Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini mengkaji tentang fenomena rakyat kecil atau kelas kepemilikan negatif sebagai akibat ideologi eksploitatif melalui penggunaan kekuasaan, menyangkut eksploitasi sumber daya alam dan penempatan penduduknya sebagai sumber tenaga murah, yang disebut Frank Parkin penutupan sosial dengan pengucilan. Di tengah kekayaan alam Indonesia yang melimpah, operasi ideologi eksploitatif mempengaruhi struktur kekuasaan di bidang ekonomi sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan. Terdapat hubungan antara kurangnya penghargaan kemajemukan bangsa, khususnya pengakuan terhadap akar sosio-historis di masyarakat, dengan fenomena kemiskinan. Dalam menghadapi ideologi eksploitatif, nasionalisme di Indonesia secara konseptual dikaitkan dengan gagasan keadilan sosial untuk membebaskan rakyat kecil dari kondisi penutupan sosial dengan pengucilan. Ada aspek-aspek partikular dan universal yang bersifat eklektis antara gagasan dari barat dan kondisi Indonesia. Dalam politik nasional, fenomena rakyat kecil dan kemiskinannya melahirkan istilah khasnya sebagai pembelaan terhadap mereka, yakni marhaen dan wong cilik. Pada masyarakat Indonesia yang majemuk, selain memerlukan promosi keyakinan identitas nasional, nasionalisme bagi rakyat kecil juga perlu didukung oleh keberadaan struktur politik yang menunjang, strategi negara dalam pengaturan ekonomi di masyarakat, eklektisitas negara dalam prosedur dan nilai-nilai kelembagaan, serta solusi terhadap pertentangan dalam kompetisi visi-visi ideologi yang saling bersaing. Isu keadilan sosial dapat dieloborasi oleh setiap golongan untuk melakukan kerja-kerja konkrit bersama memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Nasionalisme yang dikembangkan selayaknya mempertimbangkan akar sosio-historis di masyarakat. Meski begitu, praktik politik dari kaum nasionalis kurang mempertimbangkan kekuatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada di masyarakat, melainkan lebih pada usaha merebut dan mempertahankan kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi bagi pribadi dan kelompoknya. Praktik nasionalisme di Indonesia, sebagaimana direpresentasikan oleh PNI, PDI, dan PDI Perjuangan, tidak berhasil membebaskan rakyat kecil dari penutupan sosial dengan pengucilan dalam medan konflik dan kompromi antar kekuatan politik lain, kekuatan modal, maupun relasi dengan negara dan pemerintah.

---

ABSTRACTIt study poor people or negative ownership class phenomena as result of exploitative ideology using power including exploitation of natural resource and placement of population as cheaper labor so called social closure and isolation by Frank Parkin. In the midst of huge natural richness of Indonesia the exploitive ideology operations had influenced economic power structure since colonialism through this independence era. There is correlation among lack of national pluralism appreciation, specially, recognition of socio-historical roots at society with poverty phenomena. To face exploitive ideology, conceptually, Indonesia nationalism is pertained to social-justice idea in order to keep poor people from social closure and isolation?s condition. Eclectically, among Western and Indonesia condition there are universal and particular aspects. By national politic the phenomena of poor people and their poverty had brought about special term as defending for them i.e marhaen and wong cilik. In diversified Indonesia society, unless requiring promotion of national identity confidence, a nationalism for poor people also should maintained by politics structure existence supporting state strategy to regulate society economy, state eclecticism in procedure and institution values, as well as solution for ideology vision to compete each other. Social-justice issues may be elaborated by any group to do concrete issues for struggling poor people interests together. Properly, nationalism built by considering socio-historical roots at society. Nevertheless, political practices of nationalists had not considered social, economic, politic and cultural strength existing in Indonesia sufficiently, but, rather than to embrace and maintain the power and economic resource for their groups interests. Nationalism practices as represented by PNI, PDI and PDIP unsuccessfully, they had not kept poor people from social closure and isolation for conflict and compromise fields among other political party, capital strength or relationship with state and government."

