Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Metode Altman's Z-Score Emerging Market Score ini umumnya digunakan untuk mengindentifikasi apakah perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau tidak, apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak dengan mengukur kinerja dari perusahaan tersebut. Dari 159 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diambil sekitnr 150 pernsahaan yang ambil bagian dalam perhitungan Altman's Z-Score Emerging Market Score yang disetiap tahunnya diiakukan perhitungan dan penyusunan ulang portfolio. Dari hasil analisis dengan menggunakan regresi, ditemukan bahwa Altman's Z-Score Emerging Market Score bepengaruh negatif terhadap nilai return portfolio, yang tidak berpengaruh signifikan terhadap nominal return dan berpengaruh signifikan terhadap abnormal return.

---

Altman's Z-Soore Emerging Market Score method use for Indentified company bankruptcy or financial distres and also to identified company health that will reflect company prospectus in the future. From 159 manufacture company listed on Bursa Efek Indonesia, only left 150 perusabaan that taking part on Altman's Z-Score Emerging Market Score calculation. Altman's Z-Score Emerging Market Score calculated every year, so it cause re-arrange of portfolio based on rating from larger Altman's Z-Score Emerging Market Score value to Iower value, Result from single regression found that Altman's Z-Score Emerging Market Score in contrast to portfolio return, and significant to nominal return and not significant to abnormal return.

"

"Industri penerbangan global telah menderita berbagai masalah finansial ditandai dengan kerugian kumulatif selama periode tahun 2001 sampai 2009. Sejak saat itu, sudah lebih dari 350 maskapai penerbangan telah mengajukan kebangkrutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat prediksi bangkrut dan tidak bangkrut menggunakan pendekatan model Altman Z Score, regresi logistik, dan analisis diskriminan dengan multi-year basis. Model prediksi dibuat dengan bantuan lima rasio keuangan yaitu Total Debt to Total Asset, Quick Ratio, Cash to Current Liabilities, Retained Earning to Total Asset, dan Sales to Total Asset. Uji simulasi statistik regresi logistik dan analisis diskriminan dilakukan dengan metode simultan. Model baru yang dikembangkan menggunakan titik cutoff untuk membedakan apakah suatu maskapai diklasifikasikan dalam kelompok bangkrut atau kelompok tidak bangkrut. Hasil akhir memperlihatkan model prediksi yang baru menunjukkan tingkat akurasi keseluruhan lebih tinggi dibandingkan dengan model Altman Z Score dan Kroeze Score.

---

The global airline industry has suffered from financial problems marked by cumulative losses over the period from 2001 to 2009. Since then, more than 350 airlines have filed for bankruptcy. The purpose of this study is to make a prediction of bankrupt and non-bankrupt using an approach to Altman Z Score models, logistic regression, and discriminant analysis with the multi-year model. The prediction model created with the help of five financial ratios: Total Debt to Total Assets, Quick Ratio, Cash to Current Liabilities, Retained Earnings to Total Assets and Sales to Total Assets. Simulation of statistic test on logistic regression and discriminant analysis performed by the simultaneous method. The new model was developed using a cut-off point to distinguish whether an airline classified in the group of bankrupt or non-bankrupt. The final results show that the new prediction model shows an overall higher degree of accuracy than Altman Z Score and Kroeze Score model."

"PT. AKR Corporindo Tbk adalah perusahaan terbuka yang bergerak di bidang distribution, logistic dan chemical trading di Indonesia. PT. AKR Corporindo Thk merupakan produsen terbesar di Asia Pasitik dan No. 2 di dunia dalam menyediakan bahan baku Sorbitol dan turunannya.Selama tahun 2002 sampai dengan 2005, baik revenue maupun net profit yang diperoleh PT. AKR. menunjukkan kenaikan kinerja dari tahun ke tahun akan tetapi peningkatan revenue dan net profit perusahaan tidak diikuti dengan peningkatan dari earning per share yang dihasilkan oleh perusahaan. Nilai EPS PT. AKA terus menurun dari tahun ke tahun sejak tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 259/lembar saham, Rp. 248/1embar di tahun 2004 dan Rp. 191/embar saham di tahun 2005. Perolehan nilai EPS dihitung berdasarkan net profit tahun berjalan dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa.Adapun misi yang dimiliki oleh PT AKR Corporindo yaitu berkomitnien untuk meningkatkan nilai stakeholder melalui pertumbuhan yang stabil dan pengoperasian bisnis yang excellent menjadi sejalan dengan apa yang dikatakan dalam ilmu corporate finance, dimana tujuan dan tugas manajemen dalam suatu perusahaan adalah meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara meningkatkan nilai perusahaan.Tujuan dari karya akhir ini adalah untuk menganalisa kinerja PT. AKR dengan menggunakan metode EVA dan MVA serta memprediksi kebangkrutan perusahaan.

