Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Metode penclitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (starute approach), pendekatan konscp dan pendekatan analitis kualitatif. Dalam melakukan analisa dan konstruksi, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sckunder dan bahan non hukum. Selain itu juga dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan pihak Perum JAMKRINDO untuk mendapatkan data primer yang digunakan mendukung data sekunder. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum sistem penjaminan kredit di beberapa negara termasuk Indonesia, peranan Pemerintah dalam sistem penjaminan kredit, dan aspek hukum pelaksanaan penjaminan kredit yang dilakukan oleh Perum JAMKRINDO. Sebagai hasil penelitian, disimpulkan bahwa di negara Indonesia, Jepang dan Korea sistem penjaminan kredit terus mengalami perkembangan, tujuannya untuk membantu UKM mengakses permodalan dari lembaga keuangan selaras dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state)

---

This law reseanch is using nomative juridicinl research. The methods using in this rescarch is statute approach, conceptual approach, and a qualitative analysis. On analized and construction, this research used secondary data like primary law materials, secondary law materials, and non laws materials. In addition, to support to support secondary materials, researcher using primary materials which is obtaining from discussion and interview whith Perum JAMKRINDO party. The problem in this research is first, How the credit guarantee sytem look likes in a few country, second, How the government role in credit guarantee system, third, How the legal aspect at Perum JAMKRINDO business activities expecially in Credit Guarantee Activities. As the result of this research it can be concluded that in Indonesia, Japan and Korea credit guarantce system on developing process, the system mission is to belping SMEs getting modality from financial institution inheren with welfare state concept."

"Pengusaha UMKM berkontribusi besar atas PDB perekonomian Indonesia sehingga apabila terjadi krisis perlu dilakukan intervensi pemerintah untuk mempercepat pemulihan pengusaha UMKM, salah satunya dengan penjaminan kredit. Peneliti melihat bahwa pemberian penjaminan kredit dapat merubah perilaku pengusaha UMKM terhadap utang dagang dan piutang dagang mereka. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan pemberian penjaminan kredit terhadap jumlah kredit perbankan pengusaha UMKM, kemudian dari jumlah kredit perbankan diketahui bahwa tidak ada pengaruh signifikan kepada perilaku utang dagang dan terdapat pengaruh signifikan terhadap piutang dagang. Penambahan piutang dagang ini membawa dampak positif karena memberikan modal bagi pengusaha lain untuk bertumbuh. Di sisi lain, belum konklusifnya utang dagang membawa dampak negatif dikarenakan kredit perbankan bersifat komplementer yang berarti pengusaha UMKM dapat membebani pemasok untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Selain itu, penelitian ini juga melihat bahwa dalam implementasi pemberian penjaminan kredit terdapat adverse selection dan moral hazard yang dilakukan oleh PT Jamkrindo selaku pemberi jaminan dan pengusaha UMKM selaku penerima manfaat jaminan.

---

MSME entrepreneurs contribute greatly to the GDP of the Indonesian economy, so if a crisis occurs, government intervention is necessary to accelerate the recovery of MSME entrepreneurs, one of which is credit guarantees. Researchers see that providing credit guarantees can change the behavior of MSME entrepreneurs towards their trade payables and trade receivables. The results of the study explain that there is a significant effect of providing credit guarantees on the amount of bank credit for MSME entrepreneurs, then from the amount of bank credit it is known that there is no significant effect on the behavior of trade payables and there is a significant effect on trade receivables. The addition of trade receivables has a positive impact because it provides capital for other entrepreneurs to grow. On the other hand, the inconclusive trade debt has a negative impact because banking credit is complementary, which means that MSME entrepreneurs can burden suppliers to obtain sources of financing. In addition, this study also sees that in the implementation of the provision of credit guarantees has an adverse selection and moral hazard carried out by PT Jamkrindo as the guarantee provider and MSME entrepreneurs as the beneficiaries of the guarantee."

"ABSTRAKSalah satu fungsi hukum jaminan dalam masyarakat adalah tentang Jaminan Hutang. Jaminan Hutang secara umum adalah untuk membantu usaha daripada individu yang diperkirakan akan dapat menguntungkan baik untuk orang itu sendiri maupun untuk masyarakat.Dalam masyarakat selalu diliputi oleh suatu hal yang tidak dapat dihindarkan yaitu yang berupa suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau lebih,berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut atas suatu prestasi dan satuIagi berkewajiban memenuhi pretasi tersebut. Perhubungan tersebut adalah suatu perhubungan hukum yang berarti bahwa hak dan kewajiban para pihak dijamin oleh Hukum dan Undang-undang. Bentuk perhubungan Hukum tersebut bermacam-macam, tetapi dalam materi skripsi ini akan di tinjau suatu perhubungan hukum yaitu Jaminan Hutang menurut Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat di Indonesia. Dua macam Jaminan Hutang itulah yang memegang peranan penting dalam pembentukan Hukum Nasional kita.Dari dua bentuk Jaminan tersebut akan terlihat suatu sisi atau suatu garis perbedaan aptara Hukum Timur dan Hukum Barat."

