Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surety Bond adalah suatu bentuk jaminan perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi (company guarantee), akan tetapi pelaksanaan Surety Bond berbeda dengan pelaksanaan asuransi. Didalam asuransi, yang dijamin adalah kerugian fisik dari suatu resiko, sedangkan Surety Bond menjamin resiko moral dan ketidakmampuan. Jadi, fungsi utama dari Surety Bond bukan untuk membayar ganti rugi, akan tetapi untuk menjamin bonadifitas dari principal dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya.Didalam Surety Bond terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu 3 Perusahaan Asuransi sebagai penjamin (Surety), Kontraktor/pelaksana proyek (Principal), Pemilik Proyek (Obligee). Surety Bond mempakan alternatif jaminan selain dari Bank Garansi. Perbedaan yang mendasar dari kedua lembaga jaminan ini adaiah didalam Surety Bond tidak diperlukannya suatu jaminan/anggunan yang harus diberikan/ditahan , sepertihalnya didalam Bank Garansi.Permasalahan dari tesis ini dibagi menjadi dua pokok permasalahan. Pertama adalah mengenai pelaksanaan Surety Bond di PT. Bumida 1967. Pelaksanaan Surety Bond di PT, Asuransi Bumida 1967, menerapkan ketentuan bahwa yang harus dilakukan oleh seorang Principal harus melalui tahapan prosedur yaitu: mengajukan suratpermohonan menjadi nasabah, mengajukan data perusahaan, dan menandatangani Surat Perjanjian Ganti Rugi. Dalam rangka penerbitan Surety Bond perlu diadakan pra-kualifikasi Iebih dahulu dengan melakukan penilaian terhadap Principal itu sendiri. Proses penilaian ini dilakukan oleh Underwriter PT. Asuransi Bumida 1967. Prosespenilaian tersebut meliputi Tahap penilaian Character, Tahap penilaian Capacity, Tahap penilaian Capital serta Condition, Collateral, dan penelitian administratif. Untuk mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Bumida 1967 sebagai Penjamin, pihak Obligee harus mengajukan surat resmi pengajuan klaim, melampirkan dokumen-dokumen yangberkaitan, sesuai dengan jenis jaminan dan dalam batas waktu pengajuan klaim. PT. Asuransi Bumida 1967 berhak meminta recovery klaim kepada Principal baik dengan melakukan pendekatan dengan pihak principal terlebih dahulu, secara langsung, maupun melalui jalur hukum. Kedua adalah mengenai tanggung jawab PT. Bumida 1967 dalam hal terjadi wanprestasi terhadap perjanjiannya. Tanggung jawab PT. Bumida 1967 adalah membayar klaim yang diajukan oleh Obligee sesuai dengan yang tertera di dalam polis. Dalam hal berakhirnya tanggung jawab PT. Asuransi Bumida 1967 adalah pada saat Principal memenuhi kewajibannya kepada Obligee dan Principal telah membayarrecovery klaim kepada PT. Asuransi Bumida 1967, karena PT. Asuransi Bumida 1967 telah membayar klaim kepada Obligee.Berdasarkan permasalahan yang ada, maka saran yang paling terpenting adalah bahwa pemerintah dan perusahaan asuransi dalam mensosialisasikan terhadap masalah Surety Bond ini kepada masyarakat saling bekerja sama dengan baik untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat, sehingga didalam prakteknya tidak terjadikesalahpamahaman dalam penerapannya, selairi itu juga harus dibuat peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai pengaturan Surety Bond ini."

"Salah satu sifat dari web yang tak mengenal batas wilayah dapat dimanfaatkan untuk pengiriman data dan informasi. Hal ini banyak bermanfaat untuk pengiriman data dari berbagai tempat tanpa harus membuat jaringan internal. Salah satu implementasi aplikasi berbasis web adalah pelayanan klaim kerugian asuransi kendaraan bermotor. Sesuai dengan sifat mobile kendaraan bermotor, maka klaim tersebut dapat mengambil tempat kejadian dimana saja. Hal ini menimbulkan kesulitan pada proses pengajuan klaim tersebut. Sementara pemegang polis harus memberikan laporan kepada perusahaan asuransi dalam jangka waktu tertentu. Jika jangka waktu tersebut terlewati maka polis tidak dapat diklaim. Hal ini diatasi dengan memberi alternatif cara pelaporan dan pengecekan klaim dengan memanfaatkan web. Untuk itu dilakukan perancangan dan pembuatan aplikasi pelayanan klaim kerugian asuransi kendaraan bermotor berbasis web, sebagai satu alternatif cara pelaporan agar tercapai efisiensi waktu untuk menghindari terjadinya kadarluwarsa waktu lapor."