---

PT. AKR Corporindo Tbk is a public company which operates in distribution, logistic and chemical trading in Indonesia. PT AKR Cot Corporindo Tbk is the largest supplier for Sorbitol and derivatives starch in Asia Pacific and No. 2 in the world.

Since 2002 until 2005, both performance of PT AKR 's revenue and net profit have been increasing front year to year, however the incremental has not been followed with the increasing of earning per share. In contrary, the EPS of PT AKR has been declining from year to year since 2003 which was Rp. 259/share, Rp. 248/share in 2004 and Rp. 191/share in 2005. The computation of EPS was based on the net income divided by the weighted average number of ordinary shares.

PT. AKR Corporindo's mission which is committed to building stakeholder value through sustainable growth and operational excellence is harmonized with the corporate finance discipline, where the purpose and duty of the management was to maximize the wealth of the stakeholder by increasing the value of the firm.

The purpose of this thesis is to analyze the management performance of PT AKR by utilizing the method of EVA and MVA as well as to predict the financial distress by applying the Altman 's Z-Score. Altman's Z-Score method is utilized in order to predict the company's condition to the possibility of bankruptcy (financial distress). EVA method is the tool to measure how much value has been created for the shareholders while the MVA method is to analyze the company's successful of the post invested capital and how success that investment in the glare from investors? of view.

The result showed that company's Z-Score has been declining -since 2002 to 2005 which was finally staved in grey area where the company has the possibility of experiencing the financial distress. Z-Score has been decreased due to the increasing of the short term debt for the working capital improvement.

The result of EVA showed the negative value in 2002-2003 but their increased positively in 2004-2005 which indicates that the management has succeeded to create the value.

In the contrary, the negative EVA in 2007-7005 indicates that the company's invested capital was higher compare to the market value of company's equity. Nevertheless, the MVA has shown that the trend will positively growth and therefore indicates that investor' trust has been raised towards the ability of PT. AKR to create the added value of the investment."

"The debtor must be insolvent merupakan asas hukum kepailitan yang menekankan kepailitan hanya dapat dijatuhkan kepada debitur insolven. Tidak diaturnya asas tersebut secara tekstual dalam UUKPKPU nomor 37 tahun 2004 mendorong hakim untuk tidak mempertimbangkannya dalam membuat suatu putusan. Hal ini memberikan peluang dipailitkannya debitur yang solven. Secara khusus, permasalahan yang dibahas adalah ketaatan hakim terhadap asas tersebut dalam membuat putusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif legal research dan perbandingan hukum comparative law . Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan pendekatan hukum dan pendekatan ekonomi untuk mengukur kesehatan keuangan debitur dengan Altman Z-score sebagai model insolvency test. Berdasarkan hasil analisis terhadap 4 putusan pengadilan niaga, 2 putusan kepailitan tidak mempertimbangkan adanya asas ini, yaitu dengan dipailitkannya Telkomsel yang kondisi keuangannya masih solven serta tidak dipertimbangkannya status insolvensinya Garuda. Analisis ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam menerapkan asas the debtor must be insolvent dalam putusan hakim niaga. Inkonsistensi penerapan terjadi karena asas tersebut tidak dijadikan sebagai syarat pengajuan proses kepailitan dan PKPU dalam undang-undang. Selain itu, asas juga masih sulit diterapkan oleh hakim karena belum diaturnya instrumen insolvency test yang dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan debitur. Untuk itu, asas tersebut harus diformulasikan secara tekstual dalam undang-undang sebagai sebuah syarat pengajuan permohonan agar hakim lebih terikat terhadap asas tersebut untuk dipertimbangkan dalam membuat putusan. Perubahan ketentuan dalam undang-undang ini harus dilakukan agar tercipta keadilan yang seimbang bagi kreditur dan debitur.

