Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 yang membatalkan pailit terhadap PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia untuk mengetahui penerapan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan arti utang menurut Majelis Hakim serta dampak pembatalan pailit terhadap kurator yang sedang melakukan pekerjaannya. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung telah benar menerapkan hukum sesuai dengan syarat - syarat menurut Undang - undang yang berlaku. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga mengartikan utang secara sempit dimana seseorang yang memegang atau memiliki atau menunjukkan Surat Utang atas Unjuk adalah pemilik yang disebut sebagai kreditor sehingga permohonan pailit dapat dikabulkan. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi karena utang yang dimaksud masih diperdebatkan oleh kedua belah pihak yang mengakibatkan dibatalkannya Putusan Pailit tersebut yang menimbulkan dampak terhadap pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh kurator yang jumlahnya ditentukan melalui Penetapan Pengadilan.

---

This thesis discusses the Supreme Court ruling that annulled bankruptcy case Number 834 K/Pdt.Sus/2009 against PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia to determine the application of Act number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment and the meaning of debt by the Panel of Judges and the impact of the annulment of the bankruptcy against Trustee who was doing his job. This research is a normative juridical and descriptive design.The results stated that the decision of the Panel of Judges on the Supreme Court has correctly applied the law in accordance with the requirement according to Law applicable. Judges in the Commercial Court narrowly interpreted the debt of a person who holds or has, or indicate the Performance Bond is the owner is so-called creditor bankruptcy so that the petition can be granted. But the statement denied by judges on the supreme court because the debt is still debated by both parties that resulted in the annulment of a bankruptcy decision giving effect to payment for work already done by the trustee of which is determined by the Court Decision."

"Pada skripsi ini, penulis melakukan analisis yuridis terhadap beberapa aspek dari putusan pailit dan pembatalan pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, antara lain : pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, pertimbangan hukum Hakim Agung dalam memutus pembatalan pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, serta eksistensi utang yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini. Dalam menganalisis putusan pailit dan pembatalan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ini, penulis mendasarkan analisisnya dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terutama penerapan secara hukum mengenai syarat-syarat kepailitan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Hakim Agung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan metode analisa data kualitatif dengan cara pengumpulan data dengan meneliti literatur-literatur dan melakukan wawancara dengan nara sumber yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga akan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dibahas.

---

In this study, the Writer tries to juridically analyze several aspects of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia bankruptcy and the cancellation of bankruptcy verdicts, among others : the consideration of the Panel of Judges of first instance in deciding the bankruptcy petition of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, the consideration of the Supreme Court Judges in deciding the cancellation of bankruptcy of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, and the existence of debt that became the primary issue in this case. In analyzing the verdicts of the bankruptcy and the cancellation of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, the Writer based her analysis by Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment, particularly the application of the law on bankruptcy requirements by the Panel of Judges of first instance and Supreme Court Judges. In this study, the Writer uses a normative legal research methods with the type of descriptive research and qualitative methods of data analysis by collecting data with examining the literature and interviews with resource persons associated with the object under study, so that it will provide an overview of issues to be discussed."

"Undang-undang Kepailitan yang berlaku saat ini adalah Undang-undang No.4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yang selanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan. Undang-undang ini hanya mengubah Undang-undang Kepailitan yang lama, yaitu Faillissementsverordening. Berarti Faillissements-verordening tetap dinyatakan berlaku selama tidak diubah dengan Undang-undang. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyebutkan syarat-syarat seseorang dapat dipailitkan, yaitu sedikitnya memiliki dua orang kreditur dan sedikitnya memiliki satu utang yang telah jatuh waktu (jatuh tempo) da dapat ditagih. Perkara pailit harus dibuktikan secara sederhana atau sumir. Artinya Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi (pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan). Setelah debitur dinyatakan pailit, maka debitur kehilangan hak untuk menguruh hartanya yang termasuk dalam harta pailit. Hak tersebut beralih kepada kurator sejak pernyataan pailit dijatuhkan. Menurut pasal 12 Undang-undang Kepailitan, jika nantinya ternyata putusan pernyataan pailit tersebut dibatalkan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, maka segala tindakan kurator tetap sah dan mengikat. Pada Pengadilan Niaga permohonan pailit terhadap PT Hutama Karya ditolak, PT Hutama Karya dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Namun, Putusan Pernyataan Pailit terhadap PT Hutama Karya tersebut dibatalkan pada tingkat Peninjauan Kembali."

