Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis kelayakan dari penerbitan obligasi daerah pada Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan analisis SWOT dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan membandingkan antara penerbitan obligasi daerah dan mekanisme pembiayaan internal sebagai alternatif sumber pembiayaan infrastruktur daerah dengan adanya keterbatasan anggaran. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT, yaitu dengan mengkaji peluang, ancaman, kelebihan, dan kekurangan dari penerbitan obligasi daerah sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur daerah dan analisis Debt Servive Coverage Ratio (DSCR), yaitu perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Hasil dari penelitian ini adalah penerbitan obligasi daarah mempunyai potensi yang menarik untuk digunakan sebagai alternatif atau bahkan solusi untuk mengatasi permasalahan akan kurangnya dana pembiayaan pemerintah untuk proyek pembangunan infrastruktur daerah dan hasil dari penelitian ini adalah dan juga Pemda DKI Jakarta dari segi kemampuan keuangan dalam rangka pelunasan kembali pinjaman daerah yang diukur dengan DSCR, dinyatakan mampu memenuhi nilai DSCR yang disyaratkan dengan melebihi batas minimal yang disyaratkan oleh Menkeu.

---

This study analyzed the feasibility of issuing bonds in the region of Jakarta Provincial Government to conduct a SWOT analysis and a Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and comparing the issuance of local bonds and internal financing mechanisms as an alternative source of financing local infrastructure with a limited budget. The analysis used in this study is a SWOT analysis, which is to assess the opportunities, threats, strengths, and weaknesses of the issuance of municipal bonds as a source of funding regional infrastructure development and analysis Debt Servive Coverage Ratio (DSCR), which is the ratio between the sum of revenue, the area of land and property taxes, natural resource revenues and other parts of the region as well as the general allocation fund net mandatory spending, the sum of principal, interest and other borrowing costs are due. The results of this study are daarah bonds have interesting potential for use as an alternative or even a solution to overcome the problem of the lack of funds for government financing regional infrastructure development projects and the results of this study are the Jakarta Government and also in terms of financial capacity in order repayment loan areas measured by DSCR, DSCR otherwise be able to meet the required value by exceeding the minimum required by the Minister."

"Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi daerah. Bersamaan dengan dibuatnya peraturan yang mengakomodir proses Penerbitan Obligasi Daerah . Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Sayangnya belum banyak yang mengetahui mengenai kebijakan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia. Disamping membrikan keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah dapat juga menimbulkan segua marsala baru bagi Pemerintah daerah. Diantaranya tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar dalam Pnerbitan Obligasi Daerah, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Keterbukaan Publik dalam Penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan Penelitian ini, kita akan melihat apakah hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait dalam Penerbitan Obligasi daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.

---

Regional Obligation Publication (ROP) can be an important factor in Regional Development in any country. As an Alternative Regional funding source for developing regional infrastructure, Regional Obligation plays an important role in the future to help generating regional development or country.With the Regional Autonomy that applies in Indonesia, gives publish Regional Obligation. Along with the rules that are made to accommodate the Publication from the Publication process up to the stock administration. The complete rules for Regional Obligation Publication have been clearly made based on the effect publication, with necessary adjustments. Unfortunately not many know about this policy which may led from the lack of socialization from the government. With this research, hopefully can bring assistance in the process of the Regional Obligation Publication. Beside giving advantage for regional development, ROP may lead to a new problem for the regional authorities and also investors. The possible problem would be the responsibility from the government if bankruptcy happens. Referring to the research, We will be able to see whether this issue is already included in our code of Law or not. Because this may be abarrier for the ROP in Indonesia."

