Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Tabalong memberikan subsidi pelayanan kesehatan gratis tingkat Puskesmas melalui program Jaminan Tabalong Sehat (JTS). Sasarannya seluruh penduduk Tabalong yang tidak tercakup oleh asuransi atau jaminan kesehatan. Namun pemanfaatan pelayanan kesehatan Puskesmas dan serapan dana yang telah dianggarkan masih rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya pemanfaatan subsidi pelayanan kesehatan gratis tingkat Puskesmas di Kabupaten Tabalong. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Sampel sebanyak 405 rumah tangga, diambil secara acak sistematik dari klaster 15 desa/kelurahan yang berada di tiga wilayah Puskesmas terpilih. Analisis dilakukan menggunakan statistik regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan subsidi pelayanan kesehatan gratis belum optimal. Sebanyak 58% responden pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan Puskesmas, dalam setahun terakhir. Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah pengetahuan, kemauan untuk membayar (WTP), adanya penyakit dan biaya transportasi. Rendahnya pemanfaatan pelayanan Puskemas yang sudah digratiskan terkait dengan kurang optimalnya kegiatan Puskesmas, kurangnya sosialisasi ke masyarakat dan sasaran masyarakat yang diberikan subsidi kurang tepat. Disarankan kepada jajaran kesehatan untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan mendekatkan kegiatan program JTS pada masyarakat. Kepada Pemda Tabalong sebaiknya target sasaran subsidi pelayanan kesehatan gratis diprioritaskan pada masyarakat kurang mampu, dan dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif.

---

Since 2008, Government of Tabalong District have been giving free health care subsidies at public health centre (PHC) through Tabalong Health Security (Jaminan Tabalong Sehat /JTS) program. Targetting of JTS program are all of Tabalong citizen that have not covered by health insurance or health security programs. But, rates of PHC utilization and budget reserved have been low.

This research aim to know the factors that related with low utilization of free health care subsidies at PHC in Tabalong District. This research was analitycal study with cross sectional design. Sampels are 405 household that selected by systematic random from 15 villages cluster at three selected PHC areas. To provide relationship of variables used multiple logistic regression statistical analysis.

Result of the study show that utilization of free health care subsidies were not optimize yet. Just 58% of respondent utilized health care at PHC in the last year. The factors that related with health care utilization at PHC are knowledge, willingness to pay (WTP), diseases avalaibility, and cost of transportation. The low rates utilization of free PHC were also caused by un-optimize of PHC?s activities, lack of promotion the JTS program, not matching of subsidies targetting.

For health providers were recommended to increase promotion and enclose the implementation program to the community. For Government of Tabalong District were suggested to provide focussed targetting of JTS program due the poor and near poor citizen, and increasing the health care quality more comprehensive."

"Tesis ini mengevaluasi huhungan antara Tingkat Pemenuhan (Compliance Level) Manajemen Kesekamalan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kontraktor dcngan Iaju angka kecelakaan konlraktor (conrracror acciden! rare) di daerah kcrja opcrasi lepas panlai China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), Laut Jawa Indonesia Bcrdzmarkan data-data yang didapat dari Pertamina dan juga Forum-Forum Komunikasi pemsahaan minyak dan gas nasional alaupun intemasionai_ ditemukan bahwa terdapat perbcdaan yang mencolok amara angka kecelakaan kontralaor dcngan angka kecelakaan karyawan permanen perusahaan. Tenlunya dengan tingginya angka kecelakaan kontraktor akan mempengaruhi angka kecelakaan perusahaan secara keseluruhan dan ini berarti pula akan mempengaruhi citra dan reputasi dari pemsahaan dimata para investor dunia.Dengan alasan tersebut di _atm manajemen perusahaan CNOOC menghanrskan untuk mcngimplementasikan SMK3 Kontraklor pada bulan Juli tahun 2000. Pada awal proses implementasi hanya tahapan PemiIihanfScleksi (Pre-Qualification) saja yang dilakukan, sehingga pada tahun-tahun lersebul angka kecelakaan masih terasa linggi. Pada awal tahun 2001. lahapan Aktifitas Kerja Awal (Pre Job Activity) mulai dilaksanakan pada sebagian konlraktor-kontraklor dan untuk selanjutnya mulai akhir tahun 200| dan awal lahun 2002 tahapan Pekerjaan Berlangsung (Work In Progress) mulai diimplemcnlasikan.Data-data yang dipakai didalam penymsunan thesis ini adalah data-data dari catatatan angka kecelakaan perusahaan dan pelapomn audit SMK3 Kontraktor dari tahun 2000 sampai dengan Kwanal-3 lahun 2002. Hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa tingkat pemenuhan pelaksanaan tahapan-tahapan SMK3 Kontraktor yang dilakukan secara konsisten akan memperbaiki laju angka kecelakaan kontraktor yang bekerja di CNOOC

---

The Thesis evaluates the correlation between the Compliance Levcl of a Contractor Occupational Health & Safety and Contractor?s accident rate at Offshore Operation ot`China National Ohshore Oil Corp South East Sumatera Ltd. (CNOOC SES Ltd.). Based on the contractor accident record from PERTAMINA and National or lntemational Oil and Gas Communication Forum shows that there is a signiticant gap between employer and contractor in temt of accident record.. The poor of contractors accident record will inlluence the total company record and even its reputation among the investors in the word.

