Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang kebijakan diskriminasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yang mengeluarkan aturan teknis berupa larangan produk tembakau (rokok) untuk mengandung karakteristik rasa, baik diproduksi, didistribusikan dan dipasarkan di Amerika Serikat. Namun aturan tersebut dikecualikan pemberlakuannya bagi rokok berkarakteristik menthol yang mayoritas diproduksi perusahaan lokal Amerika Serikat. Sementara rokok kretek yang sebagian besar merupakan produk impor dari Indonesia terkena dampak larangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan dan melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rokok kretek dan rokok menthol adalah sejenis. Kebijakan yang diatur dalam FSPTCA memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan bagi produk impor ketimbang produk dalam negeri yang sejenis. Kebijakan Amerika Serikat dalam Family Smoking Prevention and Tobbaco Control Act bertentangan dengan prinsip non diskriminasi yang menjadi prinsip dasar dalam hukum WTO.

---

Main purpose of this study is discriminatory policy of United State’s technical regulation which banning characterized flavour cigarettes, but excempted menthol and tobbaco which products are domestically produce products. While clove cigarettes are largely imported from Indonesia and affected by the ban. This research is juridical normative, because this study emphasizes on the literature research and conducts an analysis to legal materials by using qualitative descriptive method. This research concluded that clove and menthol cigarettes are like products. The measure set out in FSPTCA has been giving less favorable treatment to imported products rather than its domestically produced products. United State measure enacted in the Family Smoking Prevention and Control Act Tobacco is contrary to the principle of non-discrimination under WTO Law."

"ABSTRAKInstrumen Safeguard merupakan salah satu aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota WTO terkait perdagangan internasional. Instrumen Safeguard dapat diterapkan oleh suatu negara pada saat terjadi lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian atau ancaman kerugian bagi industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO 2015 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kedua terbesar yang telah menerapkan instrumen Safeguard dengan jumlah mencapai 17 kasus. Penelitian ini menganalisis efektivitas instrumen Safeguard di Indonesia dengan melihat pada indikator-indikator kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri yaitu produksi, produktivitas, jumlah tenaga kerja, laba/keuntungan, dan modal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif serta menggunakan studi kasus Safeguard produk impor keramik tableware. Data yang digunakan adalah data statistik industri manufaktur besar/menengah dan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen Safeguard efektif dalam menurunkan laju impor produk keramik tableware ke Indonesia. Selain itu, instrumen Safeguard efektif meningkatkan indikator kinerja industri keramik tableware dalam negeri dari aspek produksi, produktivitas, jumlah tenaga kerja, keuntungan dan modal selama periode 3 tahun 2006 ndash; 2009 . Namun adanya perpanjangan penerapan kebijakan Safeguard selama 3 tahun 2009 ndash; 2012 tidak efektif dalam meningkatkan indikator kinerja tersebut diatas. Kata kunci : Efektivitas, Safeguard, produksi, produktivitas, tenaga kerja, laba, modal .

