Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya persoalan yang mengemuka berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah baik yang bersumber dari dana APBD/APBN, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun dana masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pengelolaan keuangan, mengkaji peran faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, serta mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Analisis bersifat deskriptif dan eksploratif. Data dikumpulkan dari 7 SMP negeri di Kabupaten Banyumas, dengan jumlah responden sebanyak 135 orang dari enam unsur pemangku kepentingan sekolah. Keenam unsur tersebut terdiri atas kepala sekolah, bendahara, guru, anggota komite sekolah, orang tua siswa, dan siswa. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa hambatan dan kendala teknis berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah meliputi ketidakmandirian sekolah dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana APBD, perbedaan periode penganggaran APBD dengan RAPBS, tidak adanya pedoman teknis dalam penyusunan RAPBS, penggunaan dana komite sekolah, dan tata cara pembukuan, serta keterlambatan persetujuan RAPBS oleh kepala Dinas Pendidikan. Hasil pengkajian mengenai peran faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, keahlian komputer, dan bimbingan teknis yang diikuti bendahara menunjang kualitas pelaksanaan pekerjaan perbendaharaan. Teknologi informasi oleh pengelola keuangan dimanfaatkan sebatas untuk sarana penunjang dalam membantu menyelesaikan pekerjaan perbendaharaan. Kelemahan dan kendala dalam faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Secara umum, pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah diselenggarakan secara akuntabel dan transparan. Kontribusi utama penelitian ini adalah rekomendasi untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Rekomendasi tersebut adalah perlu ditetapkannya sekolah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana APBD menjadi fleksibel. Di samping itu, perlu juga diterbitkan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana komite sekolah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi pemerintahan. Perlu dilakukan lebih banyak studi mengenai pengelolaan keuangan sekolah sebagai bagian dari praktek akuntansi pemerintahan. "

"Penelitian ini mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah di tahun anggaran 2013 dari 10 sekolah dasar negeri di wilayah administrasi Jakarta selatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SDN di wilayah Administrasi Jakarta Selatan telah cukup akuntabel meskipun belum sempurna dalam pengelolaan keuangan sekolah terlihat dari pelaporan berkala yang telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah masih belum transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan sekolah harus lebih meningkatkan partisipasi aktif dari komite sekolah dan orang tua murid dan membuka akses yang luas bagi stakeholder aktif untuk mengetahui pengelolaan keuangan sekolah.

---

This research evaluates the accountability and transparency of school financial management of budget year 2013 in 10 elementary public schools located in South Jakarta administrative region. The research shows that the elementary public schools in South Jakarta administrative region has been sufficiently accountable, but not perfect yet in the financial management, as reflected in their regular financial and activities reports that submitted to its authorities.

The research also shows that the schools are not transparent yet in the financial management. On the implementation, the school financial management must involve more active participation from school?s committee and the parents, and also open wider access for active stakeholders to understand the school financial management."

"Penelitian ini mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah dasar. Sampel dalam penelitian ini 10 Sekolah Dasar Negeri SDN di wilayah administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2013. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SDN di wilayah Administrasi Jakarta Selatan telah cukup akuntabel meskipun belum sempurna dalam pengelolaan keuangan sekolah terlihat dari pelaporan berkala yang telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah belum transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan sekolah harus lebih meningkatkan partisipasi aktif dari komite sekolah dan orang tua murid dan membuka akses yang luas bagi stakeholder aktif untuk mengetahui pengelolaan keuangan sekolah.

---

This research evaluates the accountability and transparency of elementary public school financial management. Sample in this research are 10 elementary public schools located in South Jakarta administrative region of budget year 2013. The research shows that the elementary public schools in South Jakarta administrative region has been sufficiently accountable, but not perfect yet in the financial management, as reflected in their regular financial and activities reports that submitted to its authorities.

The research also shows that the schools are not transparent yet in the financial management. On the implementation, the school financial management must involve more active participation from school rsquo s committee and the parents, and also open wider access for active stakeholders to understand the school financial management."

"Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan Direktorat Jenderal pengelola dana terbesar di Indonesia. Dana Dekonsentrasi yang dikelolanya juga paling besar, tersebar di 33 propinsi. Di dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur bahwa dana dekonsentrasi untuk kegiatan non fisik tetapi fakta yang terjadi adalah : sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan berbentuk fisik.Akibat dari kesalahan penggunaan dana dekonsentrasi tersebut, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tidak bisa tersaji secara wajar. Sejak pembuatan laporan keuangan tahun 2005 sampai 2007 Departemen Pendidikan Nasional mendapat opini Disclaimer. Penggunaan dana dekonsentrasi yang menghasilkan aset tetap sebenarnya sudah tidak sesuai dengan undang-undang, tetapi akan lebih bermasalah lagi jika pengelolaannya tidak menggunakan manajemen aset yang benar. Pemerintah sebagai pihak eksekutif yang paling bertanggung jawab di dalam pelaksanaan pemerintahan, perlu meningkatkan pelaksanaan unsur-unsur good governance secara konsisten. Unsur-unsur tata kelola tersebut antara lain adanya: Transparansi, yaitu pelaksanaan pemerintahan yang terbuka sehingga rakyat dapat mengetahui dengan jelas pelaksanaan pemerintah dan Akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun pengelola pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum (besi practices).Sebelum tahun 2004 di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pemerintah Republik Indonesia belum dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertangungjawaban pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku umum. Salah satu buktinya adalah pemerintah belum dapat menghasilkan neraca, yang berisikan aset, hutang dan ekuitas dana pemerintah. Demikian juga manajemen aset tetap pemerintah masih memprihatinkan.Salah satu bukti kelemahannya manajemen aset tetap pemerintah adalah lemahnya perlindungan aset tetap pemerintah sehingga banyak aset tetap pemerintah hilang, rusak, dll. Penyebab lemahnya manajemen aset tetap pemerintah antara lain disebabkan belum adanya laporan keuangan maupun laporan aset tetap pemerintah yang digunakan untuk manajemen aset tetap yang baik.SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah. Disamping SAP pemerintah pusat juga mengembangkan dan mengimplimentasikan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang menghasilkan neraca dan laporan-laporan BMN. Studi ini menganalisis, sejauh manakah manajemen aset tetap telah di lakukan pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.Manajemen aset tetap yang dimaksud meliputi penilaian resiko aset tetap (kerugian, pemborosan, dan penyalahgunaan aset tetap), perlindungan aset tetap (kebijakan-kebijakan dan perlindungan aset tetap organisasi pengendali aset tetap, catatan-catatan aset tetap, akuntabilitas aset tetap, inventarisasi secara periodik dan asuransi aset tetap), pemeliharaan aset tetap dan penilaian kinerja aset tetap.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur akan dilakukan penulis dengan mempelajari buku-buku teks artikel publikasi, literatur, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen, dan peraturan pendukung lainnya untuk kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang ada. Penelitian lapangan dilakukan pada instansi Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan instansi lain yang terkait dengan permasalahan agar memperoleh gambaran mengenai kondisi kantor serta bagaimana pelaksanaan manajemen pengelolaan aset tetap dana dekonsentrasi sehingga akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan. Untuk itu penulis melakukan wawancara, pengamatan/penelaahan serta menganalisa data-data terkait dengan pokok bahasan untuk mendapat jawaban dari permasalahan, Sejauh manakah manajemen aset tetap telah di lakukan, upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap, hambatan yang dialami didalam mengelola aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam mengelola aset tetap pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.Keterbatasan penelitian ini adalah terkait pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang belum sinkron, karena pihak-pihak yang berkepentingan belum duduk bersama dalam satu forum untuk membuat solusi permasalahan. Sehingga yang terjadi adanya tarik menarik kepentingan akibatnya sering terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akuntansi dan tingkat transparansi dan akuntabilitas di 5 masjid agung di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dari lima masjid sudah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian yang berarti laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dari penilaian instrumen TANGO, masjid agung di DKI Jakarta berada pada kondisi mendekati ideal sebagai entitas yang transparan dan akuntabel, dengan beberapa kelemahan seperti kurangnya keterlibatan staf dan stakeholder dalam pengambilan keputusan, mekanisme pergantian kepemimpinan dan periodisasi yang belum konsisten, sistem rekrutmen yang kurang terbuka, terbatasnya akses terhadap laporan keuangan dan data-data internal organisasi yang masih terbatas masjid, keterbatasan SDM, dan minimnya keterlibatan masjid dalam pengambilan keputusan publik.