It is for the above reason that the CNOOC management obligated to implement the Contractor HSE Management S}stem started in .luly 2000. In early implementation, it was only Pre Qualification Step be implemented, so the accident that was recorded in that year was extremely high. ln the year of 2001, Pre Job Activity Step was then performed to some contractors and at the end of 2001 and in the early 2002, Work In Progress Step started be implemented.

All data were collected from the company?s accident record and the compliance audit of Contractor HSE Management System from the year 2000 to 2002. The results indicate that the increase of compliance level of Contractor HSE Management System steps which is done consistently will significantly improve contraclor?s accident rate."

"RSUD Pemerintahan Kabupaten Sumedang telah terpapar dengan kebijakan PMK dengan nomor 836/MenkesiSICN1/2005 tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja (PMK) Perawat dan Bidan sejak tahun 2006. 1 (satu) orang Perawat sebagai DTOT kabupaten Sumedang serta 7 orang Perawat dan 1 orang Bidan sebagai First Line Manager (FLIVI) di Rumah Sakit mi. Berdasarkan hal tersebut dilakukan peneiitian Evaltzasi Kesiapan Implementasi PlvIK Perawat dan Bidan Di Unit Pelayanan Kesehatan Reproduksi RSUD Pemerintahan Daerah Kabupaten Surnedang Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (kuantifikasi data). Hasil penelitian menunjukan belurn siapnya inaplementasi P/vIK bagi perawat dan bidan di Rumah Sakit ini, karena belum ada SK khusus untuk mengimplementasikan PMK dan belum tersedianya alokasi anggaran khusus mengimplementasikan PMK bagi perawat dan bidan. Dua komponen PMK. yang disuswi berbeda yaitu: Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam bentuk Standar Asuhan Keperawatan (SAIC) dan uraian tu.gas perawat clan bidan berdasarkan kedudukan dalam struktur Rumah Sakit. Sementam 3 komponen lain yaitu: indikator kinetja, D.R.K serta monitoring dan evaluasi belum ada. Hasil evaluasi kinelja dari 31 orang perawat dan bidan di unit pclayanan kesehatan reproduksi Rumah Sakit ini, keadilan transparansi dalam penilaian kinerja di institusi tempat keija ditemukan kurang puas sebanyak 23 orang (74,2%). Disarankan pemegang komitmen dan pengambil keputusan untuk memberikan Support Sistem dan kebijakan dalam mengimplementasikan pengembangan manajemen kinelja bagi perawat dan bidan, 5 komponen PMK disusun dan dimplementasikan secara utuh untuk meniugkatkan kinexja perawat dan bidan khususnya dan mcningkatkan mutu pclayanan di Rumah Sakit ini pada umumnya.

---

Sumedang District Govemment Hospital has been exposed by policy of Clinical Performance Development Management Systems (CPDMS) with the number of 836/Menlces/SK/VI!2005 about Pedoman Pengembangan Mamjemen Kinerja (PMK) Perawa: dan Bidan and there is a nurse as District Trainee of Trainer (DTOT) of Sumedang and 7 nurses and a midwife as First Line Manager (FLM) in this Hospital since 2006. The research of evaluation of implementation readiness nurses and midwives in Clinical Performance Development Management Systems (CPDMS) in Reproductive Health Care Unit at Sumedang District Government Hospital 2010 based on the statement below. This research use qualitative and quantitative methods.

The result shows the Clinical Performance Development Management Systems (CPDMS) policies aren’t ready yet for nurses and midwives in the hospital, because there is no special Decree to implement Clinical Perfomance Development Management Systems (CPDMS) and there is no specific budget allocation for the implementation of CPDMS for nurse and midwife. Two components of CPDMS which were prepared diferentlyz Procedure Operating Standard (POS) in the form of Nursing Care Standards (NCS) and job descriptions of nurses and midwives based on the position in the structure of the Hospital. Meanwhile the three other components, namely: performance indicators, Reflection of Case Discussion and monitoring, and evaluation still pending.

The results of evaluating the performance of 31 nurses and midwives in reproductive health services unit. The results of evaluating the performance of 31 nurses and midwives in reproductive health services unit, justice of transparency in the assessment of institutional performance in the workplace found less satisfied as many as 23 people or (74.2).

Suggested to holders and decision makers are committed to providing support systems and policies to implement the Perfonnance Management Development for Nurses and Midwives and the five components of CPDMS prepared and fully implemented to improve the performance of nurses and midwives in particular and improve the quality of care in general hospitals."