Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut 'BSM') kepada usaha kecil. Istilah Syariah ada sejak UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Saat itu ada pengadaan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat. Pada tahun 2007, muncullah BSM. Bank Syariah menyediakan pelayanan pembiayaan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Yang dibahas adalah pembiayaan Murabahah untuk usaha kecil. Permasalahan yang dibahas adalah implementasi pembiayaan Murabahah BSM kepada Usaha Kecil serta kendala yang dihadapi oleh BSM dalam pelaksanaan tujuan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Penelitian pun dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pimpinan dari BSM, yang mengetahui langsung permasalahan yang dibahas. BSM dalam memberikan pembiayaan Murabahah haruslah memenuhi prosedur bank tersebut dan menjalankan yang sesuai undang-undang serta Fatwa DSN tentang Murabahah. Transaksi yang dilakukan harus jelas secara keseluruhan. Setelah itu bank menetapkan margin atas pembiayaan tersebut. Nasabah dalam membayar kepada bank dilakukan secara angsuran. Saat ini persentase Pembiayaan Murabahah dalam BSM mencapai 70% sedangkan 30% nya adalah pembiayaan bagi hasil. Dalam persentase 70% tersebut, segmen usaha kecil mencapai 56%. BSM tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Pembiayaan usaha kecil tidak dipersyaratkan ijinijin usaha yang lengkap, cukup dengan surat usaha dari instansi seperti kelurahan dan lain-lain. Jika nasabah tidak mempunyai objek yang dapat dijaminkan untuk pembiayaan ini dapat digunakan objek yang menjadi objek pembiayaan murabahah itu sendiri. Untuk mengenai pajak, pajak dikenakan hanyalah satu kali yaitu dari supplier kepada bank yang merupakan harga pokok barang tersebut.

---

This Thesis is discusses about Murabahah financing which given by The Bank Syariah Mandiri (furthermore called 'BSM') to the small business, the term 'Syariah'had been used since Law No. 10 of 1998 concerning Banking exist and since then the banking based on Syariah principle is exist. At the beginning the first Syariah bank in Indonesia was Muamalat Bank. In 2007, The BSM founded. Syariah Bank provides services in form of financing for the empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises. The study of this Thesis is about Murabahah Financing for the small business. The problems which will be discussed by the writer is about the implementation of Murabahah Financing by BSM to the small business and the obstacles which facing by BSM in the implementation of such aim. The method which used in this research is normative legal research by using premier, secondary and tertiary data which supported by qualitative data analysis. The research data was also supported by collecting data through interviews with The leader of BSM who has the direct knowledge of the problems discussed. The BSM in giving Murabahah Financing services o the small business must fulfill the existing procedures within the bank itself, law and the 'Fatwa' of the National (Indonesia) Syariah Council concerning Murabahah Financing. Transaction must be done wholly and clearly and after that The Bank must define the margin of the financing. The customer payment to the bank performed on an installment basis. In present time, the percentage of Murabahah Financing within The BSM has reach 70% and the rest 40% is profit sharing financing. In 70% of Murabahah Financing, the small business segment is 56% and commonly The Bank Syariah Mandiri experiencing constraints in terms of licenses or warranties but has been figure out by The BSM. Regarding the letters permitting, financing small business permits are not required to complete business, but it is enough only by having business permit from the government institution (Kelurahan, etc). Regarding the warranty, if the customer doesn't have anything as a warranty then the financing object can be used as a warranty. Regarding to tax of financing, tax only charged once from the supplier to bank which is the basic price of such objec."