---

This study is aimed to find out about accounting practices and transparency and accountability of 5 great mosques in DKI Jakarta. This study discovered that three of five mosques have been audited with unqualified opinion which mean that financial statement made is compatible with the acceptable accounting standard. From TANGO assessment, great mosques in DKI Jakarta are close to the ideal condition to be transparent and accountable entity, but have some weaknesses such as the lack of staff and other stakeholder participation in decision making, inconsistency in regeneration mechanism, lack of openness in recruitment, limited access to financial statement and organizational data, lack of human resources, and lack of mosque involvement in public policy."

"Peran utama dari negara adalah penyediaan beragam barang publik (public goods) atau pelayanan kepada publik/masyarakat luas. Pertahanan dan keamanan adalah salah satu kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat dan merupakan barang publik utama yang sangat penting dalam rangka eksistensi suatu negara.Supremasi sipil atas militer merupakan prasyarat utama dalam negara demokrasi. Adanya kendali sipil atas militer antara lain melalui kontrol/pengendalian anggaran belanja militer. Agar dapat dicapai pengendalian yang efektif diperlukan suatu sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance.Sistem penganggaran militer di Indonesia, yaitu yang berlaku pada Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Dephan-TNI), merupakan bagian dari sistem penganggaran nasional (APBN), tetapi karena alasan sifat khas militer, yaitu sifat kerahasiaan (secrecy), mobilitas tinggi, kesatuan komando dan rantai komando, dalam tahap pelaksanaan anggarannya mempunyai sistem pengelolaan khusus yang terpisah dari sistem pelaksanaan anggaran nasional. Sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan militer yang terpisah tersebut diduga cenderung tertutup dan kurang transparan. Alasan kerahasiaan (secrecy) selalu menjadi hambatan akuntabilitas dan transparansi anggaran militer.Penelitian ini menganalisis sistem pengelolaan anggaran belanja (expenditure system) Dephan-TNI ditinjau dari aspek good governance (transparansi dan akuntabilitas publik) serta aspek pengendalian intern. Hasil penelitian terhadap implementasi sistem menunjukkan bahwa sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan Dephan-TNI memitiki kelemahan inheren yang berpengaruh pada efektivitas sistem yaitu sistem otorisasi anggaran dan pendanaan yang tertalu kaku, birokratis dan tidak fleksibel; tidak adanya pemisahan tugas yang memadai sehingga melemahkan pengendalian intern; dan sistem pertanggungjawaban keuangan yang kurang transparan dan akuntabel yang berisiko menimbulkan penyimpangan (korupsi dan penyalahgunaan dana). Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan kegiatan Dephan-TNI dengan departemen/lembaga non militer. Belum adanya aturan hukum yang jelas mengenai rahasia negara menyebabkan alasan kerahasiaan selalu menjadi dalih tidak diikutinya prinsip transparansi dan akuntabilitas.Karena kelemahan tersebut perlu dilakukan perbaikan atas sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan Dephan-TNI. Tidak perlu ada perlakuan khusus atas pengelolaan anggaran belanja militer (Dephan-TNI) secara menyeluruh. Perlakuan khusus harus ditetapkan secara terbatas pada hal-hal yang bersifat kontijensi dan rahasia seperti kegiatan operasi militer yang mendesak/mendadak dengan memperbaiki sistem pengendalian intern dan sistem pertanggungjawabon keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan negara."

"Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Bogor adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 4 tahun di bawah naungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Departemen Perindustrian. Berdiri sejak tahun 1950 dengan tujuan untuk menyiapkan tamatan menjadi tenaga kerja tingkat menengah dalam bidang teknisi pengelola laboratorium, pengatur dan pelaksana analisis kimia, berwirausaha, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai bagian dari kepemerintahan (governance), sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi di bawah binaan Departemen Perindustrian tentunya memiliki fungsi lain selain sebagai pusat pendidikan dan pelatihan di bidang kimia dan industri, yaitu sebagai pelayan masyarakat (public service) terlebih lagi jika insitusi sekolah tersebut memperoleh sumber pembiayaan kegiatannya bukan hanya dari pemerintah pusat tetapi juga dari masyarakat secara langsung. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme pelayanan informasi yang terintegrasi dengan pelayanan inti institusi sekolah sebagai pemberi pelayanan pendidikan. Pelayanan informasi ini tidak bisa tidak, mutlak diperlukan demi menciptakan kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah. Dalam hal ini, SMAK Bogor khususnya, telah melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas pelayanan informasi dan juga melakukan usaha-usaha penerapan good governance dalam melayani publik.Berdasarkan hal tersebut, peneliti telah menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1). Seberapa baik tingkat praktek good governance yang telah dilakukan oleh para pegawai SMAK Bogor? (2). Seberapa baik kualitas pelayanan informasi yang diberikan kepada orang tua siswa? (3). Bagaimana hubungan antara praktek good governance dengan kualitas pelayanan inforrnasi kepada orang tua siswa? Untuk mengukur tingkat praktek good governance dan kualitas pelayanan informasi tersebut, peneliti menggunakan beberapa indikator pengukuran yang berhasil diidentifikasi dari berbagai kajian teori yang ada. Indikator good governance terdiri dari: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta efektifitas dan efisiensi; sedangkan indikator kualitas pelayanan informasi terdiri dari: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kepada orang tua siswa, wawancara dengan pegawai terkait dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua siswa kelas 1, 2, 3 dan 4 yang berjumlah 867 orang.Peneliti menggunakan metode puposive sampling dengan mengambil sampel seluruh orang tua siswa kelas 2, 3, dan 4, tanpa mengikutsertakan orang tua siswa kelas 1 sebab pada saat penelitian ini dilakukan, siswa kelas 1 baru saja memasuki masa orientasi dan masa awal tahun ajaran sehingga peneliti berasumsi bahwa orang tua siswa kelas 1 belum dapat diminta pendapatnya untuk menilai praktek good governance dan kualitas pelayanan informasi yang ada di SMAK Bogor. Dengan demikian jumlah sampel yang terdiri dari orang tua siswa kelas 2, 3, dan 4 adalah berjumlah 643 orang dengan rincian kelas 2 berjumlah 223 orang, kelas 3 berjumlah 221 orang dan kelas 4 berjumlah 199 orang. Dari 643 kuesioner yang disebar, peneliti hanya memperoleh 141 kuesioner yang kembali. Kemudian data dari kuesioner yang kembali tersebut diolah menggunakan analisis deskriptif dan analisis korelasi.Hasil yang diperoleh adalah pelaksanaan akuntabilitas mendapat nilai 69,77% atau termasuk ke dalam kriteria baik. Tingkat pelaksanaan transparansi mendapat nilai 68,84% (baik). Tingkat pelaksanaan partisipasi mendapat nilai 64,54% (baik). Tingkat pelaksanaan efektifitas dan efisiensi pelayanan informasi mendapat nilai 72,93% (baik). Untuk variabel kualitas pelayanan informasi, diperoleh hasil bahwa indikator tangibles mendapat nilai 63,61% (baik). Indikator reliability mendapat nilai 68,49% (baik). Indikator responsiveness mendapat nilai 66,61% (baik). Indikator assurance mendapat nilai 70,19% (baik). Indikator empathy mendapat nilai 70,98% (baik).Hasil berikutnya yang diperoleh menunjukkan hubungan antara praktek good governance dan kualitas pelayanan inforrnasi memiliki nilai koefisien korelasi 0,754 atau termasuk ke dalam kriteria kuat. Selanjutnya diperoleh hasil bahwa variabel good governance mempunyai kontribusi mempengaruhi kualitas pelayanan informasi sebesar 56,85%, sedangkan sisanya 43,15% dipengaruhi oleh variabel lain misalnya kepemimpinan, strategi, budaya dan struktur organisasi.Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan hasil temuan di lapangan, peneliti mengajukan saran-saran untuk lebih meningkatkan praktek good governance dan kualitas pelayanan informasi sebagai berikut: (1). Untuk meningkatkan akuntabilitias, perlu adanya pertanggungjawaban penggunaan dana yang lebih lengkap bukan hanya kepada atasan sebagai suatu keharusan administratif, tetapi juga kepada masyarakat khususnya orang tua siswa sebagai salah satu sumber perolehan dana selain dari pemerintah. (2). Perlu adanya peningkatan transparansi pengelolaan SMAK Bogor terutama transparansi keuangan dan publikasi berbagai kegiatan di SMAK Bogor. (3). Perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan peralatan komunikasi seperti situs web, sms center, dan media massa lokal. (4). Perlu disediakan meja resepsionis pada ruang tamu sekaligus pegawai khusus yang menangani pelayanan informasi. (5). Perlu peningkatan sosialisasi berbagai kegiatan di SMAK Bogor baik eksternal kepada masyarakat terutama internal kepada sesama pegawai demi terciptanya keseragaman informasi yang diperoleh.

