Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pengaruh beberapa faktor yang berkaitan dengan CPO sebagai bahan baku minyak goreng sawit yang mempengaruhi harga minyak goreng sawit. Faktor-faktor tersebut diantaranya, pajak ekspor CPO, harga CPO di pasar internasional dan volume ekspor CPO serta faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi makro ekonomi seperti, tingkat suku bunga kredit, PDB dan Exchange rate atau nilai tukar. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktorfaktor tersebut di atas secara serempak mempunyai pengaruh terhadap fluktuasi harga minyak goreng sawit di dalam negeri dengan tingkat sensitifitas yang berbeda-beda. Penelitian ini adalah memakai persamaan simultan dan diestimasi dengan metode Two Stage Least Squares (2 SLS).

---

The thesis discusses many factors of Crude Palm Oil as a raw materials of palm cooking oil that affect the price of domestic palm cooking oil. The factors such as CPO export tax, CPO international price, CPO export volume and factors of macro economic condition (interest rate, PDB and exchange rate). The research conclude the factors affect fluctuation on domestic palm cooking oil price in various sensitivity level. The research used simultant equation and estimation of the Two-Stage Least Squares method (2SLS)."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi adanya kecenderungan pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng dalam rangka membantu masyarakat miskin melalui instrument pajak berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Pemberian subsidi dalam bentuk pajak tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin saja tetapi juga dinikmati oleh masyarakat kaya yang tentu memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi minyak goreng. Hal ini membuat pro kontra di masyarakat. Penelitian ini menghitung dampak tersebut dengan menggunakan pengganda output dan pengganda pendapatan. Pengganda output dan pengganda pendapatan didapatkan melalui perhitungan Ma (accounting multiplier) dari SNSE 2008. Hasil perhitungan menunjukkan bahwasanya baik subsidi pajak berupa PPN DTP maupun dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai berdampak positif terhadap peningkatan output dengan besaran yang hampir sama dan meningkatan pendapatan rumah tangga. Dari sisi peningkatan output perekonomian, subsidi pajak berupa PPN DTP lebih baik dibandingkan bantuan langsung tunai. Namun dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat dan ketepatan sasaran penerima subsidi, subsidi dalam bentuk BLT jauh lebih baik dibandingkan dengan subsidi pajak. Tujuan intervensi pemerintah adalah membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya berupa minyak goreng, sehingga yang menjadi dasar pertimbangan utama adalah ketepatan sasaran dan peningkatan pendapatan rumah tangga yang lebih besar. Dengan demikian, subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai dapat dinyatakan lebih baik dibandingkan subsidi pajak berupa PPN DTP.

---

ABSTRACT

The background of this research is government?s policy to help the poor by giving tax subsidy in the form of Value Added Tax paid by government at the time of the price of cooking oil arises. This subsidy is not only enjoyed by the poor but also the rich who have more expenditure in cooking oil. This fact made a debate in the society. This research calculates the impact of tax subsidy to several short-run economic indicators, which are: output, employment, and income distribution. In order to achieve the objectives of this research, economic tools are applied i.e.: ouput multiplier and employment multiplier. Output multiplier and employment multiplier are calculated based on Ma (accounting multiplier) of the SNSE 2008. The result shows that both tax subsidy and cash transfer have significant influences to output and employment. On the part of output, the calculation indicates the tax subsidy is better than cash transfer. On the contrary, in the side of increasing in household income and appropriate targeted, the cash transfer is better. Since the objective of government intervention is to help the poor to fulfill their need of cooking oil, thus the foremost concern is appropriate targeted and income incremental. Accordingly, we conclude that cash transfer is better than tax subsidy."

"Minyak jelantah adalah minyak yang telah digunakan lebih dari 2 atau 3 kali penggorengan dan dapat dikategorikan sebagai limbah karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan sejumlah penyakit pada manusia. Saat ini pemakaian minyak jelantah dimasyarakat masih terbilang tinggi khususnya bagi pedagang kaki lima, para pedagang kaki lima masih belum banyak mengetahui bahaya dari pemakaian minyak jelantah bagi kesehatan maupun lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemakaian minyak goreng berulang kali pada pedagang kaki lima di Kota Depok. Penelitian ini menggunaan studi kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sumber data penelitian ini merupakan data primer yang diambil langsung oleh peneliti menggunaan teknik simple random sampling. Populasi studi pada penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima di Kota Depok yang menggunakan minyak goreng. Sampel yang didapatkan sebanyak 58 pedagang. Hasil penelitian didapatkan bahwa Faktor individu yang terdiri dari variabel usia (p-value 0,975) dan tingkat pendidikan (p-value 0,419) tidak memiliki hubungan bermakna dengan perilaku pemakaian minyak goreng berulang kali, sedangkan untuk variabel alasan (p-value 0,001), pengetahuan (p-value 0,027) dan sikap (p-value 0,00) memiliki hubungan bermakna terhadap perilaku pemakaian minyak goreng berulang kali. Faktor lingkungan terdiri dari variabel paparan informasi (p-value 0,259) dan ketersedian (p-value 0,340) tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku pemakaian minyak goreng berulang kali pada pedagang kaki lima di Kota Depok tahun 2022.