"ABSTRAKAkumulasi limbah padat rumah tangga di DKI Jakarta merupakan salah satu masalah lingkungan perkotaan menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Sampah yang dihasilkan oleh penduduk Jakarta yang berjumlah 9.537.800 jiwa setiap hari mencapai 29.567 m3 dengan laju timbulan sampah kurang lebih 2,92 liter/orang/hari. Sementara itu yang mampu dilayani oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta baru sekitar 76,12 % atau 22.507 m3 setiap hari, 2.500 m3 ditangani oleh instansi terkait; dan hanya sebagian kecil yang didaur-ulang atau diolah oleh masyarakat. Sisanya terakumulasi di alam, di tempat-tempat terbuka, saluran, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah DKI Jakarta bekerjasama dengan CPIS (Centre for Policy /mplemenfufion Studies) membuat studi tentang Program Usaha Daur-ulang dan Produksi Kompos yang lebih dikenal dengan Program UDPK.Program ini pada awalnya dilaksanakan sebagai proyek percontohan di 4 (empat) lokasi di DKI Jakarta dan kemudian berkembang menjadi 13 lokasi yang tersebar di lima wilayah kota. Selain dapat meningkatkan efisiensi pengangkutan dan tempat pembuangan akhir sampah, program UDPK memberikan kesempatan kerja dan menghasilkan kompos yang berguna bagi konservasi tanah, pertamanan, pertanian, perikanan, dan kehutanan.Gagasan pembangunan UDPK sebagai upaya untuk memecahkan masalah sampah pada skala kawasan di Jakarta ternyata dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala, hanya beberapa UDPK yang mampu bertahan sehingga kurang dapat mencapai hasil yang diharapkan. Penyebabnya diduga sangat bervariasi, mulai peran serta masyarakat, peran Pemerintah Daerah terkait, dan faktor pengelolaan di dalam UDPK itu sendiri.Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian survei dengan variabel terikat adalah keberhasilan UDPK dan variabel bebas adalah pengelolaan UDPK, peran serta masyarakat, dan peran unit Pemda terkait. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan program UDPK di DKI Jakarta, perolehan informasi tentang keberhasilan program minimisasi limbah padat rumah tangga skala kawasan dan mencari alternatif pemecahan masalah dalam rangka meningkatkan kinerja UDPK tersebut. Maka dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kebijakan program minimisasi limbah padat rumah tangga di DKI Jakarta dalam rangka menanggulangi masalah pencemaran sampah seperti yang tertuang dalam Agenda 21 Indonesia.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :- Terdapat hubungan antara pengelolaan UDPK dengan tingkat keberhasilan UDPK.- Terdapat hubungan antara peranserta masyarakat dengan tingkat keberhasilan UDPK.- Pemerintah Daerah terkait mempunyai peran dalam peningkatan keberhasilan UDPK.- Pengelolaan UDPK adalah faktor yang paling berpengaruh dalam menunjang keberhasilan UDPK dibanding peranserta masyarakat dan peran Pemda terkait.Penelitian dilakukan di seluruh UDPK yang masih aktif menjalankan kegiatan operasionalnya yang terletak di tujuh (7) kelurahan, yaitu Kelurahan Kebon Melati, Petamburan, Harapan Mulya, Sunter Jaya, Cipinang Besar Utara, Cipedak, dan Jagakarsa. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang bertempat tinggal di kelurahan yang memiliki UDPK, sedangkan populasi terjangkau adalah kepala keluarga yang bertempat tinggal di RW di mana UDPK berada.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif serta kuantitatif dengan analisis statistik, yaitu analisis univariat, bivariat dan multivariat.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keberhasilan UDPK di DKI Jakarta masih rendah, yaitu 49,14 %. Hal ini ditentukan oleh kinerja pengelolaan UDPK, peranserta masyarakat di sekitar UDPK, dan peran unit-unit pemerintah daerah terkait. Kemampuan manajerial pengelola UDPK yang sangat terbatas berdampak pada pemasaran dan pendanaan, sehingga kinerja UDPK menurun. Rendahnya peranserta masyarakat (19,4 %) dan kurangnya perhatian unit-unit pemerintah daerah terkait juga turut mengakibatkan kemunduran UDPK.Hasil analisis statistik menjelaskan adanya hubungan antara variabel terikat, yaitu keberhasilan UDPK dengan peranserta masyarakat melalui indicator-indikator keikutsertaan dalam penyuluhan, jenis kelamin, jenis pekerjaan, pengetahuan dan persepsi tentang UDPK, serta bentuk-bentuk peranserta. Selain itu adanya hubungan antara keberhasilan UDPK dengan pengelolaannya terbukti melalui indikator-indikator pembiayaan, tenaga kerja, pasokan sampah, langkah pengomposan, produksi kompos, dan pemasaran produk.Sesuai hasil evaluasi dan dalam rangka meningkatkan kinerja UDPK yang sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan kebersihan di DKI Jakarta maka diperlukan beberapa langkah perbaikan yang melibatkan pengelola UDPK, unit-unit pemerintah daerah terkait dan peranserta masyarakat.Langkah-langkah perbaikan yang perlu segera dilaksanakan antara lain memasukkan upaya 3-M (mengurangi, menggunakan kembali dan mendaurulang) melalui UDPK sebagai salah satu pirantinya, ke dalam kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Selain itu perlu segera dilakukan upaya perbaikan sistem pengelolaan UDPK melalui pembinaan, pengaturan dan pengawasan oleh Pemda terkait. Sistem pengelolaan UDPK yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan mencakup subsistem organisasi, pembiayaan, hukuni/peraturan dan teknis operasional.