"Seperti diketahui, banyak perusahaan besar yang kolep bahkan bangkrut akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu. Namun, krisis tersebut tidak begitu berpengaruh bagi pengusaha yang bergerak di sektor usaha kecil menengah (UKM). Walau tidak terkena dampak krisis ekonomi tersebut, sumbangan sektor UKM terhadap PDB secara nasional tetap saja tidak memadai. Akan tetapi, bagi UKM yang berada di wilayah DKI Jakarta mampu memberikan sumbangan dalam bentuk lain yaitu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar yaitu lebih kurang 2 juta orang.Didasarkan pada perimbangan di atas, baik pihak Pemda DKI Jakarta maupun DPRD memberikan apresiasi atau "komitmen" yang tinggi terhadap sektor UKM agar lebih ditingkatkan lagi peranannya. Prasyarat untuk itu, adalah perlunya diciptakan iklim sektor UKM yang kondusif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UKM) pada khususnya dan masyarakat Jakarta pada umumnya. Perhatian dari kedua institusi itu, tercermin dalam Perda Nomor 9, 10 Tahun 2002, dan Nomor 1 Tahun 2003. Dengan demikian dapat dikatakan, baik Pemda maupun DPRD telah berhasil memperlihatkan kinerja yang baik dalam upaya membuat peraturan perundangan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (UKM).Lebih dari itu, Pemerintah Daerah-pun telah optimal pula menterjemahkan Perda-perda tersebut ke dalam berbagai program/kegiatan yang diperkirakan dapat memenuhi keinginan masyarakat (UKM). Hal ini tercermin dari diresponnya program/kegiatan tersebut oleh pengusaha/pengelola UKM. Namun, sangat disayangkan, program / kegiatan yang telah ditetapkan itu tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Ketidak-optimalan ini, antara lain disebabkan oleh masih adanya perilaku oknum "birokrasi" yang melakukan praktek-praktek KKN, seperti adanya pungutan liar dalam hal pengurusan surat izin usaha. Disinyalir, praktek-praktek tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu-individu tertentu saja, melainkan dilakukan secara sistematis dan "terorganisir" oleh instansi tertentu. Disamping itu, terkendala pula oleh persoalan yang bersifat administratif, dan ketidak-sesuaian antara program/kegiatan yang ditetapkan dengan kebutuhan mendasar dari para pengusaha/pengelola UKM itu sendiri.Adanya praktek KKN tersebut ternyata tidak begitu serius ditangani dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Demikian pula halnya dengan DPRD DKI. Sehingga berakibat timbulnya "beban sosial" yang tinggi yang harus ditanggung oleh para pengusaha / pengelola UKM. Keadaan ini, pada akhirnya berakibat terdapat UKM yang menghentikan/menutup kegiatan usahanya. Dampak lebih jauh dari itu, tentu saja terjadi pemutusan hubungan kerja dengan para pekerja yang ada. Hal ini tentu saja menambah daftar pencari kerja di wilayah DKI Jakarta yang sebelumnya telah berjumlah relatif besar.Di masa yang akan datang, agar supaya kebijakan sektor UKM yang dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta dapat lebih mencapai sasaran, "tidak bisa tidak" dituntut peran yang lebih optimal dari DPRD DKI Jakarta, khususnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi dari kebijakan dimaksud. Disamping itu, pihak Pemda pun seharusnya lebih meningkatkan lagi pengawasan internal melalui penerapan "law enforcement" yang berlaku bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Penting pula dilakukan oleh Pemda bahwa program/kegiatan yang akan dipilih/ditetapkan memperhatikan betul kebutuhan mendasar dari pengusaha/pengelola UKM.

---

As we know, many big companies have been collapse and even bankrupt as result from the Economic Crisis happened in Indonesia several years ago. However, that crisis has been not much influenced by The Small and Medium Enterprises. Even though it such that The Small and Medium Enterprises contribution to Indonesia's Gross National Product has still been low. Nevertheless, The Small and Medium Enterprises are able to giving any contribution in DKI Jakarta which is relatively large to hold in reserve of employees.Based on the above consideration, both The Local Government of DKI Jakarta and the Regional Parliament have been highly Commitment in order to improvement of The Small and Medium Enterprises. The Pre-requirement was needed to create the conducive of The Small and Medium Enterprises that can able to rise of prosperity of The Small and Medium Enterprises society particularly and the Jakarta's society generally. Both of the instances were reflected on the Regional Regulation Number 8 and 9 in 2002 year, and The Regional Regulation Number 1 in 2003 year, which concerned to The Small and Medium Enterprises society interest.Such as, we can say both The Local Government and The Regional Parliament have showed the highest performance in realizing regulations which concerned to The Small and Medium Enterprises society interest.The Local Government has translated the best of the Local Regulation itself of any programs to fulfill The Small and Medium Enterprises society needed. This can be seen from the society responses towards the programs. However, unfortunately, they can do maximize the determined programs. This caused by the number of bureaucrats misbehavior which done any bad practices or Corruption, Collusion and Nepotism (CCN) to get a business permit Not only some individuals persons, but systematically performed of certain institutions in a well-organized way have done. Besides that, some either obstacle emerges, such as administrative or activity and the basic needed The Small and Medium Enterprises themselves.The CCN practices were not seriously handled to solve by The Local Government. Such as The Regional Parliament of DKI Jakarta done. As a result, The Small and Medium Enterprises themselves must be responsibility from the highest of "Social Rate" condition. Finally this condition made some The Small and Medium Enterprises closing their business automatically on the discharge with the employees themselves. This discharge of course made to increase of unemployment which has already large relatively.In the future, in order that policies of implementation can more achieve for The Small and medium Enterprises of DKI Jakarta objectives "Can not say no" to The Regional Parliament was demanded their effort, especially to do their rule in controlling and monitoring the implementation. The Local government itself must more improve their internal controlled to apply of "law Enforcement" for anyone who breaks. Besides the selected/sapulated program must be designed based on the basic needed of the small and Medium Enterprises groups."