---

The debtor must be insolvent is the principle of bankruptcy law that emphasizes bankruptcy is only able to be imposed to the insolvent debtor. The non regulation of the principle textually in UUKPKPU number 37 of 2004 encourages the judge not to consider it in making decision. This provides an opportunity for solvent debtor to be bankrupted. In particular, the issue discussed is the adherence of judges to the principle in making decisions. This method of research conducted was based on legal research and comparative law approach. Data were collected through the study of documents and conducting series of interviews, which were then qualitatively analyzed. The analysis was conducted by legal approach and economic approach to measure the financial health of the debtor with Altman Z score as the insolvency test instrument. Based on the analysis of four commercial court decisions, two bankruptcy decisions do not consider the existence of this principle that is with the bankrputcy status of Telkomsel with the solvent condition and not considered of Garuda insolvency status. This analysis shows the inconsistency in applying lsquo the debtor must be insolvent principle rsquo in the decision of commercial judges. The inconsistency of implementation occurs because the principle is not used as requirement for filing bankruptcy proceedings and moratorium in the law. In addition, the principle is also still difficult to apply by the judge because the insolvency test instrument that could be used to assess the financial condition of the debtor has not been regulated. For that reason, the principle should be formulated in a textual manner as a requirement for filing an application for judges to be more attached to the principle to be considered in making a decision. The changes to the provisions of this law should be taken to create fair equity for creditors and debtors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis BUMN non jasa keuangan untuk dapat mengantisipasi kebangkrutan dan mendapatkan hasil antara Altman Z Score dan KEP-100/MBU/2002. Penelitian ini menggunakan rasio-rasio keuangan dari tahun 2016-2018. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder dari laporan internal perusahaan dan website resmi lainnya. Hasil yang didapatkan dengan metode Altman Z Score di tahun 2016 terdapat 4 BUMN yang diprediksi bangkrut, di tahun 2017 terdapat 7 BUMN yang di prediksi bangkrut, dan di tahun 2018 terdapat 6 BUMN yang diprediksi bangkrut. Adapun dengan metode KEP-100/MBU/2002 tidak ada perusahaan yang berada di kategori tidak sehat. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para pengambil keputusan di BUMN untuk menghadapi tantangan dan meningkatkan performa perusahaan.

---

Focus of this research is to analyze performance of nonfinancial sector state owned enterprises (SOE's) in Indonesia using Altman Z Score's bankruptcy prediction analysis and The Decree No. KEP-100/MBU/2002 issued by Ministry of Stated Owned Enterprises of Indonesia on June 2002 in order to find main factors that cause potential bankruptcy in the company and as a reference for company's performance improvement. This research is quantitative with the use of data from company's financial report from 2016-2018. The result based on Altman Z Score shows that in 2016 4 SOE's are predicted bankrupt, in 2017 7 SOE's are predicted bankrupt and in 2018 6 SOE's are predicted bankrupt. Whilst using KEP-100/MBU/2002 there is no SOE predicted bankrupt. This study could be used by SOE's decision makers to tackle the challenge and improve company's performance."

"Sejumlah studi menunjukkan peningkatan jumlah perusahaan yang masuk dalam kategori zombie firm dalam satu dekade terakhir terutama pada masa pandemi COVID-19. Perusahaan-perusahaan zombi memenuhi ciri-ciri perusahaan yang memenuhi kriteria kebangkrutan. Hal ini mengindikasikan bahwa para investor perlu memperhitungkan kondisi ini sebelum melakukan strategi investasinya. Begitu pula, para manajemen perusahaan perlu untuk waspada akan kemungkinan perusahaan yang dipimpinnya masuk dalam kategori zombi sebelum mengambil langkah-langkah jenis pendanaan untuk pengembangan bisnisnya. Saat ini ada beberapa model identifikasi kebangkrutan yang lazim digunakan seperti Altman Z-score dan Merton Naïve Model. Kedua model tersebut memiliki keterbatasan dalam penggunaannya terutama adanya asumsi-asumsi dan kondisi yang melekat pada setiap model. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model zombie firm untuk kasus di Indonesia. Pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah apakah model zombie firm dapat menjadi alternatif untuk mengukur risiko kebangkrutan suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang tersedia terhadap perusahaan-perusahaan non-finansial yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2011 hingga 2020. Penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis dinamika risiko kebangkrutan berdasarkan model zombie firm serta untuk mengetahui kemungkinan sebuah perusahaan apakah akan keluar dari status zombi-nya di tahun-tahun mendatang. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsistensi antara hasil perhitungan indikasi perusahaan yang memiliki risiko kebangkrutan zombie firm dengan model kebangkrutan Altman Z-score atau Merton Naïve Model. Hasil penelitian juga menggambarkan dinamika tren hubungan antara variabel zombie firm model terhadap kenaikan atau penurunan jumlah perusahaan yang terindikasi sebagai zombi. Pada akhir bagian pembahasan, dengan menggunakan Wilcoxon Sum Rank Test, hasil penelitian menunjukkan kecenderungan perusahaan keluar dari status zombi untuk tahun-tahun tertentu.

