Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Partai politik memegang peranan penting dalam sistem politik Indonesia, maka partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai cara pembentukan Partai Politik, yaitu untuk dapat mendirikan suatu partai politik, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pendiri partai politik adalah dengan menggunakan jasa notaris untuk membuat akta pendirian partai politik yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik. Dalam penulisan ini, yang akan diteliti adalah putusan pengadilan Nomor 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang melibatkan seorang notaris yang digugat dalam pembuatan akta perubahan Angaran Dasar suatu partai politik. Notaris digugat karena penggugat merasa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar hasil Kongres partai politik tersebut. Penggugat berkeinginan untuk membatalkan akta tersebut melalui prosedur gugatan di Pengadilan Negeri dengan menjadikan Notaris sebagai tergugat. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah Notaris dapat dijadikan sebagai Tergugat atas akta yang telah dibuatnya dan bagaimana tanggung jawab Notaris dan sanksi apa yang dapat diberikan kepadanya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat deskriptifevaluatif-preskriptif. Hasil penelitian adalah Notaris tidak dapat dijadikan tergugat karena notaris hanya menuangkan kembali dokumen-dokumen yang diserahkan penghadap ke dalam akta dan notaris telah membuat akta sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai pembuatan akta. Tanggung Jawab Notaris adalah sebatas pada pemenuhan unsur otentisitas suatu akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab notaris.

---

Political Parties hold a very important role in the Indonesian political system, therefore they are regulated in the Law Number 2 Year 2008 about Political Parties. In that regulation, requirements about how to establish a political party is regulated, one of the requirements is using public notary service to make the Political Party`s Deed of Establishment which contains their Article of Association.

Judicial Decision Number 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. is reviewed in this thesis, that decision involves a public notary who was sued in the making of the Alteration of Article of Association Deed of a Political Party. The notary was sued because the plaintiff thought that the deed made by the notary was not in accordance with the Alteration of Article of Association based on the Political Party`s congress. The Plaintiff wish to nullify that deed by suing the notary in front of the District Court.

The main problem in this thesis is whether the Notary could be sued based on the deed he made, and what are the notary`s responsibility and what sanction could be imposed on him based on the Law Number 30 Year 2004 about Notary Function. Data used in this thesis are secondary data which is analyzed qualitatively which results a descriptiveevaluative-prescriptive data.

The Result of the research is the notary could not be sued as a plaintiff because he only rewrote documents given to him into a deed and the notary had applied all the regulations in making an authentic deed based on the Law Number 30 Year 2004 about Notary Function. The Notary`s responsibility is limited only in fulfilling authenticity substances in making a deed, but the truth of the deed content is not the notary`s responsibility."

"Hukum Waris Perdata menetapkan adanya dua jenis pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang (pewarisan ab-intestato) dan pewarisan berdasarkan wasiat (pewarisan ad-testamento). Bagian mutlak (legitime portie) adalah bagian minimum tertentu yang tidak dapat diganggu gugat dan harus diperoleh ahli waris ab-intestaat tertentu dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah yang biasa disebut dengan legitimaris. Namun pada prakteknya, banyak terdapat akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris yang berisi kehendak pewaris yang melanggar bagian mutlak (legitime portie) dari para legitimaris. Padahal akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris merupakan bentuk wasiat yang paling ideal karena dalam pembuatannya notaris dapat memberikan bimbingan dan himbauan kepada pewaris sehubungan dengan akibat-akibat yang timbul dari dibuatnya wasiat tersebut, dan notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Untuk lebih memahami mengenai tanggung jawab notaris untuk memperhatikan bagian mutlak (legitime portie) dalam pembuatan akta wasiat, tesis ini mengadakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 29/PDT.G/2010/PN.TNG yang mengangkat permasalahan para ahli waris dari pewaris yang menuntut pembatalan akta wasiat yang melanggar bagian mutlak (legitime portie).

---

Civil Inheritance Law establishes the two types of inheritance, those are inheritance which based on the laws (inheritance ab-intestato) and inheritance which based on testament (inheritance ad-testamento). Legitimate portion (legitime portie) is particular minimum parts that is inviolable and must be obtained by the certain ab-intestaat heirs in the vertical relation with the deceased, which commonly known as legitimate heirs. However, in practice, there are many testament deeds before a notary containing the testator?s will which violate the legitimate portion (legitime portie) of the legitimate heirs. Whereas the testament deed before a notary is the most ideal form of testament because in the making of those testament deeds notary can provide guidance and counsel about the consequences arising from the testament deeds to the testator, besides the notary is an authorized officer to make authentic deeds according to Law of Republic of Indonesia concerning Notaries. The research method used in this thesis is juridical normative, the literature research by using the secondary data. For further understanding on the responsibility of notary to regard the legitimate portion (legitime portie) in the making of testament deed, this thesis provides a case study of Tangerang District Court Judgement Number: 29/PDT.G/2010/PN.TNG about the dispute between legitimate heirs and ad-testamento heir where as the legitimate heirs demanding the cancellation of the testament deed before a notary which violate their legitimate portion (legitime portie)."