---

ABSTRACT

The Evaluation Of Determinant Factors On UDPK Programme Performance (Case Study of Compost Production and Recycle Programme in DKI Jakarta)The accumulation of domestic solid waste production in DKI Jakarta as one of the most generating urban environmental problems tends to be seriously overwhelmed. Domestic solid waste produced by urban community of 9,537,800 population generates 29,567 m3 per day at the rate of about 2,92 litter/person per day, while the present level of service of DKI Jakarta Cleansing Department only up to 76,12 % equivalent to 22,507 m3 per day; ± 2,500 m3 covered by another related institutions. The rest accumulated elsewhere and only small amount of them are recycled by community.

Due to the conditions as such, DKI Jakarta Local Government cooperates with CPIS (Center for Policy Implementation Studies) are conducting a scheme Study on Compost Production and Recycle Program, namely UDPK Program. Recently the program was successfully developed as a pilot project at 4 (four) sites in Jakarta, and is now developed at 13 sites throughout five municipalities within DK1 Jakarta region. UDPK has been increasing the efficiency of transportation and final disposal, and created a possibly opportunities such as employment opportunity, and produce compost that which useful for many necessity such as soil conservation, gardening, farming, fishing and forestry.

However, the development of UDPK for solving domestic solid waste problems in small scale area within Jakarta apparently is facing several constrains, when only a few of them remained survive. The causal factor of this unexpected result due to several reasons varied from community participation, local government concerns and management aspect in the UDPK itself.

The methodology of this research is using survey method and was done to find out some factors that affect the success of UDPK program in DKI Jakarta particularly the most influenced factor; in order to gain information about domestic waste minimization and problems solving alternatives for improving the UDPK program. This study is expecting to develop the policy of domestic waste minimization program, as stated in Agenda 21 Indonesia especially on solid waste pollution and control.

Based on the above discussion, hypothesis of this research will try to prove:

1. The existence of relationship between UDPK management and the success of UDPK.

2. The existence of relationship between community participation and the success of UDPK.

The concerned local government has a pivotal role to improving success of UDPK program. The UDPK management is the most influencing factor to support the success of UDPK compared to the other two variable stated above.

The research was located in UDPK site which that still actively operated at seven sub district i.e.: Kebon Melati, Petamburan, Harapan Mulya, Sunter Jaya, Cipinang Besar Utara, Cipedak, and Jagakarsa. The population target of this research is the head of family living in sub district close to UDPK unit and the reached population target is the whole Head of Family living close to RW (Rukun Warga) with UDPK unit.

The data analysis technique used in this research is qualitative and statistical quantitative methods.

Base on the result of' this research, the performance of UDPK in DKI Jakarta is still low, reach 49,14 %. The factors that have influenced and determined the success of UDPK in DKI Jakarta consist of UDPK management, active participation of the community and the role of local government. The constrains faced by UDPK unit is the limitation of managerial capability/performance of the manager which has an impact to the marketing of product and affecting to the operation and maintenance budget. Lack of community participation (19,4 %) and local government role also cause the decline of UDPK management.

The result of statistic analysis describe a relationship between community participation and the success of UDPK through indicators i.e.: participation in campaign, knowledge on UDPK, gender, profession. Beside that, there is a relationship between UDPK management and the success of UDPK that achieved through several indicators i.e.: financial, employment, supply of solid waste, composting processing steps, compost production, quality of compost and marketing effort.

On the basis of evaluation in increasing UDPK performance and could simultaneously contribute to solid waste management in D.K.I Jakarta it is necessary to improve actions that involve UDPK management, concerned local government and community participation.

The stepwise of improvement is needed to be implemented among others incorporate th concept of 3-R (means reduce, reuse and recycle) and UDPK into a policy and strategy of integrated solid waste management in DKI Jakarta. Also it is necessary to improve UDPK management system through development, regulation and control by concerned local government. UDPK management system is needed to be improved and upgraded includes institution, financial, operation technique, regulation and community participation."

