Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai upaya penuntasan wajib belajar 9 tahun, pemerintah menggulirkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Bruce W. Tuckman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan program BOS berjalan efektif, meskipun tidak cukup sempurna. Hal ini terbukti pada kondisi di lapangan, bahwa pemanfaatan BOS untuk pengadaan buku teks 3 mata pelajaran tidak efektif karena buku teks yang dapat disediakan oleh sekolah tidak memenuhi jumlah siswa dan kurang berkualitas. Pemerintah seyogianya mengalokasikan dana yang lebih memadai untuk memaksimalkan pemanfaatan program BOS serta perlunya pemisahan BOS buku agar pengadaan buku teks pelajaran lebih optimal pemanfaatannya.

---

ABSTRACT

As an effort to completely implement the 9-year compulsory education, the government launched school operational fund aiming at easing community?s burden in funding education in the framework of upgrading the quality of 9-year compulsory education. This research uses Bruce W. Tuckman theory. Data collection technique used are indepth interview, documentation and library study.

The research concludes that the program implementation has been effective, even though it is not perfect yet. This can be seen that the program implementation for three subjects textbooks procurement was not effective because the number of the books provided by the schools was not enough for the students and the book`s low quality. The government should allocate more adequate fund to maximise the program implemetation and it is needed to have separate program for textbook procurement."

"Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada bulan Maret 2005, dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Atas dasar pertimbangan untuk mengalihkan subsidi dari orang kaya ke orang miskin, maka pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama membuat program PKPS BBM bidang pendidikan yang Salah satunya adalah Bantuan Operasional Sekolah. Program BOS ditujukan untuk membantu sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, namun sekolah tetap mempertahankan mutu Iayanan pendidikan kepada masyarakat. Untuk mengetahui pelaksanaan program BOS, maka perlu dilakukan suatu studi evaluasi terhadap program ini.Model evaluasi yang digunakan mengacu pada model Programme's intervention Logic yang dikembangkan Education and Learning Wales (ELWa), dengan melakukan evaluasi pada aspek relevansi, efisiensi, efektivitas dan efek program. Dalam melakukan penilaian terhadap 4 aspek, dikembangkan kriteria evaluasi yang selanjutnya dibandingkan dengan target pencapaian hasil evaluasi. Teknik pengumpulan data secara kualitatif menggunakan wawancara dan studi dokumentasi untuk menganalisa dokumen BOS, sedang secara kuantitatif menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 140 responden yang terdiri dari guru, siswa dan orang tua siswa dengan menggunakan teknik pengambilan sampel proportionate stratified random sampling.Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dana BOS Iebih banyak digunakan untuk keperluan rutin seperti bahan habis pakai, sedang kebutuhan akan buku pelajaran dan alat praktek/media belajar masih minim dipenuhi, hanya 10% dari total penggunaan dana BOS. Dari segi relevansi kegiatan pembenan bantuan transportasi siswa miskin kurang relevan dilakukan di sebagian sekolah, karena para siswa datang ke sekolah dengan jalan kaki. Namun disisi Iain program BOS secara perlahan dapat memenuhi tujuan program dalam penyelenggaraan ?sekolah gratis", dan relevan menjawab perubahan kebijakan yang terjadi, diantaranya UU No. 14/2005, dan PP No. 19/2005, khususnya yang terkait dengan kegiatan peningkatan mutu guru.Penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah secara umum dinilai kurang efisien, tetapi efektif dilakukan. Dari sebagian besar kegiatan yang direncanakan, banyak yang tidak terealisasi dan memunculkan kegiatan baru diluar perencanaan. Selain itu, khusus kegiatan pengadaan alat praktek/media beIajar. sebagian besar digunakan untuk pengadaan alat praktek olahraga yang merupakan mata pelajaran penunjang, sehingga alat praktek/media belajar untuk mata pelajaran inti tidak terpenuhi. Artinya penggunaan dana BOS tidak efisien dikelola, namun alatlmedia belajar yang dihasilkan dari dana BOS telah efektif dimanfaatkan baik oleh guru maupun siswa. Walaupun demikian, manfaat atau efek BOS sudah dapat dirasakan baik oleh guru, siswa maupun orang tua siswa. Orang tua siswa merasa walaupun BOS telah mewujudkan ?sekolah gratis".Adapun efek Program BOS bagi pemerintah daerah adalah dihentikannya subsidi pendidikan yang seiama ini dijalankan oleh pemerintah daerah. Implikasi kebijakan program BOS ke depan; Pertama, besaran alokasi dana BOS tidak hanya dihitung berdasarkan unit cost per siswa, namun perlu mempertimbangkan besaran APBD di setiap daerah; Kedua, dalam rangka memenuhi Standar Pendidikan Nasional, pemerintah daerah diharapkan tidak menghentikan subsidi pendidikan setelah adanya BOS. Untuk menghindari ?double budgeting? maka dana pemenntah daerah dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak dibiayai BOS, seperti pembangunan prasarana sekolah; Ketiga, Pemerintah Pusat melaiui Tim PKPS BBM pusat diharapkan dapat rnembuat aturan ketentuan presentase penggunaan dana BOS yang digunakan sekolah; Keempat, Pemberian bantuan dana Iangsung siswa bersifat fleksibel atau disediakan pilihan jenis bantuan; Kelima; penyusunan perencanaan penggunaan dana BOS dilakukan dengan metode partisipatif, dengan melibatkan siswa, orangtua dan stakeholder sekolah Iainnya; Keenam, peningkatan pengawasan masyarakat melalui dana operasional tim pengaduan masyarakat."