---

Used cooking oil is an oil that has been used more than 2 or 3 times in frying pans and can be categorized as waste because it can cause environmental damage and many diseases in humans. Currently, the use of used cooking oil in the community is still relatively high, especially for street vendors, street vendors still do not know much about the dangers of using used cooking oil for health and the environment. This study aims to determine the factors related to the use of cooking oil waste (used cooking oil) at street vendors in Depok City. This study uses quantitative studies with a cross-sectional approach. The source of this research data is primary data taken directly by researchers using simple random sampling techniques. This study's population in this study was all street vendors in Depok City who used cooking oil. The sample obtained was 58 traders. The results of the study found that individual factors consisting of age variables (p-value 0.975) and education (p-value 0.419) did not have a meaningful relationship with the behavior of using cooking oil waste (used cooking oil), while the variables of reason (p-value 0.001), knowledge (p-value 0.027) and attitude (p-value 0.00) have a meaningful relationship to the behavior of using cooking oil waste (used cooking oil). Environmental factors consisting of environmental variables (p-value 0.259) and availability (p-value 0.340) do not have a meaningful relationship with exposure to information the behavior of using cooking oil waste (used cooking oil) at street vendors in Depok City in 2022."

"Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pangan, layaknya minyak goreng, menciptakan variasi strategi penjualan oleh pelaku usaha yang hendak bersaing satu sama lain untuk menjual produknya. Melihat banyaknya pelaku usaha yang tidak dapat bersaing di pasar bersangkutan, pelaku usaha melakukan penjualan secara tying agreement dan bundling dalam menjual minyak goreng hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu merupakan perbuatan yang tergolong sebagai persaingan usaha tidak sehat, yang mana telah merugikan berbagai pihak mulai dari Pengecer hingga Konsumen dengan tidak adanya hak yang diberikan untuk memilih produk yang sebenarnya diinginkan. Berdasarkan program Minyak Goreng Rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah, Minyakita hadir dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi untuk menanggulangi kasus tersebut. Hanya saja, tying agreement dan bundling masih kerap terjadi, yang salah satunya dilakukan oleh distributor di Provinsi Lampung. Pada kasusnya, Konsumen diwajibkan untuk membeli produk lada bubuk apabila ingin membeli Minyakita. Sehingga, skripsi ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait dugaan tying agreement dan bundling yang akan dikaitkan dari sisi Hukum Persaingan Usaha berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Yuridis-normatif digunakan sebagai bentuk penelitian ini, dimana penulis lebih memfokuskan pada aturan-aturan hukum yang tidak tertulis dan tertulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topik. Selain itu, penulis juga akan menganalisis lebih lanjut terkait dampak hukum terhadap perjanjian terikat dan bundling, serta dampak terhadap implementasi peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPPU. Kesimpulannya, distributor telah memenuhi unsur Pasal 15 Ayat 2 Hukum Persaingan Indonesia. Namun, belum ditemukan bukti kesepakatan dan KPPU diharapkan mengusut lebih lanjut terkait kasus ini.

---

Increasing public consumption of food supply, such as cooking oil, creates a variety of sales strategies by business actors who want to compete with each other to sell their products. Seeing that many business actors are unable to compete in the relevant market, business actors carry out sales by means of tying agreements and bundling in selling cooking oil in almost all regions of Indonesia. The acts is classified as unfair business competition, which has harmed various parties ranging from Retailers to Consumers in the absence of the right to choose the desired product. Based on the Minyak Goreng Rakyat program issued by the government, Minyakita are established in addition with the Highest Retail Price to overcome this issue. However, tying agreements and bundling still occur frequently, one of which is carried out by distributors in Lampung Province. In this case, consumers are required to buy pepper powder products in order to buy Minyakita. Thus, this thesis aims to provide an analysis regarding allegations of tying agreements and bundling which will be related from the perspective of Business Competition Law based on Law No. 5 of 1999 and other related laws and regulations. Juridical-normative is used as a form of this research, which the author more focused on unwritten and written legal rules by using library research methods that are related with the topics. In addition, the author will also analyze further regarding the legal impact on bundling and tying agreements, as well as the impact on the implementation of regulations that have been issued by KPPU. In conclusion, the distributor has fulfill elements of Article 15 Paragraph 2 of Indonesian Competition Law. However, it is not found yet the evidence of agreement and KPPU is expected to investigate more regarding this case. "

