menentukan prioritas tindakan penanganan yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil analisis jalur kritis proyek serta pendekatan HOQ ini maka diperoleh 11 tindakan penanganan utama yang diurutkan berdasarkan prioritas untuk dipilih dan dilakukan.

---

Every single project is important. Every project has their own risks. That is why we have to manage project risk with great concern. Risk management has become a central part of project management. In every project activity we will find number of risks, each with different probabilities and severity levels prior to the achievement of the project?s goal. Project team is expected to be able to identify carefully and thoroughly every project activity.

One of the methods applicable in identifying project risk is by identifying and grouping project risks using Work Breakdown Structure (WBS). By using this method we can identify existing risks in every single project activity. The identified risks then will be needed to be ranked based on treatment priority list from the probability - severity matrix.

In general, every activity in a project lines in a sequence. This sequence places every activity in a relation with another activity. The condition of interrelated activities in the project leads the research to the possibility of the interrelating risks within different activities. This interrelationship might allow a risk treatment activity to deal with the treatment of more than one existing risks in the project. In contrast, a single risk might be treated by several risk action activities. In order to find the most effective treatment activities to apply to the project risks, the source of the risks along with the risks? interrelationship will need to be defined by using risk interrelationship analysis or risks - risk treatment activity alternatives interrelationship diagram.

Finally we can get a total weight of every treatment activity alternatives from the analysis of the project?s critical path combined with House of Quality (HOQ) approach where the risk represents customer?s needs and risk treatment activities represents technical response. The result will be a priority list that can be used to decide which treatment activities to be realized. Based on the project critical path analysis and the HOQ approach, this research came to the finding of 11 major treatment activities sorted by the priority to be chosen and taken."