"Sehagai upaya menghindari terjadinya putus sekolah (drop out) sebagai fenomena sosial dan sulitnya memperoleh akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu sebagai dampak Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM), maka pemerintah menggulirkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.Program BOS telah memasuki tahun kedua, dan untuk melihat tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya, maka diadakanlah penelitian. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana kondisi awal sebelum pelaksanaan program BOS?, (ii) bagaimana efisiensi program BOS dalam pendayagunaan sumber daya program?, (iii) bagaimana efektifitas program BOS terhadap keringanan dan pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa?, (iv) bagaimana dampak program BOS terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun, dan (v) bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program BOS?Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui kondisi awal sebelum pelaksanaan program BOS, (ii) mengetahui efisiensi program BOS dalarn pendayagunaan sumber daya program, (iii) mengetahui efektifitas program BOS terhadap keringanan dan pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa, (iv) mengetahui dampak program BOS terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun, (v) mengetahui dampak program BOS untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun, dan (vi) mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program BOS.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung oleh pendekatan kuantitatif. Sedangkan tipe penelitian ini adalah penelitian evaluasi, dan jenis penelitian evaluasi yang digunakan adalah Analisis Kerangka Kerja Logis (Logical Framework AnalysisiLFA). lnforrnan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan respondennya adalah siswa mampu dan siswa tidak mampu, serta orang tua mampu dan orang tua tidak mampu. Pengambilan sampel dilakukan dengan cars teknik penarikan sampel pmbabilita yakni secara "teknik random atas dasar strata yang proporsional" (proportional stratified random sampling) dan sensus. Teknik sampling digunakan untuk menarik sampel dari populasi orang lua siswa dan siswa. sedangkan sensus dilakukan untuk kepala sekolah, guru, komile sekolah. orang tua dan siswa tidak mampu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan audiovisual.Hasil penelitian menyinipulkan hahwa (i) sebelum ada program BOS, orang tua siswa cukup antusias untuk menyekolahkan anak-anak mereka, dan sebelum ada BOS, siswa tidak mampu tetap dapat memperolch akses pendidikan dasar melalui subsidi silang, orang tua mampu membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu, (ii) profesionalitas dan kualitas para slaf yang terlibal dalam pelaksanaan program 130S cukup baik, struktur organisasi dan manajemen BOS cukup baik, dan mekanisme kerjanya berjalan sesuai prinsip administrasi dan manajemen organisasi yang baik, (iii) man faat yang diperoleh masyarakat melalui program BOS adalah adanya pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa tidak mampu, keringanan biaya operasional sekolah kepada siswa yang lain, dan tersedianya akses pendidikan dasar 9 tahun, (iv) dampak positif yang dirasakan oleh siswa adalah adanya peningkatan prestasi, motivasi, dan kepercayaan siswa, dan siswa dapat terhindar dari putus sekolah. Dampak negalif program adalah adanya ketergantungan sekolah terutama sekolah yang tergolong kaya dan percontohan, dana BOS yang jumlahnya relatif kecil dianggap tidak dapat mencukup pembiayaan kegiatan-kegiatan kesiswaan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dan (v) Faktor-faktor pendukung program dari sisi intemalnya adalah: SDM yang mengelolah BOS sangat berkualitas dan profesional, dan berjalannya mekanisme organisasi sesuai prinsip-prinsip administrasi yang baik. Faktor pendukung dari luar program adalah: terjalinnya kerjasama, komunikasi dan kordinasi yang baik dan harmonis antara pihak sekolah dengan komite sekolah. Faktor penghambat program dari sisi intemalnya adalah minimnya pengetahuan orang tua tentang program BOS, dan faktor penghambat program dari sisi ekslernalnya adalah tidak adanya dukungan tim PKPS BBM dalam pelaksanaan program BOS di sekolah mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, alokasi dana BOS yang minim dan keterlambatan penyaluran dana BOS."