"Keterbatasan dana yang dimiliki baik oleh Pemerintahmaupun perusahaan telah mendorong keduanya untuk mencarialternatif sumber pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhanpembiayaannya. Obligasi sebagai surat pengakuan utangsekaligus instrumen untuk berinvestasi dianggap sebagaialternatif yang paling tepat untuk menghimpun dana dalamwaktu yang singkat. Obligasi dapat diterbitkan baik olehPemerintah yaitu Obligasi Negara maupun oleh perusahaanyaitu Obligasi Perusahaan. Perbedaan emiten dalampenerbitan Obligasi Negara dan Obligasi Perusahaanmenyebabkan perbedaan dalam mekanisme penerbitan keduaobligasi tersebut ditinjau dari kerangka yuridis yangmelandasinya. Obligasi Negara merupakan salah satuinstrumen dari Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkanberdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang SuratUtang Negara. Penerbitan Obligasi Negara dilakukan melaluimekanisme Lelang di pasar perdana dan melalui mekanismeLelang dan Non-Lelang di pasar sekunder dengan melibatkanBank Indonesia dalam penerbitan, penjualan dan pembelianserta penatausahaannya. Obligasi Perusahaan merupakan salahsatu efek yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Penerbitan dilakukanmelalui proses penawaran umum berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal,kemudian dilanjutkan dengan perdagangan di pasar perdanadan di pasar sekunder. Perbedaan kerangka yuridis ini padaakhirnya menyebabkan perbedaan dalam perlindungan hukumbagi pemegang Obligasi Negara dan pemegang ObligasiPerusahaan. Namun demikian, baik Obligasi Negara maupunObligasi Perusahaan sama-sama melibatkan Badan PengawasPasar Modal (Bapepam) dalam penerbitannya."

"Dalam menghadapi era globalisasi perdagangan bebas, issue mengenai kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan harus segera mendapat perhatian. Di era globalisasi pembangunan suatu bangsa tidak akan cepat dan merata apabila pembangunan di daerah selalu ditentukan pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus memiliki kemandirian dan inisiatif bagi kemampuan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, pembangunan daerah di DKI Jakarta merupakan bagian dari pembangunan nasional, Pembangunan yang sudah dilaksanakan selama ini semakin beragam dan semakin komplek. Tetapi harus disadari pula bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pembiayaan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Oleh karenanya, sumber pembiayaan pembangunan harus di.evaluasi setiap akhir tahun atau setiap periode tertentu termasuk jenis/proyek yang akan dibiayainya. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk rnelakukan penerbitan Obligasi Daerah terlebih dahuiu mendapat persetujuan DPRD maupun pemerintah pusat dan penerbitan obligasi daerah tersebut hanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek investasi yang bersifat income generated.Beranjak dari hal tersebut, perlu ditakukan kajian dan atau analisis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Obligasi Daerah yang akan diterbtikan Pemerintah DK Jakarta sebagai implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Pada dasarnya ketentuan mengenai pinjaman daerah sebagaimana diamanatkan dalam kedua undang-undang tersebut akan diterbitkan Peraturan Pemerintah namun hingga saat ini, ketentuan tersebut belum direalisasi atau masih dalam taraf pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah.Berbagai masalah yang perlu diketahui apabila Pemerintah Daerah DKI Jakarta menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai investasi seperti monorel kereta api, yakni:1. Apakah obligasi dapat dijadikan salah satu sumber keuangan dalam pengadaan monorel di DKI Jakarta?2. Bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam menerbitkan Obligasi Daerah?"

"Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagai Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengadministrasian penerimaan, penyimpanan, pembukuan, pengelolaan, pengeluaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban seluruh uang daerah dan surat berharga milik Pemerintah Daerah serta melakukan kegiatan perbendaharan, penelitian, pengujian kebenaran setiap permintaan pembayaran yang membebani APBD.Permasalahan utama yang ingin dikaji adalah: Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan SPM Giro yang diterbitkan oleh KPKD Propinsi DKI Jakarta? Dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepuasan pelayanan SPM Giro KPKD Propinsi DKI Jakarta?Tujuan panelitian ini adalah: untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan Penerbitan SPM Giro di KPKD Propinsi DKI Jakarta dan untuk mengatahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepuasan pelayanan Penerbitan SPM Giro di KPKD Propinsi DKI Jakarta.Penelitian ini menggunakan analisis Tingkat Kepuasan pelanggan dan Analisis Faktor yang pada awalnya dilakukan Uji Validitas data dan Uji Reliabilitas data. Responden terdiri dari 82 Pemegang Kas yang sudah pernah mengajukan Penerbitan SPM Giro. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, digunakan variabel sesuai dengan kriteria kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Gronroos (1990), yaitu outcome-related criteria, process-related criteria, image-related criteria yang dijabarkan menjadi enam dimensi: Profesionalisme and Skills, Attitudes and Behavior, Accessibility and Flexibility, Reliability and Trustworthiness, Recovery, Reputation and Credibility.Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian, kepuasan pelanggan yang dicapai dalam proses penerbitan SPM Giro pada KPKD Propinsi DKI Jakarta, adalah: persentase nilai tertinggi dari semua indikator variabel yang diukur adalah 90.73 % adalah dimensi Aksesibilitas & Fleksibilitas, kemudian persentase nilai terendah adalah dimensi Sikap & Perilaku dengan jumlah persentase 57.21 %.Dari seluruh nilai persentase indikator variabel peringkat nilai yang dirasakan pelanggan termasuk kedalam klasifikasi penting oleh pemegang kas sebagai berikut: nilai tertinggi dari semua indikator variabel yang diukur adalah sebesar 55.77 adalah dimensi Aksesibilitas & Fleksibilitas, dimensi Reputasi & Kredibilitas sebesar 55.65, dimensi Solusi dengan nilai 55.63 kemudian Keandalan & Kepercayaan memiliki nilai 55.59, Profesionalisme & Keterampilan petugas berada pada nilai 55.57 dan yang terakhir adalah dimensi Sikap & Perilaku memiliki nilai 55.56.Berdasarkan hasil penelitian jawaban terbuka responden, saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelayanan Penerbitan SPM Giro, adalah pemberi layanan pada KPKD Propinsi DKI Jakarta agar lebih memperhatikan dan memahami keinginan pelanggan serta segera melakukan perbaikanperbaikan sesuai analisis tingkat kepentingan menurut pelanggan yang dipadukan dengan hasil analisis faktor baru yang menjadi prioritas perhatian dalam upaya meningkatkan pelayanan penerbitan SPM Giro. Faktor-faktor tersebut, yaitu: Pertama dengan meningkatkan Faktor Fleksibilitas, kedua dengan meningkatkan Faktor Kredibilitas, ketiga dengan meningkatkan Faktor Solusi, keempat dengan meningkatkan Faktor Keandalan, kelima dengan meningkatkan Faktor Profesionalisme dan keenam dengan meningkatkan Faktor Perilaku. Keenam faktor tersebut dibarengi dengan variabel indikator yang terdapat didalamnya.

---

Factors Analysis Which Is Influence Costumers Satisfaction Through The Spm (Leter Of Paying Order) To KPKD (Regional Wealth And Cash Office) ServiceThe main duties of the Regional Wealth and Cash Office as a regional financing organizer are the incomes, managing, saving, bookkeeping, management, outcomes, administrating and the responsibility of whole regional money and also the obligation letter of regional government and do treasury, research, correctness trial every paying demand which loads the APBD.

Main problems to be pressed is: How's the rate of SPM Gyro which is published by KPKD of The Municipality of Jakarta customers satisfaction? Kind of element which is effecting the SPAT Gyro of KPKD office The Municipality of Jakarta services satisfaction?

The aim of this research is: to find out rates of the SPM Gyro publishing in KPKD of Municipality of Jakarta costumers satisfaction and kind of element which is effecting the SPM Gyro publishing in KPKD of The Municipality of Jakarta services satisfaction.

The research use a costumers satisfaction rates analysis and element analysis such as data validity test and data reliability at the first step. The respondent is consisted by the 82 cash owner who has had subunit The SPM Gyro publishing. To measured the costumers satisfaction, we used an appropriate variable with the service quality criteria that have been told by Gronroos (1990), such as, outcome-related criteria, process-related criteria, image-related criteria which is clarified into six dimension, such as. Professionalism and Skills, Attitudes and Behavior, Accessibility and Flexibility, Reliability and Trust worthiness, Recovery, Reputation and Credibility.

Based on the data processing research result, costumer satisfaction which reached on SPM Gyro publishing process in KPKD of The Municipality of Jakarta are: The highest percentage all variable indicator which is measures by 90.73% is Accessibility and Flexibility dimension, and the lowest is attitude & behavior dimension with 57.21% percentage amount.

From all percentage rate variable indicator of the value rate includes into the most important classification by costumers as cash order are. highest measurement of variable indicator is 55.77 as an accessibility & flexibility dimension, Reputation and Credibility dimension is 55.65, solution dimension is 55.63 and reliability & trust worthiness had 55.59 point officers Professionalism & skills in 55.57level ,the last is attitude and behavior dimension has 55.77 as an Accessibility and Flexibility.