"Studi mengenai kemenangan Partai Demoknlsi Indonesia perjuangan (PDl-P) dalam meraih suara pada pemilihan umum 1999 di Kota Cilegon propinsi Banten ini, menjadi panting karena akan memberikan penjelasan tentang sebab-sebab ya.ng mempengaruhi para pemilih dalam memberikan suaranya kepada partai pelitik pada saat pemllihan umum.Penelitian ini difokuskan pada besarnya perolehan suara yang dapat diraih oleh Partai Dcmokrasi Indonesia Pcrjuangan (PDI-P) dalam pemilihan umum 1999 di Kota Ci!egon dan faktor-faktor signifikan yang menyebabkan kemenangan tersebut. UAntuk menjawab permasalahan tersebut dipergunakan konsep-konsep dalam menganalisa kemenangan tersebut adalab konsep kampanye politik dan kelompok sosial, untuk melihat hagaimana mobilisasi partai derigan isu populisme; konsep perilaku pemilih, untuk melihat identifikasi partai, konsep idoologi politik, untuk melihat bagaimana sentimen politik.Dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka, dikumpulkan data­data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari analisa tersebut, penulis menemukan bahwa kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemilihan umum 1999 di kota Cilegon- Banten dalam perolehan suara sebesar 23,70%. Dan tiga factor signifikan yang menyebabkan kemenangan partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam meraih suara pada pemilihan umum 1999 di Cilegon adalah 1) mobilisasi partai dengan isu populisme 2) identifikasi partai 3) sentiment politik."

"ABSTRAKDisertasi ini meneliti keterwakilan politik Kristen dalam Pileg 2004 dan 2009 melalui studi PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Keterwakilan politik Kristen di DPR RI selama tiga kali Pemilu Era Reformasi (1999, 2004, dan 2009) ternyata justru bukan karena dukungan dari para pemilih Kristen. Para politisi Kristen terpilih menjadi anggota legislatif karena dukungan pemilih beragama Islam dan terutama justru dari basis Islam yang kuat. Maka pertanyaannya, bagaimana dan apa alasan PDI Perjuangan dan Partai Golkar menempatkan caleg Kristen di basis Islam, apa strategi caleg Kristen untuk keterpilihannya, dan bagaimana alasan pemilih beragama Islam sehingga menggalang dukungan untuk memenangkan caleg Kristen. Hasilnya, persentase keterpilihan orang-orang Kristen di DPR RI Pileg 1999 (16,48%), Pileg 2004 (14,90%), dan Pileg 2009 (12,86%) melampaui persentase penduduk Kristen di Indonesia (8,71%).Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yakni teori Alan Ware tentang keterpilihan seorang caleg dimana sosok personal/figur kandidat menjadi yang terpenting, program partai di level kedua, dan ideologi partai di level terendah; dan teori primordialisme politik dari Clifford Geertz yang mendapatkan catatan kritis dari Maswadi Rauf bahwa dua ikatan primordialisme terpenting konteks Indonesia adalah suku dan agama. Empat teori lain mendukung dua teori utama ini, yakni: teori Anne Philips tentang politik kehadiran secara konkrit di lembaga Negara, pandangan Affan Gaffar tentang aspek aliran dalam agama dan ketaatan terhadap pemimpin di Pulau Jawa, pandangan George McTurner Kahin tentang nasionalisme sebagai perekat kesatuan yang kuat yang mendapat peneguhan dari Burhan Djabir Magenda tentang peranan partai dalam penguatan nasionalisme, dan teori patron klien dari James Scott. Metode penelitian menggunakan literatur langsung dari kedua partai dimaksud dan melakukan wawancara mendalam terhadap 5 (lima) orang caleg terpilih, 4 (empat) pengurus pusat partai, dan 3 (tiga) orang pemilih beragama Muslim.Penelitian ini secara khusus menyimpulkan bahwa ternyata aspek agama dan suku bukan variabel utama sebagai ukuran keterpilihan seorang caleg namun masih ada variabel lain yaitu tingkat penerimaan pemilih terhadap calon. Temuan penting penelitian ini bahwa figur atau sosok caleg sangat berpengaruh untuk keterpilihan seorang caleg Kristen, dan praktek tradisi agama dan budaya lokal tetap berpengaruh dalam pemilu. Implikasi teoritis penelitian ini memperlihatkan bahwa teori Alan Ware terkait peran ketokohan/figur caleg sangat menentukan untuk keterpilihan seorang caleg, dan teori primordialisme politik Clifford Geertz menunjukkan bahwa aspek tradisi agama dan budaya local yang dipraktekkan oleh caleg-caleg Kristen sangat berpengaruh untuk keterpilihan mereka di daerah berbasis Islam yang kuat.