"ABSTRAKPada keadaan dimana konsumen makin sadar akan mutu, sedangkan dalam pasar persaingan semakin kompetitif, maka P.T. Bhumyamca Sekawan dituntut untuk dapat memberikan layanan yang memiliki standar mutu yang tinggi dengan harga yang tetap bersaing. Untuk peningkatan mutu diperlukan biaya, selain itu selama ini hasil dari peningkatan mutu dan dampak finansialnya sulit untuk diukur. Maka agar tindakan peningkatan mutu ini efektif perlu suatu metode yang dapat mendeteksi elemen apa yang perlu ditingkatkan. Baik metode Return On Quality maupun Cost Of Quality sama-sama dapat digunakan untuk menentukan tindakan perbaikan peningkatan mutu, karena itu dalam penelitian ini diselidiki apakah penerapan masing-masing metode memberikan hasil yg sama.Dengan menggunakan metode COQ, aktivitas mutu yang dilakukan perusahaan dapat teridentifikasi menjadi elemen-elemen biaya mutu. Dari komposisi biaya mutu tersebut dapat dideteksi bahwa walaupun biaya pencegahannya tinggi, namun biaya kegagalan yang terjadi masih sangat besar, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh perusahaan kurang efektif. Setelah dianalisa lebih jauh didapatkan bahwa sumber masalahnya adalah kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dari para teknisi terutama pada departemen AC/Listrik sehingga mengakibatkan banyaknya pekerjaan perbaikan ulang (termasuk dalam kategori biaya kegagalan).Dengan menggunakan metode ROQ melalui hasil kuesioner dan pengolahannya diperoleh 5 variabel yang dianggap penting oleh pelanggan yang perlu ditingkatkan. Dari 5 variabel tersebut didapat 31 alternatif komposisi tindakan perbaikan mutu. Melalui perhitungan-perhitungan yang dilakukan didapat bahwa alternatif 10, yaitu melakukan peningkatan pemberian bantuan pada pelanggan (var. 14) dan melakukan peningkatan kemudahan menghubungi customer service (var. 23) merupakan pilihan terbaik dengan ROQ tertinggi, yaitu 121%.Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, disusunlah beberapa usulan langkah perbaikan yang dapat dilakukan perusahaan terhadap sistem layanan perusahaan serta peningkatan kualitas layanan terhadap pelanggan. Sedangkan penerapan dalam perusahaan tergantung pada situasi dan kondisi perusahaan serta keputusan manajemen yang berkaitan dengan ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk masing-masing tindakan perbaikan yang dilakukan."

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN di Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III (1980) dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program BOS pada SDN di kota Jakarta Selatan cukup efektif, meskipun tidak cukup sempurna. Hal ini terbukti dari kondisi yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi kenyataan, dalam pelaksanaannya program BOS mengalami hambatan dari aspek komunikasi dan sumber daya, untuk aspek sikap dan struktur birokrasi cukup efektif. Dalam meningkatkan efektivitas implementasi program BOS pada Sekolah Dasar, pemerintah seyogyanya melakukan sosialisasi sampai tingkat sekolah dan segera merealisasikan tenaga administrasi pengelola BOS di sekolah.

---

This research discusses on School Operational Fund program implementation in state elementary schools in South Jakarta. This research uses theory from George Edward III ( 1980 ) with qualitative method. This research concludes that the program implementation is effective enough, even tough it is not yet perfect. This can be seen that there are some unexpected conditions in implementing that program as the program is facing some obstacles, from communication and resources aspects, meanwhile it is effective from behavioral and bureaucracy structural aspect. To boost implementation effectiveness in elementary schools, the government must give relevant information and deploy program administrator at schools."

