Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Untuk meminimalisir resiko perkreditan tersebut bank wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG meliputi transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kewajaran). Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai konsep GCG yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta bagaimana Bank BTN menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut dalam perkreditannya. Untuk memperoleh data dan informasi penulis mengadakan penelitian berupa penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis dan juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Dalam beberapa pasalnya Undang-Undang Perbankan telah mengatur mengenai konsep GCG dalam perbankan. Bank BTN telah pula menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut tak terkecuali di bidang perkreditan.

---

The focus of this study is Giving credit is the main activity of banks which contain the risks that may impact on the health and sustainability of the bank. The scope of the credit as a banking activity, not simply in the form of borrowing to customers but the relationship is complex because it involves elements that quite a lot of them include: the sources of credit funds, allocation of funds, organization and management of credit, credit policy, documentation and loan administration. Application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the lending bank can minimize the risk involved in lending itself so that the level of bank health and business continuity is maintained. GCG principles include transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness."

"Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola tuntutan dari tujuan stakeholders adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yang baik. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang kurang baik akan menyebabkan perusahaan tidak mampu menjamin keseimbangan di antara tuntutan dan tujuan dari stakeholders dalam suatu perusahaan.Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan :Seberapa jauh perusahaan sudah menerapkan pnnsip-pnnsip good corporate governance ?.Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-pnnsip good corporate governance?Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengevaluasi penerapan pnnsip-pnnsip good corporate governance di PT. Aneka Tambang Tbk, dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Responden dari penelitian ini adalah pemegang saham dan manajemen PT. Antam yang memahami dan terlibat Iangsung dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.Dari hasil penelitian diketahui bahwa prinsip-prinsip good corporate governance belum berjalan dengan semestinya, hal tersebut terlihat di antaranya belum adanya pedoman corporate governance secara tertulis, komisaris independen yang hanya terdiri dari satu orang dan di tunjuk oleh Meneg BUMN, belum ada komite, nominasi, komite kompensasi. kepatuhan dan komite manajemen rlsiko. Di samping itu, juga belum ada code of conduct dan juga mekanisme market of corporate control juga belum berjalan. Kendala yang dihadapi adalah penentuan keputusan perusahaan masih ada pada pemegang saham mayoritas dalam hal ini pemerintah RI, sehingga proses good corporate governance belum jalan dengan optimal.Sehubungan dengan itu guna dapat menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan balk, maka disarankan PT. Antam Tbk segera membentuk pedoman corporate governance secara tertulis, code of conduct, pembentukan komisaris independen yang dipilih oleh bukan pemilik saham pengendali. Dengan demikian terdapat kesamaan hak bagi para pemegang saham."

"Penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini pada proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Group PFA diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para rekanan atau vendor. Melalui penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini, Group PFA dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk berlaku adil (Fairness) dalam pelaksanaan pengadaan , transparan (Transparency) dalam memberikan informasi tentang Iingkup, tatacara dan kriteria pengadaan , patuh (Responsible) pada peraturan yang berlaku dan memiliki sistem pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Accountable) yang jelas dan tegas. Dengan demikian, penerapan konsep Good Corporate Govemance diharapkan mampu memberikan kualitas Iayanan yang baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan para rekanan atau vendor.Berdasarkan kondisi yang melatarbelakangi tersebut, maka peneiitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1) Untuk mengetahui kondisi peiaksanaan Good Corporate Governance, yang terdiri dari prinsip Fairness, Transparency, Accountability dan Responsibilty, yang terdapat di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, 2) Untuk mengidentitikasi tingkat kepuasan vendor pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang ada saat ini, dan 3) Untuk menjelaskan pengaruh penerapan Good Corporate Govemance berpengaruh terhadap tingkat kepuasan vendor dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk mencapai beberapa tujuan ini, penelitian ini meiibatkan 79 orang responden yang berasal dari para vendor. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Distribusi Frekwensi, Teknik analisis Rentang Kriteria dan Teknik Korelasi Rank?s Spearman.Sebagai hasil dari analisis yang digunakan dalam penelitian ini diperoteh beberapa kesimpulan, yaitu bahwa kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk secara umum cenderung tidak baik atau masih belum optimal. Dilihat dari tingkat kepuasan para vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terindikasi adanya kecenderungan ketidakpuasan para vendor tersebut terhadap kondisi yang ada saat ini. Selanjutnya dari hasil analisis korelasi terindikasi bahwa terdapat korelasi antara penerapan Good Corporate Governance dengan tingkat kepuasan vendor dalam proses pengadaan barang dan jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selanjutnya, jika penerapan Good Corporate Governance tersebut dirinci menurut prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, terindikasi kuat bahwa prinsip-prinsip dalam penerapan Good Corporate Governance (fairness, transparency, accountability, dan responsibility) pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut memiliki korelasi atau hubungan dengan tingkat kepuasan vendor.Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diindikasikan perlunya prioritas pembenahan kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk meningkatkan tingkat kepuasan vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adapun prioritas pembenahan dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan vendor, yaitu 1) Prioritas I adalah pembenahan transparency, 2) Prioritas II adalah pembenahan faimess, 3) Prioritas III adalah pembenahan responsibility, dan 3) Prioritas IV adalah pembenahan accountability.Berdasarkan hasil temuan tersebut disarankan untuk dilakukan penelitian sejenis dengan cakupan dan ruang lingkup yang Iebih Iuas agar diperoleh gambaran yang komprehensif tentang tingkat efektivitas penerapan Good Corporate Governance di berbagai unit kerja atau bidang yang terdapat di Iingkungan organisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Melalui gambaran yang komprehensif tentang kondisi penerapan Good Corporate Governance dimungkinkannya untuk dilakukan upaya pembenahan yang Iebih spesifik sesuai kondisi dan karakteristik unit kerja atau bidang tugasnya."

"ABSTRAKTesis ini membahas peran Direksi dalam Perseroan Terbatas yang merupakankunci bagi jalannya perseroan. Terdapat hubungan saling ketergantungan dimanaperseroan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Direksi,demikian juga keberadaan Direksi bergantung sepenuhnya pada eksistensiperseroan terbatas. Pengelolaan Perseroan bergantung pada penerapan fiduciaryduty oleh Direksi dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundangundangandan/atau anggaran dasar serta sesuai dengan prinsip-prinsip GoodCorporate Governance. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat meningkatkannilai perseroan dan pemegang saham serta mendapat kepercayaan daristakeholdernya. Meskipun arah panduan Corporate Governance dapat bersumberdari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia, atau PeraturanBursa Efek Indonesia, atau Peraturan bapepam atau praktek-praktek terbaik secaraglobal,tetapi penentuan akhir arah yang akan dituju perseroan diputuskan olehDireksi, dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris dan RapatUmum Pemegang Saham dengan selalu berlandaskan ketentuan hukum yangberlaku di Indonesia. Dalam kaitan dengan kedua prinsip tersebut, penelitian diPT.AI menunjukan bahwa prinsip Fiduciary duty Direksi dan Good CorporateGovernance tidak dapat dipisahkan dan menjadi tolok ukur bagi tindakanpengurusan yang dilakukan oleh Direksi, sehingga terhindar dari resiko perseroandan atau pertanggungjawaban pribadi Direksi akibat adanya pelanggaran fiduciaryduty.

---

AbstractThis thesis focuses on the Board of Director?s role in a limited liability companyas a key role in the company. There exists interdependency between Directors andthe Corporation in which the company may not be able to run the business withoutthe Directors as well as the Director?s position is depend on the existence of thecompany. Corporate management is depend on the implementation on fiduciaryduty with boundaries set forth in prevailing laws and/or Articles of Association,and also Good Corporate Governance principles. The main goals is increasingshareholder value and ultimately getting trust from the stakeholder. Whether thedirection for Corporate Governance guidelines comes from the Indonesia GoodCorporate Governance Guideline, the Indonesia Stock Exchange or Bapepamregulations, or global best practices, the final determination of company directionrests with the Board of Directors, the Board of Commissioners and ultimatelywith the General Meeting of Shareholders, however, all approaches must conformstrictly to Indonesian Law. Referring to both principles, the research in PT.AIshows that either Fiduciary duty or Good Corporate Governance can beimplemented simultaneously and also can be used as a tools to evaluate theDirector?s management actions thus to avoid the company risks and the Director?spersonal liability in case he breach the fiduciary duty."