"Tinggi rendahnya tingkat default risk penjaminan pembiayaan syariah usaha kecil menengah dan koperasi (UKMK) sangat berpengaruh terhadap besaran imbal jasa penjaminan yang ditetapkan untuk nasabah penjaminan syariah ini. Imbal jasa penjaminan dibentuk dari komponen default risk dan biaya-biaya perolehan bisnis yang dikeluarkan lembaga penjamin kredit (LPK). Tingkat kredit macet (default risk) memberikan gambaran kualitas risiko poriofolio kredit yang dijaminkan. Oleh karena itu untuk menentukan imbal jasa penjaminan, terlebih dahulu harus mengetahui tingkat default risk dari kredit yang di-cover.Saat ini, Perum Sarana hanya mengambil rumusan imbal jasa dari penjaminan kredit konvensionalnya Karenanya diperlukan suatu evaluasi untuk mengetahui kebenaran kebijakan penetapan imbal jasa tersebut bagi penjaminan pembiayaan syariah UKMK. Hasil penelitian default risk dengan pendekatan CreditRisk+ membuktikan bahwa imbal jasa yang ditetapkan Perum Sarana tidak sebanding dengan kualitas portofolio penjaminan pembiayaan syariah UKMK. imbal jasa basil penelitian menunjukkan besaran yang jauh lebih kecil dari imbal jasa yang ditetapkan Perum Sarana.

---

Fluctuation of the rating of default risk on sharia financing guarantee for cooperative, small and medium enterprises (CSME) is really influenced by the amount of the guarantee service fee which is established for the customers of sharia financing. The service fee is composed by component of default risk and acquisition expenses which are spent by Credit Guarantee Corporation (CGC). Grading of default risk describes of the quality of credit guarantee portfolio. Therefore, for determining the service fee of guarantee, we must know the grading of the default risk first and also the credit being covered.This moment, Pet-urn Sarana is using the formulation of the service fee based on its conventional credit guarantee. Therefore, an evaluation to find out the right policy of the service fee is really needed. The outcome is that using default risk with CreditRisk+ approach demonstrates that service fee which is established by Perum Sarana is not appeal with the quality of the sharia financing guarantee's portfolio for CSME. The service fee of guarantee which is proved by this research is far below the service fee by which is established by Perum Sarana."

"Dalam memperoleh modal kerja untuk kegiatan usaha, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing, PT Hidup Anugerah Rejeki melakukan peminjaman melalui perjanjian kredit kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Kredit diberikan sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan jaminan berupa invoice yaitu tagihan atas nama dengan nominal tertentu. Invoice merupakan bagian dari benda yang dapat diikat dengan pembebanan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 4 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap jaminan invoice perlu diperhatikan mengenai kedudukannya dalam proses pengikatan jaminan dan asumsi dilakukan eksekusi dalam hal terjadi wanprestasi.

---

In obtaining working capital for business, outsourcing provider company, PT Hidup Anugerah Rejeki borrows through a credit agreement with PT Bank CIMB Niaga Tbk. Loans granted in accordance with Article 6 point b of Law Number 10 Year 1998 about Banking bail invoice form the bill on behalf of a particular nominal. Invoice is part of the object that is bound to the imposition of fiduciary due o the provisions of Article 1 paragraph 4 jo. Article 9 of Law No. 42 Year 1999 about Fiduciary. The guarantee of invoices need to be considered regarding its position in the binding process execution guarantees and assumptions made in the event of default."

"ABSTRAKPinjam gadai merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam yang dianggap praktis khususnya oleh masyarakat kecil. Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang melakukan fungsi tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil Perum Pegadaian meluncurkan produk pembiayaan dengan nama Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Guna terjaminannya kepastian hukum bagi Kreditur, Undang Undang No. 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaanya memberikan kewajiban kepada Kreditur (Penerima Fidusia) untuk melakukan pendaftaran fidusia di Kantor Fidusia. Permasalahannya, apakah klasul-klausul dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut serta sampai tingkat mana perjanjian tersebut dapat memberikan kepastian kepada Pegadaian dalam hal pengembalian kredit rnelalui produk pembiayaan kreasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk studi dokumen, observasi dan wawancara yang terkait dengan landasan hukum dan pelaksanaan kredit.Hasilnya, Kredit Angsuran Sistem Fidusia untuk usaha mikro tidak seutuhnya melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Fidusia dan tidak ada klausul yang menyangkut Pendaftaran Jaminan Fidusia. Kepastian hukum yang melekat terhadap perjanjian kredit tersebut tidak sekuat apabila jaminan didaftarkan. Jika ketentuan tentang Jaminan Fidusia dilaksanakan seutuhnya maka perjanjian kredit untuk itu harus dibuat dengan Akta Notariil seperti diatur oleh Pasal 2 ayat (2) huruf a PP No. 86 Tahun 2000 sebagaimana tertuang pada tesis ini. Disarankan Pegadaian melaksanakan prosedur hukum fidusia untuk kredit yang menggunakan nama fidusia dan Notaris memberikan saran-saran kepada penerima Kreasi dari Pegadaian.