"ABSTRAKPrinsip Paritas Creditorium serta Prinsip Structured Prorata merupakan prinsip yang menklasifikasikan kreditur secara proporsional menurut kedudukannya dan umum digunakan dalam membagi harta pailit. Kedudukan hak pekerja/buruh kepailitan adalah sebagai kreditur preferen yang didahulukan oleh undang-undang atas barang-barang umum yang belum dijaminkan. Kedudukan hak pekerja/buruh ini sering bersengketa dengan kreditur separatis (kreditur pemegang hak jaminan) yang selalu diposisikan lebih tinggi kedudukannya dari pada hak pekerja/buruh. Pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No.049 PK/Pdt.Sus/2011, sebagian dari hasil penjualan jaminan kebendaan PT. Bank Chinatrust Indonesia (PT.BCI) diambil untuk diberikan kepada pekerja/buruh PT.Fit-U Garment Industry (pailit). Pekerja/buruh melakukan permohonan peninjauan kembali agar didahulukan haknya diatas PT.BCI dengan landasan bahwa undang-undang telah meningkatkan kedudukan mereka diatas kreditur separatis. Akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Hakim Pengadilan. Tidak dibenarkan pekerja/buruh mengambil bagian dari jaminan kebendaan karena hak pekerja/buruh hanya didahulukan atas barang umum (yang belum dijaminkan) dan kreditur separatis didahulukan atas barang khusus (yang dijaminkan).

---

ABSTRACTPrinciples of Paritas Creditoriun and Structured Prorata are principle series for classifying creditor proportionally based on its position and commonly used for distributing bankruptcy estate. Right position of workers/laborers at Bankruptcy is preferred creditor which is prioritized by regulation for claming non-collateral goods . This preferred creditors position is often disputed with separatist creditors (holder of collateral rights) position which is always positioned higher than workers/laborers rights. In the case of Supreme Court Verdic No.049 PK/Pdr.Sus/2011, part of proceeds of collateral material sale of PT. Bank Chinatrust Indonesia (PT.BCI) was taken and submitted to workers/laborers PT.Fit-U Garment Industry (bankrupt). The workers/laborers submmited a petition for reconsideration in order that as separatist creditor their rights are prioritized over PT.BCI. This petition is based on regulation which escalate their position over separatist creditors. However, this petition was rejected by the trial Judge. It is not justified that workers/laborers partake from collateral materials because their rights is only prioritize over general goods (non-cellateral) and separatist creditor is prioritized over special goods (collateral)."

"Sebagai suatu upaya terakhir untuk melunasi utang-utang tersebut, maka dilakukan mekanisme permohonan kepailitan yang mensyaratkan adanya keadaan sederhana yang dalam hal ini terdapat 2 (dua) kreditor dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Akan tetapi, dalam permohonan pailit PT Sri Melamin Rejeki pada Pengadilan Niaga ditolak yang disebabkan unsur pembuktian sederhana tersebut tidak terpenuhi serta terdapat klausula arbitrase yang mengharuskan para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terlebih dahulu. Akan tetapi, pembuktian sederhana yang dikonstruksikan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai syarat untuk melakukan permohonan pailit telah dapat dibuktikan oleh Kreditor yang dalam hal ini PT Pupuk Indonesia Holding Company dan PT Pupuk Sriwidjaya Palembang. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan data yang bersifat deksriptif analitis. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan dapat lebih cermat dan mempertimbangkan terkait dengan asas kepastian hukum guna memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