---

ABSTRACT

This dissertation studies about political representation of Christian through the study of the PDI-P and Golkar Party. Political Representation of Christian for three times of General Election in Reformation Era (1999, 2004, and 2009) actually had been not from the Christian voters as supposed. The Christian representatives were elected because of Islamic voters support and uniquely the voters are from the strong Islamic based. Then, the question is how and what the reason of the PDI-P and Golkar Party placed the Christian representative as legislative candidates in Islamic based electoral district, and what is the reason of Islamic voters to support Christian legislative candidates. The result is the percentage of the Christian representative in DPR-RI in legislative election 1999 (16,48%), Legislative Election 2004 (14,90%) and Legislative Election 2009 (12,86%) beyond the percentage population of Christian citizen in Indonesia (8,71%).

This research applied two primary theories, they were Alan Ware theory on the role of the party in recruitment where personal feature is the most important, program party at the second level, ideology party at the lowest level; and politic primordial?s from Clifford Geertz which noticed by Maswadi Rauf that there are two important binds of primordialism of Indonesian context are tribe and religion. Four other theories are Anne Philips theory on presentation politic concretely in state institution, Affan Gaffar?s point of view on the flow aspect in religion and obedient to the leaders in Java Island, George McTurner Kahin on nationalism as a strong unity glue that gets confirmation from Burhan Djabir. Burhan Djabir Magenda on important role of political party in strengthening nationalism, and the theory of James Scott on patron client relation.

Research Method applied direct literature by the relevant political party and depth interview for five (5) representative, four (4) political party officer, three (3) Islamic voters. The research specified concluded that religion and tribes are not the dominant factor in determining the electability of candidates but the candidates? acceptability in the society. The finding of this research is that the figure representative candidates are strongly influenced in Christian representative electability and the practice of religion and local cultural still an influence in election. Theoretical implication shows that Alan Ware Theory on the role of figure representative is really strong in electability of candidate; and theory of political primodialism by Clifford Geertz that religion tradition aspect and local cultural that have been practiced by Christian representatives in the strong Islamic based electoral district."

"Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok Studi mengenai Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok ini menjadi penting karena akan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan PDI-P pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Depok Penelitian ini difokuskan pada besarnya perolehan suara yang diraih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok dan faktor-faktor yang berperan terhadap kemenangan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan konsep-konsep dan teori-teori untuk menganalisanya. Konsep dan teori kampanye politik dari Patrick J. Sellers, Riswanda Imawan digunakan untuk melihat mobilisasi partai dengan isu populisme, konsep dan teori perilaku pemilih dari Seymour M. Lipset dan J. Kristiadi digunakan untuk melihat identifikasi partai, dan konsep dan teori ideologi politik dari Terence Ball & Richard Dagger untuk melihat bagaimana sentimen politik. Konsep dan teori kampanye politik dari Riswanda Imawan, serta konsep dan teori strategi politik dari Peter Schroder digunakan untuk melihat peran pengurus dan kader partai dalam memenangkan PDI-P serta strategi apa yang digunakan untuk itu.Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Depok diraih dengan perolehan suara sebesar 20,05 persen suara dan memperoleh 11 kursi di DPRD Kota Depok. Ada dua faktor yang berperan terhadap kemenangan PDI-P itu, yaitu faktor eksternal yang terdiri dari : (1) Mobilisasi Partai dengan isu populisme; (2) Identifikasi partai; (3) Sentimen politik. Dan faktor internal yang terdiri dari : (1) Peran pengurus dan kader partai; dan (2) Strategi partai.

---

The Winning of PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City The background of this research is about the winning of PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City important because it would be showing explanation of the indicators on role play by the strategic of the PDI-P in the 2014 year to win Legislative Election in Depok City. This research focused on the amount of votes achieved by the PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City and also the indicators that contribute to the victory. To answer these problems used the concepts and theories to analyze on it. The concepts and theories of political campaign by Patrick J. Sellers, Riswanda Imawan used to analyze the mobilization of the party by the issue of populism; concepts and theories of voting behavior by Seymour M. Lipset and J. Kristiadi used to see party identification; and at least the concepts and theories of political ideology by Terence Richard Ball & Dagger to row how the political sentiment played. The concepts and theories of political campaign by Riswanda Imawan, as well as the concepts and theories of political strategy by Peter Schroder used to show the role of the board and the party cadres in the result of winning the PDI-P and what strategies are used to achieve it.

