Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan ini membahas prosedur penyusunan Risk Based SOP yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Ernst Young EY Indonesia terhadap PT X, khususnya untuk proses bisnis pengadaan barang/jasa. Laporan ini juga menganalisis tahapan proses pembuatan Risk Based SOP yang dimulai dari pemetaan proses bisnis, hingga implementasi Risk Control Matrix RCM ke dalam SOP PT X dengan membandingkan terhadap teori yang sudah ada.

---

This report discusses the procedure of preparing Risk Based SOP conducted by Public Accounting Firm Ernst Young EY Indonesia to PT X, especially for business process of procurement of goods services. This report also analyzes the stages of Risk Based SOP making process starting from business process mapping, to implementation of Risk Control Matrix RCM into SOP PT X by comparing to existing theory."

"PT PLN Persero dan PT KAR POWERSHIP INDONESIA telah membuat dan menandatangani Kontrak LVMPP termasuk proses pengadaan leasing marine vessel power plant. Dalam skripsi ini, pembahasan difokuskan pada masalah mekanisme pengadaan leasing marine vessel power plant apakah telah sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT PLN Persero No.0014.E/DIR/2014 dan ketentuan dan persyaratan dalam Kontrak LMVPP apakah dapat dikategorikan sebagai perjanjian leasing sesuai KMK No.1169/KMK.01/1991 serta keabsahan pembentukan Kontrak LMVPP sesuai dengan KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pengadaan leasing marine vessel power plant telah sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT PLN Persero No.0014.E/DIR/2014 dan Kontrak LMVPP adalah sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur pada KUH Perdata sebagaimana diatur pada pasal 1338 jo. 1320-1337, dari aspek leasingnya Kontrak LMVPP tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian leasing karena tidak berisi dan memuat ketentuan dan pengaturan sebagaimana yang diperlukan dalam perjanjian leasing yang telah ditentukan pada KMK No.1169/KMK.01/1991. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan seperti harga dan pembayaran sewa yang justru memfokuskan terhadap pembelian tenaga listrik dan tidak diaturnya mengenai harga perolehan barang modal. Saran yang dapat disampaikan adalah harus dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan tentang leasing dan perusahaan pembiayaan yang terintegritas dalam suatu Undang-Undang agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat serta PT PLN Persero harus dapat konsisten dalam melakukan suatu pekerjaan agar pembentukan kontrak selaras dengan maksud dan tujuan pekerjaan tersebut.

---

PT PLN Persero and PT KAR POWERSHIP INDONESIA has made and entered into LVMPP contract including its process of procurement of leasing marine vessel power plant. In this thesis, the discussion focused on the issuing of the mechanism of procurement of leasing marine vessel power plant whether in accordance with Letter of Circular Board of Directors of PT PLN Persero No.0014.E DIR 2014 and the terms and condition set out on the LMVPP contract whether it can be categorized as a lease agreement according KMK No.1169 KMK.01 1991 as well as the validity of the Contract in accordance with article 1338 jo. article 1320 1337 of Indonesia Civil Code. This research uses a normative juridical method. The results of this research found that the mechanism of procurement of leasing marine vessel power plant has applied with and in accordance with the Letter of Circular of Directors of PT PLN Persero No.0014.E DIR 2014 and the LMVPP contract is valid and binding because it has qualified as valid agreement as stipulated in the Indonesia Civil Code in article 1338 jo. 1320 1337. However for its leasing aspect, LMVPP contract can not be categorized as a operating lease agreement because it does not contains an obliged provisions and arrangements as required in the lease agreement that has been determined in KMK No.1169 KMK.01 1991. This is due to several issues such as price and lease payments that would rather focus on the purchase of electricity and that the exclusion of the acquisition price of capital goods. Suggestions can be submitted is to be made a legislation on leasing and financing company that integrated into an Act in order to ensure legal certainty to the society and PT PLN Persero must be consistent in doing a job in order to form a contract that in line with the intent and purpose of the work mentioned."

"Bertitik tolak dari pengertian peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan yang ada seharusnya sudah menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para investor khususnya dalam mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada di bidang pengadaan barang/jasa, maka dengan adanya ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pasca perundingan WTO timbul pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini."

"The pattern of corruption eradication effort in procurement of goods and services has a spesific characteristic and differs from other general patterns of corruption eradication various aspects of law in procurement of goods and services are dominated by elements regarding administrative law and civil law. Therefore, pattern of itsviolations also exists in those two areas of laws. Hence, the eradication strategy shall prioritize the enforcement of administrative law which has main function to provide asustainable controlling element as preventive factor without neglecting the repressive action. The repressive action is manifested through punishment as an ultimatum remedium if toward corruption in the procurement of goods and services. "

"Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 mengatur proses pengadaan barang/jasa untuk penunjukan langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan dua tahap, teorisasi dan empirisasi. Penelitian dilakukan kepada dua kelompok responden, kelompok Auditor dan Auditee dengan menggunakan metode statistika deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan ada 6 faktor permasalahan aplikasi aturan keadaan darurat pada pengadaan barang/jasa secara penunjukan langsung, yaitu Tidak ada keharusan pemerintah daerah yang terdekat untuk wajib memberikan bantuan pada daerah yang terkena bencana, Tidak ada aturan yang memperbolehkan PPK menunjuk penyedia barang/jasa terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis, Lama waktu pelaksanaan pekerjaan, Tidak ada pengaturan besarnya denda keterlambatan pekerjaan, Rendahnya kualitas/mutu pekerjaan penanggulangan yang dikerjakan, dan Pemeriksaan BPK dalam setiap pekerjaan secara unit price.