"Tesis ini membahas mengenai kepemilikan saham yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan tanggungjawab pemegang saham sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007. Dengan menggunakan metode menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan data sekunder berupa studi dokumendokumen dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber utamanya. Adapun instrumen lain yang digunakan adalah penafsiran serta wawancara langsung dengan nara sumber yang berkaitan dengan penelitian deskriptif ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait penjatuhan denda administratif akibat terpenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi beban perseroan terbatas, (para) pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif ke Pengadilan Negeri jika diduga adanya penyalahgunaan wewenang atau kelalaian anggota Direksi dalam melakukan tindakan kepemilikan saham oleh perseroan pada beberapa perusahaan dan atau pendirian beberapa perusahaan. Pemegang saham yang juga terbukti baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi tetap harus bertanggungjawab secara pribadi, sehingga dengan demikian tidak berlaku lagi tanggung jawab terbatas baginya.

---

This thesis discusses the ownership of shares that are prohibited under Article 27 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as it relates to the responsibilities of shareholders as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Private Lialibility Company. Using the method of normative juridical research that is research based on secondary data such as document studies of literature in the form of primary, secondary and tertiary legal materials as its main source. The other instrument used is the interpretation as well as live interviews with resource persons associated with this descriptive study.Results of research indicate that if administrative penalties due to the fulfillment of the elements of Article 27 of Law No. 5 of 1999 which were charged to a limited liability company, (the) shareholders may file a derivative lawsuit at the District Court if the alleged abuse of authority or negligence of any member of the Board of Directors in taking ownership action in other companies or the establishment of several companies. Shareholders are proved either directly or indirectly utilize the company in bad faith solely for personal purposes will continue to be personally liable, and could not invoke limited liability."

"Tesis ini membahas hubungan kontraktual pengembang dengan pembeli atas transaksi jual beli satuan rumah susun secara pesan terlebih dahulu (indent) dalam bentuk perjanjian jual beli pendahuluan. Pengembang menggunakan jasa Notaris untuk melegalisasi perjanjian agar dapat memberikan kepastian hukum dan akta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Penelitian ini adalah penelitian analitis dengan desain deskriptif dan didukung dengan penelitian lapangan, wawancara dengan Notaris, pengembang dan pembeli. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab Notaris dalam melegalisasi surat atau akta di bawah tangan sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terbatas mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat atau akta di bawah tangan, sebagaimana diatur Pasal 15 ayat 2 huruf a. Dalam praktek Notaris tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan tersebut, dan tetap menjelaskan isi akta terlebih dahulu, karena Notaris mempunyai tanggung jawab profesional secara perdata atas dasar prestasi pemberian jasa yang tidak terukur.

---

The focus of this thesis is about the contractual relationship between developer and buyer of sale and purchase transactions of apartment unit were reserved in advance (indented) in the form of a preliminary purchase agreement. Developers use the services of Notary to legalize the Agreement to provide legal certainty of the deed, so can be used as evidence. This research is analysis descriptive and supported by field research in form of interview with Notaries, developer and buyers.

The result of research reveals that the Responsibility of Notary in legalizing letter or inauthorised deed since the effectuation of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2004 concerning Notary, limited to ratify the signature and establish certainty date of the letter or inauthorised deed as stipulated in Article 15 paragraph 2 point a. In the practice of carrying out Notary duties is not entirely refer to the mentioned Article, the Notary remains explain and give information on the contents of deed, because Notary possess a professional responsibility in public law based on the unmeasurable performance of services."

"Pembatasan oleh pemerintah Indonesia dalam perolehan Hak Milik atas Tanah menutup kesempatan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia. Saat ini keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan bagi Warga Negara Asing untuk mendapatkan Hak Pakai atas Tanah, namun nampaknya pihak asing tidak cukup puas dengan pemberian Hak Pakai atas Tanah yang memiliki jangka waktu. Keinginan Warga Negara Asing untuk dapat menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia akhirnya melahirkan sebuah ide baru yang diciptakan guna melewati batasan yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal penguasaan Hak Milik atas Tanah. Cara yang paling sering dilakukan guna memenuhi keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia adalah melalui pembuatan Akta Pemindahan Hak dari Warga Negara Indonesia kepada Warga Negara Asing. Akta semacam ini biasanya juga diikuti dengan Surat Kuasa Mutlak, yang isinya pemberian kuasa kepada seorang Warga Negara Asing untuk menjual, memindah tangankan maupun menjaminkan sebidang tanah tersebut kepada pihak lain. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria dan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah.

