Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prinsip keterbukaan atau disclosures sebagai perwujudan asas transparansi dalam good corporate governance merupakan komponen terpenting di dalam industri sekuritas (pasar modal) dimanapun. Prinsip keterbukaan bertujuan menjaga kepercayaan investor, menciptakan pasar yang efisien dan memberikan perlindungan investor. Tesis ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya mengatur pelaku pasar modal menunjang pelaksanaan prinsip keterbukaan, bagaimana peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam menunjang pelaksanaan prinsip keterbukaan serta bagaimana pengaruh sengketa hukum pihak ketiga yang melibatkan aset kelolaan (JORR S) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ditinjau dari prinsip keterbukaan dalam rangka perlindungan investor. Penulisan tesis mendasarkan pada penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif dengan tipe penelitian diagnostik dan evaluatif yang bersifat deskriptif. Penelitian menghasilkan simpulan pertama, bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas belum cukup memadai mengatur pelaksanaan prinsip keterbukaan yang memberikan perlindungan investor publik, kedua Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya masih belum cukup memadai memberikan kejelasan mengenai standar penentuan fakta atau peristiwa material dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan dan tidak pula memberikan batasan yang tegas mengenai materialitas besarnya kerugian dalam transaksi benturan kepentingan, ketiga sengketa hukum pihak ketiga yang melibatkan aset kelolaan (JORR S) belum cukup memadai diungkapkan oleh PT Jasa Marga dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan karena belum memenuhi unsur Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1, keempat satu-satunya akta relaas yang pembuatannya secara tegas diharuskan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dibuat oleh Notaris adalah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Independen untuk transaksi benturan kepentingan.

---

Principle of disclosures shall be regarded as the existence of the principle of transparency in the spirit of the good corporate governance and thus regarded as the foremost important component in the security industry (capital market) anywhere in the world. Principle of disclosure is intended to protect the investors? confidence/trust, to create an efficient market and to provide protection to the investors. This thesis analyses: how the Law number 40 year 2007 regarding the Limited Liability Company and the Law number 8 year 1995 regarding the Capital Market and all its relevant regulations which regulates the stakeholders of the Capital Market to execute the principle of disclosure, how is the role of the Notary as the Supporting Professionals of the Capital Market in the implementation of the principle of disclosure as well as how is the influence of the dispute of the third party which involved the asset under management of PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JORR S) is to be viewed from the point of view of principle of disclosure in the relation of the protection of investors. This thesis is based on the library research which is characterized as normative law with diagnosed and evaluative with the touch of descriptive research type. This research concludes that firstly, the Law of the Limited Liability is not sufficient in regulating the principle of disclosure which is able to provide protection to the investors, secondly, both the Capital Market Law and its relevant regulations are still not sufficient to provide explanation regarding the standard determination of the material fact and or material event in the implementation of the principle of disclosure and did not provide a clear definition regarding the magnitude of loss in the conflict of interest transactions."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini, secara analitis menjelaskan pemikiran-pemikiran atau argumentasi yang menjadi dasar terjadinya perubahan teori tanggung jawab dari fault based ke strict product liability dalam bidang perlindungan konsumen. Penelitian ini juga berusaha menjelaskan prinsip tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia; menjelaskan asuransi tanggung jawab produk sebagai alternatif pengalihan risiko produsen akibat gugatan konsumen; dan memformulasikan substansi hukum tanggung jawab produk serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia"

"Skripsi ini mengkaji pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum perawat di masa pandemi Covid-19 dan perlindungan hukum bagi perawat di masa pandemi Covid-19 menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif, data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara mendalam dengan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Simpulan penelitian ini adalah: pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab perawat secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Pada masa pandemi Covid-19 terbit pula peraturan khusus yang terkait dengan perawat, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/327/2020 tentang Penetapan Covid-19 Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Bentuk perlindungan hukum bagi perawat di masa pandemi Covid-19 adalah dengan terpenuhinya seluruh hak perawat yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengupayakan perlindungan bagi perawat agar terhindar dari penularan Covid-19 dengan cara menyediakan sarana dan prasarana bagi perawat, antara lain dengan penyediaan alat pelindung diri, memberikan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh perawat, serta melaksanakan vaksinasi kepada perawat.

---

This thesis examines the regulation of rights, obligations, and legal responsibilities of nurses during the Covid-19 pandemic and legal protection for nurses during the Covid-19 pandemic using juridical-normative methods, with descriptive research type, research data was collected through secondary data consisting of legal material, and primary data through in-depth interviews with Chairman of Persatuan Perawat Nasional Indonesia. The conclusions of this study are: the regulation regarding the rights, obligations and responsibilities of nurses in general is contained in Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, Law Number 38 of 2014 concerning Nursing, and Regulation of the Minister of Health No. HK.02.02/148/2010 concerning Licensing and Implementation of Nurse Practices. Special regulations on Covid-19 related to nurses were also issued, including the Minister of Health Regulation No. 48 of 2020 concerning the Implementation of Vaccinations in the Context of the Covid-19 Pandemic, Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 concerning the Determination of Covid-19 Due to Work as a Specific Occupational Disease, Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/413/2020 concerning Guidelines for the Prevention and Control of Covid-19. Legal protection for nurses during the Covid-19 pandemic is the fulfillment of all nurses' rights which have been regulated in various laws and regulations. This research suggests the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to seek protection for nurses to avoid Covid- 19 transmission by providing facilities for nurses, including by providing Personal Protective Equipment, providing supplements to increase nurses' immune system, and vaccinating nurses."

"Transparansi bank merupakan bagian dari prinsip Good Corporate Governance dalam dunia perbankan. Prinsip ini mewajibkan setiap bank untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai seluk beluk bank tersebut. Lebih lanjut, bank juga diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan di surat kabar sebagai bentuk transparansi. Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan transparansi bank dalam rangka perlindungan terhadap pengguna jasa perbankan dan informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih bank. Berdasarkan penelitian yang menggunakan metode kepustakaan ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai transparansi bank tertuang dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia. Dalam memilih bank, masyarakat membutuhkan informasi tentang penampilan perusahaan misalnya laporan keuangan dan informasi mengenai seluk beluk produk jasa perbankan termasuk resiko yang mungkin timbul dari produk jasa perbankan tersebut."

"One of the strategies to promote community-based empowermwnt is through participative concept. This refers to developing and legally protecting the rights of the locals. This research is normative and empiric in nature, combining both, sociological and historical approaches. The data was directly collected from the natives in a batik kampong Trusmi, Cirebon, by distributing questionnairesand conducting interviews. The data from primary legal materials was analyzed, and it was then combined with the data from the secondary ones to draw conclusions. The findings suggest that program dissemination and training, particularly on business law, be promoted to empower batik makers in Trusmi. The participants of the program have significantly gained better knowledge on legal issues, especially that related to business law and intellectual rights. It is indicated by the growing number of well-informed participants, from previously 8 persons (20%) to 24 persons (60%). This 16 person increase is worth 40% of the total participants. The participants´ mastery of the material taught in terms of comprehension and atttitude also indicates a reasonable increase ; the number of participants with good grades is growing from 12 persons (30%) to 28 persons (70%). This equal a 16-person increase or 40%Â of the total participants. The program also results in their better mastery of the material taught in terms of practical skills; the number of those who got good grades is increasing from 8 persons (20%) to 28 persons (70%), which means there has been a 20-person increase or 50% of the total participants.Keywords: empowerment, batik makers, legal protection"