"Menyadari semakin terbatasnya kemampuan pemerintah utamanya dalam hal pembiayaan, maka berkembanglah konsep kemitraan dengan swasta dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang dilakukan di RSUD "X" yang bermitra dengan pihak swasta. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu secara kuantitatif dengan mencatat data keuangan yang ada dan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Perhitungan biaya di PKS dilakukan dengan dua cara yaitu Full Cost (menghitung biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh PKS) dan Variabel Cost (menghitung biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh oleh PKS).Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalin antara RSUD "X" dengan pihak swasta dalam membangun gedung rawat inap dengan fasilitas VIP (PKS) adalah dengan sistem B.0.T yaitu bagi hasil selama 10 tahun dari hasil sewa kamar dengan formula 60% pihak swasta dan 40% pihak RSUD "X". Pengelolaan PKS dilakukan oleh Koperasi Pegawai RSUD "X". Dari penelusuran biaya pada tahun 2001 diperoleh bahwa biaya total di PKS pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 2.912.323.106,-(Full Cost) dan Rp.2.225.133.800,-(Variabel Cost). Biaya terbesar di PKS adalah biaya operasional yaitu sebesar 80,91% dari seluruh biaya yang ada(Full Cost). Sedangkan biaya operasional terbesar adalah untuk alokasi biaya personil yaitu 53,35% dari total biaya operasional yang ada. Total pendapatan PKS pada tahun 2001 adalah Rp.2.894.887.000,-. Adapun CRR PKS tahun 2001 adalah 99,40% (Full Cost) dan 130,10% (Variabel Cost). Pada tahun 2001 PKS tidak menghasilkan SHU atau PKS dalam keadaan defisit yaitu sebesar (Rp.I7.436.106,-) (Full Cost). Tetapi apabila dihitung secara Direct Cost, PKS mendapatkan SHU sebesar Rp.669.753,200,-. Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa PKS tidak melakukan subsisdi silang kepada RSUD "X". Trend pendapatan dan pengeluaran PKS sejak mulai didirikan sampai tahun 2001 terlihat relatif meningkat baik yang dihitung secara current price maupun constant price. Dari hasil forecasting selama 10 tahun (1996-2005) menunjukkan bahwa dari kemitraan tersebut, pihak investor mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 872.849.930,- sedangkan pihak RSUD "X" mengalami kerugian sebesar Rp.3.108.259.938,-. Dengan melihat hasil forecasting dapat diketahui bahwa investor swasta merupakan pihak yang paling diuntungkan dalam kemitraan tersebut. Dan pemerintah dalam hal ini RSUD "X" merupakan pihak yang dirugikan. Salah satu harapan dalam kerjasama atau kemitraan dengan swasta di lingkungan RSUD "X" adalah terwujudnya subsidi silang dari PKS kepada RSUD "X" , namun dalam kenyataannya subsidi silang tersebut lama sekali tidak terwujud.

---

Government-Private Partnership in Hospital Services in Financing and Cross Subsidy Perspective (Case Study in Hospital "X")Constraints of the government to finance healthcare services had ignited the concept of government - private sector partnership in hospital services. This study is a case study in a district government hospital "Z" which had started partnering with private sector in developing a new in-patient hospital service (PKS). Data collection has been done using quantitative data collection and qualitatively explored using in-depth interviews with selected informants. Cost calculations in PKS were done using two methods: full cost (calculating the costs that should have been borne by PKS) and direct cost (calculating the costs that has actually been borne by PKS).

The partnership of this district hospital with private sector took place in the form of private sector build a new VIP in-patient building using BOT arrangement for 10 years period. Revenue from bed usage will be divided 60% to the private investor and 40% to the hospital. The cost of PKS services in 2001 was Rp. 2,912,323,106 (full cost) and Rp. 2,225,133,800 (direct cost). Operating cost has the highest share of the total cost (full cost). Within the operating cost category, staff cost ranks first with 53.35%.

Total revenue of PKS in 2001 was Rp 2,894,887,000. Cost Recovery Rate of the PKS in 2001 was 99.40% (full cost) and 130.10% (direct cost). PKS in the year 2001 was deficit (Rp. 17, 436, 106,-) (full cost). But if calculation by direct cost, PKS gain profit Rp. 669,753,200).