By using the technique in depth interviews and literature study to collecting data then analyzed by using qualitative methods. The winning of PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City achieved by votes of 20.05 percent in result of the all votes and gained by 11 seats in Parliament of Depok City. There are two indicators that contribute to the victory of The PDI-P?s namely external factors consist of, (1) Mobilization party with the issue of populism; (2) Identification of the parties; (3) Political sentiment. And internal factors which consist of; (1) The role of the structure and the party cadres, and (2) Strategy party."

"Penelitian tentang "Peranan Partai Politik Era Reformasi Terhadap Integrasi Nasional yang metigambil studi kasus PDT Perjuangan dan PK Sejahtera" ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peranan parpol dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat didalam menjaga kohesifitas bangsa Indonesia; Mengkaji peranan PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dalam meningkatkan aspek integrasi nasional; Serta mengkaji implikasi reformasi bagi ketahanan nasional dimana PDI Perjuangan dan PK Sejahtera menjadi aktor demokrasi yang diakui secara konstitusional.Penelitian memakai metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan permasalahan secara asosiatif kepada PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dimana sumber data berasal dart sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator ideologi, pola rekrutmen, pola pengorganisasian, sebaran dukungan, kebijakan dari kedua partai terutama yang terkait dengan integrasi nasional.Adapun teori atau pendapat para ahli yang digunakan untuk melakukan penelitian berkisar seputar teori peranan, partai politik, integrasi nasional, dan ketahanan nasional, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Fertama, Parpol era reformasi melaksanakan peran integrasi nasional melalui fungsinya sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik serta tetap menjadi sarana artikulasi dan mengaggregasi kepentingan. Namun peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional mengalami pent roan kualiths karena perluasan partisipasi masyarakat tidak berbanding lures dengan kemampuan sumberdaya parpol, termasuk lembaga-lembaga negara lainnya; Kedua, PDI Perjuangan dan PK Sejahtera memiliki peran panting bagi terwujudnya integrasi nasional. PDI Perjuangan sebagai partai terbuka dapat menunjang penguatan aspek integrasi nasional Indonesia sebagai bangsa majemuk. Begitu pula dengan PK Sejahtera, karena ia mengikuti kaidah - kaidah demokrasi didalam memperjuangkan tujuan idiilnya; Ketiga, Euforia politik selama reformasi menjadikan negara pada posisi tidak stabil akibat ledakan partisipasi rakyat yang tidak mampu dikelola oleh institusi politik yang ada. Hal demikian disadari oleh partai - partai politik era reformasi, karma itu ia melalui kadernya di badan legislatif mulai membuat regulasi jurnlah partai melalui pemilu agar bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi ketahanan nasional bersendikan demokrasi. Artinya, parpol era reformasi insyaf akan pentingnya sistem multi partai terbatas (proporsional) dalam rangka konsolidasi demokrasi sehingga tercipta kohesi sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat.Terkait dengan temuan penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional bisa lebih optimal, maka setiap parpol perlu segera berbenah did dengan meningkatkan sumber days yang dimiliki sehingga dapat mengelola partisipasi masyarakat dan mampu melembagakan konflik atau kepentingan yang sating bersaing. Oleh sebab itu, parpol juga perlu mengetahui lingkup serta intensitas perbedaan agama dan etnis, kesenjangan antara kelompok tradisional dan kelompok modem, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, termasuk ideologi - ideologi yang saling bersaing. Karena semua itu hams diagregasi dan diartikulasikan oleh parpol yang eksis dalam pentas politik nasional. Apalagi jumlah parpol selama transisi demokrasi sangat tergantung pada fragmentasi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan begitu, parpol era reformasi melalui lembaga legislatif dan eksekutif hazes memastikan bahwa ia melaksanakan perannya dalam memperkuat integrasi nasional dimana secara gradual mengurangi emosentrisme yang mengancam integrasi nasional melalui Undang-undang tentang partai politik dan pemilihan umum.

---

The research about " The Role Of Political Party Era Reform To National Integration taking case study of PDI Perjuangan and PK Sejahtera conducted with the objective as a mean to describe the role of political party in integrating society aspiration in taking care of Indonesian nation cohesively; Studying the role of PDI Perjuangan and of PK Sejahtera in improving the national integration aspects; And also to study the reform implication to national resilience whereas PDI Perjuangan and of PK Sejahtera become democracy actors confessed constitutionally.