"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP dan sederajat. Dengan adanya alokasi waktu anak yang terbagi atas schooling time, working time dan leisure time, meningkatnya anak yang bersekolah dapat memengaruhi jumlah anak bekerja. Menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia dan interval tahun 2006-2014 dilakukan penelitian mengenai pengaruh program BOS terhadap pekerja anak, dalam penelitian ini pekerja anak usia SMP tidak bersekolah dan bersekolah. Hasil penelitian ini adalah realisasi dana program BOS signifikan memengaruhi penurunan jumlah pekerja anak usia SMP tidak bersekolah dan signifikan memengaruhi peningkatan jumlah pekerja anak usia SMP bersekolah.

---

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) program can increase educational attainment on junior secondary level. The children has time allocation that divided by schooling time, working time and leisure time. Therefore, the increasing number child go to school can affected number of child labor. Using panel data of 33 provinces in Indonesia with interval of 2006-2014, this research estimate the impact of BOS program on child labor in which the age of child labor is the age in junior secondary level. The result of this research is BOS program significantly affect the decrease on child labor who attend school at junior secondary level and significantly affect the increase on child labor who not attend school at junior secondary level."

"ABSTRAKProgram Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebvjakan pemerintah dalam rangka me/aksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan. Kenaikan harga BBM dan pengurangan subsidi BBM pada tahun 2005 dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk terutama penduduk miskin. Hai tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajlb Belajar Pendidlkan Dasar Sembiian Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memperoleh pendid/kan. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan program BOS yang dlmulai pada Ju!! 2005, bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiah Serta sekolah agama non Islam setara SD dan SMP yang menyelengarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembifan Tahun.Permasalahan muncul ketika program BOS berjalan beberapa waktu dengan timbulnya pro dan kontra terhadap pelaksanaan program BOS ini. Timbulnya pro dan kontra tersebut karena adanya indikasi bahwa program BOS tidak teriaksana dengan baik atau tidak efektivi Berdasarkan latar belakang tersebut, tesis ini dilakukan untuk meneliti pelaksanaan program BOS dengan melihat tingkat keberhasilan yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran keberhasilan berdasarkan indicator klnerja tersebut menghasi/ sekolah yang berhasil dan sekolah yang tfdak berhasil dalam pelaksanaan program BOS. Kemudfan anal/sis regresi logfstik dilakukan untuk mengetahui faktor~faktor apa saja yang membedakan atau yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program BOS diantara kedua kategori sekofah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program BOS dipengaruhi ofeh tingkat pendidikan orang tua murid dan bcsarnya SPP/iuran. Semakfn tinggi tingkat pendidikan orang tua murid maka semakin tinggi probabilitas suatu suatu sekolah berhasil dalam pelaksanaan program BOS, dan semakln tinggi SPP/iuran maka semakin kecil probabilitas suatu suatu sekolah berhasil da/am pelaksanaan program BOS."

"Tesisi ini membahas tentang peranan pengawas sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Indramayu. Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketidaksetabilan mutu pendidikan di SMK Kabupaten Indramayu dan Pengawas Sekolah belum melaksanakan perannya secara maksimal sebagai inspecting, advising, monitoring, reporting, coordinating, performing leadership. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana kesenjangan peran pengawas di SMK Kabupaten Indramayu saat ini. Tujuan kedua adalah untuk mendapatkan gambaran tentang upaya apa yang dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan peran pengawas sekolah di SMK Kabupaten Indramayu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data campuran atau mix method. Teknik pengumpulan data kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif digunakan untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian. Informan terdiri dari kepala dinas pendidikan, korwas, pengawas, kepala sekolah, komite, dan kepala sekolah. Pengumpulan data kuantitatif melalui pemberian angket kepada tujuh puluh lima responden terpilih. Kesimpulan penelitian ini pengawas sekolah Kabupaten Indramayu belum berperan secara maksimal sebagai supervisor, sebagai advising, sebagai monitoring, sebagai reporting, sebagai coordinating, dan performing leadership sesuai dengan Tupoksi pengawas. Saran yang bisa diberikan adalah Tugas pokok dan fungsi pengawas harus dijalankan dan berpedoman pada Permenpan No.21 Tahun 2010, sehingga gap atau kesenjangan peran yang terjadi selama ini dapat dibangun kembali dengan suatu kebersamaan dan semata-mata tugas Negara yang mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Termasuk di dalam Permenpan tersebut bahwa intensitas kehadiran pengawas pada sekolah binaan harus lebih ditingkatkan kembali agar tidak ada jarak diantara kita, sehingga keberadaan dan kehadiran pengawas sangat dirindukan sebagai supervisor, advising, monitoring, reporting, coordinating, performing leadership.

