Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah memperoleh banyak dana dari sektor pajak untuk menjalankan program-program pemerintahan dan pembangunan. Di dalam bidang perpajakan, Notaris dan PPAT memberikan sumbangsih cukup besar baik sebagai wajib pajak pribadi maupun sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pemungutan pajak. Permasalahan dalam tesis ini adalah apa peranan yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam bidang perpajakan, upaya apakah yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT unluk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Unahng serta apa bentuk kendala yang dihadapi oleh Notaris dan PPAT dalam mengefektifkan pemasukan ke kas Negara dari sektor pajak dan bagairnanakah Notaris dan PPAT mengatasi kendala tersebut. Tesis ini selain menggunakan mefode kepustakaan juga didukung oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada seorang pejabat yang bertugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, serta tujuh orang Notaris dan PPAT di Kota Bandung sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris clan PPAT dalam bidang perpajakan memiliki peran sebagai wajib pajak pribadi dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT untuk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang, antara Iain menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, membuat laporan pajak penghasilan setiap bulan, membuat SPT rampung setahun sekali dan memberikan bukti pemotongan pajak kepada wajib pajak lainnya serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada klien. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak ternyata Notaris dan PPAT menemukan kesulitan. Sehubungan dengan kendala yang ditemukan maka Notaris dan PPAT mengatasinya melalui cara meminta bantuan dari aparat pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

---

The govemment obtained many funds from sectors of the tax to run government programs and development. In the field of taxation, notary and PPAT substantial contribution both as an individual taxpayer as well 8 the extension of govemment to society in terms of tax collection. Problems in this thesis is what the role performed by the Notary and PPAT in the field of taxation, whether the efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance with the Law and what form the constraints faced by the Notary and PPAT in effecting entry into the State Treasury from the tax sector and how deed and PPAT overcome these obstacles. This thesis is in addition to the literature method ww also supported by data obtained Rom interview to an agency official who served on the Tax Office Bojonagara Pratama Bandung, as well as seven people Notary and PPAT in the city of Bandung in order to obtain a result that can be justified. After doing the research concluded that the Notary and PPAT in the field of taxation has a role as a private taxpayer and as an extension of the governments hand. Efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance with the Act, including depositing the taxes in accordance with the provisions of the Law, to make income tax statement every month, make a completed tax return once a year and provide proof of tax deduction to the taxpayer as well as other socialization and legal counseling to clients. In carrying out its obligations as a taxpayer and PPAT deed turned out to find trouble. In relation to the constraints found in the Deed and PPAT overcome by way of seeking help from tax officials in the Tax Office."

"PPATS adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT didaerah yang belum cukup terdapat PPAT. Apakah masih relevan keberadaan Camat selaku PPATS di Kota Cilegon, Apakah jasa PPATS dalam pembuatan akta pertanahan masih banyak digunakan masyarakat, menjadi pokok permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Camat sebagai PPATS di Kota Cilegon masih relevan karena belum memenuhi formasi yang sudah ditetapkan. Masyarakat Kota Cilegon lebih banyak menggunakan jasa PPAT dibanding PPATS disebabkan faktor kesadaran hukum yang ada di masyarakat.

---

A temporary land certificate issuer (PPATS) is a selected government officer to perform a land certificate issuer (PPAT)'s duty in the area where the presence of PPAT is inadequate. Whether the presence of a chief district officer as a PPATS in the Cilegon city is still relevant and whether the PPATS service in issuing a deed of land is widely used by societies, are the main problems in this research. In this research various methods were applied to gather qualitative data. The methods are normative legal and descriptive research. Results show that the presence of a chief district officer as a PPATS in the Cilegon city is still relevant since it has not meet a predefined formation. The Cilegon society is using more PPAT's service than PPATS as a factor caused by their law awareness."