"Seberapa besarnya pengaruh gooa corporare aovernance terhadap kinerja perusahaan? Apakah good corporate governance menyebabkan kinerja perusahaan menjadi baik dan meningkatkan keuntungan pula? Adakah data empiris yan mendukung pernyataan bahwa jika manajemen perusahaan menjalankan bisnisnya sesuai nilai baku good corporate governance, maka kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan lebih menguntungkan. Pertanyaan ini mengingatkan kita agar tidak begitu saja menjadikan keberhasilan good corporate governance di sebuah perusahaan lain. Adalah sulit dimengerti bahwa sebuah kerangka nilai corporate governance yang sukses di satu perusahaaan akan secara taken for granted bisa sukses diterapkan di semua perusahaan. Keberhasilan corporate governance di sebuah perusahaan tentunya akan sangat tergantung pada factor eksternal dan internal suatu organisasi. Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indononesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan good corporate goveranance yang meliputi keadilan, keterbukaan akuntabilitas, dan tanggung jawab. Keempat prinsip tersebut harus bekerja secara bersamaan agar mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan perusahaanm Prinsip keterbukaan mengharuskan pengelolaan perusahaan dapat memastikan bahwa pengungkapan informasi yang akurat dan tepat dilaksanakan berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerjam kepemilikan dan kepemimpinan dari sebuah perusahaan. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan dalam perusahaan mengenai informasi keadaan keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan kepada investor dan pemegang saham. Salah satu prinsip GCG dilakukan oleh PT. PGn adalah prisip keterbukaan. Peran Bapepam telah efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG terhadap perusahaan BUMN yang go public.

---

How big is the influence of corporate governance or. corporate performance? Does good corporate governance and result in better corporate performance and profit improvement as well? Are thre any proven evidence supporting statement if corporate management run the business according to standars value of good corporate governance then the corporate performance will be better and more profitable. This question reminds us make any analogism that success on the implementation of corporate governance in an organization will be as success as of that in other organization. It is hard to believe that one framework of corporate governance successes in an organization will success in all organizations as taken for granted. The success of corporate governance in an organization basically very much depends on external and internal fator of organization ultimately an organization ultimately on the professuonalisme of management at all levels in running their business. A causal factor of susceptibility o% the corporation inlndonesia to face economic turbulence is as weak implementation of good corporate governance which is consisiting of fairness, transparency, accountability and respobility. Those four prinsciples should be simultaneously applied in orderv to ger an optimum result on good corporate governance. The principle of transparency requires corporate governance to make sure that disclosure of accurate and precise information shall be done in relation to the material consisting of financial term and condition, performance, ownership and leadership of the corporation. The transparency is ultimates important to prevent fraud in financial information and the other information and the other information forwarding to investors or stakeholders."

