Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas manajemen ITJEN dalam rangka mendorong peningkatan governance Departemen Keuangan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ITJEN telah melakukan berbagai perbaikan manajemen sesuai dengan best practices dan secara umum terjadi peningkatan indikator governance Departemen Keuangan. Penelitian menyarankan perbaikan manajemen ITJEN menyangkut penyusunan Piagam Audit, penajaman pembagian tugas dan fungsi, perhatian Pimpinan ITJEN terhadap perencanaan, pelaporan, dan fungsi audit intern, kebijakan pengajuan usulan penugasan dan kepegawaian, penyelenggaraan rapat Pimpinan, dan pemanfaatan teknolgi informasi. Penelitian juga menyarankan perlunya disusun rancang bangun transformasi ITJEN secara menyeluruh sehingga dapat lebih terarah dan terintegrasi."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan publik dan penerapan good governance di lingkungan Sekretariat Jenderal Depdiknas, juga ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kualitas pelayanan publik dan penerapan good governance, serta kendala yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan pubtik. Dalarn rangka mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metoda statistik yaitu uji t dan korelasi, sedangkan pengumpulan data dilaksanakan dengan metode survey menggunakan kuesioner dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan Setjen Depdiknas telah balk, sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Begitu pula dengan penerapan good governance, prinsip-prinsip yang ada sebagaimana digunakan oleh Bappenas telah diterapkan dengan baik. Ditemukan pula hubungan positif antara kualitas pelayanan publik dengan penerapan good governance. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan publik adalah kurangnya kualitas SDM pemberi layanan dan pelaksanann prosedur layanan yang belum sesuai dengan yang ditentukan. Saran yang dapat diberikan adalah agar Sekretariat Jenderal Depdiknas memperbaiki prosedur yang ada, terutama pada tahap pelaksanann, sedangkan untuk SDM pemberi layanan hendaklah proaktif meningkatkan kemampuan dan kualitas diri dalam pemberian layanan agar kepuasan pelanggan dapet tercapai."

"Sebagai Negara kepulauan dengan luas area perairan sebesar 5.8 juta km, sektor kelautan dan perikanan Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Oleh karenanya sektor kelautan dan perikanan kini telah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas nasional. Salah satu upaya dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan kebijakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal (tax allowance) dalam rangka menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan tax allowance dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literature dan wawancara mendalam. Data menyatakan bahwa fasilitas tax allowance ini belum dimanfaatkan secara optimal pada sector kelautan dan perikanan. Implementasi dapat dipengaruhi oleh konten dari kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri. Hasil dari penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan tax allowance di sektor kelautan dan perikanan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti pembina sektor yang belum tepat dalam memetakan kelompok sasaran, kurangnya sosialisasi, dan terdapat kepentingan yang berbeda diantara aktor yang terlibat. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu evaluasi yang dilakukan secara berkala, akan diterapkannya sistem OSS. Sementara faktor penghambat implementasi yaitu belum tuntasnya permasalahan IUU Fishing, adanya kebijakan PNBP yang bersifat disinsentif serta regulasi yang terlalu berat. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus meriviu bidang usaha yang tepat untuk diberikan fasilitas tax allowance dan melaksanakan sosialisasi secara intensif.

---

As an archipelagic country with 5.8 million km of water area, marine and fisheries sector hold enormous potential of natural resources. Thus, marine and Fisheries sector has become one of the national priority. In order to boost the development of these sectors, the government has launched a policy in reducing income tax facility for investment (tax allowance) which is targeting domestic and foreign investment.

This study aims to analyze the implementation of tax allowance facility in the certain business fields and certain areas of fishery sectors. This study uses a qualitative method with data collection through literature studies and in depth interview. Data shows that the tax facility is not well-utilized by the investors in fishery sectors. The policy contents and context of implementation can affect the policy implementation.

The results of the study show that the implementation of the tax allowance policy in the maritime and fisheries sector has not been maximized considering several factors such as sector coaches that have not been precise in mapping the target groups, involving socialization, and in accordance with different interests involving the actors involved.