"Perancangan Pabrik biodiesel portable berbahan baku minyak jelantah dilakukan secara simultan dengan mengacu pada standard biodiesel SNI 7182:2012. Produksi biodiesel pada perancangan ini melibatkan proses esterifikasi, transesterifikasi, dekantasi, evaporasi vakum, dan membran ultrafitrasi. Proses esterifikasi mampu mengonversi FFA menjadi FAME sebanyak 90,8% dengan menggunakan 9:1 rasio molar metanol-FFA dan 2,5% massa FFA katalis asam sulfat. Transesterifikasi memberikan yield biodiesel sebesar 90% menggunakan 6:1 rasio molar metanol-trigliserida dan 1% massa trigliserida katalis NaOH. Evaporasi pada sistem vakum 0,01 bar mampu menghasilkan biodiesel dengan kadar metanol hingga 0,5% dan kemurnian metanol 99,9% dengan konsumsi energi yang relatif rendah. Pemurnian biodiesel menggunakan membran ultrafiltrasi membutuhkan energi yang cukup besar namun dapat menghasilkan tingkat kemurnian biodiesel hingga 99,5% serta proses yang relatif singkat. Pabrik biodiesel portable ini mampu menghasilkan 128 liter biodiesel per-batch dengan memroses 18 batch perhari. Pabrik ini diperkirakan mulai beroperasi pada tahun 2017 dan mampu bekerja selama 20 tahun dengan memberikan internal rate of return (IRR) sebesar 17,8 % dengan periode pengembalian pada tahun ke-3, sehingga layak untuk dibangun dan dikomersialisasikan. Analisis sensitivitas mengenai fluktuasi harga bahan baku, produk, jumlah batch proses serta nilai tukar US dollar terhadap rupiah juga dibahas dalam paper ini.

---

Waste cooking oil based biodiesel portable plant design is running simultaneusly based on biodiesel standardd SNI 7182:2012. Production process of biodiesel in this design involves esterification, transesterification, decantation, vacuum evaporation, and membrane ultrafiltration. The esterification process shows that 90.8% FFA can be converted into FAME by 9:1 molar ratio methanol to FFA using sulfuric acid catalyst 2.5%wt of FFA mass. The transesterification process gives biodiesel?s yield by 90% by 6:1 molar ratio methanol to triglyceride using NaOH catalyst 1%wt of triglyceride mass. The evaporation process in vacuum system 0.01 bar can separate methanol up to 0,5%wt, only by consuming a little energy. Biodiesel purification using membrane ultrafiltration requires a large amount of energy, but can reach up to 99.8% biodiesel purity as well as with a short process. This plant is able to produce 128 litre biodiesel in one batch and process 18 batches per day. This plant will be operated in 2017 and capable for operating for 20 years by providing IRR (internal rate of return) by 17.8% with a payback in the third year that can be commercialy viable. Sensitivity analysis regarding fluctioation in raw material price, product price, and the exchange rate of the US dollar against rupiah disscused in this paper."

"Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, menguasai hampir setengah dari pasokan global pada tahun 2022. Pertumbuhan industri CPO sebagian didorong oleh kenaikan harga. Namun, harga CPO yang tinggi juga berdampak pada kenaikan harga dalam negeri, termasuk minyak goreng. Hal ini menekan pemerintah Indonesia untuk mengatur harga melalu berbagaii kebijakan, salah satunya pembatasan ekspor. Tulisan ini mengkaji efektivitas kebijakan pembatasan ekspor dan kejutan harga domestik lainnya yang dapat diintervensi pemerintah. Dengan menggunakan model Structural Vector Autoregression (SVAR), makalah ini menemukan bahwa kebijakan pembatasan ekspor tidak efektif dalam menurunkan harga CPO dan minyak goreng domestik. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan harga yang kuat antara harga CPO internasional dan harga CPO domestik. Selain itu, shocks di tingkat rumah tangga dan industri domestik yang diamati juga tidak signifikan dalam mempengaruhi harga, sehingga ruang lingkup intervensi pemerintah terbatas. Akhirnya, makalah ini menyarankan agar pemerintah berhati-hati dalam mengintervensi harga pasar dan sebaliknya berfokus pada peningkatan akses terhadap produk makanan yang terjangkau. 