The research uses qualitative method by using approach of analysis description where the source of data came from the primary and the secondary sources. The research conducted by using ideology indicator, pattern of recruitment, organizational pattern, dispersion support, policy of both party - especially which related to national integration.

As for opinion or theory of experts used to conduct research gyrate in around role theory, political party, national integration, and national resilience. So that it obtained the following conclusion: First, political parties in reform era has been doing the role of national integration through communication medium function, socialization, political recruitment, conflict management, and remain consistent in being articulation medium and interest of aggregation. But the quality of the role of political parties in reform era to national integration is declining because the expansion of people participation is not directly proportional with capability and capacity of parties resources, including other state institutions; Second; that both parties have their important roles to form the National integration. PDI Perjuangan as an open party can support reinforcement of national integrity aspects to Indonesia as a plural nation. So does with the PK Sejahtera, because it follows democracy methods in achieving its ideal target; Thirr Political Euphoria during reform will make unstable state on course effect of people participation explosion which unable to be managed by existing political institution. This condition is realized by political parties in reform era; therefore, through their cadre in legislative institution, they begin to make regulation of parties number through the election in order to create more conducive climate of national resilience based on democracy. It means that political parties have realized the importance of definite multi parties (proportional) in order to make democracy consolidation so it can be created social cohesion that involve people participation.

Related to the invention of this research, the researcher recommends that in order to make the role of political parties in reform era to national integration more optimum, each party needs to improve themselves by increasing their resources so they are capable to manage people participation and also able to institute the conflicts or compete interests. Therefore, political parties need also to know the scope and the intensity of ethnic and religion diversity, the gap between traditional and modem group, the gap between city and rusticity, including the compete ideologies, because those all factors must be aggregated and articulated by political parties that exist in national political stage. Moreover, number of political parties within democracy transition is much depend on the fragmentation happened between society. Therefore, political parties in reform era through Legislative and executive institution must ensure that they can implement their role in strengthening national integration and gradually decreasing that menace national integration through political party regulations and general election."