Related to supporting factors in implementing this policy is an evaluation that is carried out regularly, an OSS system will be applied. While the inhibiting factor for implementation is that the IUU Fishing problem has not yet been resolved, there is a non-tax revenue policy that opposes disincentives and too heavy provisions. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries must review the appropriate business fields to be given the tax allowance facility and conduct the socialization intensively."

"Penelitian ini akan membahas mengenai masalah tata kelola (governance) penatausahaan Aset Tetap dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan pada Universitas Sebelas Maret. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap di UNS sebagian besar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Akuntabilitas Pelaporan Aset melalui pelaksanaan SIMAK BMN relatif akuntabel yang tercermin dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) UNS dan kebijakan akuntansi aset tetap yang termuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara keseluruhan telah sesuai dengan SAP dan Peraturan terkait BLU. Laporan Keuangan (LK) BLU UNS juga telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Langkahlangkah penerapan penatausahaan aset tetap di UNS telah sesuai dengan 14 prinsip tata kepemerintahan yang baik (Bappenas). Kendala-kendala yang dialami dalam Penatausahaan Aset Tetap di UNS antara lain kendala yang terkait dengan permasalahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kendala yang terkait dengan belanja modal, dan kelemahan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini antara lain (a) meningkatkan ketertiban dalam penatausahaan aset tetap, (b) perlu didukung dengan SDM yang handal di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, (c) meningkatkan pengendalian intern terutama dengan melakukan reviu secara lebih intensif terhadap Laporan Keuangan, (d) reviu dan monitoring oleh SPI UNS serta koordinasi yang lebih intensif dengan unit yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, (e) SOP yang jelas dalam permintaan penghapusan BMN dan SOP pencatatan barang hibah, (f) UNS agar segera melakukan rencana aksi (action plan), dan (g) komitmen UNS untuk transparan dan akuntabel dalam kerangka perwujudan tata kelola yang baik (good governance). Pemahaman mengenai Governance Penatausahaan Aset Tetap pada Universitas dapat diperdalam dengan memperluas cakupan lingkup penelitian terkait Pengelolaan BMN, menggunakan analisis berdasarkan governance structure, dan penambahan Periode Laporan untuk penelitian selanjutnya.

---

This research study the governance problems of the Fixed Assets Administration in order to realize the financial accountability at Sebelas Maret University. The methodology in this study is descriptive and case study analysis. This study finds that the implementation of the Fixed Assets Administration at UNS in accordance with the regulation of the Minister of Finance number 120/PMK.06/2007 about the State Property Administration. The accountability of Assets Reporting through the implementation of SIMAK BMN which is reflected in the relatively accountable conformity with Government Accounting Standards (GAS). The accounting policies of Public Service Bodies (BLU) UNS and the accounting policies of fixed asset contained in the Notes to Financial Statements are overall in accordance with Government Accounting Standards (GAS) and the regulations of BLU. Financial Statements BLU UNS also fulfil the qualitative characteristics of financial statements that are relevant, reliable, comparable, and understandable. Implementation steps of the Fixed Assets administration at UNS in accordance with the fourteen principles of good governance (Bappenas). The constraints experienced in the Fixed Assets Administration at UNS are constraints related to problems of the State Property Management, constraints related to capital expenditures, and weakness related to transparency and accountability in the management of State Property.

The main recommendation given in this study include (a) improve the regularity of the Fixed Assets Administration of, (b) must be supported by reliable human resources in the accounting and financial reporting, (c) improve internal control especially by doing more intensive review of the Financial Statement; (d) review and monitoring by SPI UNS and coordination with the unit that responsible for preparation of the financial statements, (e) Standard Operating Prosedure (SOP) of BMN removal requests and SOP of the recording of donation are clearly, (f) UNS immediate to implement of action plan, and (g) UNS’s commitment to transparency and accountable in the context of implementing good governance. Understanding of Fixed Assets Administration Governance at University can be deepened by expanding coverage of the research scope of related to State Property Management, analyze based on governance structure, and the addition of Reporting Period for future research."