Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maraknya industri entertainment & musik di tanah air, menjadikan bisnis artis management menjadi sesuatu yang fenomenal dan luar biasa besar tingkat pertumbuhannya.Dasar hukum mengenai keagenan (Manajemen Artis), Talent dan Rumah Produksi di Indonesia masih sangat kurang memadai karena belum diaturnya secara special mengenai keagenan dan pengiklanan di Indonesia akan tetapi hanya berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak memang dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk perjanjian kontrak keagenan Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban Umum dan kesusilaan. Hukum positif yang mengatur mengenai hubungan hukum antara Management artis dan talent ataupun hubungan Management artis dengan pihak ketiga diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat Yuridis Normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk evaluatif analitis dengan tujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang sifat-sifat hubungan hukum, keadaan atau gejala gejala tertentu dalam melakukan suatu perjanjian. Dalam penelitian ini, dianalisa suatu kasus mengenai penyalahgunaan perjanjian kontrak kerja antara Eva Bun Wedding Gallery (Tergugat) dengan Management Artis (Penggugat) yang bertujuan untuk kepentingan Komersial pribadi Tergugat yang sangat merugikan Pihak Para Penggugat.

---

The Incredibly Busy entertainment and music Industry in this country has created unlimited work opportunities for artist management which is a work area that has experienced fenomenal growth, how ever the basic laws associated with agents working together with talent and production house and the third parties in Indonesia is still seen as Insufficient due to the fact that the Indonesian legal system doesn?t provide adequate protection regarding the agency and advertising with in Indonesia. The facts is anyone party can make a contract that does not provide concrete legal binding as long as this contract do not have conflict with the Indonesian legal system. The legal binding between artist and agent and the third parties is arrange in accordance with Indonesian law stated in the third Indonesian law stated in the third Indonesian law book and Patent law no.19/2002.

The method of research is facilitated through various literature including regulations and its character is yuridis normatif, the result of research indicate analitycal evaluation with the purpose of providing very detail data regarding specifik legal elements of the law situation with an agreement. In this research a specific case involving manipulation of the agreement terms by the third party which caused significant lost to the second party has been analysed thoroughly."

"Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan dasar suatu kontrak. Penandatanganan dan pengendalian kontrak tersebut dilakukan oleh pihak yang mewakili Pemerintah. Pemerintah tetap memiliki kedudukan dalam kontrak pasca kontrak tersebut ditandatangani. Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat yang mengendalikan kontrak tidak dapat melakasanakan kewajibannya akibat terjerat perkara pidana tidak membuat kontrak berakhir, serta mengharuskan adanya pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian kontrak. Dalam kontrak pengadaan 36 unit single bus antara PT X dan Badan Publik Y, PPK dalam pengadaan tersebut tersangkut perkara korupsi. Hal tersebut mengakibatkan PT X membutuhkan perlindungan hukum mengenai penyelesaian kontraknya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder. Penelitian ini memiliki hasil bahwa Badan Publik Y merupakan pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang harus bertanggung jawab dalam pengendalian kontrak pasca PPK terjerat perkara pidana dengan menunjuk pejabat atau PPK yang baru.

---

The procurement of goods and services is conducted on the basis of a contract. The signing and control of the contract is carried out by a party representing the Government. The government retains a position as a party in the contract after the contract is signed. Pejabat Pembuat Komitmen has no longer has authority on implementation of the contract as a result of a criminal case. It does not terminate the contract, and requires a party to be liable for controlling the contract. In the contract for the procurement of 36 single buses between PT X and Public Agency Y, PPK and all elements in the procurement were involved in corruption cases. This resulted in PT X requiring legal protection regarding the completion of its contract. This research was conducted using a normative juridical research method. Data collection is done with secondary data. The result of this research is the Public Agency Y is a party to the contract for the procurement of goods and services that must be responsible for controlling the contract with a designation of new PPK after the former PPK is caught in a criminal case.

"

"Berakhirnya hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan dapat terjadi sewaktu-waktu karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK merupakan bentuk pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan oleh suatu hal tertentu dan berdampak pada pengakhiran hak beserta kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Akan tetapi, pelaksanaan dari PHK sering kali menimbulkan perselisihan, khususnya bagi pekerja yang tidak mendapatkan kompensasi PHK secara penuh. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemotongan kompensasi PHK akibat dugaan pekerja melakukan penggelapan uang hasil penjualan produk oleh perusahaan, serta praktik PHK dengan alasan efisiensi, berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 136/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst.. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang dan kasus, kemudian alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Hasil analisis dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pemotongan kompensasi PHK memerlukan bukti yang cukup atas dugaan pelanggaran oleh pekerja, yang dalam kasus ini tidak terbukti. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum, diperlukan kontribusi perusahaan dalam menyusun peraturan perusahaan dan pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk melindungi hak-hak kompensasi pekerja dalam praktik perselisihan PHK.