"Tesis ini akan membahas mengenai Analisis Terhadap Perbedaan Wilayah Jabatan Seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagaimana kita ketahui bahwa Notaris dan PPAT berada di bawah naungan dua instansi/ kementerian yang berbeda meskipun demikian kedua jabatan ini boleh dirangkap oleh satu orang yang sama. Sebagai akibatnya tentu terdapat banyak perbedaan dalam hal administratifnya, tetapi dalam tesis ini akan dibahas salah satunya saja yaitumengenai wolayah jabatan khususnya dalam hal seorang Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT mendapatkan wilayah jabatan yang berbeda. Bagaimanakah dampak / akibat hukumnya jika seorang Notaris yang sudah memiliki wilayah jabatan kemudian diangkat sebagai seorang Pajabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada wilayah jabatan yang berbeda dengan wilayah jabatannya sebagai seorang Notaris? serta tindakan dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? (kaitannya dengan pasal 15 UUJN tentang "Kewenangan" dan pasal 17 UUJN tentang "Larangan". Dalam tesis ini juga akan dibahas mengenai peran dan fungsi organisasi proesi baik Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) serta Majelis Pengawas dalam hal terjadi permasalah seperti tersebut di atas.

---

This thesis will discuss the Analysis of Regional Differences of a Notary Public Title Deed Land and Manufacturers Officials (PPAT). As we know that the Notary and PPAT under the auspices of two agencies / ministries are different though both these positions may be doubled by one the sam person. As a result of course there are many differences in terms of administrative, but in this thesis will be discussed one of them is about the region, especially in terms of office of a notary who served concurrently as PPAT get a different job areas. How is the impact / result of the ruling if a notary who already have the title then was appointed an Officer Land Deed Makers (PPAT) in different areas of office with the office as a Notary? and action and what steps can be done to overcome these problems? (related to article 15 UUJN about the "Authority" and article 17 UUJN on "Prohibition"). In this thesis also will discuss the role and function of both Professional Organizations Indonesian Notaries Association (INI) and the Association of Offcial Land Deed Makers (IPPAT) and the Supervisory Board in the event of problems as mentioned above."

"Notaris H.M.Z. Selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) telah Melakukan Pelanggaran yang sangat Merugikan klien atau penghadapnya yang bernama H. Pahala Simanjutak, SE, MM., sebagaimana ternyata dalam Putusan MPP (Majelis Pengawas Pusat) Notaris nomor: 12/B/Mj. PPN/2009 Tanggal 4 November 2009, adapun pelanggaran yang dilakukannya dalam Putusan Tersebut adalah tidak membacakan Akta Jual Beli Tanah di hadapan Para Penghadap, penandatanganan Akta tidak dilakukan dihadapan Notaris H.M.Z. selaku PPAT, dan Perubahan nama Pembeli tanpa sepengetahuan Penjual. Ketiga pelanggaran yang disebutkan diatas adalah sangat fatal untuk jabatan Profesi Notaris/PPAT, karena pelanggaran tersebut dapat menghilangkan otentisitas suatu Akta, dan juga demikian berakibat merugikan Klien atau penghadap. Kerugian yang dialami oleh penghadap H. Pahala Simanjutak, SE, MM. karena tidak mendapatkannya uang atas penjualan Tanah miliknya adalah sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), oleh karena nya Penghadap H. Pahala Simanjutak, SE, MM. melaporkan perkara ini ke Majelis Pengawas Daerah Notaris, kemudian di teruskan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, lalu diputuskan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Pada akhirnya Notaris H.M.Z. selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dari jabatannya sebagai Notaris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan empat narasumber. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk deskriptif analitis. Menurut hasil penelitian ini, penulis berpendapat bahwa dari sanksi yang diterima oleh Notaris H.M.Z. selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan pelanggaran yang dilakukannya serta kerugian yang diderita oleh Klien/penghadapnya adalah tidak sebanding atau tidak sesuai, karena itu perlunya tindakan lanjut dari pihak yang dirugikan terhadap Notaris H.M.Z selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) agar mendapat sanksi yang sepantasnya.

