Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 50348 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ali Andi Imran
"There are some Indonesian companies that must comply with the Sarbanes-Oxley Act (SOX). This requires a great effort that will cost a substantial amount of money and time, The aim of this thesis is to compare how two companies have managed to implement SOX Section 404. This study concentrates only on two Indonesian companies which are registered with the Securities and Exchange Commission (SEC), and are thereby required to comply with SOX. A bibliography and qualitative study was conducted to analyze the two companies. The research showed that SOX has had a great impact on Indonesian companies. The process of implementing SOX into Indonesian companies has been an extensive project There is a difference between the approaches used for the implementation. Public Accounting Finns or Consultants Firms have been used to a large extent by the two companies."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T 27271
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ronny K. Hermajanto Moentoro
"Market keandalan dan ketepatan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, termasuk disklosurnya merupakan hal yang penting untuk mendapatkan kepercayaan dari investor di pasar modal. Beberapa peristiwa negatif baik di Indonesia dan di negara maju menunjukkan bahwa tingkat keandalan dan ketepatan laporan keuangan masih belum seperti yang diharapkan. Kongres Amerika bereaksi dengan mengeluarkan suatu undang-undang (Act) yangdisebut Sarbanes-Oxley Act. Act ini diharapkan akan meningkat-kan ketepatan (accuracy) dan keandalan (reliability) dari laporan keuangan. Tulisan ini membahas kern ungki nan penerapan undang-undang semacam ini di Indonesia."
2006
MUIN-XXXV-2-Feb2006-3
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ikhsan Wahyudi
"Laporan magang ini membahas tentang analisis penerapan Sarbanes Oxley Act (SOX) 404 dalam Shared Service Center (SSC) pada PT XYZ. PT XYZ bergerak dalam industri manufaktur. Dalam penerapan SOX 404, PT XYZ telah memiliki alur proses pengimplementasian yang telah dirancang dan diterapkan di seluruh cabang perwakilannya di seluruh dunia. Country Finance Center (CFC) merupakan unit SSC yang memberikan jasa pengelolaan keuangan kepada empat unit bisnis yang dimiliki oleh PT XYZ. Sebagai pengelola proses dan aktivitas akuntansi serta pelaporan keuangan, CFC berkewajiban dalam menerapkan kepatuhan terhadap SOX 404. Kesimpulan dari laporan ini ialah PT XYZ melalui CFC telah merancang dan menjalankan sistem pengendalian internal serta penerapan SOX 404 yang sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

This Internship Report discusses about analysis of Sarbanes Oxley Act (SOX) 404 implementation in Shared Service Center (SSC) of PT XYZ. PT XYZ is a manufacturing company. In implementing SOX 404, PT XYZ has implementation process cycle which designed to be applied in its whole representative office in the world. Country Finance Center (CFC) is an SSC unit delivering financial management service to XYZ?s four business units. As the process owner of financial reporting and accounting activity, CFC is obligated to implement SOX 404 compliance standards. The conclusion of this report is PT XYZ through its CFC has designed and implemented internal control system and SOX 404 compliance based on applicable standards and procedures."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Gregg, Davis Weiner
Homewood, Illinois: University of Pennsylvania by R.D. Irwin, 1962
368.36 GRE g
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Greeg, Davis W.
Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1960
368.36 GRE g
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Department of Information Republic of Indonesia, 1994
070.026 IND p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Puspa Mayang Sariatna
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh Community Identification dan Company Identification dibentuk dari aktifitas interaksi di dalam sebuah komunitas pada salah satu produk otomotif, yaitu kendaraan roda empat dengan mengambil studi kasus pengguna mobil Pajero yang tergabung di dalam komunitas Pajero Indonesia One PI1 . Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Multiple Regresion dengan program SPSS 26. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa interaksi dan tradisi dan peraturan di dalam community identification dan company identification memiliki efek yang signifikan dan positif dalam membentuk loyalty. Selain itu, variabel brand relation yang ada terbukti mempengaruhi hubungan positif dalam membentuk loyalty. Interpretasi, limitasi, dan implikasi manajerial akan didiskusikan lebih lanjut

