Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lahirnya partai-partai politik lokal di Aceh merupakan realisasi dari salah satu butir Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Hadirnya enam partai politik lokal yang ikut bertarung bersama 38 partai nasional lainnya pada Pemilu Legislatif 2009 menjadi babak baru perpolitikan di Aceh, berikut menandai terbukanya peluang politik yang lebih besar untuk perempuan berpolitik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran peluang dan kendala yang dihadapi politisi perempuan dalam meningkatkan peran dan keterwakilannya dalam parlok dan lembaga legislatif. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauhmana strategi afirmasi yang diamanahkan oleh aturan perundangan politik di tingkat nasional maupun lokal di introduksi ke dalam platform, AD/ART dan program kerja parlok, bagaimana perempuan merespons peluang politis yang ada serta hambatan apa saja yang mereka hadapi di lapangan. Selain itu, sekilas saya juga menjabarkan implikasi perundang-undangan politik di tingkat pusat (UU No.2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008) dan tingkat lokal (UUPA No. 11 Tahun 2006 dan Qanun No. 3 Tahun 2008) terhadap keterwakilan politik perempuan dan bagaimana sistem pemilu memengaruhi keterpilihan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Temuan penelitian ini adalah: partai politik lokal di Aceh belum serius dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partai politik lokal dan lembaga legislatif. Terlihat dari (1) parlok belum memiliki komitmen yang tegas dalam mengintroduksi strategi afirmasi dalam platform, AD/ART, dan program kerja partai; (2) mekanisme rekrutmen belum ramah perempuan; (3) lemahnya dukungan dan pemberdayaan parlok terhadap caleg perempuan agar bisa lolos ke lembaga legislatif; (4) politisi perempuan masih menghadapi kuatnya hambatan-hambatan dalam bentuk politik bergaya maskulin, diskriminasi, kecurangan dalam pemilu, tidak tegaknya hukum, dan lain-lain.

---

The emergence of political parties in Aceh is the implementation of one of the principles in the Memorandum of Understanding between Indonesian Government and GAM (Freedom for Aceh Movement) signed on August 15, 2005 in Helsinki, Finland. The appearance of six local political parties with 38 other nation’s parties in the Legislative Election of 2009 opens a new chapter in the political history of Aceh, which aiso gives ways to more opportunities for women to participate in politics. This research is aimed at giving illustration on the opportunities and challenges faced by female politicians in order to improve their role and representativeness in local parties and the legislation.

Specifically, this research is aimed to reveal how affirmative strategy as designated by political acts in both national and local levels has been incorporated into the platform, AD/ART (constitution and bylaws) and work programs of local parties, and how women respond to political opportunities as well as how they deal with challenges. Moreover, the implications of biiis in the central (No. 2 year 2008 and No. 10 year 2008) and local (UUPA No. 11 year 2006 and No. 3 year 2008) levels on political representativeness of women and how electoral systems affect the elections of women will also be discussed. This paper implements qualitative approach ffom the perspective of women using observation and in-depth interviews for data gathering.

The results reveal that local political parties in Aceh are not thoroughly making efforts to improve the representativeness of women in local political parties and legislative institutions. This is demonstrated in that (1) local parties do not have strict commitment to incorporating affirmative strategies in their platforms, constitution & bylaws, and programs; (2) recruitment mechanism is not female-friendly; (3) weak support and empowerment from local parties to their female politicians to promote them to the legislation; (4) female politicians are still fighting against obstacles caused by masculine political style, discrimination, electoral fraud, violation of laws, and more."

"ABSTRAKPelaksanaan program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutanatau Reducing Emissions from Deforestasi and forest Degradation plus (REDD+)mensyaratkan adanya efektivitas, efisiensi dan kesetaran (equitable) sebagaiperdekatan mitigasi perubahan iklim untuk menguji opsi-opsi usulan dan hasilhasilatau mengevaluasi hasil aktual. Riset ini bertujuan memahami danmenganalisis pengaruh kegiatan ujicoba REDD+ pada lingkungan dan sosialekonomimasyarakat sekitar hutan, serta mengkaji persepsi warga masyarakatsetempat atas manfaatnya dari kegiatan ujicoba REDD+ dan penilaian masyarakatdalam melihat keterkaitan antara program tersebut dengan perubahan iklim.Populasi riset berada di tujuh desa di wilayah kerja kegiatan ujicoba REDD+Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan lokasi sampel berada diDesa Mantangai Hulu, Desa Katunjung dan Desa Petak Puti. Jumlah sampel 66orang dengan unit analisis adalah keluarga. Hasil riset ini menunjukkan bahwadari kegiatan ujicoba REDD+ di lokasi sampel telah memberi pengaruh terutamaterhadap kondisi lingkungan (lahan hutan) dan tingkat pendapatan, serta pengaruhterbatas terhadap aspek pendidikan, kesehatan dan kondisi tempat tinggal.Berbagai pelatihan, kegiatan dan sosialisasi tentang REDD+ telah meningkatkanmanfaat tambahan berupa kapasitas personal, tata kelola lahan, pemahaman danpersepsi masyarakat atas manfaat ujicoba REDD+, dan melihat hubungankegiatan ujicoba REDD+ dengan perubahan iklim.

