Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Utilization of Fiscal Decentralization Policy Base on Act No. 3412000 by Local Government to Collect Local Tax and Retribution (A Study in Bogor Municipality) Implementation of fiscal decentralization policy has given opportunities for local governments to develop their finance potential which in turn to support their governmental and developmental duties as a consequence of being granted autonomous status. One of the finance potential is the local government ability to increase their income from local tax and retribution. This thesis aims to discuss the utilization of fiscal decentralization policy based on Act No. 3412000 to collect local tax and retribution. Bogor Municipality is chosen for this research.

In this thesis I use quantitative approach which is descriptive nature. I will employ field studies technique, literary study, and time series analysis to gather data. The research itself is focused on two studies. Firstly, various concepts on fiscal decentralization, particularly in relation to institution perspective, will be discussed. This perspective tries to examine institutions and rule of the game in utilization the fiscal decentralization policy. Secondly, a case study in Bogor Municipality on the utilization of the concept will be further discussed.

In this policy, autonomous region are granted with a certain degree of autonomy to generate revenues and spend them according to their degree of fiscal autonomy they have. The utilizing fiscal decentralization is based on three government regulations: government regulation on local government, government regulation on financial balance between central and regional government, and government regulation on local tax and retribution. These regulation form institutional framework that will regulate utilization fiscal decentralization policy by local government to collect local tax and retribution. Local government with the agreement of DPRD will then issue local regulations on local tax and retribution.

The local government of Bogor Municipality's policy on this matter can be categorized in to 3 categories: (1) to formulate new local government regulation to response Act No. 3412000 and its operational regulations; (2) to formulate new local government regulation to response the possibilities to collect local tax and retribution as stated in Act No. 3412000 and its operational regulations; (3) to formulate new local government regulation to response the change in new local tax and retribution regulation that issued by local government with agreement of DPRD. During 2001-2003, two local government regulation in Bogor Municipality were propose inactive because they violated Niger regulations. From data gathered, local government in Bogor Municipality is able to maximize their local tax and retribution provided that they observe the existing regulations and acts.

It is advisable for the local government of Bogor Municipality to search for other sources of local tax and retribution as an effort to make the best use of Act No. 34/2000. To avoid misperception in utilizing fiscal decentralization between central government and local government, improvement in institutional building, understanding about the policy and law enforcement are paramount so that the autonomous status benefits the people and not the other way around."

"Penulis artikel ini mengulas arah kebijakan pembuatan perundang-undangan telematika di Indonesia. Menurut penulis, perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat di Indonesia telah membawa akibat berupa perubahan cara berpikir dan berperilaku masyarakat dan birokrasi. Karena itu, untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya, penulis berpendapat perlu segera dipersiapkan peraturan perundang-undangan di bidang telematika."

"Kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh otoritas fiskal dan moneter bertolak dari tujuan yang tidak searah. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu koordinasi yang selaras untuk menghasilkan suatu bauran kebijakan yang mampu meminimalkan adanya trade off tujuan. Terutama dalam menghadapi era integrasi perekonomian global beserta segala keuntungan dan kekurangannya mengingat adanya potensi dampak negatif berupa krisis global yang sewaktu-waktu mengancam pertumbuhan dan kestabilan perekonomian domestik. Bagi negara berkembang dan perekonomian terbuka kecil, variabelvariabel makro ekonomi yang berasal dari asing secara signifikan mempengaruhi kinerja perekonomian domestik. Tesis ini meneliti kombinasi kebijakan fiskal moneter di dalam menghadapi kondisi normal maupun guncangan perekonomian dengan menggunakan metode Two Stages Least Square (TSLS).

---

Macroeconomic policy conducted by fiscal and monetary authority come out from a very different type of objectives. Concerning this fact, minimizing trade off is a must to make an optimal policy mix, and this will only achieved by forming a simultaneous policy coordination to between those authority. In the global economic integration era, domestic economic performance must be influenced world economic condition. Especially its negative impact such as global crisis potency that could be emerge in unpredictable moment, has made it become more important to create a jointly optimal fiscal and monetary coordination for ensuring and protecting domestic economic performance from this bad impact such as capital outflow. As an emerging country and a small open economy, Indonesian economy significanty influenced by many economic variables that came from the rest of the world. This thesis characterises the jointly optimal fiscal and monetary policy combination both in a normal economic condition and in a crises by using two stages least squares (TSLS) method."

