Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi Program Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Indonesia, yang merupakan fokus pembahasan dalam penulisan thesis ini. Hal ini bermula dari masuknya Indonesia ke dalam daftar negaranegara yang berisiko tinggi terhadap adanya praktek pencucian uang dalam daftar Non Cooperative Countries and Jurisdictions (NCCTs? List) berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF berdasarkan berdasarkan review yang dilakukan pada tahun 2000-2001. Penyebab utamanya adalah belum dikriminalkannya pencucian uang di Indonesia, masih belum diterapkannya Know Your Customer principles di industri keuangan, belum dibentuknya financial intelligence unit (FIU) dan masih lemahnya kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia dalam memerangi tindak Pidana pencucian uang. Disamping itu dipicu adanya kejadian bom WTC di Amerika Serikat, pada tahun 2001 FATF mengeluarkan pedoman untuk memerangi pendanaan terorisme yang kemudian dikenal dengan 8 Rekomendasi Khusus, dan disempurnakan pada tahun 2004 menjadi 9 Rekomendasi Khusus, yang hingga kini dikenal sebagai 40+9 Recommendation .Untuk mengakomodir Rekomendasi dari FATF ini, maka pada Akhirnya Indonesia mengeluarkan PBI Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang mulai diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Selain data kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan data yang didapat di lapangan melalui wawancara kepada pihak bank. Adapun Masalah yang dihadapi oleh pihak dunia perbankan Indonesia berkaitan dengan implementasi manajemen risiko dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/28/PBI/2009 adalah mengenai sikap kejujuran dan keterbukaan dari calon nasabah dalam memberikan data identitas diri maupun asal sumber dana, serta dengan adanya PBI tersebut maka otomatis bertentangan dengan target bank yakni menjaring dana pihak ketiga / nasabah yang sebesar - besarnya , sedangkan dengan adanya PBI tersebut bank harus lebih berhati-hati terhadap dana yang akan disimpan oleh pihak ketiga karena berkaitan dengan adanya program APU dan PPT. Untuk itu diperlukan pendekatan kepada calon nasabah guna menjelaskan adanya kewajiban untuk mengisi mengenai identitas nasabah dan sumber dana (Customer Due Diligence) berkaitan dengan pelaksanaan dari PBI tersebut, serta pentingnya pihak bank untuk menekankan pentingnya aspek hukum sehingga mensosialisasikan kepada unit-unit operasionalnya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan verifikasi data dari calon nasabah.

---

Implementation Program and the Prevention of Money laundering Anti-Terrorism Financing (APU and PPT) in Indonesia, which is the focus of the research in the writing of this thesis. This stems from the entry of Indonesia to the list of countries at high risk of money laundering in the list of Non Cooperative Countries and Jurisdictions (NCCTs' List), based on recommendations issued by FATF on a review conducted in 2000-2001. The main cause is not yet criminalized the actor of money laundering in Indonesia, still the application of Know Your Customer principles in the financial industry, yet the establishment of financial intelligence units (FIU) and the weakness of international cooperation by Indonesia in the fight against money laundering. Besides that triggered the WTC bombing incidents in the United States in 2001, FATF issued guidelines to combat the financing of terrorism which was then known as the 8 Special Recommendations, and amended in 2004 to nine Special Recommendations, which, until now known as the 40 +9 Recommendation. To accommodate the FATF Recommendations from this, then at the end of Indonesia issued Regulation No. 11/28/PBI/2009 about Implementation Program Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention for Commercial Banks which came into effect starting on July 1, 2009. In this research, the authors use the methods of normative research. In addition to literature data, this research is also supported by field data obtained through interviews to the bank. The problems faced by the Indonesian banking sector relating to the implementation of risk management in Bank Indonesia Regulation 11/28/PBI/2009 number is about the attitude of honesty and openness from prospective customers in providing identity and origin of data sources, as well as the PBI is then automatically contrary to solicit funds that banks target a third party / customer registration - magnitude, while with a PBI bank should be more careful with the funds that will be stored by a third party because it is associated with the APU program and PPT. For that approach to a prospective customer is required to clarify the obligation to fill the customer's identity and source of funds (Customer Due Diligence) associated with the implementation of the regulation, and the importance of the bank to emphasize the importance of the legal aspect, so socialize to the operational units to be more careful care in verifying the data from prospective customers."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dalam rangka perlindungan kepada nasabah, dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank X. Pembahasannya mencakup pengertian risiko, manajemen risiko, jenis risiko, struktur organisasi manajemen risiko dan aturan hukum terkait manajemen risiko berdasarkan Basel serta aturan - aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank X, penulis meneliti penerapan manajemen risiko pada bank tersebut berdasarkan PBI No.11/ 25/PBI/2009 tentang Perubahan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yaitu sekurangkurangnya adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data - data sekunder. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank dalam rangka perlindungan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan harus didukung dengan pengembangan risk culture di setiap unit kerja pada bank tersebut.

