Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian "Pengelolaan Risiko Fiskal sebagai dampak penerbitan obligasi pemerintah " yg telah diselesaikan oleh Direktorat Keuangan Negara pd th Anggaran 2008 ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan risiko fiskal yg muncul sebagai dampak dr penerbitan obligasi pemerintah, yg diharapkan dpt memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengelola fiskal terkait pengelolaan obligasi pemerintah . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantuitatif & kualitatif. Secara kuantitatif penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif & mengevaluasi kebijakan ekonomi makro, evaluasi aspek kelembagaan yg berkaitan dengan penerbitan obligasi pemerintah maupun kerangka hukumnya, evaluasi terhadap kebijakan mikro struktur obligasi, serta evaluasi basis investor. Data yg digunakan dlm penelitian ini merupakan data time series dr th 1999 - 2008, yg mencakup data : Produk domesyik Bruto (PDB), nilai tukar, suku bunga, jumalh utang pemerintah , jumlah penerimaan negara, jumlah pengeluaran negara, & jenis - jenis obligasi yg telah diterbitkan oleh pemerintah. Dr analisis sensitivitas menunjukkan bahwa pemerintah akan menaggung tambahan beban bunga sebesar sekitar Rp 900 milyar, jika tingkat bunga mengalami kenaikan sebrsar 1 %. Jika tingkat bunga meningkat dengan 2 % & 3 % maka kenaikan beban bunga mencapai sekitar Rp. 1,8 triliun & 2,7 triliun. Selain itu juga diperoleh temuan bahwa jika rupiah mengalami depresi menjadi sekitar Rp 11. 000/US $ , beban bunga tambahan adalah sekitar Rp. 7, 6 triliun dengan baseline kurs Rp. 9.000/US $. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperlihatkan risiko ekonomi akibat penerbitan obigasi misalnya risiko yg diakibatkan terjadinya kesalahan - kesalahan dlm pengelolaan yg meliputi : besaran obligasi yg tdk optimal (over subcribed maupun under subcribed); alokasi yg tdk efektif & pembayaran kupon yg tdk sesuai persyaratan . Mengingat semakin meningkatnya peran SUN dlm porsi pembiayaan defisit APBN pd th- th mendatang & dlm rangka mewujudkan prudent debt management, maka keberadaan SUN masih dibutuhkan namundemikian perlu dilakukan pengelolaan portofolio & risiko dengan sebaik-baiknya."

"Penelitian ini menguji pengaruh pengumuman peringkat obligasi terhadap kinerja obligasi (yield to maturity) dengan studi peristiwa

---

"

"This paper is written in order to explain all about the act of issuing government bonds in Indonesia. It starts with the background, which was the collapse of many banks, then, the consequences of this act. The huge number of these bonds relative to all variables in economy such as MI, M2, and also GDP will make some problems in the future. It will burden the budget by worsening the deficit and also influence the allocation. Furthermore it has crowding out effect to the private sector. Another big problem is how to market these bonds. Facing the condition of capital market that still underdeveloped, it will be difficult to sale the bonds. At the last part of this paper, some suggestions that can be implemented in order to solve some of the problems are offered, especially-about the development of the capital market. "

"The objective of this study is to analyze the effect of the interest rate towards the bond price issued by the corporations and the government. The study used the Duration Theory to analyze the data quantitavely. The result indicated that the interest rate influenced the bond price significantly. The average value of price change in government bonds was higher than that in corporation.The price predicted by the Duration Theory in corporation and Government bonds was different from the real bond price in capital market after the interest rate dropped significantly. The difference shown by the Duration Theory, however cannot be used as calculated means to predict the bond price accurately after the change of interest rate."