---

Restriction by Indonesian government in the acquisition of Right of Ownership close the opportunity of a foreign citizen to get the Right of Ownership in Indonesia. Currently the desire of foreigners to get the Right of Ownership is increasing. Indonesian government has provided an opportunity for foreign citizen to obtain Righ to Use. However it seems that foreign citizens are not quite satisfied with Righ to Use that has special period. The desire of foreign citizens to get the Right of Ownership in Indonesia finally give birth to a new idea that created for pass the restriction of Indonesian Government about the rules of having Right of Ownership in Indonesia.

The most usual way to satisfy the desire of foreigners to get the Righ of Ownership is through the deeds that contains transfer of Right of Ownership from an Indonesian citizen to a foreign citizen. This kind of deed usually followed by absolute power of attorney that contains granting authority to a foreign citizen to sell, transfer, or pledge that land to other parties. This thing is contrary to the laws and regulations applicable in article 26 paragraph (2) of Law number 50 year 1960 on agrarian. It is contrary to and Instructions interior minister number 14 Year 1982 about ban the use of absolute power as the transfer of land rights."

"ABSTRAKTesis ini membahas peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untukpersetujuan jual beli saham pada Perseroan Terbatas. Jual beli saham merupakanperbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham dalamperseroan terbatas. Jual beli saham yang dibahas dalam tesis ini adalah jual belisaham yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat UmumPemegang Saham adalah salah satu organ perseroan yang mewakili kepentinganseluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Berdasarkan BeritaAcara Rapat PT. BIB, penulis menemukan bahwa penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham dilakukan oleh orang yang kedudukannya sebagai KomisarisUtama PT. BIB dan juga pemegang saham PT. BIB yang beritikad tidak baik.Selanjutnya Akta Jual Beli Saham dibuat dengan Direktur Utama yang jugapemegang saham sebagaimana di atas, untuk melakukan perubahan kepemilikansaham miliknya yang telah dialihkan dan kemudian dialihkan kembali kepada pihaklain, sehingga terjadi benturan kepentingan. Berdasarkan Putusan Nomor:363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST dan diperkuat dengan Putusan Nomor :608/PDT/2008/PT.DKI, Komisaris Utama yang bersangkutan dinyatakan bersalahmelakukan perbuatan melawan hukum dan gugatan kabur (obscuur libel). Penelitianini adalah penelitian yuridis-normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan berkewajiban memberikanpenyuluhan hukum dan mernberikan pelayanan pembuatan akta dengan menanyakan,meminta dokumen-dokumen yang diperlukan, meneliti agar dokumen dalampenyusunan akta Iengkap dan dapat memenuhi maksud dan keinginan dari pihak-pihak yang memerlukan jasanya, dengan memperhatikan hukum yang berlaku.Perbuatan Pemegang Saham yang merangkap juga sebagai Komisaris Utama PT.BIB merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal1365 KUHPerdata, sehingga menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugiankepada pembeli lainnya yang dirugikan dengan perubahan kepemilikan saham.

---

AbstractThis thesis explores the role of the Notary in the General Meeting of Shareholdersfor approval of sale and purchase of shares in Limited Liability Company. Sharepurchase is a legal act that resulted in a change of ownership of shares in limitedliability companies. Buying and selling shares discussed in this thesis is to purchaseshares requires the approval of the General Meeting of Shareholders. GeneralShareholders' Meeting is one of the organs of the company that represents theinterests of all shareholders in the limited liability company. Based on page theMinutes of Meeting PT. BIB, the authors found that the Annual General Meeting ofShareholders by people who position as President Commissioner of PT. BIB and alsoshareholders of PT. BIB is not well intentioned. Furthermore, the Deed of Sale andPurchase of Shares made by Director who is also the holder of shares as above, tomake changes in his shareholding has been removed and then transferred back to theother party, so there is a conflict of interest. Based on the Decision Number:363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST and strengthened by Decision Number:608/PDT/2008/PT.DKI, the relevant Commissioner found guilty of unlawful acts andvague claims (libel obseuur) . This research is a juridical-normative with descriptivedesign. The research concludes that the notary concerned is obliged to provide legalcounseling and provides services making the deed by asking, requesting thedocuments needed, scanning documents to complete the preparation of the deed andcan meet the intent and desire of the parties who require their services, with legalnotice applicable. Shareholders who concurrently acts also as the PresidentCommissioner of PT. BIB is an unlawful act as defined under Article 1365 CivilCode, giving rise to an obligation to indemnify the other buyers are harmed bychanges in share Ownership."