---

The aims of this tesis is about the role of school supervisor in increasing education quality in Indramayu regency. The background of this thesis is about there isn't instability of quality at Vocational High School in Indramayu and the supervisor don't implement their role maximally yet as inspector, advisor, monitor, reporter, coordinator, performer on leadership. The first aim is for knowing how the role gap at Vocational High School in Indramayu Regency for now. The second aim is to get description about an effort to neutralize of the role supervisor gaps.

This research use qualitative method by using mix method. The collecting qualitative data used for answering the first research. The collecting quantitative data used to answer the second research. Informans comes from the head of national education in Indramayu, supervisor coordinator, supervisor, headmaster, and school committee. The collecting quantitative data used questioner to seventy respondent.

This research concludes that school supervisor in Indramayu regency don't do yet maximally as supervisor, advisor, monitor, reporter, coordinator and performer on leadership based on seven obligation of supervisor. The suggestions are seven obligation have to do based on Permenpan No.21 2010 year, so the gap or the role can be built again together based on state obligation , that is to educate our children. In Permenpan no. 21 2010 year that the present intensity of supervisor have to increase again. So that there isn't space between supervisor and teacher, by this existence that the present of supervisor will be missed as supervisor, advisor, monitor, reporter, coordinator and performer on leadership based on seven obligation of supervisor."

"ABSTRAKPenelitian ini mengambil fokus tentang pengaruh Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan belanja pemerintah serta Bantuan Operasional Sekolah terhadap nilai Ujian Nasional Murni siswa Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama SMP , di 33 provinsi pada kurun waktu 2008 sampai 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode estimasi data panel. Peneliti melakukan estimasi pooled least square, fixed effect method, dan random effect method sebagai metode estimasi regresi data panel.Persamaan regresi terdiri dari nilai UN SD dan SMP sebagai variabel terikat dan alokasi DAK Pendidikan lagt-2 serta BOS sebagai variabel bebas dan menambahkan variabel kontrol berupa PDRB per kapita dan Belanja Pendidikan untuk masing-masing provinsi. Temuan utama penelitian adalah variabel BOS berpengaruh positif terhadap nilai UN SD walaupun tidak signifikan dan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai UN SMP. Sedangkan variabel DAK pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kedua nilai UN, baik SD maupun SMP. Adapun variabel kontrol yaitu PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap hasil UN SD maupun UN SMP. Variabel kontrol kedua Belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap hasil UN SD dan SMP, walaupun tidak signifikan secara statistika.Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan Pemerintah baik pusat dan daerah perlu meningkatkan kualitas persiapan hingga penyaluran BOS dan DAK Pendidikan yang tepat sasaran sebagai instrumen membantu peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, Pemerintah baik pusat dan daerah dapat lebih memberdayakan belanja daerah bagi peningkatan kualitas pembelajaran siswa melalui proksi Ujian Nasional tingkat SD dan SMP.

---

ABSTRACTThis research aim is to understanding the effect of educational specific grant DAK Pendidikan and government funding scheme school operational assistance grant BOS , toward national examination score on elementary SD and junior high school SMP across 33 provinces in Indonesian during 2008 2011. Our research uses quantitative method by utilizing estimation of panel data. The researcher runs three estimations pooled least square, fixed effect methods and random effect methodsas a method of panel fata regression.Regression equation consists of two dependent variables such as national examination score UN SD and UN SMP and also two independent variable such as DAK Pendidikan lagt 2 , BOS and added Regional GDP per capita and education spending each provinces as a control variable.The main findings are educational specific grant DAK Pendidikan has a positive significant effect toward national examination score for elementary and junior high school. However, government funding scheme school operational assistance grant BOS has a positive signifcant effect on junior high schiil national examination score, but not significant for elementary school examination score. In addition, the first control variable Regional GDP per capita has positive significantly affected on elementary national examination score and junior high school examination score. For another control variable education spending has positive significantly affected on junior high school examination score, but not positive significant for elementary school.From the findings, recommendations are as follow both central and local governments are needed to maximize BOS and DAK Pendidikan as an instrument to enhance education quality. Moreover, researcher urges the government should revitalize education spending for each provinces in order to improve the quality of education using proxies of elementary and junior high school examination score."

"Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau yang lebih dikenal dengan BOSDA merupakan program bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk membiayai operasional sekolah di Kota Bekasi. Namun berbeda dengan daerah lain, Pemkot Bekasi menganggarkan Program BOSDA ini untuk diberikan kepada madrasah di tingkat MI dan MTs, baik swasta maupun negeri. Berbeda dengan madrasah swasta, madrasah negeri selalu menerima dana BOSDA rutin setiap tahun, dan jumlahnya sama dengan sekolah negeri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program BOSDA Pemerintah Kota Bekasi pada MTsN 1 dan MIN Kota Bekasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-postivis dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BOSDA Pemerintah Kota Bekasi di kedua madrasah berbeda yang berdasarkan analisis pelaksanaan program BOSDA MTsN 1 Kota Bekasi kurang efektif sedangkan di MIN Kota Bekasi pelaksanaannya program BOSDA dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini diketahui dari hasil analisis 4 dimensi yaitu di MTsN I Kota Bekasi hanya memenuhi 1 dimensi yaitu dimensi sosialisasi program dan 3 dimensi lainnya yaitu ketepatan sasaran program, proses pencapaian tujuan dan monitoring program. Sedangkan di MIN Kota Bekasi, dari 4 dimensi tersebut, 2 dimensi terpenuhi yaitu dimensi ketepatan sasaran program dan sosialisasi program, sedangkan 2 dimensi tidak terpenuhi yaitu proses pencapaian tujuan dan pemantauan program. Kemudian dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah tim pengelola MTsN 1 Kota Bekasi yang berkompeten namun berbeda dengan MIN Kota Bekasi yang bisa dikatakan tidak kompeten, apalagi di Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang bahkan belum memiliki tim pengelola khusus. Proses kerjasama dan komunikasi antara Dinas Pendidikan dan madrasah tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui sektor Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Bekasi. Kemudian faktor eksternal yaitu jaringan relasi yang dilakukan oleh pihak madrasah (MIN Kota Bekasi dan MTsN 1 Kota Bekasi), Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Kota Bekasi dan orang tua siswa, meskipun orang tua siswa tidak terlibat. dalam ikut serta dalam pelaksanaan program BOSDA. Kemudian sebagai pendukung program BOSDA, tidak ada peraturan dari Walikota Bekasi, hanya Petunjuk Teknis yang berubah setiap tahun.

---

The Regional School Operational Assistance Program or better known as BOSDA is an assistance program provided by the Bekasi City Government to finance school operations in Bekasi City. However, unlike other regions, the Bekasi City Government has budgeted for this BOSDA Program to be given to madrasas at the MI and MTs levels, both private and public. In contrast to private madrasah, public madrasah always receive regular BOSDA funds every year, and the amount is the same as public schools. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Bekasi City Government BOSDA program at MTsN 1 and MIN Bekasi City and the factors that influence it. This study uses a post-postivist approach with a descriptive type of research. Data collection techniques in this study are also in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the implementation of the Bekasi City Governments BOSDA program in the two different madrasas based on the analysis of the implementation of the Bekasi City MTsN 1 BOSDA program is less effective, while in the Bekasi City MIN, the implementation of the BOSDA program can be said to be quite effective. This is known from the results of the 4-dimensional analysis, namely at MTsN I Bekasi City only fulfills 1 dimension, namely the program socialization dimension and 3 other dimensions, namely the accuracy of program targets, the process of achieving goals and program monitoring. While in MIN Bekasi City, of the 4 dimensions, 2 dimensions are met, namely the dimensions of program targeting and program socialization, while 2 dimensions are not fulfilled, namely the process of achieving goals and program monitoring. Then in measuring the effectiveness of program implementation is influenced by 2 factors, namely internal factors and external factors. This internal factor is the management team of MTsN 1 Bekasi City which is competent but different from the Bekasi City MIN which can be said to be incompetent, especially at the Bekasi City Education Office which does not even have a special management team. The process of collaboration and communication between the Education Office and madrasas cannot be carried out directly because it must go through the Madrasah Education sector of the Ministry of Religion of Bekasi City. Then the external factor is the network of relationships carried out by the madrasah (MIN Bekasi City and MTsN 1 Bekasi City), the Education Office, the Bekasi City Ministry of Religion and parents of students, even though the students' parents are not involved. in participating in the implementation of the BOSDA program. Then as a supporter of the BOSDA program, there are no regulations from the Mayor of Bekasi, only the Technical Guidelines that change every year."