"ABSTRAKKrisis ekonomi yang hingga kini belum juga dapat diatasi oleh pemerintahIndonesia telah menyebabkan berkurangnya bantuan dari pemerintah pusat untukpembangunan daerah karena keterbatasan dana yang dimiliki. Sementara itu otonomi daerah menurut UU no 22 tahun 1999 tentangpemerintahan Daerah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2001 di satu sisimemberikan kemandirian dan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur wilayahnyamasing-masing, namun di sisi lain, daerah dihadapkan pada tanggung jawab yang lebihbesar untuk memajukan pembangunan di wilayahnya. Untuk itu diperlukan suatu usaha bagi pemenintah daerah agar dapat tetapmelakukan pembangunan tanpa harus terlalu tergantung pada APBN dan APBD yangsangat terbatas, hal ¡tu dapat dilakukan melalui investasi yang dilakukan oleh masyarakat,dan hasilnya tidak hanya di dapat oleh investor saja, namun juga untuk kepentinganmasyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkandana pembangunan daerah adalah melalui penerbitan obligasi pemerintah daerah(municipal bonds). Dengan penerbitan obligasi ini diharapkan pemerintah daerahmendapatkan dana pembangunan dari masyarakat sedangkan masyarakat mendapatkankeuntungan yang berasal dari pendapatan bunga serta pokok obligasi tersebut dan jugakeuntungan dari proyek pemenintah daerah yang dibiayai oleh dana obligasi itu. Untuk penerbitannya, dibutuhkan asas legalitas, suatu landasan hukum yangbertujuan mengatur segala sesuatu tentang obligasi pemda itu, tidak hanya menyangkuthak dan kewajiban penerbit obligasi yang dalam hal ini adalah pemda, namun jugamenyangkut hak dan kewajiban investor, sehingga dapat terhindar dari kerugian. Selain asas legalitas juga diperlukan waktu (timing) yang tepat guna penerbitannya untuk mengetahuinya dapat dilihat dari kondisi makroekonomi serta pasarmodal Indonesia, dengan pemilihan waktu yang tepat maka obligasi pemda yangditerbitkan akan mampu di scrap oleh pasar sehingga tujuan dari penerbitannya yaitupeningkatan dana pembangunan daerah di Indonesia dapat tercapai. Harus di perhitungkan pula pasar dari obligasi pemda itu sendini, perdaganganobligasi di Indonesia banyak dilakukan di bursa paralel, untuk itu dibutuhkan suatupenggerak pasar (market maker) sehingga obligasi pemda dapat merupakan instrumenkeuangan yang likuid dan dapat diperjual-belikan di bursa dengan mudah. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlu transparansi keuangan pemdaserta sosialisasi kepada masyarakat, hal ini penting agar investor dapat benar-benarmengetahui seberapa jauh kemampuan pemda untuk dapat memenuhi kewajibannyamelakukan pembayaran atas bunga dan pokok obligasi pemda yang diterbitkannya. Jika hal-hal tersebut di atas dapat terpenuhi, maka prospek penerbitan obigasipemda sebagai upaya peningkatan dan pembangunan daerah di Indonesia akan sangatmenjanjikan, dan dengan tersedianya dana dari masyarakat maka kesinambunganpembangunan di daerah dapat terus dilaksanakan karena tidak tergantung pada danaAPBD dan APBN."

"Tesis ini ditujukan untuk mengetahui dampak penerbitan obligasi pemerintah terhadap tingkat suku bunga dan investasi swasta dalam jangka panjang dan jangka pendek, apakah crowding out, crowding in, atau Ricardian Equivalence. Penelitian menggunakan data Indonesia tahun 2000 s.d. 2008 secara kuartalan dengan metode estimasi Error Correction Model (ECM) prosedur Engle·Granger.Dalam literatur ilmu ekonomi, dampak ekspansi fiskal pemerintah (dan juga pembiayaannya) dapat dikelompokkan dalam tiga arus utama pemikiran, yaitu: (1) Klasfk: menyatakan bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian dapat menyebabkan terjadinya Crowding out effiecient yang disebabkan oleh adanya asumsi full employment dan market clearing. Crowding out terjadi salah salunya karena ekspansi fiskal pemerintah rnenyebabkan naiknya tingkat suku bunga yang menekan investasi swasta, (2) Keynes: menyatakan bahwa stimulus fiskal pernerintah dibutubkan dalam perekonomian, karena perekonomian belum berada pada kondisi full employment, sehingga ekspansi fiskal pemerintah dapat memberikan accelerator effect atau crowding in effect bagi investasi swasta, dan (3) Ricardian Equivalence Theorem: menyatakan bahwa ekspansi fiskal pemerintah tidak akan berdampak pada sektor swasta karena swasta secara ra<;ionru menganggap bahwa ekspansi tersebut (yang dibiayai dengan penerbitan obligasi) hanya merupakan pajak yang tertunda dan akan diperhitungan pada saat jatuh tempo obligasi, Hal tersebut menyebabkan sektor swasta yang mcmperoleh imbal basil dari obligasi pemerintah tidak akan mengubah tingkat pengeluarannya (baik konsumsi maupun investasi) untuk mengantisipasi kenaikan pajak di masa yang akan datang.Estimasi menggunakan dua model persamaan, yaitu persarnaan investasi swasta dan persamaan tingkat suku bunga nominal. Pada kedua model persamaan tersebut, penulis rnemasukkan v&iabei posisi obligasi pemerintah sebagai variabel tidak terikat untuk melihat dampaknya terhadap tingkat suku bunga dan investasi swasta."