"Komunikasi adalah hal penting dalam proses aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya atau bahkan politik. Komunikasi sendiri memiliki berbagai macam bentuk, seperti : komunikasi massa, antarindividu, organisasi, hubungan masyarakat, pemasaran, periklanan dan lain-lain.Dalam penulisan tesis ini yang ditekankan adalah jenis komunikasi periklanan terutama yang menyangkut ikian komunikasi partai politik, khususnya iklan kampanye PDI-Perjuangan. Adapun aspek atau komponen yang tercakup di dalam komunikasi periklanan adalah seperti konsep atau design iklan, kreativitas ikian, media beriklan, audiens atau khalayak sasaran.Pemilu 1999 sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia memiliki keunikan tersendiri, setidaknya dalam dua hal : (i) bersifat muiti partai, dengan jumlah kontestan 48 parpol; (ii) berada di alam transisi dari era Orde Baru menuju era Reformasi yang diharapkan lebih fair, transparan dan bebas terkontrol. Kompetisi kampanye periklanan oleh masing-masing kontestan parpol berada pada kondisi tinggi/pasang.Studi ini memfokuskan pada studi evaluasi perencanaan iklan kampanye PDI-Perjuangan pada pemilu 1999 yang terbagi dalam dua tahap : (i) tahap sosialisasi tanda gambar dan (ii) tahap kampanye pemilu, sehingga dalam kurun waktu yang singkat dan masih terbatasnya pengalaman dalam melakukan evaluasi terhadap kampanye iklan pemilu 1999 yang sama sekali berbeda dengan cara kampanye pemilu sebelumnya, menjadi mampu untuk menyampaikan pesan-pesan partai secara luas, efektif dan efisien.Tujuan dalam penulisan tesis ini adalah untuk memberikan gambaran (deskripsi) secara umum mengenai evaluasi proses dan evaluasi hasil iklan kampanye PDI-Perjuangan melalui media above the line (televisi, surat kabar dan radio) dan media below the line (bendera, spanduk, umbul-umbul, poster, selebaran, stiker dan t-shirt), khususnya iklan sosialisasi tanda gambar dan iklan kampanye pemilunya.Penelitian ini menggunakan metode evaluatif - kualitatif, dengan melibatkan alat bantu analisis semiotika dan analisis SWOT untuk menjelaskan isi produk iklan. Metode evaluasi yang dipakai adalah evaluasi proses (berdasarkan pada cara atau proses melakukan komunikasi) dan evaluasi hasil (berdasarkan pada dampak yang dihasilkan dari proses berkomunikasi).Pertimbangannya, karena sifat penelitian pada iklan program kampanye PDI-Perjuangan masih mengundang banyak penafsiran dan interpretasi serta belum ada kesimpulan baku yang menilai efektifitas iklan program kampanye tersebut.Penelitian ini juga bersifat kualitatif karena data-data yang digunakan dalam mengevaluasi proses dan hasil iklan kampanye PDI-Perjuangan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, yang diperoleh melalui wawancara dan informasi dari biro ikian (data sekunder) serta studi literatur (data primer). Analisis semiotika dilakukan dengan menginterpretasikan makna dari warna, lambang, teks dan suara pada isi iklan PDI-Perjuangan, sedangkan analisis SWOT dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menguraikan data-data (internal dan ekstemal) produk iklan PDI-Perjuangan ke dalam kategori kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan adalah Clinton Campaign Approach, yaitu penggunaan teknik komunikasi dengan menyerang sisi negatif lawannya dan strategi medianya ditekankan pada aspek pemilihan media yang efektif dan efisien, seperti tersebut di atas. Evaluasi iklan sosialisasi tanda gambar dan kampanye pemilu PDI-Perjuangan menunjukkan hasil yang cukup berhasil, hal ini terutama dilihat dari hasil pemilu 1999 yang lalu, dimana partai PDI-Perjuangan berhasil memperoleh suara terbanyak dan keluar sebagai pemenang pemilu 1999, disamping itu juga adanya sikap loyalitas yang ditunjukkan dengan semangat antusias yang tinggi dari massa dan simpatisan PDI-Perjuangan dalam menyambut kunjungan pemimpinnya (Ibu Megawati) di berbagai daerah.Hal-hal yang perlu dibenahi dalam perencanaan ikian kampanye PDI-Perjuangan di antaranya adalah dengan terus mengevaluasi dan menindakianjuti keefektifannya, memperhatikan pola kebiasaan khalayak pemilih terhadap model-model media yang disukainya, mempertajam kualitas produk ikian, serta tetap konsisten terhadap rancangan iklan yang bersifat sederhana, mudah, dan murah, namun memiliki nilai kreativitas iklan yang cukup tinggi di mata audiens, sehingga mampu ditangkap dan dipahami pesan iklannya, walaupun jangka waktu yang disediakan cukup singkat dan frekuensi yang dialokasikan kurang banyak dalam penayangan iklan kampanyenya, baik pada pemilu 1999 yang lalu maupun pada pemilu-pemilu lain di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi acuan dalam perbaikan konsep design iklan kampanye PDI-Perjuangan di masa mendatang."