"ABSTRAKPada tesis ini membahas tentang antisipasi terhadap perubahan kepemimpinan nasional pasca pemilihan presiden tahun 2014 yang mana nantinya pemerintahan yang baru akan mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan pada bisnis hulu migas di Indonesia. Bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang migas, tentu mempunyai pengharapan agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan iklim investasi yang kondusif, sehingga perlu dikaji lebih mendalam tentang kebijakan model apa yang akan dihasilkan dan diberlakukan? Utamanya kebijakan di bidang Migas, serta dampaknya bagi eksistensi perusahaan-perusahan migas tersebut. Sebagai entitas bisnis, sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan bahwa perusahaan migas internasional dan perusahaan migas nasional dalam menjalankan bisnisnya didukung oleh kegiatan intelijen bisnis (business intelligence) yang mencakup pengumpulan informasi penting mengenai situasi lingkungan tempat entitas tersebut beroperasi, guna mengantisipasi keadaan atau situasi tersebut yang mencakup ketidakpastian (uncertainties) dan kompleksitas (complexity) atas permasalahan ideologi, politik, sosial, ekonomi dan budaya setempat. Melalui konsep analysis TAIDA, informasi yang terkumpul akan diproses menjadi bahan pengambilan keputusan guna mendukung perencanaan stratejik ke depan sebagai bagian dari usaha untuk pengembangan usaha (business development) pada perubahan dinamika kepemimpinan nasional.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about an anticipating to the national leadership changes post the presidential election in 2014. The new administration will have the authority to issue a policy on oil and gas business in Indonesia. The companies which engaged in oil and gas business have certainly expectation that the government policy on oil and gas industry can provide a conducive investment climate, so it needs to be studied more in depth about what policy models to be generated and enforced. The main policy on oil and gas industry as well as the implications of the existence of oil and gas companies in Indonesia. The multinational oil and gas company or the IOGC (International Oil Company) and the national oil company (NOGC) in running their business activities are supported by business intelligence, which its main activity is collecting the important information about the situation surrounding operations area in order to anticipate the uncertainties and complexity of the issues related to ideology, political, social, economic and local culture. This thesis utilizes the TAIDA analysis concept which all collected information will be processed in order to support decision making strategic for further plan as part of the efforts in business development to anticipate the dynamics of change of the national leadership."

"Isu mengenai pemasangan mesin Electronic Cash Register berbasis (ECR) mesin fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi menarik dan penting untuk di teliti untuk mengetahui dan meninjau bagaimana pelaksanaannya, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian mesin ECR berbasis mesin fiskal dan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi kendala pemasangan mesin ECR berbasis mesin fiskal tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan ECR untuk diteliti yang hasilnya adalah rekomendasi kepada pemerintah Kota Bekasi dalam hal penanggulangan atau pengendaliannya sehingga penelitian ini sangat bermanfaat bagi civitas akademika sebagai masyarakat dalam pengembangan ilmu dalam mendukung pembangunan. Khususnya untuk Pemerintah Kota Bekasi dalam hal pengendalian implementasi kebijakan administratif Kota Bekasi khususnya dalam bidang Pajak Daerah.Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pengendalian kepatuhan pajak restoran melalui ECR, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan upaya selanjutnya berkenaan dengan ECR. Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif maka penelitian ini dengan melakukan pendekatan kualitatif melakukan triangulasi untuk mendapatkan saran atau rekomendasi hasil penelitian yaitu untuk pengembangan lokus penelitian di DPPKAD sebagai signifikasi praktis dan Kesimpulan akhir yang bisa berupa konseptualisasi atau pembentukan teori kebijakan yang didapat dari penelitian sebagai signifikasi akademis. Untuk mempermudah dalam penelitian, digunakan teknik pengumpulan data antara lain: wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data dan proses terakhir adalah menarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peninjauan Electronic Cash Register (ECR) berbasis mesin fiskal yang merupakan strategi pengendalian kepatuhan pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah merupakan implementasi kebijakan yang tidak berhasil. Hasil identifikasi menujukkan bahwa yang membuat gagal terjadi antara lain; karena faktor eksternal di luar dinas DPPKAD , yaitu Target group yaitu WP restoran yang diserahi mesin ECR berbasis mesin fiskal tidak mempergunakan alat tersebut, dengan berbagai alasan antara lain rusak atau sudah memakai alat hitung yang dianggap sama fungsinya dengan ECR berbasis mesin fiscal yang diserahi oleh Pemkot Kota Bekasi. Secara internal, wewenang fiskus yaitu DPPKAD dalam memaksa WP mempergunakan alat ECR berbasis mesin fiskal tidak ada, dikarenakan tidak adanya rule of law aturan hukum yang dapat mensukseskan pelaksanan ECR berbasis mesin fiskal. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku fiskus agar berjalan pelaksanaan kebijakan efektif, segala kebijakan yang berhubungan dengan Wajib Pajak sebagai sasaran kebijakan atau Target Group perlu memperhatikan kenyamanan dan keadilan, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan terkoordinir. Dan perlu adanya penguatan regulasi yang menjamin kepastian hukum.