---

This thesis discusses the application of risk management for commercial banks in order to protect the customer, with case studies of risk management at Bank X. Discussion include the definition of risk, risk management, types of risk, risk management organizational structure and related legal rules on the basis of risk management and Basel rules - rule of law in Indonesia. In the case study application of risk management at Bank X, the author examines the application of risk management at the bank based on PBI 11 / 25/PBI/2009 on Amendment PBI. 5/8/PBI/2003 on the Application of Risk Management for Commercial Banks, which at least is the active supervision of the Board of Commissioners and Directors, adequacy of policies, procedures and establishment of limits of risk management, the adequacy of the identification, measurement, monitoring, and risk control, and information systems risk management and internal control system is comprehensive. This study was conducted legal research library based on literature or secondary data. In the data processing phase, the method used is descriptive analytical. The results suggest that the application of risk management in banks in order of protection must be implemented in accordance with prevailing laws and must be supported by the development of risk culture in every work unit in the bank."

"Pertumbuhan kredit antara 1990-1997 mencapai lebih dari 130 persen. Sesungguhnya pertumbuhan kredit ini tidak menimbulkan masaiah jika dalam proses pemberiannya sudah dilakukan dengan memperhitungkan risiko yang terkandung. Untuk itu sate titik kritis yang hares dibenahi dalam perbankan di Indonesia adalah dimasukannya perhitungan risiko secara formal ke dalam proses pemutusan kredit. ldealnya akan terdapat suatu standar yang dapat dipakai untuk mengukur risiko. Di lain pihak, dengan adanya standar pengukuran dan manajemen risiko yang bake maka bank akan dituntut untuk meningkatkan profesionalisme.Penerapan manajemen risiko menjanjikan beberapa kegunaan yang diantaranya bersifat strategis bagi kelangsungan bisnis suatu bank. Sesungguhnya penerapan manajemen risiko perbankan yang sistematis dan terintegrasi sudah mcrupakan keharusan bagi manajemen bank. Namun, manajemen bank tetap memiliki kebebasan untuk menetapkan cakupan dan skala penerapan manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank.Bulan Mei lalu Bank Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 5/8/PB112003 tentang "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum'' yang akan berlaku mulai I Januari 2004. Tujuan dikeluarkannya pcraturan ini adalah agar Bank umum di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) atau yang dikenal dengan kesepakatan Basel II. Apa itu Basel lI? Basel II adalah peraturan standar perbankan internasional yang disepakati di Basel, Swiss dibawah naungan BIS. Basel II yang saat ini dijadikan acuan adalah yang dikeluarkan pada bulan november 2005 sebagai ,hasil dari pembahasan akhii- dari Komite Basel dengan beberapa bank central dunia.Dengan melihat kondisi penerapan manajemen risiko pada Bank "X" saat ini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Bank "X" slap mengikuti kerangka kcrja yang ditetapkan Bank Indonesia untuk mengarah kepada Basel 11 compliance? Hai ini tidak lah rnudah mengingat manajemen risiko dapat dikatakan sebagai hat baru bagi perbankan Indonesia karena baru saja diluncurkan awal tahun 2003 melalui penetapan Peraturan Bank Indonesia No. 5181PBI12003, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum. Untuk dapat benar-benar menerapkan manajemen risiko seutuhnya, bank hares lebih dahulu merasakan manfaat-manfaat yang dapat diraih dengan diterapkannya manajemen risiko yang sesuai dengan Basel II. Sedangkan unsur siap atau tidak nya suatu bank dinilai dari beberapa aspek, antara lain: komitmen dari tim manajemen, sumber daya yang kompeten, dukungan tehnologi inf'ormasi, struktur organisasi yang mendukung, keberadaan data historis yang memungkinkan bank untuk dapat menghitung komponen-komponen risiko.Dengan melihat kepada aktifitas yang dilakukan Bank "X" terkait dengan persiapan penerapan manajemen risiko yang mengacu kepada Basel II, dapat dikatakan bahwa Bank "X" telah memiliki persiapan yang baik. Bank Indonesia menargetkan untuk mulai menerapkan Standardized Approach pada tahun 2008, sedangkan Bank "X" menyatakan siap untuk menerapkan Standardized Approach mulai quarter ketiga tahun 2007. Bahkan saat ini persiapan untuk menerapkan Internal Risk Based Approach telah mulai dilakukan oleh Bank "X", yaitu dengan mulai melakukan perhitungan atas komponen-komponen risiko untuk tiap asstt class-nya. Diharapkan perhitungan komponen-komponen risiko tersebut akan dapat diselesaikan di awal tahun 2008. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank "X" adalah bank BUMN yang terdepan dalam kesiapan pencrapan manajemen risiko yang mengacu kcpada Basel 11. Tanpa komitmcn yang tinggi dari tim manajemen dalam hal penyediaan sumber daya yang kompcten dan prasarana pendukung, maka mustahil hal tersebut dapat terwujud.