"Kepatuhan partai politik untuk menerapkan kuota perempuan 30 % di DPR RI masih merupakan suatu proses panjang dengan Pemilu 2004 sebagai titik awal. Pengertian kuota adalah penetapan jumlah tertentu, dimana kuota sebagai affirmative action diperlukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, kliususnya lembaga legislatif, yang merupakan penentu kebijakan umum, anggaran negara, dan legislasi. Namun demikian, apakah partai-partai politik peserta Pemilu (Golkar, PDI-P dan PKB) dalam penyusunan dan pengajuan calon anggota DPR RI telah memenuhi ketentuan kuota perempuan 30%? Jika telah memenuhi ketentuan kuota perempuan 30% dalam pencalonan anggota legislatif, apakah perempuan calon anggota yang diajukan diletakkan pada urutan calon jadi? Inilah pertanyaan permasalahan yang hendak dijawab dalam penulisan tesis ini. Hal ini menarik untuk diteliti, terulama jika dikaitkan dengan dominasi budaya partriarki selama ini yang menekankan pada superioritas Iaki-laki dimana perempuan ditempatkan pada posisi inferior.Pembahasan difokuskan pada kepatuhan Partai Golkar, PKB dan PDT-P terhadap pemberlakuan kuota perempuan 30 % bagi caleg DPR RI. Pembahasan akan antara lain akan ditinjau dari sudut pandang teori Simone de Beauvoir dan hubungannya dengan budaya patriarki, teori participatory democracy Iris Marion Young tentang ketidakadilan struktur, serta pola rekrutmen pada partai politik. Akan dianalisis sistem seleksi caleg dan penempatan nomor unit, perbandingan strategi ketiga parpol, serta pencapaian dari persebaran caleg perempuan partai Golkar, PDI-P dan PKB dalam memenuhi kuota perempuan 30% bagi caleg DPR RI. Adapun pemilihan ketiga partai sebagai objek penelitian dikarenakan ketiga partai adalah pemenang Pemilu 2004 yang meraih suara terbanyak.Sebagai studi kualitatif, penulisan tesis ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara mendalam terhadap informan, dalam hal ini terdiri dari pengurus DPP dan anggota DPR RI dari parpol terkait, serta aktifiis perempuan. Selain itu, juga digunakan data sekunder dari berbagai literatur. Teknik analisis data penulisan tesis adalah analisis domain. Adapun perdebatan utama dalam tesis ini adalah apakah pencalonan perempuan sebagai calon anggola DPR hanya sekedar memenuhi kuota perempuan 30% tanpa memperhatikan nomor urut, dan apa sebenarnya kendala utama yang dihadapi ketiga parpol dalam upaya mendukung pemberlakuan kuota perempuan perempuan 30 % bagi caleg DPR RI.Berdasarkan kuantitas caleg perempuan, ketiga partai sekilas terlihat sudah mempunyai political will (itikad politik), dengan banyaknya caleg perempuan dalam daftar caleg mereka. Golkar dan PDI-P mempunyai komposisi perempuan 28,3 % pada daftar caleg mereka, sementara PKB bahkan mencapai 37,6%. Namun demikian, sebagian besar caleg perempuan tersebut hanyalah menempati nomor unit bawah yang disebut banyak orang sebagai "nomor sepatu", dan akhirnya tidak jadi terpilih menjadi anggota DPR RI. Dengan kata lain, bisa dikatakan political will yang ditunjukkan oleh parpol dan pemerintah masih sebatas wacana atau basa-basi.Adapun implikasi teoritis adalah berdasarkan teori jender dari Simone de Beauvoir. ketidaksungguhan laki-laki memberikan kesempatan lebih banyak kepada perempuan dalam dunia politik disebabkan oleh sosialisasi jender, yaitu "naskah" pembagian peran yang kita mainkan bahwa ruang publik adalah milik laki-laki, dan perempuan hanyalah di ruang domestik. Jika ditilik dari teori participatory democracy" Iris Marion Young, keadaan ini bisa dikategorikan sebagai dominasi (kaum laki-laki) dan penindasan (terhadap kaum perempuan) yang disebabkan karena ketidakadilan struktur.

---

The obedience of political party to apply women quota 30% at Indonesian Parliament (DPR RI), still has to go a long way. General Election 2004 is definitely not a final destination, but a starting point instead. The definition of women quota is mainly to set the certain quantity, and as an affirmative action, quota is needed to raise women representation, especially in parliament which has an important role to set public policy, nation budget, and legislation. However, are political parties involved in general election 2004 (Golkar Party, PDI-P, and PKB) have been accomplishing women quota 30% in arranging their legislative candidates? If they have fulfilled the requirement, are the women candidates placed on winnable numbers? These are predicament questions that would be answered in this thesis, based on the angle of the patriarchy culture that emphasized men superiority that place women in inferior position

The analysis will be focused on the obedience of Golkar Party, PKB, and PDI-P in complying the application of women quota 30% for legislative candidates at Indonesia Parliament (DPR RI). The analysis will be done from the angle of Simone de Beauvoir's jender theory and the connection to patriarchy culture, participatory democracy of Iris Marion Young concerning structure injustice, and recruitment pattern of political parties. Also, it will be analyzed the selection of legislative candidates and the placed number, the comparison of strategy of the three political parties, and the spread of women legislative candidates from Golkar, PDI-P and PKB in complying women quota 30% for legislative candidates at Indonesian Parliament. Moreover, the three political parties have been chosen as the research object because they are the three winners that get most votes in General Election 2004.