---

ABSTRACTSafeguard Instruments is one of the rules made under the agreement of member countries of the WTO related to international trade. Safeguard Policies can be applied by a country in the event of import surges that resulted in a loss or threat of injury to the domestic industry. Based on WTO data in 2015 showed that Indonesia is the second largest country that has implemented Safeguard instruments with the number reaching 17 cases. This study analyzes the effectiveness of Safeguard instrument in Indonesia by looking at indicators of loss suffered by the domestic industry, namely production, productivity, number of employees, earnings profits, and capital. The research method uses a qualitative approach with descriptive analysis techniques and the use of case studies Safeguard imports of ceramic tableware products. The data used is the statistical data of manufacturing industry large medium and interviews with several sources. The results showed that the instrument Safeguard effective in reducing the rate of imports of ceramic tableware products to Indonesia. In addition, Safeguard instruments effectively improve the performance indicators of ceramic tableware domestic industry from aspects of production, productivity, the amount of labor, profit, and capital over a period of 3 years 2006 2009 . However, the extension of the application of safeguard policies for 3 years 2009 2012 was not effective in improving the performance indicators mentioned above. Keywords Effectiveness, Safeguard, production, productivity, employment, profits, capital"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi GVC (Global Value Chain) terhadap produktivitas perusahaan industri pengolahan di Indonesia. Partisipasi GVC diukur melalui kegiatan dan aktivitas perdagangan internasional perusahaan (ekspor, impor, atau keduanya). Metode OLS (Ordinary Least Squares) digunakan dalam analisis dengan menggunakan data cross section dari IBS dan TiVA 2017. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif terlibat dalam kegiatan internasional memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak terlibat dalam aktivitas internasional. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang sektor industrinya dominan melakukan backward participation memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang sektor industrinya dominan bersifat forward participation. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang mendukung adanya pengaruh dari knowledge spillover, akses barang input yang murah dan variatif, serta standarisasi produk yang merupakan dampak dari partisipasi GVC.

---

This research aims to analyze the impact of Global Value Chain (GVC) participation on the productivity of manufacturing companies in Indonesia. GVC participation is measured through international trade activities (export, import, or both) of the companies. The Ordinary Least Squares (OLS) method is employed for the analysis, utilizing cross-sectional data from IBS and TiVA for the year 2017. The findings reveal that companies actively involved in international trade exhibit higher productivity compared to those not engaged in any international activities. Additionally, companies with dominant backward participation in the GVC demonstrate higher productivity than those with dominant forward participation. These findings support previous research indicating the influence of knowledge spillover, access to affordable and diverse input, and product standardization as an impact from GVC participation."

"Konsep liberalisasi perdagangan internasional yang diberlakukan pasca berdirinya WTO diimplementasikan melalui paket instrumen hukum yang mendukung konsep tersebut. Dalam keberjalanannya, Negara anggota WTO yang mengalami kerugian akibat dari lonjakan impor yang pada dasarnya berawal dari kewajiban-kewajiban di bawah rezim hukum WTO, mengecualikan kewajiban tersebut dengan suatu mekanisme pengamanan perdagangan (safeguard). Dengan diberlakukannya safeguard, suatu Negara anggota dapat menarik, menunda atau memodifikasi komitmen konsesinya di WTO. Akan tetapi dalam keberjalanannya, tidak semua tindakan safeguard dilakukan sejalan dengan Pasal XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards, atau bahkan tidak dikategorikan sebagai tindakan safeguard termasuk kasus DS490 dan DS496 yang melibatkan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan komparatif dalam membahas permasalahan di atas, dapat dipaparkan bahwa suatu tindakan safeguard harus dilakukan sejalan dengan Pasal XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards.

---

The concept of trade liberalization has been implemented since the establishment of WTO through the set of legal instrument supporting such concept. In its development, Members of WTO suffering injury caused by increased import which basically starting from its obligations under WTO legal regime, exempt such obligations through safeguards mechanism. By the implementation of safeguards, any Member may suspend, withdraw of modify its concession under WTO. On the other hand, not all of safeguard measure taken in accordance with Article XIX of GATT 1994 and Agreement on Safeguards, on the contrary cannot be recognized as safeguard measures oncluding Case DS490 and DS496 which involving Indonesia. By using a normative-juridical approach and comparative in discussing the issues, it can be explained that a safeguard measure should be taken in accordance with Article XIX of GATT 1994 and Agreement on Safeguards."

"Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara, oleh karena itu sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, maka diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional, serta dapat mengatur hubungan dagang antar negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa sajakah tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement? Bagaimanakah WTO Agreement mengatur kegiatan dumping dalam perdagangan internasional? Bagaimanakah penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping?Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas.Hasil penelitian menyatakan Tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement adalah tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947, sehingga GATT memberikan hak kepada para anggota GATT untuk dapat menerapkan tindakan-tindakan antidumping jika praktik dumping yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947. Penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping adalah sanksi administrasi berupa pencabutan regulasi dan juga pemberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Negara yang melakukan kegiatan dumping. Efeknya adalah pencabutan regulasi dan juga kerugian bagi perusahaan asal Negara yang telah melakukan praktik dumping.