---

Notary Public H.M.Z Acted as PPAT (The Land Deed Maker Official) has Carried out Violation that very diverse to clients or the appearear named H. Pahala Simanjuntak, SE, MM, as stated in The Decision of MPP (Central Controlling Assembly) Notary Number: 12/B/Mj. PPN/2009 In November 4th 2009, as to the violation done in The Related Decision was not reading The Land Purchase Certificate before The Appearers, signatory of the Certificate was not executed before Notary Public H.M.Z as PPAT (The Land Certificate Maker Official), and Name Alteration of Purchaser with no knowledge of Seller. The third violation mentioned above is highly fatal for the function of Notarial Public Profession / PPAT, due to the violation can make disappear authenticity of the Certificate, and also it can be resulted in harm Client or the Appearer. The Damage suffered by the appearer H. Pahala Simanjuntak SE, MM, due to he didn't get the money on the Land sale owned i.e. amounted to IDR. 300,000,000.- (Three hundred million rupiah), thusly the Appearer H. Pahala Simanjuntak, SE, MM reported this case to The Controlling Assembly of Notarial Area, and then forwarded to Controlling Assembly of Notarial Area, and decided by The Controlling Assembly of Notarial Area. At last Notary Public H.M.Z. as PPAT (The Land Certificate Maker Official) was fined a sanction in form of layoff for three (3) months from the function as Notary Public. This research is use the juridical normative approach method since pressing on the secondary data usage or in form of written law and interviewed with four resource persons. The data analysis method qualitatively so that the research form in analytical descriptive Following to the research, writer argue that from the sanction received by The Notary Public H.M.Z as PPAT (The Land Certificate Maker Official) with the violation he did as well as the loss toward Notary Public H.M.Z as PPAT (The Land Certificate Maker Official) in order to get a proper sanction."

"Tesis ini membahas preferensi usaha mikro kecil (UMK) di Provinsi DKI Jakarta dalam menambah modal usaha dengan mengagunkan sertifikat tanah miliknya ke bank. Tesis ini mensurvei 85 UMK di wilayah di DKI Jakarta. Metode probit digunakan dalam analisis. Hasil analisis menemukan bahwa terdapat 32,94% dari responden sampel berminat mengagunkan sertifikat tanahnya dalam rangka mendapatkan kredit permodalan perbankan. Variabel yang mempengaruhi preferensi UMK mengagunkan sertifikat tanah adalah luastanah, kepemilikan rencana usaha, dan lingkup pemasaran. UMK yang tidak berminat mengagunkan sertifikat tanahnya dikarenakan tidak memiliki ijin usaha.

---

This thesis discusses the preferences of small micro enterprises (MSEs) in the Province of DKI Jakarta to collateralize land certificate for bank loan. This thesis surveyed 85 MSEs in DKI Jakarta. Probit methods used in the analysis. The results of the analysis found that there were 32.94% of the sample interest in collateralizing his land certificate in order to get credit banking capital. Variables affecting preference MSE collateralize land certificate is broad land, ownership of a business plan, and marketing scope. MSEs which are not interested because they does not have a business license."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh Keluarga Chatab selaku pemilik tanah atas Sertipikat Hak Milik dan Girik yang tanahnya di okupasi oleh Penggarap Liar dan Pemerintah Daerah, juga membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemilik tanah dalam penanganan Okupasi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia serta cara dan mekanisme yang dapat dilakukan oleh Keluarga Chatab agar dapat menguasai tanah yang dimilikinya secara fisik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Sertipikat Hak Milik merupakan tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sehingga mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain, yang berupa sertipikat atau selain sertipikat (petuk pajak bumi), Girik cukup kuat untuk dijadikan pembuktian dalam kasus sengketa di Pengadilan, karena girik ini didampingin oleh alat bukti lain, seperti surat keterangan Lurah, sejarah kepemilikan tanah yang benar dan kuat dan Perjanjian Jual Beli Mutlak yang sudah ditandatangani oleh pihak penjual dengan pihak Keluarga Chatab. Dalam hal penangannya terhadap para Okupan dapat menggunakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dengan penerapan hukuman kurungan atau dapat dilakukan secara persuasif edukatif oleh Pemilik tanah, apabila secara persuasif ternyata tidak tercapai maka harus dilakukan dengan cara-cara lain yaitu dengan langkahlangkah penertiban.