From the in-depth interview, it was found that cross subsidy was not take place from PKS to the hospital. Trends of the revenue and costs of PKS from its beginning to 2001 were found increasing both in current and constant price. From forecasting, for a period of 10 years (1996-2005), it was found that from this partnership private investor will gain Rp. 872,849,930,- and the hospital would loose Rp. 3,108,259,938.

From the forecasting, it was found that the private investor will gain benefit from this partnership while the hospital will not. One of the reasons from the development of government-private partnership in this hospital is to provide cross subsidy from the PKS to the hospital. However, this notion has not been realized so far."

"Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan ada tidaknya suatu pelanggaran terhadap perkara persaingan usaha juga menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang divonis bersalah berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU itu sendiri. Terhadap pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPPU, melalui Perma No. 3 Tahun 2005 diatur mengenai pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri masih dalam tahap judex factie. Namun berdasarkan pengaturan pasal 5 ayat (4) Perma No. 3 Tahun 2005, pemeriksaan dalam tahap upaya keberatan hanya didasarkan pada berkas pemeriksaan pada tahap pertama di KPPU yang diserahkan oleh KPPU ke pengadilan negeri. Atas perintah hakim pengadilan negeri melalui putusan selanya, pemeriksaan tambahan dapat dilakukan jika hakim pengadilan menganggap hal tesebut diperlukan. Pemeriksaan tambahan dilakukan oleh KPPU. Berdasarkan hal tesebut penulis akan membahas bagaimana kedudukan bukti baru yang diajukan dalam upaya keberatan untuk mendukung argumen dari pihak yang mengajukan permohonan keberatan.

---

KPPU pursuant to Act 5 of 1999 is an institution that has the authority to decide whether or not there is a breach of competition cases also impose sanctions against parties who were convicted based on an examination conducted by the Commission itself. Against those who feel aggrieved by the decision of the Commission, through the Perma No. 3 of 2005 regarding the filing of an effort organized against the decision of the Commission's objections filed to the District Court. Examination conducted by the district court is still in the stage judex factie. However, based on the setting of article 5 section (4) Perma No. 3 of 2005, the examination in an effort stage objections are based solely on the examination‟s files in the first stage in the Commission which was presented by the Commission to the district court. On the orders of district court judges through the temporary decisions (putusan sela), additional examination can be done if the judge considers it necessary proficiency level. Additional examination conducted by the Commission. Under the terms of proficiency level position of the author will discuss how new evidence is presented in an effort to support the objection that the argument of the parties filed an objection."

"Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia dewasa ini sangat berkembang pesat. Larangan riba dalam sistem bank Syariah, dinilai sangat baik bagi produk Syariah, dan meninmbulkan persepsi bahwa seharusnya produk bank Syariah lebih meringankan dan menguntungkan bagi nasabahnya dibandingkan dengan produk bang konvensional pada umumnya. Salah satu produk perbankan Syariah termasuk melaksanakan akad pembiayaan take over dari Bank Konvensional kepada Bank Syariah. Pembiayaan take over di Indonesia diatur dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penulisan tesis ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana pelaksanaan take over berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana pelaksanaan pembiayaan take over dengan akad murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Depok dan peran notaris/PPAT. Tipe Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan menjelaskan peraturan-peraturan dan Prinsip Syariah dalam pembiayaan take over. Hasil penelitian ini dapat memaparkan pelaksanaan Pembiayaan take over dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Mandiri sesuai dengan alternatif 1 Qardh Wal Murabahah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 31/DSN-MUI/2002 dan Notaris memiliki peran dalam pembuatan akta dan covernote yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut, dan PPAT mempunyai peran dalam hal pengikatan jaminan.”

---

The development of Islamic Banking in Indonesia is currently growing rapidly. The prohibition of usury in the Sharia bank system, supports very well for Sharia products, and raises perceptions about Sharia bank products more lightening and profitable for its customers compared to conventional bang products in general. One of the Sharia banking products including implementing a financing agreement took over from a Conventional Bank to a Sharia Bank. Financing is taking over in Indonesia. Financial Regulation No. 21 of 2008 The writing of this thesis is to provide information to the general public about how to carry out take over based on Indonesian regulations, and how to implement the budget taking over with murabahah contract in Bank Syariah Mandiri Depok Branch and the role of notary / PPAT. This type of research is analytical descriptive, namely by explaining the rules and Sharia principles in financing take over. The results of this study can explain the implementation of Financing to take over with the Murabahah Covenant at Bank Syariah Mandiri in accordance with alternative 1 Qardh Wal Murabahah based on the National Sharia Council Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 31 / DSN-MUI / 2002 and Notary on the role in making the related deed and covernote with this funding, and PPAT has a role in terms of binding the Collateral"