---

Chemical Analysis Senior High School of Bogor is a 4-year Vocational Senior High School under the guidance of the Industrial Education and Training Center of the Department of Industry. It is established since 1950 with the objective of preparing the graduate to become the middle level manpower in the field of laboratory managing technician, arranger, and executive of the chemical analysis, entrepreneur, as well as continuing to the higher level education. As the part of governance, schools and also universities under the guidance of the Department of Industry certainly have other functions besides the education and training center in the field of chemistry and industry, namely as the public service, moreover if the said schools obtain source of fund for their activities not only from the central government but also directly from the community. Therefore, it is necessary to have an integrated information service mechanism with the core service of school as an institution to be the educational service provider. This information service is inevitably and absolutely needed for the sake of building community reliability to the government institution. In this matter, Chemical Analysis Senior High School of Bogor has particularly carried out the efforts to improve the quality of good governance application in serving the public.Based on the said matter, the researcher has made the research questions as follow: (1) How well the good governance practice has done by the staffs of Chemical Analysis Senior High School of Bogor? (2) How good is the quality of information service given to the parents of the students? (3) How is the relationship between the good governance practice and the information service quality to the parents of students? To measure level of the said good governance practice and information service quality, the researcher utilizes several indicators of measurement, which are identified from various available theories. Indicators of the good governance consist of: accountability, transparency, participation, as well as effectiveness and efficiency; while indicators of information service quality consist of tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy.Research method used is a survey to the parents of students, interview to the relevant employees and observation. Populations in this research are all parents of the students in class 1, 2, 3 and 4 as many as 867 persons. The researcher uses a purposive sampling method by taking sample of all parents of students of class 2, 3 and 4 without parents of the students who still in class 1 since at time this research was carried out, students of class 1 have already entered the orientation period and the beginning period of educational year so that the researcher assumes that parents of the class 1 students haven't be able to be asked their opinion to evaluate the good governance practice and information service quality available in Chemical Analysis Senior High School of Bogor. Thus, number of samples that consists of the parents of students of class 2,3 and 4 are 643 persons with the details: class 2 consisting of 233 persons, class 3 consisting of 221 persons and class 4 consisting of 199 persons. From 643 questionnaires distributed, the researcher only gets 141 questionnaires back. Then using the analysis descriptive and correlation analysis process data of the said back questionnaires.Results obtained are the implementation of accountability having 69,77% point or is considered good Implementation of transparency level has 68,84% point (good). Implementation of participation level has 64,54% point (good). Implementation of effectiveness and efficiency level of information service has 72,93% point (good). For the information service quality, it is known that tangible indicator has 63,61% point (good). Indicator of reliability has 68,49% point (good). Indicator of responsiveness has 66,61% point (good). Indicator of assurance has 70,19% point. Indicator of empathy has 70,98% point (good).The next results obtained shows that the relationship between good governance practice and information service quality has a correlation coefficient of 0,754 or is considered strong. Then, there is the result shows that good governance variable has a contribution in affecting the information service quality as many as 56,85%, while the rest of 43,15% is affected by other variables such as leadership, strategy, culture and organization structure.Based on the results of descriptive analysis and the findings in the field, the researcher proposes some suggestions to improve the good governance practice and the information service quality, as follow: (1) To improve the accountability, it is necessary to make a responsibility in spending fund which is more complete not only for the upper level as an administrative requirement, but also for the community especially for the parents of students as one of the fund source besides the government. (2) It is necessary to improve the transparency of managing the Chemical Analysis Senior High School of Bogor especially transparency of finance and publication of various activities in the Chemical Analysis Senior High School of Bogor. (3) It is necessary to utilize the communication tools optimally such as web sites, sms center, and local mass media. (4) It is necessary to provide the receptionist desk in the guest room and also the special staffs who handle the information service. (5) It is necessary to improve the socialization of various activities in the Chemical Analysis Senior High School of Bogor both externally to the community and especially internally to the fellow staffs for the sake of creating the uniformity of the information received."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis praktik akuntabilitas dan transparansi informasi pada peer-to-peer (P2P) lending syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya risiko gagal bayar atau fraud (kabur dengan uang pemberi dana) yang terjadi pada P2P lending. Oleh sebab itu, P2P lending syariah di Indonesia yang saat ini berizin dari OJK hanya 7 perusahaan, praktik akuntabilitasnya perlu dievaluasi terutama bagaimana pertanggungjawaban P2P lending terhadap pemberi dana, agar terhindar dari gagal bayar atau fraud (kabur dengan uang pemberi dana) seperti yang terjadi pada P2P lending konvensional. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif pada tiga perusahaan P2P lending syariah di Indonesia. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan CEO atau perwakilan manajemen lainnya dari P2P lending syariah, pemberi dana, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator yang mengawasi P2P lending syariah. Sesuai dengan teori logika kelembagaan, ditemukan bahwa faktor atau pihak yang mendorong penerapan akuntabilitas pada P2P lending syariah berasal dari internal perusahaan sendiri (material carriers) dan regulator (symbolic carriers). Namun terdapat praktik decoupling (tidak mematuhi) terhadap peraturan dikarenakan actor membatasi informasi tertentu dari penerima dana yang perlu diungkapkan kepada pemberi dana. Selain itu, temuan lainnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa dua perusahaan lebih menekankan pada upward accountability, sementara satu perusahaan menyeimbangkan antara downward accountability dan upward accountability. Dari segi transparansi, masih terdapat asimetri informasi antara pemberi dana dan penerima dana karena adanya peraturan perlindungan data pribadi. Terakhir, P2P lending syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memberikan masukan dan nasihat terhadap kesesuaian transaksi dan akad pada P2P lending syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kesenjangan literatur sebelumnya, yang belum membahas praktik akuntabilitas pada P2P lending syariah.