"Penelitian yang dilakukan dengan tujuan menganalisis seberapa besar pengaruh dari penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) terhadap kinerja usaha yang diukur dengan konsep Balanced Scorecard pada PT PNM (Persero), menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah jajaran manajemen perusahaan dengan jumlah 38 responden dengan hasil seperti yang dipaparkan berikut ini.Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada PNM berdasarkan hasil survei adalah sebagai berikut: (1) Transparansi, mendapatkan nilai tanggapan sebesar 3.68, nilai ini mengindikasikan tanggapan yang baik terhadap penerapan prinsip transparansi; (2) Kemandirian, untuk prinsip ini responden memberikan nilai tanggapan sebesar 3.20, yang artinya penerapan prinsip kemandirian sudah berjalan cukup baik; (3) Akuntabilitas, penilaian responden terhadap prinsip keadilan diberikan nilai sebesar 3.74 yang artinya responden menilai penerapan prinsip akuntabilitas di PNM sudah berjalan dengan baik; (4) Tanggung Jawab, penilaian responden terhadap prinsip tanggungjawab diberikan nilai sebesar 3.67 yang artinya responden menilai penerapan prinsip tangungjawab di PNM sudah berjalan dengan baik; dan {5) Kewajaran, penilaian responden terhadap prinsip kewajaran diberikan nilai sebesar 3.56 yang artinya responden menilai penerapan prinsip kewajaran di PNM sudah berjalan dengan baik;Tanggapan responden terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard adalah sebagai berikut: (1) Kinerja perusahaan berdasarkan perspektif keuangan menunjukkan nilai sebesar 3.18, artinya respond en memberikan tanggapan terhadap keuanganperusahaan dalam kondisi cukup baik; (2) Perspektif pelanggan mendapatkan nilai sebesar 3.39, artinya respoden menilai kinerja perusahaan berdasarkan perspektif pelanggan sudah berjalan cukup baik; (3) Perspektif internal bisnis proses mendapatkan nilai sebesar 3.26, artinya responden menilai kinerja perusahaan berdasarkan perspektif ini sudah berjalan cukup baik; dan {4) Untuk Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran mendapatkan nilai sebesar 3.55, artinya respoden menilai kinerja perusahaan berdasarkan perspektif ini sudah berjalan dengan baik;Untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh dari penerapan prinsipprinsip good corporate governance terhadap kinerja perusahaan pada PNM dapat dilihat melalui hasi uji statistik berikut ini, yaitu: (1) Koefisien korelasi sebesar 0.851, yang mengindikasikan hubungan yang sang at erat antara GCG dengan BSC. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 0.725 atau 72.5%, yang mengindikasikan sebesar 72.5% perubahan yang terjadi pada BSC lebih dipengaruhi oleh GCG, sisanya 27.5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang belum diketahui dalam penelitian ini; (2) Persamaan penelitian adalah Y= 2.557 + 2.984 X, interpretasi persamaan tersebut jika nilai X adalah nol maka variabel dependen Y yaitu BSC akan mendapatkan nilai sebesar 2.557. Sedangkan jika nilai variabel X berubah menjadi satu, maka variabel Y (BSC) akan mengalami perubahan meningkat menjadi 5.541; (3) Hasil pengujian dengan menggunakan uji ANOVA ditunjukan nilai signifikansi uji F sebesar 0.00 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, artinya penelitian ini menyatakan menolak pernyataan Ho, sehingga penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara GCG terhadap BSC.Berdasarkan hasil penelitian seperti yar.g dipaparkan di atas pelaksanaan GCG pada PT PNM (Persero) sudah berjalan baik dengan adanya komitmen dari Direksi, Komisaris, dan Manajemen PNM. Hal ini ditunjukkan dengan telah adanya seluruh perangkat ketentuan yang berkaitan dengan GCG seperti code of Corporate Governance, Code of Conduct, Pedoman Penyusunan Annual Report berbasis GCG, Program Pengenalan Direksi dan Komisaris serta adanya Statement of Corporate Intent. Namun, untuk meningkatkan penerapan GCG agar lebih baik lagi beberapa pain penting sebagai masukan bagi perusahaan adalah (1) Perlu adanya komisaris independen hal mana sesuai dengan ketentuan SK Meneg BUMN Nomor 117 Tahun 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN; (2) Perlu dibentuk Komite GCG sebagai unit kerja yang permanen untuk memantau efektivitas implementasi GCG di perusahaan; (3) Pelaksanaan GCG agar dikembangkan kepada anak perusahaan dan afiliasi di lingkungan PNM; (4) Memberlakukan persyaratan kepada pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan PNM agar memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip GCG; (5) Melakukan sosialisasi GCG kepada seluruh lapisan karyawan di lingkungan perusahaan; (6) Melengkapi komite-komite yang diperlukan, seperti komite remunerasi, komite nominasi, komite investasi, komite asuransi dan lain-lain; (7) Melakukan publikasi secara transparan kepada pihak eksternal tentang kinerja perusahaan secara periodik, baik melalui media website maupun media cetak; dan (8) Menerapkan dan mensosialisasikan code of conduct kepada seluruh karyawan secara periodik. "