"Skripsi ini membahas hubungan bauran promosi dengan penjualan dan laba penjualan polis asuransi studi kasus pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa biaya promosi, hasil penjualan dan laba penjualan untuk melihat hubungan biaya promosi dengan penjualan dan laba penjualan polis asuransi pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. Setelah dilakukan uji korelasi statistik non parametrik, diketahui bahwa bauran promosi tidak berhubungan dengan penjualan, namun pada bauran promosi dimensi promosi penjualan dan hubungan masyarakat terdapat hubungan yang signifikan dengan laba penjualan. Untuk itu PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda sebaiknya membentuk ulang strategi pemasaran yang lebih efektif dalam meningkatkan penjualan serta melakukan inovasi-inovasi terhadap bauran promosi produknya.

---

This script is talking about the relations of promotion mix with sales and sales profit of insurance policy, case study for PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. The research in this script is quantitative research which is using secondary data such as promotion cost, sales product and sales profit to see the relations of promotion cost with sales and sales profit of insurance policy at PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. After statistic correlation non parametric test is done, is known that promotion mix is not related with the sales, however, at promotion mix combination the dimention of sales promotion and public relations have a significant relations with sales profit. For that, PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 should remake the marketing strategy to be more effective in increasing the sales and do some innovation to promotion mix of its product."

"Perusahaan asuransi syariah, yang operasional usahanya berdasarkan syariah Islam merupakan alternatif yang ada bagi kaum muslim sebagai pengganti asuransi konvensional. Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah belum ada, sehingga pelaksanaan asuransi syariah tetap menggunakan kaidah-kaidah perasuransian global, yaitu mengacu pada Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Penulis mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian pertanggungan pada PT. Asuransi Takaful Umum (dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor).Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum asuransi di. Indonesia apabila dikaitkan dengan asuransi menurut syariah, bagaimana pelaksanaan perjanjian (akad) pertanggungan asuransi kerugian (dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor) pada PT. Asuransi Takaful Umum, serta apakah klausula-klausula perjanjian pertanggungan asuransi kendaraan bermotor yang dituangkan dalam polis asuransi kerugian kendaraan bermotor pada perusahaan ini telah memenuhi ketentuan-ketentuan seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang Asuransi dan syariah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara dan data sekunder, yaitu data yang didapat dari berbagai literatur dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan di atas.Pelaksanaan perjanjian (akad) asuransi kendaraan bermotor (ABROR) pada perusahaan ini ditandai dengan adanya penandatanganan formulir surat permintaan takaful (ABROR) oleh peserta dan dengan diterbitkannya polls oleh penanggung, yang merupakan suatu bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Operasional perusahaan ini menjauhi larangan-larangan bermuamalat dalam Islam, yaitu tidak mengandung unsur aharar (probabilitas atau risiko), maisir (perjudian), riba (bunga) dan juhala (ketidakpastian). Akad yang dilakukan adalah akad tabarru' dan apabila tidak terjadi klaim maka perusahaan akan memberikan pengembalian berupa uang bagi hasil (nisbah) kepada pesertanya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang berkaitan dengan ketentuan tentang akad tijarah dan tabarru'. Dalam praktik asuransi syariah terdapat perbedaan pendapat mengenai akad tabarru'. Sebagian asuransi syariah dalam praktiknya memberikan bagi hasil apabila terjadi surplus dana tabarru', namun sebagian lagi asuransi syariah tidak membagikan dengan alasan bahwa tabarru' adalah dana yang sudah diikhlaskan peserta untuk tolong menolong, sehingga peserta tidak perlu mengharapkan pengembalian kecuali pahala dari Allah SWT."

"Kompetisi, yang lebih kompetitif di pasar asuransi kendaraan bermotor, memimpin masing-masing perusahaan asuransi untuk meningkatkan kualitas layanan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan klien mereka dan dapat menciptakan loyalitas yang ada pada akhir tujuan perusahaan dalam rangka mencapai profit"

"Kompetisi, yang lebih kompetitif di pasar asuransi kendaraan bermotor, memimpin masing-masing perusahaan asuransi untuk meningkatkan kualitas layanan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan klien mereka dan dapat menciptakan loyalitas yang ada pada akhir tujuan perusahaan dalam rangka mencapai profit"