"Perlindungan hukum bagi Notaris yang membuka isi (rahasia) akta sangatlah penting demi kelangsungan Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena Notaris adalah pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya membuat akta otentik yang tidak dikehendaki untuk diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi dengan memahami lebih mendalam kewenangan Notaris dan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta serta menggunakan Hak Ingkarnya, maka dengan demikian terpenuhi ketentuan Undang-Undang dan kebutuhan masyarakat mengenai kepastian hukum dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari yang membuat akta otentik adakalanya diminta untuk membuka isi (rahasia) akta, sehubungan dengan ulah para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta tersebut yang mencampur adukkan sifat keperdataan dan kepidanaan, sehingga seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Dalam hal demikian Notaris harus memahami benar peraturan UUJN dan peraturan perundangundangan lainnya mengenai penggunaan Hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian atau membuka isi (rahasia) akta. Selain itu, untuk melindungi kepentingan profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan tentram, maka Notaris dapat meminta perlindungan kepada Organisasi Notaris secara umum dan Majelis Pengawas Notaris secara khusus.

---

Law protection to the Notary who reveal the confidentiality of notarial deeds is very important to the function and power or authority of the Notary itself. Notary as public officer who provides service to the members of society who needs Notary to make original deeds which requires confidentiality and the content of the deeds can not be known by any party who has no interest. Therefore through understanding the power and authority of Notary and his obligation, Notary has to keep the content of deeds confidentially. In order not to be known by any party who has no interest to that deed. Through deep comprehension the power of authority, the obligation of Notary to keep in secret the Notary deed and the use of right or refusal, then fulfill the provision of law and the needs of society which requires legal assurance of the Notarial deed which has the perfect evidence.

Notary when running his daily function in making orginal deeds sometimes be required to enclosed the content (the secret) of the deed, just because misconduct of the party who asked to make the above deed which mixed the civil and criminal characteristic, quite often Notary being asked as witness or as accused to reveal the content (the secret) of the deed to the investigating officer and the accuser. In this matter Notary has to really understand the provision the Law of Notary and other provision considering the right of refusal, in order to release from the obligation to be a witness and to reveal the content (the secret) of the deed. On the other hand to protect the Notary profesion and its interest who runs his function peacefully, so Notary can ask for protection from Notary Organization and Board of Notary Supervision."

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap Notaris atas pelaporan kepemilikan manfaat. Kepemilikan manfaat diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Perpres13/2018). Dengan adanya Perpres ini Korporasi wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai kebenaran informasi yang disampaikan kepada instansi berwenang melalui AHU-Online. Pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi salah satunya Notaris. Notaris dalam hal ini berperan penting dalam pengungkapan kepemilikan manfaat, sesuai Perpres 13/2018 yang mengatur kewajiban korporasi untuk menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang dapat dilaksanakan oleh Notaris. Dengan munculnya peraturan di atas mewajibkan Notaris untuk mengisi kolom pemilik manfaat di Website Resmi Ditjen AHU apabila terdapat pemilik manfaat dalam korporasi tersebut, serta Notaris wajib melaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi pemenuhan Perpres 13/2018 serta dampak dari notaris atas pelaporannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”). Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipologi penelitian Preskriptif, yang menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan. Hasil analisa adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) selalu menerima pelaporan pemilik manfaat yang dilakukan oleh notaris, seharusnya Kemenkumham melakukan identifikasi dan verifikasi terlebih dahulu sebelum menerima pelaporan dari Notaris. Dengan tidak dilakukan pengecekan oleh Kemenkumham, Notaris dimungkinkan mendapat tuntutan Perdata maupun Pidana dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Atas dasar tersebut perlunya surat pernyataan kepemilikan manfaat untuk melindungi Notaris dari segala tuntutan hukum dari pihak manapun.