---

Issues regarding installation of Electronic Cash Register (ECR) based fiscal machines by the Bekasi City Government is interesting and important to be analyzed in order to find out and review its implementation, problems faced during implementation, and the government?s efforts in overcoming these implementation problems. This study identifies all aspects of ECR to give solid solutions and recommendations to the Bekasi City Government in terms of controlling ECR. Thus this study will not only bring benefits for the Bekasi City Government related to local tax policy implementation, but also academicians and communities who are interested in the subject and desire to enhance knowledge in the field of development studies.This study is aimed to review control made in terms of restaurant tax compliance through ECR, problems faced during implementation, and further efforts related to ECR. Since the study uses qualitative research, triangulation is conducted to gain advices and recommendations useful for the research locus in DPPKAD as practical significance and end conclusion in form of conceptualization or policy theory from the study as academic significance. To simplify the study, the following data collecting techniques are used: interview, observation, and documentation. After all data are gathered, the data goes through a reduction process, then presented and finally concluded.The study result shows that Electronic Cash Register based fiscal maschine as restaurant tax compliance control by the Local Revenue, Finance Management, and Asset Office (DPPKAD) did not succeed. Failures resulted from: external factors outside DPPKAD i.e. target groups, namely restaurant taxpayers who received the ECR based fiscal machine but not use it with varied reasons, among others the machine is damaged or they already use other calculation devices which are considered to have the same function; internal factor i.e. fiscal authority from DPPKAD do not have legal justification to force taxpayers to use ECR based fiscal machine since there hasn?t been any rule of law that regulates this subject. Thus, the Local Revenue, Finance Management, and Asset Office as fiscal authority must make sure that all its policies are well socialized and coordinated; bring comfort and justice; and have certain rule of laws to make taxpayers as policy targets or target groups willing to obey and policies effectively conducted."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam mengoreksi ketimpangan fiskal antar pemerintah daerah (APBD provinsi) di Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu rnelalui analisis dokumen yang dieksplorasi dari data sekunder yang berasal dari Departemen Keuangan dan Biro Pusat Statistik. Metode bagi hasil PPN menggunakan metode ESNA (Equity and Specific Need Approach) pendekatan pemeratan dan kebutuhan khusus, yaitu pertumbuhan ekonorni), ENA (Equity and Need Approach) pendekatan pemerataan dan kebutuhan umum, yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah, dan ERA (Equity and Revenue Approach) pendekatan pemerataan dan penerimaan, yaitu konsumsi) masing masing dengan porsi bagi hasil 20%, 25%, dan 30%. Kemudian, untuk mengukur dampak masing-masing metode dan porsi bagi hasil terhadap pemerataan fiskal (penerimaan APBD provinsi, konsolidasi provinsi, dan perkapita provinsi) menggunakan Koevisien Variasi (KV) dan Indeks Williamson (IW) serta Indeks Theil (IT).Dengan ketiga metode ini semakin besar/kecil porsi bagi hasil maka akan semakin besar/kecil dampak pemerataannya kecuali pada penerimaan kosolidasi provinsi sebaliknya, makin besar porsi bagi hasil makin tidak merata penerimaan antar provinsi.Dan ketiga metode bagi hasil tersebut yang mampu mengoreksi KV, IW, dan IT terbesar dari sebelum bagi hasil PPN adalah metode ESNA. Metode ini mampu mengoreksi (menurunkan) 33% ketimpangan rata-rata (dari KV, IW, dan IT dengan porsi 30%) pada penerimaan provinsi dan menurunkan 5,8% ketimpangan pada konsolidasi provinsi serta menurunkan 3,9% pada ketimpangan penerimaan perkapita provinsi.Dengan demikian bagi hasil PPN dapat diaplikasikan untuk mengoreksi ketimpangan fiskal antar provinsi di Indonesia. Bila akan dibagihasilkan Pajak Pertambahan Nilai sebaiknya menggunakan metode ESNA dan diukur berdasarkan penerimaan perkapita provinsi sehingga pemerataan fiskal atar provinsi lebih baik. Adapun besarnya porsi untuk bagi hasil PPN tergantung kemampuan pemerintah pusat (misalnya berdasarkan tingkat pertumbuhan PPN), semakin tinggi pertumbuhan PPN; semakin besar porsi PPN yang dapat dibagihasilkan serta semakin merata penerimaan APBD antar provinsi di Indonesia."