---

In 1990 to 1997 the credit has grown significantly by 130%. This growth should not be a problem if the approval process has taken into account all risk factors. One critical issue needs to be improved in Indonesia banking environment is to formally take into account the risk factors in credit approval process. Ideally there should be a standard to measure the risks. On the other side, with the implementation of standard measurement and risk management, bank is required to increase its professionalism in banking practices.Risk management implementation assures several strategic benefits to the business continuity of the banks. Systematic and integrated implementation of risk management is required to the bank management, But, the bank management still has flexibility in determining their risk management implementation scope that fits with their business size/complexity.On May 2003, Bank Indonesia issued regulation no 5181PB112003 regarding "Implementation of risk management for banks". This regulation was effective on January 1st, 2004. The objective of this regulation is to require banks to implement risk management based on guidelines issued by Bank for International Settlement (BIS) or Basel Committee. What is Basel II? Basel 11 is international banking standard regulation agreed in Basel, Switzerland. Basel 11 that is currently used is issued in November 2005 as the result of final discussion of Basel Committee with several central banks.If we observe current risk management implementation in Bank "X", the question raised is whether or not Bank "X" is ready in applying the framework set up by Bank Indonesia to be complied with Basel II? This is not an easy task as risk management is considered new subject in Indonesia banking environment, Risk management was just being introduced early 2003 by the issuance of Bank Indonesia Regulation No. 5181PB1/2003 regarding risk management implementation in banks. To ensure risk management implementation is Basel ll compliance, banks should really understand the benefit that could be obtained by fully implementing risk management Base! Il compliance. As for the readiness of' implementation, the following factors should be reviewed: management team commitment, human resources competency, IT infrastructure, supportive organization structure, and the availability of historical data to calculate the risk components.Post of reviewing the activities done by Bank "X" in doing the preparation of implementing risk management Basel 11 compliance, we can conclude that Bank "X" has good preparation. Bank Indonesia has announced that the implementation of Standardized Approach will be in 2008, Meanwhile, Bank "X" has stated that they are ready to implement Standardized Approach by the third quarter of 2007. Even the preparation in implementing Internal Risk Based Approach has been started by doing the calculation of risk components for each of the asset classes. Bank "X" targeted to finish those calculations by early 2008. Hence, we can conclude that Bank "X" is the only BMMN bank that leads in the readiness of implementation of risk management Basel II compliance. Without the commitment from management team in providing competent resources and supporting infrastructure, there is no way to achieve the objective."

"Secara garis besar, Laporan Magang ini membahas tentang bagaimana kredit macet di Bank XYZ, penyebab dari kredit macet, pencadangan provisi atas kredit macet, dan manajemen risiko atas kredit macet di Bank XYZ. Data yang Penulis gunakan untuk analisis berasal dari dokumen yang digunakan saat melakukan prosedur audit. Hasil temuan menyatakan bahwa kenaikan rasio Non-Performing Loan dapat disebabkan karena faktor eksternal seperti risiko sistemik, dan faktor internal termasuk salah satunya implementasi manajemen risiko yang lemah. Jika manajemen risiko tidak diimplementasikan secara benar, maka bank akan dihadapi dengan ancaman dari segi likuiditas dan profitabilitas.

---

In general, this report discusses about the nature of non-performing loan in XYZ Bank, factors that affect non-performing loan, loan impairment and credit risk management in XYZ Bank. The data is gathered from document used for executing audit procedure. Findings indicated that the increase of non-performing loan are caused by external factor such as systemic risk, and internal factor such as the weak implementation of risk management. If risk management is not well-implemented, it will be a great threat to bank, from the higher liquidity risk to higher profitability risk."

"Manajemen risiko merupakan hal yang sudah diterapkan oleh berbagai otoritas pabean di Manajemen risiko digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat mengurangi tindak pelanggaran kepabeanan yang dilakukan oleh importir. Manajemen risiko yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menentukan tingkat risiko suatu importasi yang dilakukan oleh importir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah (1) faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tingkat risiko adalah profil importir, profil komoditi, dan profil pemasok; (2) penetapan tingkat risiko sendiri dilakukan dengan penetapan jalur impor, yaitu jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dan jalur prioritas.

---

Risk management used by Directorate General of Customs and Excise to reduce the customs violations by importers. Risk management implemented by Directorate General of Customs and Excise to determine risk ranking of an importation. This research use qualitative method with descriptive purpose. Data collect by in-depth interview and literature study. Result of this research were: (1) factors that influence the risk ranking were importer profiles, commodity profiles, and supplier profiles; (2) risk ranking itself done with import channel, that were red channel, yellow channel, green channel, and priority channel."