---

As a last resort to pay off these debts, a bankruptcy petition mechanism is carried out which requires a simple situation in this case there are 2 (two) creditors and there are debts that are due and collectible. However, PT Sri Melamin Rejeki's bankruptcy petition at the Commercial Court was rejected due to the element of simple proof that was not fulfilled and there was an arbitration clause that required the parties to resolve their problems at the Indonesian National Arbitration Board (BANI) first. However, simple proof constructed in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations as a condition for filing a bankruptcy petition has been proven by the Creditor, in this case PT Pupuk Indonesia Holding Company and PT Pupuk Sriwidjaya Palembang. In this research, the author uses normative juridical research methods that produce analytical descriptive data. Thus, the Panel of Judges in examining and adjudicating bankruptcy applications can be more careful and consider related to the principle of legal certainty in order to provide a sense of justice for the parties."

"Dalam proses penanganan perkara kepailitan di Indonesia dewasa ini perkara kepailitan PT Telkomsel, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Telkomsel merupakan perusahan besar yang ada di Indonesia yang juga dimiliki oleh Pemerintah. Hanya saja patut disayangkan, bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana. Sehingga dalam hal ini muncul permasalahan apa saja bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana dalam kepailitan. Untuk memberikan jawaban masalah tersebut maka penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitan deskriftif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa adanya inkonsistensi putusan majelis hakim Pengadilan Niaga dan majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan pailit, terutama dalam mengartikan terbukti secara sederhana (sumir) tersebut.

---

In the process of handling bankruptcy cases in Indonesia today bankruptcy case PT Telkomsel, is very interesting to study further because Telkomsel is a big company in Indonesia which is also owned by the Government. It's just unfortunate, that the Act on Bankruptcy and Suspension of Payment does not provide a detailed explanation as to form a legal action can be proved simple. So in this case any problems arise form of legal action can be proved simply in bankruptcy.

To provide answers to these problems the research conducted using the normative method of descriptive research type. From the research that has been done, the result that there was an inconsistency decision of the judges of the Commercial Court and the panel of judges of the Supreme Court in checking for bankruptcy, especially in deciphering proven simpler (vague) is."

"ABSTRAKHukum Kepailitan Indonesia memperkenankan Kurator untuk diusulkan oleh debitor maupun kreditor dalam suatu perkara kepailitan. Ketentuan seperti ini dapat menimbulkan dugaan Kurator yang diusulkan akan cenderung bersikap tidak independen dan bersikap cenderung menguntungkan pihak yang mengusulkannya. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam tentang independensi Kurator yang diusulkan oleh salah satu pihak dalam perkara pailit dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Kurator yang diduga tidak independen. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk studi kepustakaan library research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan statute approach . Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa terlepas dari siapa yang mengusulkannya, seorang Kurator wajib untuk bersikap independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Peraturan perundang-undangan memberikan berbagai upaya hukum baik dalam ranah pidana, perdata maupun administratif yang dapat dilakukan terhadap Kurator yang diduga tidak independen. Walaupun demikian, akan lebih baik apabila ketentuan mengenai independensi seorang Kurator diatur secara lebih terperinci agar dapat mempersempit celah hukum yang dapat dipersalahgunakan.

---

ABSTRACTIndonesia Bankruptcy Law allows a curator to be proposed by a debtor or creditor on a bankruptcy case. This condition could raise suspicion towards curator who is proposed by debtor or creditor will tend to be not independent and a suspicion towards a one sided benefit of the proposing party. The purpose of this research is to investigate the independence of a curator that is proposed by one party on a bankruptcy case and a plausible legal effort that can be done against the curator who allegedly not independent. The method of research used will be in the form of library research with a statute approach. The conclusion of this research is that regardless of the proposing party, a curator has the responsibility and is obligated to be independent in enforcing his her authority. The statutory law provides several legal efforts in a form of criminal, civil as well as administrative legal effort that could be enforced towards curators who allegedly not independent. It is advisable to have a more detailed regulation towards the independence of a curator as it will narrow down any possible loophole that could be misused."