"Tujuan asuransi adalah untuk mengalihkan risiko sari tertanggung kepada penanggung (PT Asuransi Jasa Indonesia). Dalam garis besarnya asuransi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang (jiwa). Dalam asuransi kerugian dikenal adanya asas subrogasi yang diatur dalam Pasal 264 KGHD, yang maksudnya adalah penyerahan hak dari tertanggung kepada PT Asuransi Jasa Indonesia terhadap pihak ketiga. Maksud subrogasi ini adalah untuk memberikan perlindungan/hak kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, kaitannya dengan Pasal 1365 it f?er_ menurut Pasal 5 ayat (4) alinea 3 Polis Rendarean Bermotor, disebutkan bahwa: Tertanggung diwajibkan memberikan segala bantuan yang ada padanya dan segala keterangan kepada Maskapai (PT Asuransi Jasa Indonesia (Penulis) dalam penyelesaian sesuatu tuntutan.Dalam pelaksanaannya yang dimaksud subrogasi asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Jasa Indonesia adalah meliputi:1. Penyerahan hak dari, tertanggung kepada PT Asuransi Jasa Indonesia untuk menuntut pihak ketiga, dengan kewajiban tertanggung adalah:a. Menyerahkan surat subrogasi.b. Menyerahkan surat Keterangan Kepolisian yang nenyatakan penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga.c. Menyerahkan salinan/foto kopi surat tuntutan dari tertanggung kepada pihak ketiga.2. Penyerahan benda pertanggungan (kendaraan bermotor) dari tertanggung kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, dengan kewajiban tertanggung adalah:a. Menyerahkan surat Keterangan Kepolisian/Pejabat yang berwenang tentang terjadinya kecelakaan.b. Menyerahkan benda pertanggungan (kendaraan bermotor).3. Penyerahan hak untuk menuntut pihak ketiga dan benda pertanggungan (kendaraan bermotor) dari tertanggung kepada.PT Asuransi Jasa Indonesia, dengan kewajiban tertanggung adalah:a. Menyerahkan surat subrogasi.b. Menyerabkan surat Keterangan Kepolisian yang menyatakan penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga.c. Menyerahkan salinan/foto kopi surat tuntutan dari tertanggung kepada pihak ketiga.d. Menyerahkan benda pertanggungan (kendaraan bermotor).Namun dalam kenyataannya dalam pelaksanaan subrogasi masih banyak permasalahan yang muncul sehingga belum dapat berhasil secara maksimal. Adapun, permasalahan ini disebabkan oleh: Tertanggung, Pihak Ketiga, dan Penanggung."

"Ketidaktepatan dalam penetapan nilai cadangan klaim asuransi kendaraanbermotor PT Asuransi Syariah ?X? dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam menyiapkan cadangan untuk menutup klaim asuransi kendaraan bermotor disamping dapat berpengaruh terhadap profit/loss perusahaan serta tingkat kesehatan perusahaan asuransi tersebut. Data yang digunakan adalah data klaim asuransi kendaraan bermotor baik frekuensi maupun severitasnya per hari serta nilai cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor per tahun, mulai dari tahun 2001 - 2006. Metode pengumpulan data yang digunakan ádalah metode wawancara dan dokumenter, sedangkan alat analisis yang dipakai adalah metode AMA khususnya Loss Distribution Approach (LDA) ? Aggregation, serta validasi model dilakukan dengan backtesting ? Loglikelihood Ratio (LR).Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyimpangan yang terjadi antara cadangan yang harus dicadangkan untuk menutupi klaim asuransi kendaraan bermotor dengan klaim asuransi yang sebenarnya terjadi pada PT Asuransi Syariah "X" selama enam tahun cenderung positif; 2) Berdasarkan hasil perhitungan, cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor dengan menggunakan metode alternatif yaitu metode LDA - Aggregation pada tingkat kepercayaan 99% untuk 1 (satu) hari mendatang sebesar Rp 3.532.505.204,00. Sedangkan cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor pada tingkat kepercayaan 95% untuk 1 (satu) hari mendatang sebesar Rp 1.275.399.762,00.; 3) Hasil pengujian model dengan menggunakan back testing, khususnya cara LR menunjukkan bahwa model pengukuran cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor valid, baik pada a = 1% maupun a = 5%; 4) Metode yang dapat digunakan untuk penetapan pengukuran cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor yang lebih mendekati nilai klaim asuransi kendaraan bermotor yang sebenarnya terjadi adalah dengan menggunakan metode LDA Aggregation.

---

Inaccuracy on establishment of motor vehicle insurance claim reserve value in PT Asuransi Syariah ?X? could lead to incorrectness in preparation of reserve to cover motor vehicle insurance claims, moreover it also could influence firm profit/loss and level of insurance firm health. Data utilized in this research consisted of motor vehicle insurance claim data both in term of frequency and severity per day. In addition, it also used data regarding motor vehicle insurance claim reserve yearly, from 2001-2006.Research shown that 1) deviation between motor vehicle insurance reserve and actual motor vehicle insurance claim of PT Asuransi Syariah "X" during six years inclined positive; 2) result from measurement of motor vehicle insurance reserve using Loss Distribution Approach-Aggregation method with 99% confidence level for the next day was Rp 3.532.505.204,00. Meanwhile, unexpected loss value with 95% confidence level for the next day was Rp 1.275.399.762,00; 3) model validation result using back testing, especially Loglikelihood Ratio method shown that measurement model of motor vehicle insurance reserve was valid , both with value a = 1% and a = 5% ; 4) motor vehicle insurance reserve measurement method which had the closer value with the real motor vehicle claim was LDA Aggregation."