---

This research aims to acknowledge the form of legal protection which can be gained by Chatab Family as the owner of the land with Right of Ownership Certificate and Girik in which the land have been occupied by Squatters and Regional Government, and also to discuss on the legal remedy which can be conducted by the land Owner in handling the Occupation under the applicable Law in Indonesia and the procedure and mechanisms which can be conducted by Chatab Family in order to retain its land physically. This research is a legal research that is normative juridical using secondary data, amongst others laws and regulations and books. As the result of this research, it is obtained the conclusion that the Right of Ownership Certificate is the evidence of right, prevailing as the strong authentication proof. So that it has a power of proof and shall be accepted as true evidence as long as it is not proven otherwise with other evidence, in the form of certificate or otherwise (petuk pajak bumi), Girik is strong enough to be made evidence on the conflict case in the Court, since this Girik is accompanied by other evidence, such as Head Sub-district statement letter, true and valid history of land ownership and Absolute Sale and Purchase Agreement signed by seller and Chatab Family. In the case of handling it with the Squatters can be conducted using the provisions of Article 6 Paragraph (1) of Law No. 51 Year 1960 with the implementation of confinement sanctions or can be conducted via educative persuasive by the land Owner, if persuasively cannot be achieved then it must be conducted with other ways that is with the ways of publishing."

"Penelitian ini membahas praktik terjadinya kelalaian PPAT dalam melaksanakan jabatannya. Salah satu kasus yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah kasus jual beli tanah melanggar hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang memfasilitasi jual beli tanah yang melanggar hukum. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dianalisa dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga menghasilkan penelitian bersifat eksplanatoris-analitis. Analisis dilakukan berdasarkan teori-teori dan ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hukum Adat maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Setelah dianalisa kemudian diketahui bahwa dalam pembuatan Akta Jual Beli yang memfasilitasi jual beli tanah melanggar hukum terdapat indikasi kerja sama diantara para pihak sehingga PPAT memiliki tanggung jawab secara perdata, administrasi, bahkan pidana, pihak penjual dan pembeli dapat dikenakan sanksi secara perdata dan pidana, sedangkan Kepala Kantor Pertanahan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan pidana. Akta Jual Beli yang memuat jual beli tanah yang melanggar hukum pun menjadi batal demi hukum. Badan Pertanahan Nasional pada keadaan tersebut wajib melaksanakan pembatalan pendaftaran peralihan hak tanah berdasarkan Akta Jual Beli yang telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, PPAT seharusnya memastikan pemenuhan syarat pembuatan akta disertai dokumen pendukung tertulis dan memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya pemenuhan syarat-syarat tersebut kepada para pihak pada saat pembuatan akta.

---

This study discusses the practice of negligence of land deed official in carrying out their positions. One of the cases that is the subject of discussion in this study is the case of unlawful land sale and purchase contained in the Supreme Court Decision Number 6 K/Pdt/2017. The problems in this research are regarding to the responsibility of land deed official in making the Sale and Purchase Deed and the legal consequences of the Sale and Purchase Deed which facilitates unlawful land sale and purchase. Both problems were analyzed using normative legal research methods and analyzed using qualitative data analysis to produce explanatory-analytical research. The analysis is carried out based on the prevailing legal theories and provisions in both Customary law and other statutory provisions. After the analysis, it is known that in the making of the Sale and Purchase Deed which facilitates unlawful land sale and purchase there is an indication of cooperation between the parties so the land deed official has civil, administrative, and even criminal responsibilities, the seller and the buyer can be subject to civil and criminal responsibilities, while the Head of the Land Office can be held accountable for civil, administrative and criminal responsibilites. The Sale and Purchase Deed containing unlawful land sale and purchase will becomes null and void. In such circumstances, Indonesian National Land Office is obliged to cancel the registration of the transfer of land rights based on the Sale and Purchase Deed which has been declared null and void based on permanent legal force court decision. Therefore, land deed official should ensure the fulfillment of deed drafting requirements along with written supporting documents and provide legal counseling on the importance of fulfilling these requirements to the parties at the time of drawing up the deed"