---

Some studies show increment in terms of numbers of companies that entered the status of zombie firm in last decade, especially during COVID Period. Zombie firms fit all the criteria for a company that has a high risk of bankruptcy. This indicates that investors need to consider a company’s zombie status before doing their investment strategy in such a company. Company management also needs to be aware of their company to not fall to this status before doing a funding strategy type to expand their business. Currently, there are several models that can be used as default risk identification, such as Altman Z-score and Merton Naïve Model. However, both models have its own limitations and assumptions that are attached to each model. This research aims to analyze zombie firms’ model for Indonesia case. Main research question is whether zombie firm model can be used as alternative for identification of a company default risk. This research uses secondary data that is available for all non-financial sector companies, traded on Indonesian Stock Exchange since 2011 – 2020. In this research, we also analyze the dynamic of default risk based on zombie firms and the probability of whether a company can recover from its zombie status in future years. Result show that there are consistencies between zombie firm models against its comparing model: Altman Z-score or Merton Naïve Model. The results also show trend dynamic between zombie firm variables regarding increase or decrease numbers of identified zombies. At the end of discussion, by using Wilcoxon Sum Rank Test, results show some tendencies that companies recover in certain years."

"Skripsi ini membahas tentang Pengalihan Participating Interest dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Setelah Pemberesan Harta dalam Kepailitan, serta membahas Participating Interest merupakan Aset dalam Harta Pailit. Dari hasil Penelitian ini bertujuan menemukan kejelasan atas cara pengalihan Participating Interest dalam kepailitan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang betuknya penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengalihan Participating Interest dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi harus melihat ketentuan dari pemegang Participating Interest di SKK Migas.

---

This thesis discusses the transfer of ownership of participating interest in the Upstream Oil and Gas in A company that is experiencing bankruptcy, as well as discuss a Participating Interest in Assets Assets Bankruptcy. From the results of this study aims to find clarity on how the transfer of Participating Interest in bankruptcy. This research is descriptive research betuknya prescriptive. The study states that the transfer of Participating Interest can be done in various ways, but must look at the provisions of the holders of Participating Interest in SKK Migas"

"Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kondisi usaha dan investasi yang lebih baik. Bagian yang penting dari Kepailitan adalah Kurator. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan / atau membereskan harta Pailit. Kurator harus terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia. Kurator berperan dalam penyelesaian hubungan hukum antara Debitor Pailit dengan para Kreditornya. Selain itu ia bertanggung jawab kepada Hakim Pengawas, Kreditor, dan Debitor Pailit. Dalam menjalankan tugasnya, Kurator harus memahami bahwa tugasnya tidak sekadar menyelamatkan harta Pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagikan kepada para Kreditor, tetapi Kurator dituntut untuk bisa meningkatkan nilai harta Pailit tersebut. Yang lebih penting, Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati Standar Profesi dan Etika. Hal ini menghindari adanya benturan kepentingan dengan Debitor Pailit ataupun Kreditor. Walaupun tugas dan kewenangan Kurator telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam praktek sering terjadi permasalahan yang dihadapi kurator dalam hal tugas dan kewenangannya tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk mengatasi masalah-masalah ini prinsip kebenaran dan keadilan harus selalu ditegakkan oleh Kurator."

"Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dunia maka hal ini berdampak pada transaski eknonomi aritara pelaku usaha yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda-beda. Kegiatan perdagangan yang ada kemudian dilakukan dengan melintasi batas-batas negara. Materi yang termuat dalam kegiatan perdagangan lintas batas tersebut salah satunya adalah masalah di bidang hukum perdata internasional. Dalam hal demikian maka subyek hukum pelaku kegiatan usaha akan terkena beberapa peraturan perundang-undangan nasional suatu negara, salah satunya adalah peraturan kepailitan. Dalam hal kasus kepailitan yang dialami oleh pelaku usaha atau pihak lain yang ada unsur asing didalamnya maka kaidah-kaidah hukum yang akan dipakai adalah kaidah hukum perdata internasional. Dengan masuknya kaidah hukum perdata internasional dalam suatu perkara kepailitian maka kemudian hukum kepailitan lintas batas menjadi permasalahan yang penting. Tidak terkecuali di Indonesia, persoalan tentang hukum kepailitan yang memiliki unsur internasional didalamnya kerap muncul dalam perkara-perkara kepailitan yang diselesaikan melalui forum pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang memiliki kompetensi absolut di Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan tersebut."