---

This study discusses the protection of Notaries for reporting beneficial ownership. Beneficial ownership is regulated in Presidential Regulation No. 13/2018 (Perpres13/2018). With this Presidential Regulation, corporations are required to submit a statement regarding the truth of the information submitted to the authorized agency through AHU-Online. One of the parties who can convey information on the beneficial owner of the corporation is a Notary. Notaries in this case play an important role in disclosing beneficial ownership, in accordance with Presidential Regulation 13/2018 which regulates the obligation of corporations to convey information about beneficial owners to the authorized agency, which can be carried out by a Notary. With the emergence of the above regulations, it is obligatory for Notaries to fill in the beneficial owner column on the Official Website of the Directorate General of AHU if there are beneficial owners in the corporation, and Notaries are required to report to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). The problems that will be raised in this study are regarding the implementation of the fulfillment of Presidential Regulation 13/2018 and the impact of the notary on his reporting to the Ministry of Law and Human Rights (“Kemenkumham”). To answer these problems, a normative juridical research method was used using a prescriptive research typology, which used primary and secondary data, and a data collection tool used by library research. The result of the analysis is that the Ministry of Law and Human Rights (“Kemenkumham”) always accepts reports of beneficial owners by a notary, the Ministry of Law and Human Rights should first identify and verify before receiving a report from a Notary. By not checking by the Ministry of Law and Human Rights, it is possible for Notaries to receive civil and criminal demands from parties who feel aggrieved. On this basis, a statement of beneficial ownership is needed to protect the Notary from all legal claims from any party."

"Notaris adalah seorang pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta apa saja yang menjadi kewenangannya, termasuk di dalamnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Koperasi berkembang dengan pesat dan mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Perhatian ini terlihat dengan dikeluarkannya peraturan perundang ? undangan yang mengatur tentang koperasi. Pada saat ini UU No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi adalah Undang ? undang terbaru sampai saat ini yang mengatur tentang koperasi di Indonesia. Semakin banyaknya koperasi syariah saat ini yang tidak diikuti dengan regulasi yang mengaturnya menimbulkan ketidakjelasan akan cara menjalankan usaha koperasi yang Islami, serta tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas kedudukan dan peran notaris dalam kegiatan usaha koperasi menurut hukum Islam. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana bentuk koperasi yang sesuai dengan hukum Islam, bagaimana bentuk akad yang sesuai untuk perolehan dan penyaluran modal koperasi yang sesuai dengan hukum Perikatan Islam dan UU No. 25 Tahun 1992 serta kedudukan dan peran notaris dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi menurut hukum Islam. Tesis ini selain menggunakan metode kepustakaan juga melakukan wawancara kepada notaris dan pengelola koperasi syariah sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk koperasi yang sesuai menurut Islam adalah koperasi yang bebas dari riba dalam perolehan dan penyaluran modalnya, selain itu tidak semua akad pada koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 sesuai menurut hukum perikatan Islam, yang terakhir peran notaris dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi sudah terlihat sejak pendirian koperasi hingga pada saat perolehan dan penyaluran modalnya. Saran yang dapat disampaikan adalah agar keberadaan koperasi syariah dapat diatur dalam peraturan perundang ? undangan sehingga terdapat kejelasan akan keberadaan koperasi syariah di Indonesia. Selain itu sebaiknya dikeluarkan regulasi atau fatwa berkaitan dengan peran notaris menurut hukum Islam.

---

Notary is a public official who has the authority to make any deeds within his authority, including business activities conducted by Cooperative. Cooperative is developing rapidly and obtains a major attention from the government. Such attention is seen by the enactment of laws and regulations on Cooperative. At the present moment, Law No. 25 of 1992 on Cooperative is the newest law regulating Cooperative in Indonesia. The more numbers of Sharia Cooperatives at the current moment, which is not followed by the regulation on it, causes an uncertainty on means to conduct the activities of Sharia Cooperative and the absence of rules that regulate certain position and role of Notary in the business activity of Cooperative under Islamic Law.

The problems in this thesis discuss the proper form of Cooperative in accordance with Islamic Law and form of agreement that is suitable for the acquisition and distribution of Cooperative's capital in accordance with Islamic Law on Agreement and Law No. 25 of 1992 as well as the position and role of notary in the acquisition and distribution of Cooperative's capital under Islamic Law. Aside from using literature methodology, this thesis is also based on interview with Notary and board of management of Sharia Cooperative so that an accurate data can be obtained.

After the research was conducted, it can be concluded that the suitable form of Cooperative that is in accordance with Islamic Law is Cooperative that is free from usury in the acquisition and distribution of its capital. Besides, not agreements in Cooperative as set forth in Law No. 25 of 1992 are in accordance with Islamic Law on Agreement. Lastly, the role of notary in the acquisition and distribution of Cooperative's capital has been seen since the establishment of Cooperative until the acquisition and distribution of its capital.

Advice that can be conveyed is for the existence of Sharia Cooperative to be regulated by laws and regulations so that there will be clarity on the existence of Sharia Cooperative in Indonesia. Aside from that, it is better to issue a regulation or decision related with role of notary under Islamic law."