---

Indonesia is the world's largest producer and exporter of crude palm oil (CPO), accounting for nearly half of global supply in 2022. The CPO industry's growth has been driven in part by rising prices. However, high CPO prices have also led to higher domestic prices, including for cooking oil. This has put pressure on the Indonesian government to regulate prices through policies, such as export restrictions. This paper examines the effectiveness of export-restricting policies and other domestic price shocks that the government could intervene in. Using Structural Vector Autoregression (SVAR) models, the paper finds that export-restricting policies are not effective in reducing domestic CPO and cooking oil prices. This is due to the strong price linkages between international CPO prices and domestic CPO prices. Additionally, the observed domestic household- and firm-level shocks are also insignificant in affecting prices, limiting the scope for government intervention. Finally, the paper suggests that the government should be cautious about interfering with market prices and should instead focus on improving access to affordable food products."

"

Minyak goreng kelapa sawit kemasan di Indonesia mendapat perhatian sejak pemerintah mewajibkan Standar Nasional Indonesia (SNI), yang bertujuan melindungi kesehatan dan meningkatkan daya saingnya. SNI menetapkan kualitas spesifik untuk kandungan total vitamin A. Tujuan dari studi ini adalah merancang proses bisnis untuk kemasan minyak goreng kelapa sawit untuk mengurangi biaya. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah Value Stream Mapping-Lean Thinking (VSM-LT) dan Business Process Modeling Notation (BPMN). Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa model BPMN dapat diintegrasikan dengan VSM-LT untuk mengidentifikasi pemborosan.

---

Packaged palm cooking oil in Indonesia has received attention since the government mandated the Indonesian National Standard (SNI), which aims to protect health and enhance its competitiveness of it. It sets the specific quality for total vitamin A content. The objective of this study is to design a business process for packaged palm cooking oil to reduce the cost. Value Stream Mapping-Lean Thinking (VSM-LT) and Business Process Modelling Notation (BPMN) are used in this study's methodology. The results of this study indicate that the BPMN model can be integrated with the VSM-LT to identify waste.

 

"