ABSTRACT
This study discusses the influence of Community Identification and Company Identification formed from the activity of interaction in a community at one of the automotive products, namely the four wheeled vehicle with a case study of car users Pajero belonging in the community Pajero Indonesia One PI1 . In this study, the data processing is done by using a Multiple Regresion with SPSS 26. The results of this study show that the interaction and traditions and regulations in community identification and company identification has a significant and positive effect in shaping the loyalty. Moreover, the relations existing brand variables shown to affect a positive relationship in shaping the loyalty. Interpretations, limitations and managerial implications are discussed further."
2017
S67355
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Belgrade : Dopisna Delanska Univerza, 1977
331.026 ZAK
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Susanto Pratomo
"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primier, sekunder dan tersier, termasuk hasil wawancara dengan nara sumber. Adapun fokus penelitian terutama pada permasalahan mengenai perlu tidaknya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang mata uang dan pokok-pokok materinya. Adapun pokok-pokok materinya merupakan unifikasi dan penyempurnaan ketentuan mata uang yang saat ini berlaku, sepeti pengaturan ciri minimal uang; pengeluaran uang khusus; pembatasan uang logam sebagai legal tender; kewenangan Bank Indonesia di bidang pengedaran uang termasuk mencetak uang rupiah; kewajiban layanan penukaran uang oleh bank umum kepada masyarakat; perlindungan hukum atas penggunaan desain uang; pembentukan pusat data dan analisa uang palsu; dan ketentuan pidana terkait dengan kejahatan uang rupiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai pelaksanaan dari amanat amandemen UUD 1945 dan amandemen Undang-Undang Bank Indonesia terdapat semangat untuk melakukan unifikasi terhadap pengaturan mata uang dalam suatu undang-undang tersendiri.

This thesis is written using a normative legal research method using primary, secondary and tertiary legal materials and including the results of interviews with resources persons. The research is focused primarily on the neccessity for Indonesia to have a specific currency regulation and the main points of its regulation material. The research shows that as mandated in the amendment of the 1945's Constitution of Republic of Indonesia and the amendment of Bank Indonesia Act, there is a spirit to legislate the unification of the currency regulatins that currently apply, such as the minimum arrangement of currency characteristic; the issuance of commemorative coins/banknotes; the limitation of coin-made-payment as legal tender; the authority of Bank Indonesia in the field of currency circulation, including Indonesian Rupiah; the obligation to exchange rupiah as a service from commercial banks to the public; legal protection of Rupiah designs; establishment of counterfeit data and analysis center regarding to currency crimes."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26776
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Purba, Margareth Eka
"Kehadiran Jabatan Notaris, dimaksudkan untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Salah satu kewajiban Notaris adalah mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Salinan akta, hanya dapat diberikan kepada orang yang berkepentingan langsung, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak atas akta. Mengenai kualifikasi pihak yang berkepentingan langsung, terdapat perbedaan pendapat karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Kehadiran beberapa Pendapat mengenai pihak yang berkepentingan langsung sangat membantu dalam melakukan kualifikasi pihak tersebut, namun tetap harus dikaitkan dengan Undang-undang terkait, seperti dalam kasus ini ialah Undang-undang Persroan Terbatas. Oleh karena itu, dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan yang terkait serta mengerti Undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak berbenturan dengan sumpah jabatan Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta yang ia buat, dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk itu perlu peran Majelis Pengawas untuk menilai sejauh mana Notaris menjalankan Kewajibannya. Pelaksanaan jabatan Notaris dalam pembuatan akta Notaris dituntut untuk bersikap cermat dan hati-hati serta tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam hal Notaris tidak menjalankan kewajibannya untuk menyerahkan salinan akta kepada pihak yang berkepentingan langsung pada akta, maka seharusnya Majelis Pengawas menjatuhkan sanksi.

Notary's presence intended to serve communities in need of authentic evidence regarding the circumstances, events or legal actions. One of Notary?s obligation is issuing Grosse of Notary Deed, copy of the Deed, or quotation based Minuta Deed. A copy of the deed, can only be given to the person directly interested, heirs, or persons who acquire rights to the deed. Regarding the qualifications of the person directly to the deed, there is a difference opinions because there is no further explanation in the Notary Act. The presence of some opinions about the qualification of the parties directly interested is very helpful, but should be associated with related laws, as in this case is the Limited Liability Company Act. Therefore, notary is obliged to act in an honest, thorough, independent, impartial and maintain the interests involved and understand the Act. Thus, in carrying out his position should not be contradicted with the oath of office regarding the confidentiality of the deed made, and provide a sense of justice for society. For that, the role of the Supervisory Board to assess the extent of Notary?s obligation is needed."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28612
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>