"Kondisi dunia pada tahun 2020 mendorong masyarakat Indonesia untuk mencari sumber pendapatan alternatif, dimana salah satunya melalui pasar modal. Dalam dunia pasar modal Indonesia pada dasarnya terdapat tiga pihak yang berperan yakni investor, pemerintah, dan perusahaan yang melalui proses IPO untuk mendaftarkan dirinya sebagai perusahaan tercatat pada pasar modal. Pencatatan tersebut dapat berakhir karena beberapa faktor, salah satunya adalah kepailitan. Suatu emiten dapat dinyatakan pailit tentunya berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia, dimana Undang-Undang itu sendiri masih memiliki persyaratan yang terlalu umum untuk mengubah status emiten menjadi pailit. Dalam penelitian ini Penulis menilai bahwa UU K-PKPU belum memenuhi Doktrin Radbruch secara sempurna serta memberikan intervensi yang tidak perlu sehingga menimbulkan eksternalitas negatif terhadap kegiatan perdagangan dalam pasar modal. Eksternalitas negatif tersebut didasari oleh biaya informasi yang tinggi bahkan information asymmetry antara para investor dengan seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Akibatnya investor memberikan over reaction dalam pasar sehingga harga saham emiten turun kepada titik yang tidak wajar. Selain itu peraturan perundang-undangan pasar modal juga tidak memberikan ketentuan tambahan terkait hubungannya dengan Hukum Kepailitan Indonesia sehingga tidak dapat diandalkan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk meminimalisir biaya informasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus kepailitan PT. Cowell Development Tbk. sebagai emiten yang dipailitkan berdasarkan kepailitan, namun perusahaan tersebut masih memiliki aset yang lebih besar dibandingkan utangnya. Emiten yang telah dikenakan forced delisting akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan harga sahamnya kepada titik wajar mengingat pasar negosiasi pada umumnya tidak mewajibkan suatu keterbukaan informasi. Sehingga penulis menilai diperlukan intervensi dari pemerintah melalui reformulasi peraturan perundang-undangan untuk memberikan ketentuan yang lebih mengerucut terhadap kondisi keuangan emiten sebagai termohon pailit serta pihak yang berwenang dan berkapasitas untuk mengevaluasi hingga mendistribusikan informasi tersebut untuk mencapai pasar modal yang lebih efisien.

---

Global condition in 2020 encourages the Indonesians to seek an alternative income, one of which is through the stock market. Basically, there are three parties involved in the Indonesia’s stock market realms, namely investor, government, and the corporation that listed itself through the process of IPO as an issuer. Said listing could be terminated based on several factors, one of which is bankruptcy. An issuer could be declared bankrupt, based on the requirements that are regulated in Indonesia's Bankruptcy Act, which in itself still has requirements that are far too general to shift the status of a debtor to a bankrupt. In this research, the author considers that the Indonesia’s Bankruptcy Act does not fulfill the Radbruch Doctrine perfectly and provides unnecessary intervention, rising negative externality on trading activities in the capital market. Said negative externality buttresses on the high information cost even an information asymmetry between investors and every other parties involved in the bankruptcy proceedings. Resulting an escalation of over-reaction from the investors in the stock market until the stock value of the issuer plummeted towards an unreasonable point. Apart from that, the stock market statutes also do not provide an additional provision regarding its relationship with Indonesia’s Bankruptcy Act so it cannot be relied upon as a form of government intervention to minimize said information cost. This can be seen from the bankruptcy case of PT. Cowell Development Tbk. as an issuer that has been declared bankrupt while its assets value still exceeds its debt value. An issuer that has been forced delisted will find itself in a tough situation to return its stock value to the reasonable point considering the negotiation market in general does not require information transparency. The author believes that intervention from the government is needed through the reformulation of statutes in order to provide provisions that are more focused on issuer's financial condition as bankruptcy respondent as well as parties that are both authorized and capable to evaluate and distribute said information to achieve a more efficient stock market."