---

ABSTRAK

The pawn represent one of loan agreement assumed practical specially by small society. Public Company of Pawnship office represent one of financial institution conducting the function. To fulfill requirement of small industries, Public Company Pawnship office launch defrayal product by the name Fiduciary Instalment Credit System (KREASI). Utilize its well guaranted is rule of law for Creditor, Code Number 42 Year 1999 and the Governmental Regulation (PP) No. 86 Year 2000 and its application regulation give obligation to Creditor (Fiduciary Receiver) to be registered in Office Fiduciary Office. The problem is, whether the clauses in Agreement of Fidusia Instalment Credit System have as according to the law and regulation and also mount of the agreement can give certainty to Pawnship office in the case of credit return through defrayal KREASI product. This research applicate the bibliography method supported with field research in the form of document study, related interview'and observation by the basis for credit execution and law.

The result; Fidusia Instalment Credit System for very small business community not as intact as executing rule as arranged in Code of Fiducyary and there are no clause which is concerning Fiduciary Guarantee Registration coherent Rule of law to the credit agreement is not as strong as if guarantee registered. If rule of Fiduciary Guarantee executed as intact as hence the credit agreement for that have to be made by Notaries like arranged by Section 2 sentence (2) letter a of Government Regulation Number 86 Year 2000 as decanted in this thesis. The writer suggested that a Pawnship office execute procedure of Fiduciary Regulation for the credit using fiduciary as a Notary and give suggestion to receiver Kreasi from Pawnship office.ABSTRAKPinjam gadai merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam yang dianggap praktis khususnya oleh masyarakat kecil. Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang melakukan fungsi tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil Perum Pegadaian meluncurkan produk pembiayaan dengan nama Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Guna terjaminannya kepastian hukum bagi Kreditur, Undang Undang No. 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaanya memberikan kewajiban kepada Kreditur (Penerima Fidusia) untuk melakukan pendaftaran fidusia di Kantor Fidusia. Permasalahannya, apakah klasul-klausul dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut serta sampai tingkat mana perjanjian tersebut dapat memberikan kepastian kepada Pegadaian dalam hal pengembalian kredit rnelalui produk pembiayaan kreasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk studi dokumen, observasi dan wawancara yang terkait dengan landasan hukum dan pelaksanaan kredit.Hasilnya, Kredit Angsuran Sistem Fidusia untuk usaha mikro tidak seutuhnya melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Fidusia dan tidak ada klausul yang menyangkut Pendaftaran Jaminan Fidusia. Kepastian hukum yang melekat terhadap perjanjian kredit tersebut tidak sekuat apabila jaminan didaftarkan. Jika ketentuan tentang Jaminan Fidusia dilaksanakan seutuhnya maka perjanjian kredit untuk itu harus dibuat dengan Akta Notariil seperti diatur oleh Pasal 2 ayat (2) huruf a PP No. 86 Tahun 2000 sebagaimana tertuang pada tesis ini. Disarankan Pegadaian melaksanakan prosedur hukum fidusia untuk kredit yang menggunakan nama fidusia dan Notaris memberikan saran-saran kepada penerima Kreasi dari Pegadaian.

---

ABSTRAK

The pawn represent one of loan agreement assumed practical specially by small society. Public Company of Pawnship office represent one of financial institution conducting the function. To fulfill requirement of small industries, Public Company Pawnship office launch defrayal product by the name Fiduciary Instalment Credit System (KREASI). Utilize its well guaranted is rule of law for Creditor, Code Number 42 Year 1999 and the Governmental Regulation (PP) No. 86 Year 2000 and its application regulation give obligation to Creditor (Fiduciary Receiver) to be registered in Office Fiduciary Office. The problem is, whether the clauses in Agreement of Fidusia Instalment Credit System have as according to the law and regulation and also mount of the agreement can give certainty to Pawnship office in the case of credit return through defrayal KREASI product. This research applicate the bibliography method supported with field research in the form of document study, related interview'and observation by the basis for credit execution and law.

The result; Fidusia Instalment Credit System for very small business community not as intact as executing rule as arranged in Code of Fiducyary and there are no clause which is concerning Fiduciary Guarantee Registration coherent Rule of law to the credit agreement is not as strong as if guarantee registered. If rule of Fiduciary Guarantee executed as intact as hence the credit agreement for that have to be made by Notaries like arranged by Section 2 sentence (2) letter a of Government Regulation Number 86 Year 2000 as decanted in this thesis. The writer suggested that a Pawnship office execute procedure of Fiduciary Regulation for the credit using fiduciary as a Notary and give suggestion to receiver Kreasi from Pawnship office."