---

ABSTRACTImplementation of the Reducing Emissions from Deforestation and ForestDegradation (REDD+) program requires the effectiveness, efficiency and equity(equitable) as approach of mitigation on climate change to examine the optionsproposed and outcomes or evaluate the their actual results. This research aims toidentify and analyze the impact of REDD + pilot activities on the environmentand socio-economics of forest communities, as well as assessing the perception oflocal residents on their benefits of REDD + pilot activities and communities?perception on its program relationship with climate change. Research populationis seven villages on the region of REDD + pilot activities Regency Kuala Kapuas,Central Kalimantan, with the sample villages are Mantangai Hulu Village,Katunjung and Petak Puti. Numbers of samples were 66 respondents with the unitof analysis is the household. The research results show that the demonstrationactivities of REDD+ have been delivered influence mainly on environment (forestvegetation) and their income, limited influence on education aspect, health andliving conditions. The trainings availability, activities and socialization byREDD+ project proponent have been obtained co-benefits for local communitieson their capacity building, forest and land use governance, their knowledge andunderstanding on REDD+ benefits and their perception on REDD+ and climatechange relationship concept"

"Air Bersih merupakan Kebutuhan dasar (Basic Need) yang sangat perlu bagi manusia. Sebagian besar tubuh manusia memperoleh sumbangan paling besar dari air untuk kehidupannya. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dapat memberikan kesehatan dasar pada manusia, baik untuk minum, memasak makanan dan keperluan sehari-harinya. Kesehatan manusia ini dapat menunjang kegiatan manusia sebagai pelaku pembangunan. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Jawa Tengah, memang dijuluki sebagai daerah gersang, yang tidak tanpa alasan. Kualitas dan kuantitas air yang belum memadai menyebabkan banyaknya penyakit yang berhubungan dengan hal itu berjangkit. Upaya penanggulangan sering dilak.ukan, namun masih sukar untuk menurunk.an jumlah penderita, bahkan dalam lima tahun terakhir ini, prioritas perhatian terhadap penyakit masyarakat masih cenderung didominasi oleh penyakit yang mempunyai hubungan dengan air yang kurang memadai. Hasil upaya mengurangi berjangkitnya penyakit-penyakit tersebut merupakan upaya memperbaiki komponen penting yang ikut menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu cara yang dapat diperaunakan untuk: menanggulangi berjangkit secara luasnya penyakit tersebut yaitu dengan meningkatkan kuantitas penggunaan air, walaupun segi kualitasnya masih belum memenuhi standar. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian Saunders dan Was-ford pada tahun 1976 dengan hasil yang menunjukkan kemajuan pesat di bidang ini. Oleh karena itu, kualitas air yang nampaknya masih sukar diperbaiki dapat segera ditanggulangi dengan upaya mencapai target kuantitas. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa pencapaian target penyediaan air bersih yang dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan tidak sesuai dengan kenyataan lapangan dan bahwa aspek kelembagaan implementasi merupakan pokok penting yang hasus diperbaiki, sehingga dapat menunjang program air bersih mencapai target riil. Pencapaian target tersebut mendorong perbaikan derajat kesehatan dengan menurunnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas air yang tidak memadai. Segi kelembagaan merupakan kelemahan dalam implementasi program pembangunan yang dimotori oleh pernerintah dalam upaya mensukseskan program air bersih. Kelemahan penelitian ini ada pada penggunaan teori implementasi yang lebih cenderung bagi model penelitian kasus. Selain itu, kendala paling berat adalah model penelitian survey dengan waktu dan tenaga yang tidak memadai sehingga banyak hal yang nampak, diselesaikan tergesa-gesa. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan seperti: Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Watak dan Struktur Dirokrasi dalam kelembagaan implementasi program dapat memberikan sumbangan besar untuk perbaikan program, terutama pencapaian target kuantitas secara riil. Kelemahan kelembagaan pada faktor-faktor tersebut merupakan salah satu kunci pokok upaya mencapai target kuantitas air bersih yang dapat mendorong perbaikan kualitas harus benar terwujud dalam implementasi program air bersih. Dengan wujud nyata kelembagaan impiementasi yang baik dalam program-program pembangunan, maka sekaligus proses Administrasi Negara dapat menyentuh bidang kesehatan sebagai bagian pelayanan masyarakat."

"Diskusi rutin dalam konteks quick share for quick learner (QSQL) di Bappenas bulan Oktober 2008 mengambil tema : "Percepatan pembangunan infrastruktur, peluang & kendala"...."

"The demand for meat in South Kalimantan increases in line with the increasing of population,income and people awareness on the role of animal protein for health....."