---

Presidential Regulation No. 54 of 2010 regulates the process of procurement of goods / services, whether in the form of a direct appointment. The method used in this study is a two-stage survey, theorising and empirisation. The study was conducted to two groups of respondents, the Auditor and Auditee using descriptive statistics.

The results showed there were 6 factors issues in the application of the rules of emergency procurement of goods / services direct appointment, that No obligation of local government closest to shall provide assistance to the affected areas, There are no rules that allow the PPK designate providers of goods / services nearby who are conducting similar work, Work execution time, No amount of fine adjustment of delay, Poor quality / quality control work, and the BPK in every job in the unit price."

"Tesis ini membahas Peran Notaris dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sampai saat ini hanya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Kasus mengenai wanprestasi terhadap kontrak pengadaan dimana para pihak dalam kontrak menggunakan akta di bawah tangan yang dilakukan oleh Penggugat, mengakibatkan pengugat dikenakan sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kontrak Pengadaan Barang Jasa terutama pekerjaan kompleks baiknya dibuat dalam bentuk Akta Notaris, sehingga Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum terkait pelaksanaan kontrak sebelum penandatanganan kontrak. Hal ini akan membantu para pihak untuk mendapatkan perlindungan yang objektif dan memiliki kontrak yang lebih baik, antara lain dengan memiliki kesamaan pemahaman tentang definisi dari wanprestasi, dimana bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, maka pihak lain dapat melakukan tindakan sebagai sanksi. Hal ini akan meminimalisir potensi sengketa. Selanjutnya hakim dalam memutus perkara akan memperhatikan permasalahan yang terjadi, dimana Penyedia telah melakukan wanprestasi dengan tidak menyelesaikan kontrak, sehingga terjadi pemutusan kontrak dan dikenakan sanksi Daftar Hitam.

---

This thesis discusses the role of the notary in the contract of procurement of government goods services, which until now has only been made in the form of a deed under the hand, so that it does not have perfect evidence strength. The case regarding breach of contract of procurement where the parties to the contract use an underhand deed carried out by the Plaintiff, resulted in the plaintiff being sanctioned by the Defendants Black List. This research is a qualitative research with a descriptive-analytical design. The results of the study suggest that the contract for the procurement of goods services especially complex works should be made in the form of a notarial deed, so that the notary can provide legal counseling related to the implementation of the contract before signing the contract. This will help the parties to obtain objective protection and have a better contract, among others by having a common understanding of the definition of default, where if one party cannot fulfill the obligations specified in the contract, the other party can take action as sanctions. This will minimize the potential for disputes. Furthermore, the judge in deciding the case will pay attention to problems that occur, where the Provider has defaulted by not completing the contract, so that the contract is terminated and subject to black list sanctions."

"Pelaksanaan yang cepat dan kebutuhan mendesak akan infrastruktur merupakan alasan utama mengapa banyak proyek di Kawasan Inti Pemerintahan menggunakan metode design and build untuk konstruksi di ibu kota baru, Nusantara. Namun, keterlambatan sering terjadi selama tahap implementasi. Tesis ini menyelidiki faktor-faktor risiko yang mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek-proyek design and build. Variabel-variabel yang relevan dikumpulkan dari data sekunder dan studi literatur, kemudian divalidasi oleh para ahli, dan kuesioner didistribusikan kepada responden. Variabel-variabel tersebut selanjutnya dievaluasi menggunakan analisis risiko kualitatif. Dari 100 faktor risiko yang disurvei, 16 diidentifikasi sebagai yang paling kritis: (X5) (X6) perkiraan biaya yang tidak akurat selama fase perencanaan, (X8) Urban Plan berubah, (X9) (X47) investigasi situs yang tidak memadai atau kondisi tanah dan permukaan yang tidak terduga, (X26) kelayakan finansial kontraktor, (X54) (X56) keterlambatan pengiriman peralatan dan bahan konstruksi, (X55) (X75) akses situs yang sulit atau terbatas termasuk faktor cuaca, (X57) (X59) kelangkaan tenaga kerja dan bahan konstruksi, (X61) (X63) perubahan desain atau lingkup pekerjaan selama pelaksanaan atas permintaan pemilik, (X62) kompleksitas dan ukuran proyek yang besar, dan (X70) lahan yang belum bebas.

---

The rapid execution time and the immediate necessity of the infrastructure are the reasons why many projects in the Core Governmental Area utilize the design and build method for construction in the new capital city, Nusantara. However, delays frequently occur during implementation. This thesis explores the risk factors affecting the project execution time of design and build projects. Variables were compiled from secondary data and literature studies, validated by experts, and questionnaires were distributed to respondents. These were then evaluated using qualitative risk analysis. From the 100 risk factors surveyed, 16 were identified as the most critical: (X5) (X6) inaccurate cost estimation during the planning phase, (X8) changes in urban planning, (X9) (X47) inadequate site investigation/unexpected ground/surface conditions, (X26) financial feasibility of the contractor, (X54) (X56) delayed delivery of construction equipment and materials, (X55) (X75) difficult/limited site access including weather-related factors, (X57) (X59) scarcity of labor and construction materials, (X61) (X63) design or scope changes during implementation at the owner's request, (X62) complexity and large project size, and (X70) unacquired land."