As a qualitative research, this thesis use primary data which is in-depth interview with informant from concerned political parties, and secondary data from various literatures. As technical data analysis is used domain analysis. The main argument in this thesis is whether or not the placement of women legislative candidates is only to fulfill women quota 30% without paying attention to the placement number? And what main barriers the three political parties face to in comply the application of women quota 30% for legislative candidates at Indonesian Parliament.

Based on the quantity of women legislative candidates, Golkar, PDI-P, and PKB has shown their political will to support the quota. Golkar and PDI-P have composition 28,3% women in their legislative candidates lists. PKB is even better with 37,6 women legislative candidates, often labeled as "shoes number, resulting they are not elected as the parliament member. Fn other words, the political will that has been shown either by political parties or government, is only a theory so far.

In addition, the theoretical implication is based on gender theory from Simone de Beauvoir. Regarding the hesitation of men to give more women more opportunities in politics is basically caused by the gender socialization. It is like a "script" that divided our role we play; public spaces are for men, while women are only placed in domestic spaces. If it is reviewed form participatory democracy from Iris Marion Young, this condition could be defined as a domination (of men) and oppression (toward women) that caused by structure injustice."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana landasan hukum danmekanisme konvensi nasional pemilihan calon presiden yang dianut oleh PartaiGolongan Karya 2003-2004 serta mengetahui bagaimana pelaksanaan reknitmenKonvensi Nasional pemilihan calon presiden Partai Golongan Karya. Selain itu, tesisini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara KonvensiNasional pemilihan calon presiden yang dilaksanakan Partai Golongan Karya dengankonsep Konvensi Nasional pemilihan calon presiden di Amerika Serikat, baik PartaiDemokrat maupun Partai Republik.Secara metodologi, penelitian ini cenderung bersifat kualitatif dengan kategorideskripsi analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan dataprimer {indepth interview) dan sekunder (dokumen partai dan sumber pustaka). Prosesanalisa dilakukan dari penggabungan kedua data ini.Temuein dari penelitian tesis ini ialah; pertama, dalam mekanisme pelaksanaankonvensi, partai Golongan Karya cenderung bersifat reaksioner atas perkembanganisu-isu aktual yang berkembang, mekanisme konvensi masih terkatagorikan tidakbaku. Artinya aturan dasar konvensi hanya terdapat pada Keputusan Rapim, tidakdiataur dalam AD/ART. Hal itu tentunya berbola dengan Konvensi di AmerikaSertikat, dimana ketentuan dasar Konvensi diatur dalam AD/ART Partai Politik, baikPartai DemokratmaupunPartai Republik.Ketidakbakuan mekanisme itu terlihat mulai dari tahap persiapan hingga tahappemilihan. Ketidakbakuan mekanisme tersebut karena konvensi tidak memilikikedudukan politik dan hukum yang kuat dalam tata organisasi partai. Ini disebabkankonvensi tidak diatur dalam AD dan ART Partai sebagaimana di Amerika Serikat(partai Republik dan partai Demokrat) sehingga hasil konvensi pun tak memilikikekuatan yang tetap sebab ada peluang rapat pimpinan (Rapim) bisa mengubahnyakembali.Selain mekanisme yang cenderung tidak mendukung terhadap pelaksanaanKonvensi Partai Golongan Karya ke arah yang lebih baik dan berkualitas, jugapelaksanaan Konvensinya yang inkonsistensi ikut mendorong rusaknya tujuan muliad£iri konvensi. Inkonsistensi yang diperagakan pada pelaksanaan Konvensi telahmerampas prinsip-prinsip dasar terciptanya konvensi yang baik dan berkualitas, yaknikedaulatan pemilih, keterbukaan proses pemilihan dan indefedensi panitiapenyelenggara. Sehingga pada gilirannya dengan mekanisme dan pelaksanaankonvensi yang baik akan turut membangun demokrasi yang berkualitas dalam tatananpolitik ketatanegaraan. Sementara jika dikomparasikan dengan Partai Republik dan Partai Demokrat diAmerika Serikat, mekanisme Konvensi Nasional Partai Golongan Karya dapatdikatakan masih ketinggalan dibanding keduanya. Kenyataan itu terlihat dari tigadimensf; (1) landasan hukum (2) mekanisme pelaksanaan konvensi, dan (3) peseitadan suara. Baik Partai Republik maupun Partai Demokrat sama-sama menerapkan tigadimensi ini secara terbuka, independen,dan memiliki kedaulatan tinggi."