"Dampak pinjaman luar negeri pemerintah terhadap perilaku fiskal negara-negara penerima pinjaman, hingga saat ini masih merupakan salah satu isu kontroversial balk dalam tataran teori maupun empirik. Sebagian ekonom menilai, pinjaman luar negeri pemerintah hanya mampu meningkatkan konsumsi dan tidak mampu meningkatkan investasi pemerintah. Selain itu, masuknya dana pinjaman Iuar negeri ke negara-negara berkembang tersebut juga sering diidentikkan dengan menurunnya penerimaan pemerintah dari dalam negeri.Untuk membuktikan keabsahan opini sebagian ekonom tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak pinjaman luar negeri pemerintah terhadap perilaku fiskal, baik terhadap sisi penerimaan maupun pengeluaran. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengeksplor variabel-variabel selain pinjaman luar negeri yang turut mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah.Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai publikasi dari lembaga/instansi terkait, seperti Departemen Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia dengan mengambil poriode penelitian dari tahun 1989 - 2003.Berdasarkan hasil estimasi, dana pinjaman luar negeri pemerintah terbukti memberikan dampak positif terhadap pengeluaran investasi pemerintah. Hal ini berarti, peran dana pinjaman luar negeri dalam mendorong investasi pemerintah tidak perlu diragukan lagi. Dengan demikian, secara ekonomi dana pinjaman luar negeri pemerintah Iayak digunakan untuk membiayai pengeluaran investasi pemerintah. Kesimpulan lain yang cukup menarik dari penelitian ini adalah, variabel tabungan pemerintah terbukti turut menentukan perkembangan investasi pemerintah itu sendiri. Sementara itu, antara variabel investasi swasta dan investasi pemerintah memiliki hubungan yang bersifat komplementer.Untuk kasus Indonesia, pendapat yang mengatakan bahwa masuknya dana pinjaman luar negeri sering diidentikkan dengan menurunnya penerimaan dari dalam negeri tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan uji kausalitas Granger yang dilakukan di luar model terhadap variabel pinjaman luar negeri dan penerimaan pemerintah terungkap bahwa, apabila pengujian dilakukan dengan menggunakan data dalam valuta rupiah, maka pengaruh penerimaan pemerintah terhadap pinjaman luar negeri tampaknya lebih berarti dibandingkan dengan pengaruh pinjaman luar negeri terhadap penerimaan pemerintah. Dengan demikian, variasi perubahan penerimaan dari dalam negeri tampaknya dapat mempengaruhi pinjaman luar negeri. Hasil pengujian ini sesuai dengan konsep penerimaan pinjaman luar negeri yang digunakan dalam APBN, yaitu untuk membiayai defisit APBN.Namun, apabila uji kausalitas Granger dilakukan dengan menggunakan data dalam va[uta USD, menghasilkan kesimpulan sebaliknya, yaitu pengaruh pinjaman Iuar negeri terhadap penerimaan pemerintah tampaknya lebih berarti bila dibandingkan dengan pengaruh penerimaan pemerintah itu sendiri terhadap pinjaman luar negeri. Dengan demikian, variasi perubahan pinjaman Iuar negeri tampaknya dapat mempengaruhi penerimaan dari dalam negeri. Kesimpulan yang didapat dari hasil pengujian dengan menggunakan data dalam valuta asing (USD) ini, sejalan dengan kesimpulan hasil penelitian Peter S Heller (1975) yang dilakukan di 11 negara Afrika serta penelitian Howard Pack dan Janet Rothenberg Pack (1991) di Republik Dominika. Sedangkan, variabel pendapatan nasional, impor dan pengeluaran pemerintah balk pengeluaran investasi, pengeluaran untuk penyelenggaraan negara maupun pengeluaran untuk pemberian subsidi, terbukti mempengaruhi variabel penerimaan pemerintah secara signifikan. Selain itu, slop dari masing-masing variabel juga sesuai dengan yang dihipotesiskan atau sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendukung model. Secara umum, variabel-variabel bebas lain yang terdapat dalam model mempengaruhi variabel terikatnya secara signifikan sesuai dengan nilai variabel yang dihipotesiskan."