Based of the opened answering respondent research result the suggestion is the officer have to watch and understand the costumer need and fix it as costumers need analysis. Merge it with new element analysis result as the first priority to increased SPM Gyro publishing services. Those elements are: first increased Flexibility factor, second increased Credibility factor, third increased Recovery factor, fourth increased Reliability factor; fifth increased Professionalism factor, sixth increased behavior factor. These elements should be proximate by indicator variable which includes on its."

"Erosi adalah peristiwa pindah atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain yang berlangsung secara alamiah ataupun akibat tindakan manusia (Hudson, 1973). Di daerah tropik basah seperti Indonesia, erosi adalah salah satu faktor yang cukup dominan dalam menurunkan produktivitas lahan. Mengetahui besarnya erosi baik potensial maupun aktual sangat penting untuk merencanakan pembangunan pertanian dan kegiatan konservasi. Mengukur erosi pada Skala yang luas dengan keadaan yang beragam, selain sangat sulit juga memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Oleh karenanya, prediksi erosi adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengetahui bahaya erosi. Metode prediksi erosi yang digunakan adalah metode Revised Universal Soll Loss Equation (RUSLE) menurut Wischmeier dan Smith (1978). Dalam metode RUSLE diperhitungkan beberapa faktor utama yang merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya erosi, yaitu faktor erosivitas hujan (R), erodibilitas tanah (K), faktor panjang dan miring lereng (LS) dan faktor penggunaan dan konservasi lahan (CP). Penelitian yang dilakukan mencakup wilayah Daerah Aliran Ciliwung bagian Hulu yang mencakup Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Cisarua, Propinsi Jawa Barat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah peta-peta yang mencakup faktor-faktor yang diperlukan dalam perhitungan, seperti topografi, jenis tanah, penggunaan dan konservasi lahan, lereng dan curah hujan. Untuk pengolahan data digunakan program ArcView versi 3.1, berdasarkan penggunaan Sistem Informasi Geografik (SIG). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode RUSLE, maka di wilayah DA Ciliwung Hulu nilai besarnya erosi yang terjadi sangat beragam, dari yang termasuk kelas erosi ringan sampai dengan erosi berat yang nilainya lebih dari 300 ton/ha/tahun. Hasil uji korelasi parsial dua arah menunjukkan bahwa faktor yang mempunyai pengaruh paling besar pada nilai erosi adalah faktor penggunaan dan konservasi lahan. Pengukuran erosi di DA Ciliwung Hulu harus tetap dilakukan secara berkala mengingat begitu banyak dan cepatnya perkembangan/perubahan penggunaan lahan di wilayah tersebut. Untuk mencegah semakin besarnya erosi yang terjadi di wilayah tersebut, perlu adanya upaya perlindungan dan konservasi terhadap sumber daya alam di DA Ciliwung Hulu.

---

Erosion is the moving of soil or parts of soil from one place to other places that happens because of human interference or happens naturally (Hudson, 1973). In a humid and wet tropical region like Indonesia, erosion is one of several dominant factors that reduce land productivity. It is important to be aware of the level for potential or actual erosion in order to develop agriculture and conservation plan. To measure the level of erosion in a huge and various scales is not only very difficult but also takes time. Thus, erosion prediction is one of the alternatives used in anticipating vulnerably erosion.

Erosion prediction method used in this study is Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) derived from method of Wischmeier and Smith (1978). In RUSLE method, several major factors which influence the level of erosion identified. These factors include; Erosivity (R), Erodibility (K), Long and Declivity of Slope (LS), and land exploration and conservation factor (CP).

The survey conducted will cover all area of Ciliwung River Basin, included Ciawi and Cisarua district, West Java. Spatial data used in this survey are maps needed during evaluation, such topographic map, type of soil map, land use and conservation map, as well as slope map and rainfall data. For data processing, ArcView version 3.1 program is used, based on the use of Geographic Information System (GIS).

The results from RUSLE method indicate that in the area of Ciliwung upper course, there are a few levels of erosion, from very light to more than 300 ton/ha/year. The results of two directions of partial conflation test show that the most influence factors in erosion score are exploration and conservation land. Measurement of the area of Ciliwung upper course has to be recorded periodically as there are fast and a large number of changes in land use of the area. To avoid from high erosion that happens in that area, protection and conservation of natural resources in the area of Ciliwung upper course is necessary."