""Tanah Sebagai Agunan Dalam Penerbitan Obligasi . Obligasi merupakan salah satu instrumen pasar modal yang digunakan untuk menarik dana dan masyarakat. Inti dari obligasi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam uang antara pihak penerbit/emiten dengan pembeli/investor dengan adanya bunga. Pihak pembeli/investor dapat meminta jaminan tambahan kepada emiten guna menjamin pembayaran bunga dan pokok pinjaman obligasi. Biasanya penerbit emiten memberikan jaminan yang biasanya berupa tanah. Alasan dipilihnya tanah karena merupakan benda tetap dan tidak mudah musnah, nilainya selalu naik, mempunyai tanda bukti hak, memberikan kedudukan istimewa kepada para krediturnya. Kedudukan istimewa ini berupa kedudukan untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu bila debitur pailit dengan menjual tanah yang dijaminkan dan bila debitur wanprestasi, tanah tersebut Juga dapat dijual untuk memenuhi hutangnya. Dengan keluarnya Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-27/PM/1994 tentang Lembaga Pemeringkat Efek, ada sebagian penerbit/emiten obligasi yang tidak memberikan lagi agunan benda tetap, yang biasanya berupa tanah karena dengan pemeringkatan saja (minimal BBB) menurut mereka sudah menjamin kredibilitas/kemampuan membayar hutang obligasi baik bunga maupun pokok pinjaman. Tetapi sebagian besar masyarakat lebih percaya dengan adanya agunan berupa benda tetap dibandingkan dengan pemeringkatan."

"Penerbitan obligasi merupakan Salah satu alternatif pembiayaan dalam suatu perusahaan. Belakangan ini semakin banyak perusahaan yang melakukan emisi obligasi di Bursa, baik di Bursa Efek Jakarta maupun Bursa Efek Surabaya. Sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menginvestasikan modalnya dalam pasar modal maka perlu lebih diperhatikan kepentingan dari investor sebagai penanam modal dan tingkat kepercayaan investor agar tetap tinggi sehingga investor tidak punya keraguan untuk menanamkan modalnya melalui pembelian obligasi. Untuk menjaga kepentingan investor tersebut diperlukan adanya jaminan dari pihak emiten terhadap pelunasan bunga dan pokoknya. Salah satu alternatif jaminan yang digunakan oleh pihak emiten adalah tanah yang dibebani hak tanggungan. Alasan dipilihnya tanah sebagai jaminan adalah disebabkan karena tanah dianggap sebagai jaminan yang aman karena merupakan benda tetap yang tidak musnah, nilainya selalu naik, tidak mudah digelapkan mempunyai tanda bukti hak dan dapat dibebani hak tanggungan yang memberikan hak istimewa kepada kreditur. Mengenai jaminan berbentuk tanah, sepanjang mengenai tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah diatur oleh UU no. 4 tahun 1996. Skripsi ini membicarakan mengenai pelaksanaan jaminan berupa tanah dikaitkan dengan emisi suatu obligasi, resiko yang dihadapi kreditur selaku pemegang hak tanggungan dan penyelesaian apabila emiten selaku pemberi hak tanggungan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok pinjaman obligasi beserta bunganya yang sudah jatuh tempo."