"Jaminan yang digunakan dalam kredit perbankan salah satunya adalah jaminan hak tanggungan. Hak Tanggungan sendiri diatur dalam UUHT. Dalam UUHT disebutkan bahwa pemberian hak tanggungan dilakukan dengan membuat APHT yang dibuat oleh PPAT sebagai pejabat umum. Dalam prakteknya seringkali terjadi pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT seperti yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 88/Pdt.G/2013/PN Pt dimana debitur ternyata bukan pemilik dari objek hak tanggungan sehingga kemudian APHT-nya dibatalkan oleh putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan risiko bagi kepastian hak atas tanah dan juga kerugian bagi berbagai pihak yang terkait. Akibat hukum dari penyimpangan tersebut akan menempatkan PPAT dimintai suatu pertanggung jawaban berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya mengandung cacat hukum.Pokok penelitian dari tesis ini yaitu bagaimana ketentuan dan prosedur pembebanan Hak Tanggungan menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia dan tanggung jawab PPAT terhadap pembatalan APHT yang dibuatnya ditinjau dari hukum perdata, hukum pidana dan disipliner. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kajian statute approach, conceptual approach dan case approach yang dilakukan dengan studi dokumen dan tipologi evaluatif dan preskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembebanan hak tanggungan dilakukan melalui 2 tahap yaitu dengan dibuatnya APHT oleh PPAT yang didahului oleh perjanjian utang piutang dan Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan. Jika terjadi penyimpangan terhadap tata cara pembuatan APHT maka PPAT dapat dikenai sanksi sebagai wujud pertanggungjawabannya baik secara disipliner, perdata maupun pidana oleh sebab itu disarankan agar PPAT lebih teliti dan mengikuti ketentuan yang ada serta memiliki moral dan integritas yang tinggi.

---

One of the collateral used in bank loans is Security Right Over Land which is regulated in Land Mortgage Regulation (UUHT). In UUHT, it is mentioned that the granting of Land Mortgage is done by making APHT made by Land Deed Official as public officials. In practice, often occur certificate that is not in accordance with the actual procedures which occurred in Pati district court decision number: 88/ Pdt.G/2013/PN Pt where the debtor is not the actual owner of the collateral object causing the APHT to be cancelled by the court decision. This creates risks for the certainty of land rights and also financial losses for various related parties. Due to the law deviation, Land Deed Official should take responsibility.

This thesis research is to know how the provisions and procedures of Land Mortgage according to the applicable provisions in Indonesia and the responsibilities of Land Deed Officials against the cancellation of APHT that have been made, reviewed from civil law; criminal law and disciplinary law. Research methodology that is used is normative juridical, combining three approaches: statute approach, conceptual approach, case approach, with library research technique, and evaluative and preskriptif research type.

The research results show that the imposition of Indonesia Land Mortgage is carried out through 2 phase, first is the making of APHT entailed with Contract Debt and the second phase is registration by the land office. If deviation happens during the making of APHT then Land Deed Official will get sanction as a form of responsibility. Therefore it is suggested that Land Deed Officials should be more careful, follow the provisions that exist and have hight morals and integrity."