"Semakin pentingnya kedudukan kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng dan perolehan devisa telah menyebabkan pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit antara kepentingan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng sebagai salah satu bahan kebutuhan pokok atau kepentingan untuk meningkatkan perolehan devisa, melalui ekspor crude palm oil (CPO).Mengingat bahwa industri minyak goreng sawit Indonesia sampai saat ini masih belum berjalan dengan kapasitas penuh, bahkan menurut beberapa survei hanya berkisar 50-60 persen dari kapasitas terpasang, maka kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan ketersediaan CPO sebagai bahan baku industri minyak goreng. Untuk itu pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, baik melalui penghapusan bea masuk maupun pengenaan pajak ekspor serta alokasi CPO kepada Badan Urusan Logistik (BULOG).Dari gambaran intervensi pemerintah yang telah dilakukan selama ini terhadap minyak sawit Indonesia terlihat bahwa senantiasa terjadi benturan-benturan kepentingan dalam penerapan kebijakan. Dua dilema kebijakan yang dihadapi yaitu:1. Pilihan antara pengembangan industri minyak goreng dalam negeri atau mengimpor minyak goreng dan mengekspor bahan mentah pembuatan minyak goreng (CPO) sebagai penghasil devisa;2. Pilihan antara menggunakan instrumen minyak goreng impor atau pengaturan produksi minyak goreng dalam negeri untuk pengelolaan (stabilisasi) harga minyak goreng dalam negeri.Dilema ke dua ini langsung terkait dengan jaminan ketersediaan minyak goreng dalam negeri, dengan demikian harga minyak goreng tidak akan berfluktuasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran terhadap kondisi penawaran dan permintaan minyak sawit Indonesia dan pengaruhnya terhadap industri minyak goreng serta gejolak harga minyak goreng di pasar domestik. Untuk itu dalam penelitian ini diidentifikasi faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan minyak sawit domestik dan pengaruhnya terhadap harga minyak goreng. Disamping itu penelitian ini juga berupaya mengkaji kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng. Analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan pendekatan ekonometrika.Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan harga bahan baku industri minyak goreng (CPO) maka harga minyak gorengpun akan naik, atau dengan kata lain harga minyak goreng berbanding lurus dengan harga CPO domestik. Secara teoritis hal ini sangat wajar, karena dengan naiknya salah satu harga input produksi maka perusahaan yang rasional akan menaikkan harga outputnya agar tetap dapat mempertahankan keuntungannya. Ditunjukkan bahwa apabila harga CPO domestik naik sebesar Rp. 1000,00 per ton maka harga minyak goreng sawit akan naik sebesar Rp. 2000,15 per ton. Hasil ini nyata pada tingkat kepercayaan di atas 90%. Sedangkan perubahan harga CPO di pasar internasional juga berpengaruh positif terhadap perubahan harga minyak goreng. Berdasarkan hasil regresi ditunjukkan bahwa kenaikan harga CPO di pasar internasional sebesar US$ 1 per ton akan menaikkan harga minyak goreng sebesar Rp. 0.42 per ton, cateris paribus.Harga minyak goreng berhubungan negatif dengan penawaran CPO domestik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa apabila pasokan CPO di pasar domestik meningkat maka akan dapat menurunkan harga minyak goreng sawit. Apabila penawaran CPO di pasar domestik meningkat sebesar 1 ton maka harga minyak goreng akan dapat turun sebesar Rp. 0,11 per ton, cateris paribus. Apabila pasokan CPO berkurang, maka produksi minyak goreng berkurang yang pada gilirannya menyebabkan minyak goreng di pasaran menjadi berkurang sehingga memicu kenaikan harga minyak goreng.Bagi produsen CPO rangsangan untuk mengekspor CPO lebih menarik dibandingkan dengan kewajiban mereka dalam memenuhi kebutuhan domestik. Walaupun telah ditetapkan pajak ekspor, selama kegiatan ekspor masih memberikan keuntungan yang lebih besar daripada menjual di dalam negeri maka produsen CPO akan berusaha untuk mengekspor. Sehingga sering ditemukan ekspor CPO secara illegal. Dengan demikian catatan jumlah ekspor resmi berbeda dengan kenyataan aktual CPO yang dilarikan ke luar negeri yang cenderung lebih besar dari catatan volume ekspor. Sehingga jumlah CPO yang dipasok di dalam negeri berkurang lebih besar dari jumlah CPO yang diekspor.Semakin meningkatnya kebutuhan minyak goreng masyarakat, maka kebutuhan CPO sebagai bahan baku industri minyak goreng juga meningkat. Dari hasil pengujian ditunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan permintaan bahan baku CPO untuk industri minyak goreng maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penawaran CPO di pasar domestik, walaupun kenaikan penawaran CPO di pasar domestik tidak sebesar permintaan CPO. Apabila permintaan CPO untuk industri minyak goreng meningkat sebanyak 10 ribu ton maka penawaran CPO domestik juga akan meningkat tetapi hanya sebesar 2,1 ribu ton, cateris paribus. Oleh karena itu untuk menutupi kesenjangan lonjakan permintaan tersebut, pemerintah seringkali harus campur tangan guna menjamin ketersediaan pasokan CPO.Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi CPO adalah melalui pembukaan areal perkebunan kelapa sawit. Pengukuran terhadap pengaruh perubahan variabel luas areal perkebunan kelapa sawit terhadap penawaran CPO domestik menunjukkan bahwa apabila terjadi pertambahan areal perkebunan kelapa sawit seluas 1000 hektar maka akan terjadi kenaikan penawaran CPO di pasar domestik sebesar 2,13 ribu ton CPO, cateris paribus. Data Ditjen Perkebunan (1998) menunjukkan bahwa dari areal perkebunan kelapa sawit seluas 2,79 juta hektar-dihasilkan 5.64 juta ton CPO atau rata-rata satu hektar perkebunan kelapa sawit menghasilkan 2.02 ton CPO.Untuk variabel kebijakan pemerintah tentang produksi dan tata niaga minyak sawit terlihat bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah sejak tahun 1979 telah berhasil meningkatkan penawaran minyak sawit domestik (berpengaruh positif). Akan tetapi pengaruhnya belum dapat memberikan dampak yang berarti dalam menjamin ketersedian pasokan CPO di pasar domestik, karena dengan adanya kebijakan tersebut penawaran CPO domestik hanya meningkat sebesar 199,84 ribu ton dalam kurun waktu 19 tahun.Ketidakefektifan kebijakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan CPO untuk keperluan industri minyak goreng dalam negeri menyebabkan harga minyak goreng senantiasa mengalami gejolak. Kebijakan pemerintah melalui instrumen alokasi CPO dalam negeri dan alokasi CPO untuk ekspor hanya bertahan dalam jangka pendek. Disamping itu kebijakan tersebut harus dibayar cukup mahal karena dalam jangka panjang menghambat promosi ekspor dan dalam jangka pendek menurunkan perolehan devisa negara melalui ekspor CPO.Upaya stabilisasi harga minyak goreng melalui mekanisme alokasi dan penetapan harga bahan baku dinilai banyak kalangan tidak efektif. Dapat dikemukakan beberapa faktor sebagai penyebabnya, seperti:a. Permintaan dunia terhadap minyak sawit (CPO) terus mengalami peningkatan dan harga di pasar internasional juga meningkat cukup pesat.b. Secara operasional mekanisme alokasi CPO produksi PTP melalui KPB (Kantor Pemasaran Bersama) tidak lagi banyak pengaruhnya pada pemenuhan kebutuhan bahan baku industri minyak goreng.c. CPO tidak hanya digunakan oleh industri minyak goreng. Penggunaan CPO untuk bahan baku industri lain (bukan industri minyak goreng) dalam negeri juga terus meningkat. Jenis industri tersebut antara lain adalah margarin, sabun dan oleokimia. d. Mekanisme alokasi dan penetapan harga CPO yang disertai operasi pasar minyak goreng pada saat-saat tertentu (seperti menjelang tahun baru, bulan puasa dan lebaran) menyebabkan margin keuntungan produsen minyak goreng sangat tipis.e. Harga CPO akan cenderung tetap tinggi karena permintaan domestiknya lebih besar daripada kapasitas produksi CPO.Dari hasil perhitungan elastisitas harga CPO internasional terhadap penawaran CPO domestik menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga CPO di pasar internasional sebesar 1% akan menurunkan penawaran CPO domestik sebesar 0,32%.Harga CPO internasional berpengaruh negatif terhadap penawaran CPO domestik, ditunjukkan dengan nilai dugaan parameter sebesar -0.69, yang berarti apabila terjadi kenaikan harga CPO di pasar internasional sebesar 1 dollar US maka penawaran CPO domestik akan turun sebesar 0.69 ribu ton.Dari hasil pendugaan dapat dinyatakan bahwa permintaan CPO domestik searah dengan jumlah produksi minyak sawit. Permintaan minyak sawit domestik sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi minyak goreng sawit walaupun tidak dapat diabaikan permintaan CPO oleh industri margarin dan sabun yang konsumsinya meningkat di atas 15% dari tahun ke tahun.Pertumbahan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan per kapita, berpengaruh positif terhadap permintaan minyak sawit domestik, hal ini ditunjukkan oleh koefisien yang bertanda positif sebesar 0.003 yang berarti setiap kenaikan penduduk 1.000 orang akan meningkatkan permintaan minyak sawit domestik sebesar 3 ton. Sedangkan hasil pendugaan parameter untuk pendapatan per kapita terhadap permintaan minyak sawit domestik sebesar 0,0006 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan pendapatan per kapita sebesar Rp. 1000 maka akan meningkatkan permintaan CPO domestik sebanyak 0,6 ton, dan sebaliknya.Dalam jangka pendek, kebijakan yang berorientasi pada pengembangan industri minyak goreng dalam negeri jelas lebih buruk dalam hal perolehan devisa. Hal ini terjadi karena dalam jangka pendek, kebijakan ini bersifat sebagai subtitusi impor, sehingga akan menurunkan penerimaan ekspor. Disamping itu, kebijakan ini mungkin saja kurang efisien dalam jangka pendek karena teknologi dan manajemen industri pengelolaan pada umumnya belum dapat dikuasai dengan baik.Namun demikian, faktor negatif kebijakan yang berorientasi pada pengembangan industri minyak goreng dalam negeri mestinya dapat diatasi dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong industri minyak goreng untuk terus menerus meningkatkan efisiensinya. Dalam kaitan ini, strategi yang perlu ditempuh adalah pemberian insentif dan kemudahan (proefisiensi) dalam proses produksi, bukan proteksi. Salah satu bentuk kebijakan yang bersifat proefisiensi ialah penghapusan berbagai faktor yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi seperti perizinan usaha dan biaya-biaya non-fungsional. Bila hal ini dapat dilakukan, maka, dalam jangka panjang industri minyak goreng dalam negeri akan berubah dari industri yang bersifat subtitusi impor menjadi industri yang bersifat promosi ekspor."