"Pada dasarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang fidusia ulang, tetapi pada kenyataannya terjadi fidusia ulang (fidusia ganda) dalam perkara kepailitan sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 156 K/Pdt.Sus/2012 dan 847 K/Pdt.Sus/2012. Oleh karena itu, tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penerima fidusia yang debitor pemberi fidusianya dinyatakan pailit dan ternyata telah terjadi fidusia ganda. Jenis penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif-analitis. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian adalah walaupun berdasarkan ketentuan hukum jaminan maupun hukum kepailitan, penerima fidusia adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya, tetapi dalam hal terjadi fidusia ganda, penerima fidusia yang mendapatkan perlindungan hukum adalah penerima fidusia yang melakukan pendaftaran fidusia lebih dahulu, sedangkan penerima fidusia yang melakukan pendaftaran fidusia belakangan hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

---

Basically, Fiduciary Law prohibits a double fiduciary, however in fact there is a double fiduciary in bankruptcy cases, as contained in the Supreme Court Decisions of the Republic of Indonesia Number 156 K/Pdt.Sus/2012 and 847 K/Pdt.Sus/2012. Therefore, this thesis describes the legal protection for a recipient of fiduciary whose debtor is declared bankrupt, and it turns out that there has been a double fiduciary. This thesis is a legal research, which uses a juridicalnormative form and a descriptive-analytics type. As for the results obtained from the research is, despite there is a preference right that owned by a recipient of fiduciary over other creditors based on the provisions of security law and bankruptcy law, but in the event of a double fiduciary, a recipient of fiduciary who gets legal protection is a recipient of fiduciary who first registered, while a recipient of fiduciary who registered later, only serves as a concurrent creditor."

"Direksi dengan didasari itikad baik wajib menjalankan kepengurusannya sesuai dengan apa yang diamanatkan kepadanya oleh Perseroan sesuai dengan UUPT, anggaran dasar, serta keputusan RUPS. Suatu keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi Perseroannya. Bagaimana tanggung jawab Direksi dalam hal keputusan bisnis yang diambilnya merugikan atau mengakibatkan pailitnya Perseroan? Untuk menentukan tanggung jawabnya dapat dilihat dari apakah ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya saat mengambil keputusan bisnis tersebut, yang dikaitkan dengan doktrin-doktrin modern dalam corporate law. Apabila terbukti keputusan bisnis tersebut adalah akibat dari kesalahan atau kelalaiannya, maka atas keputusannya yang menyebabkan kerugian Perseroan tersebut Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi oleh Perseroan melalui Pengadilan Negeri. Kemudian apabila keputusannya mengakibatkan pailitnya Perseroan sehingga harta Perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya, maka Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban baik oleh Perseroan maupun Kreditur melalui Pengadilan Niaga. Hal demikian dilakukan semata-mata untuk memenuhi kekurangan pelunasan utang kepada para Kreditur.

---

Board of Directors are obliged to manage the Company based on good faith in accordance with the Company Law, the Articles of Association, as well as the resolution of the GMS. Business decisions made by the Board of Directors is solely to benefit the Company. How can Director be held responsible for business decisions that leads to loss or even banctrupcy to the Company? To determine the responsibilities of Directors can be review from whether there is an error or neglectance when making business decisions, that can be related with modern doctrines in corporate law. If proven, that the business decision is a result of errors or neglectance, then the decision which led to the loss of the Company's Board of Directors can be held personally by the Company through the District Court. Then if the decision resulted in the Company banctrupcy with no sufficient assets to pay off all of its debts, the Board of Directors may be held accountable by both the Company and the Lenders to the Commercial Court. It is solely done to meet the shortage of debt repayment to the creditors."