"Tesis ini membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris/PPAT terhadap dokumen yang telah diterimanya, Penelitian untuk tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dilatarbelakangi bahwa banyak notaris/PPAT yang tersangkut didalam kasus pidana, yaitu pemalsuan dokumen yang diterimanya, yang biasanya dapat berupa sertipikat hak atas tanah. Dimana pada saat dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan setempat ternyata diberi cap bahwa sertipikat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh kantor pertanahan, tetapi didalam tanda terima yang diberikan kepada klien ternyata dibubuhkan kata-kata asli. Hal tersebut yang biasa ditulis oleh pegawai notaris/PPAT dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa apa yang telah diterimanya bukan merupakan fotokopi.Berdasarkan hasil penelitian, Notaris/PPAT tidak bertanggung jawab terhadap keaslian terhadap dokumen yang diterimanya, karena tugas seorang notaris adalah menkonstantir apa yang diinginkan oleh kliennya, ditambah lagi bukan kewenangan seorang notaris/PPAT untuk menentukan keaslian dokumen yang diterimanya.

---

This thesis will discuss to what extent the responsibility of Notary/Land Deed Official (PPAT) on the authenticity of the received documents. The research for this thesis used a normative juridical method with qualitative approach. The background of the research is that there are many Notaries/PPAT committed in criminal cases such as the falsification of the received documents, in which the documents are usually in the form of land certificate. At the time of verifying the certificate to the Land Administration Office, it is marked as a never-issued document by the Office. However, there is a word "Authentic" written on the receipt which is later given to the client. It is aimed to inform that the certificate is not a copy.

Based on the results of the research, Notary/PPAT is not responsible to the authenticity of the received documents since a notary is a person who confirms what is needed by his/her client, in addition, it is not the authority of a notary/PPAT to determine the authenticity of the received documents."

"ABSTRAKSertipikat tanah yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namunapabila seseorang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut sebagai miliknya maka iadapat mengajukan keberatan ke pengadilan, pada putusan Putusan Pengadilan NegeriDenpasar Nomor 116/Pdt.Plw/1996/PN.DPS terdapat tumpang tindih antara satubidang tanah dengan yang lainnya di Desa Pemecutan kota Denpasar provinsi Bali,permasalahan pada penelitian ini yaitu apakah yang menyebabkan terjadinya kesalahanproses pengukuran dalam penerbitan sertipikat hak milik nomor 3038/Desa Pemecutanserta apakah pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan kota Denpasar untukmembatalkan sertipikat yang sedang bersengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridisnormatif, kesimpulan dari penelitian ini yaitu penyebab terjadinya kesalahanpengukuran dalam penerbitan sertipikat pada kasus tersebut karena kesalahan prosedurpada saat pembuatan surat ukur, serta ketidaktelitian pejabat kantor pertanahan kotaDenpasar, pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan kota Denpasar untuk membatalkankedua sertipikat yang sedang bersengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,sebagaimana diatur dalam pasal 103 PMNA/KBPN 9/1999, maka tanpa adapermohonan pembatalan, Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat mengeluarkankeputusan pembatalan hak tersebut

---

ABSTRACTLand certificate which issued served as strong evidence of ownership, but if someonecan prove that the land as his own then he may appeal to court, in denpasar districtcourt verdict number 116/PDT.PLW/1996/PN.DPS there is overlap between the plotwith the others in the village of Pemecutan City of Denpasar at Bali province, Theproblem in this research is what causes an error in the measurement process of issuanceof certificates of property rights number 3038 /Desa Pemecutan and whether theconsideration of the Head Office of Denpasar city to cancel certificates dispute inaccordance with applicable regulations, This literature research used juridicalnormative research, The conclusion of this study is the cause of measurement error inthe issuance of the certificate in the case because of procedural errors during certificatemeasurement, as well as the inaccuracy of Denpasar city land office officials.Consideration of the Head Office of Denpasar city to cancel the certificate the disputein accordance with the applicable provisions, as stipulated in article 103 PMNA /KBPN 9/1999, then without any request for cancellation, the National Land Agencyhave the right to issue certificate cancelation proposal"