---

The end of the working relationship between workers and companies can offcur at any time due to termination of employment (PHK). PHK is a form of termination of working relation caused by a certain matter and has an impact on the termination of rights and obligations between workers and companies. However, the implementation of PHK often causes disputes, especially for workers who do not get full PHK compensation. This thesis aims to analyze the practice of PHK compensation deduction due to allegations of workers embezzling money from product sales by the company, as well as the practice of PHK on the grounds of efficiency, based on the Decision of the Industrial Relations Court at the Central Jakarta District Court No. 136/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst.. The research method used is doctrinal research with a statutory and case approach, then the data collection tool uses document study. The results of the analysis in this thesis show that withholding compensation for PHK requires sufficient evidence of alleged violations by workers, which in this case was not proven. Therefore, the panel of judges decided that the company was obliged to fulfill the workers' termination compensation as a form of legal consequence of the implementation of the termination. Therefore, to avoid legal uncertainty, the contribution of companies in drafting company regulations and the government in formulating comprehensive laws and regulations is required for protect workers compensation rights in the practice of PHK disputes.

"

"Penelitian ini menganalisis konsep kausa sebagai syarat sah perjanjian dalam sistem hukum Indonesia, Belanda, Prancis, dan Jerman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep kausa sebagai syarat sah perjanjian dalam sistem hukum Indonesia, Belanda, Prancis, dan Jerman. Alasan utama dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memahami perbedaan penafsiran dan penerapan kausa dalam hukum perjanjian di keempat negara tersebut, serta memberikan saran bagi pembaruan hukum perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan komparatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep kausa di Indonesia perlu diadopsi dalam aturan lain untuk menghindari ketidakpastian hukum, sebagaimana telah dilakukan oleh Belanda dan Prancis setelah reformasi hukum perdata mereka.

---

This study analyzes the concept of causa as a valid condition for contracts in the legal systems of Indonesia, the Netherlands, France, and Germany. This study aims to analyze and compare the concept of causa as a valid condition for contracts in the legal systems of Indonesia, the Netherlands, France, and Germany. The primary reason for conducting this research is to understand the differences in interpretation and application of causa in contract law among these four countries, and to provide suggestions for the reform of civil law in Indonesia. The research method used is doctrinal research with a comparative approach, utilizing secondary data obtained through literature review. The findings indicate that the concept of causa in Indonesia needs to be adopted into other regulations to avoid legal uncertainty, as has been done by the Netherlands and France after their civil law reforms."

"Terjadinya sengketa dalam suatu hubungan kontrak dapat menyebabkan timbulnya pembatalan kontrak. Dalam suatu kontrak dengan pilihan hukum dan pilihan forum asing, khususnya arbitrase yang kini semakin banyak terjadi, pembatalannya tidak sesederhana pembatalan kontrak biasa yang tidak memuat unsur asing. Penelitian ini akan membahas mulai dari forum yang berwenang hingga hukum yang seharusnya diberlakukan untuk pembatalan kontrak internasional. Lebih jauh, dibahas pula mengenai dampak pembatalan kontrak terhadap putusan arbitrase terkait kontrak yang telah memiliki kekuatan eksekutorial. Agar didapatkan pemahaman yang lebih baik, dalam penelitian ini akan dianalisis dua perkara beserta putusan pengadilannya.

---

A dispute in a contractual relationship can lead to a nullification of the contract.  In a contract with a choice of law and a choice of foreign forum, especially arbitration which occurs more often these days, the nullification is not as simple as the nullification of an ordinary contract which does not contain foreign elements.  This research will discuss starting from jurisdiction to governing law for the nullification of international contracts. Furthermore, it will also discuss the impact of the nullification of the contract on the arbitration award related to a contract that has an executorial power.  In order to get a better understanding, this research will analyse two cases related to the topic and its court decisions."

"ABSTRAKAlasan penulis memilih judul "Kontrak Pemborongan pekerjaan pembuatan Jalan Raya Pekanbaru. Dumai Oleh PP Marga Sarana Raya" adalah erat kaitannya dengan kegiatan kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah di berbagai bidang Untuk merealisir pembangunan perlu mengadakan perjnjian perjanjian dengan pihak lainnya yang akan bertindak selaku pihak yang melaksanakan pemborongan pekerjaan yaitu pihak swasta atau pihak lain di luar instansi yang bersangkutan Proses untuk mengadakan hubungan hukum tersebut antara pihak pemberi pekerjaan dan pihak yang hendak melaksanakan pekerjaan adalah berpedoman kepada Keppres 14 A yaitu tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 1980/1981 yang kemudian telah disempurnakan dengan Keppres No. 18, tahun 1981. Dalam Perwujudannya hubungan hukum antara para pihak yang pekerjaan jalan raya tersebut dituangkan dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan, dimana hak dan kewajiban para pihak telah diatur secara terperinci."