---

International trade is a very important factor for every country, therefore an orderly and fair trade between countries is needed. To realize order and justice in the field of international trade, rules are needed that are able to maintain and maintain the rights and obligations of international trade actors, and can regulate trade relations between countries. The problem in this study is what are the violations that are categorized as dumping according to the WTO Agreement? How does the WTO Agreement regulate dumping activities in international trade? What is the application of sanctions given and their effects on a country that is carrying out dumping activities?

This study uses a normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis methods, because the data obtained are of a quality nature.

The results of the study state that the violations categorized as dumping according to the WTO Agreement are actions that have fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947, so that the GATT gives the GATT members the right to implement antidumping measures if dumping practices what happened has fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947. The application of sanctions given and their effect on a country that conducts dumping activities is administrative sanctions in the form of revocation of regulations and also the imposition of Anti-Dumping Import Duty (BMAD) on the State dumping activities. The effect is revocation of regulations and also losses for companies from countries that have carried out dumping practices."

"Produk manufaktur bagi Indonesia memegang peranan penting dalam penerimaan devisa, lebih kurang 70,8% dari ekspor non migas Indonesia merupakan produk manufaktur. Sedangkan pasar tujuan ekspornya adalah Jepang dan Uni Eropa.Perkembangan perdagangan pada dekade terakhir ini adalah kecenderungan pada beberapa negara di kawasan tertentu untuk membentuk blok perdagangan seperti negara-negara anggota ME dalam pasar Tunggal Eropa.Tujuan dari penulisan ini adalah mempelajari daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar Uni Eropa, serta kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekspor produk ekspor Indonesia khususnya produk manufaktur di pasar uni Eropa.Konsep penelitian yang digunakan yaitu analitis sintetis, dengan berorientasi pada permasalahan di lapangan. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan solusi pemecahan masalah dan memberikan penjelasan secara generalis empiris, yang dimulai dari perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan secara analitis.Teknik pengumpulan data berdasarkan ?data sekunder". Pengumpulan data yang meliputi data kuantitatif dan data kualitatif ekspor manufaktur ke negara tujuan ekspor dengan SITC 3 digit periode tahun 19934997 serta negara pesaing Indonesia di pasar-pasar Uni Eropa. Untuk melakukan analisis daya saing produk Indonesia dilakukan dengan menghitung RCA, AR, serta ISP, dilanjutkan dengan analisis SWOT.Dari 15 produk manufaktur yang diekspor Indonesia yang mempunyai daya saing di pasar Uni Eropa, 6 (enam) produk menunjukan peningkatan keunggulan komparatifnya. Tahap industri dari 15 kelompok tersebut, 8 kelompok produk berada pada tahap kemapanan, 5 kelompok produk berada pada tahap pertumbuhan, 1 kelompok produk berada pada tahap substitusi impor dan 1 kelompok produk memperlihatkan penurunan pola perdagangan.Peningkatan ekspor ke pasar Uni Eropa tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan promosi. Untuk mengatasi pembatasan cakupan produk yang, mendapat fasilitas GSP, diperlukan kerja sama dengan negara berkembang lainnya dalam rangka negosiasi cakupan produk (product coverage) yang mendapat fasilitas GSP."

"It is a paradox that Indonesian agriculture would prefer a market oriented condition to enhance its economic performance but al the same time it requires at significant degree cf Government intervention to maintain its economic and non economic goals to face with economic globalization. The existence of marker imperfection as an argument of government intervention on agriculture has been an economic characteristic of agriculture of developing countries and' it is being worsened by biased trade policy applied by developed countries. By realizing its unfaded importance, Indonesia should see the paradox and consider it when making position for negotiations on market liberalization of agriculture."