---

The objective of this study is to evaluate and analyze accountability and information transparency practices in sharia peer-to-peer (P2P) lending. This research is motivated by the default or fraud risk (run off with funder funds) that occurs in P2P lending. Therefore, there are only 7 sharia P2P lending companies in Indonesia that are currently licensed by the OJK, their accountability practices need to be evaluated, especially how sharia P2P lending is accountable to funders, so as to avoid default or fraud (run off with funder funds) as happened in conventional P2P lending. This study uses a case study method with a qualitative approach to three sharia P2P lending companies in Indonesia. Semi-structured interviews were conducted with CEOs or other management representatives from sharia P2P lending, funders, and the Financial Services Authority (OJK) as the regulator that oversees sharia P2P lending. In accordance with the theory of institutional logic, it was found that the factors or parties that encourage the implementation of accountability in sharia P2P lending come from the company's own internal (material carriers) and regulators (symbolic carriers). However, there is a practice of decoupling (not complying) with regulations because actors limit certain information from borrowers that need to be disclosed to funders. In addition, other findings from this study indicate that two companies place more emphasis on upward accountability, while one company balances downward accountability and upward accountability. In terms of transparency, there is still an information asymmetry between funders and borrowers due to personal data protection regulations. Finally, sharia P2P lending has a Sharia Supervisory Board (DPS) whose function is to provide input and advice on the compliance of transactions and contracts in sharia P2P lending with sharia principles. This research contributes to filling the gap in the previous literature, which has not discussed accountability practices in sharia P2P lending."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur melalui konsep Stewart dan Ellwood; yang memuat tujuh dimensi yaitu; (1) Intentions Disclosure, (2) Directing Mind Visibility, (3) Performance Visibility, (4) Answering for Precaution Taken, (5) Accountability for Probity and Legality; (6) Process Accountability; dan (7) Program Accountability.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Responden yang terlibat dalam penelitian adalah seluruh panitia pembangunan sekolah sebanyak 52 orang di Kabupaten Gresik Jawa Timur, dan Instrumen yang digunakan untuk menilai ketujuh dimensi tersebut melalui pengamatan, wawancara dan kuesioner.Hasil penelitian menggambarkan bahwa ketujuh dimensi menunjukkan hal yang positif, sehingga Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

---

The objective of this study is to Analysis Accountability Building of Science Laboratory Program at Junior High School in Gresik Distric East Java about Stewart and Ellwood concept, loaded seven dimensions; (1) Intentions Disclosure, (2) Directing Mind Visibility, (3) Performance Visibility, (4) Answering for Precaution Taken, (5) Accountability for Probity and Legality; (6) Process Accountability; dan (7) Program Accountability.The Method of this research is a quntitative approach. Respondent in the research is building committee element about 52 persons and Instrument this research approach is observation, interview dan instrument non-test.Result show that seven dimensions is explain that positive things, so Analysis Accountability Building of Science Laboratory Program at Junior High School in Gresik Distric East Java, that used it."