Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis implementasi akuntansi berbasis akrual serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual di Dit. APK dalam penyusunan LKPP TA 2015. Berdasarkan pendekatan studi kasus yang didukung dengan data primer dan sekunder, penelitian ini menunjukan bahwa persiapan implementasi akuntansi berbasis akrual dimulai sejak tahun 2010 dengan penetapan kebijakan, sosialisasi, dan pelatihan rutin. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor pendukung implementasi, yaitu perubahan manajemen, dukungan politis dan birokrasi, dukungan tenaga profesi dan akademisi, strategi komunikasi, keinginan untuk berubah, konsultasi dan koordinasi, penganggaran biaya adopsi, penanganan isu akuntansi spesifik, dukungan IT, serta dukungan dana internasional Ouda, 2004 dan Ouda, 2005 . Berdasarkan hasil analisis, faktor pendukung yang dominan dalam implementasi awal akuntansi berbasis akrual secara penuh, yaitu faktor dukungan politis dan birokrasi, strategi komunikasi, serta keinginan untuk berubah dari internal SDM.

---

This study analyzes the implementation of accrual based accounting at Dit. APK in composing of LKPP TA 2015. Based on case study approach supported with primary and secondary data, this study shows that preparation of accrual basis accounting implementation started in 2010 with policy determination, socialization, and routine training. This research also analyzes the supporting factors of implementation management change, political and bureaucracy support, professional and academic support, communication strategy, willingness to change, consultation and coordination, budgeting of adoption costs, tackling of specific accounting issues, IT support, and international financial support Ouda, 2004 dan Ouda, 2005. Based on the results of the analysis, the dominant supporting factors in the initial implementation of accrual based accounting in LKPP TA 2015 are political and bureaucracy support, communication strategy, and willingness to change."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan sistem informasi yang diperlukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan retribusi dan lain-lain PAD,dan menganalisis perancangan integrasi SIM PAD dan SIPKD agar dapat dibuatkan model integrasi untuk kedua sistem tersebut sehingga dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan retribusi dan lain-lain PAD yang disebabkan karena tidak terintegrasinya SIM PAD dengan SIPKD, sehingga menyebabkan proses pelaporan akun pendapatan-LO, piutang dan penyisihan piutang retribusi dan lain-lain PAD masih dilakukan dengan cara manual dan tidak sesuai dengan siklus akuntansi berbasis akrual. Oleh karena itu, penelitian ini akan menghasilkan sebuah rancangan integrasi SIM PAD dengan SIPKD agar dapat menghasilkan data yang akurat dan andal, serta dapat memenuhi kebutuhan penerapan SAP berbasis akrual.

---

This research aims to determine the needs of information systems required by The Provincial Government of Jakarta in relate to the management of retribution revenue and other locally-generated revenues, and to analyze the integration of SIM PAD and SIPKD in order to create an integration model for the two systems in order to facilitate the preparation of accrual-based financial statements. This research is a qualitative research with case study method at The Provincial Government of Jakarta.

The result of this research shows that the problem in managing the retribution revenue and other locally-generated revenues is that the systems being used are not fully integrated, thus causing the reporting of the revenues-LO, receivable, and allowance for doubtful account for retribution and other locally-generated revenues still being done manually and not in accordance with the accrual base accounting cycle. Therefore, this research will produce a design for integration plan within SIM PAD and SIPKD in order to produce accurate and reliable data, in result to meet the need for accrual-based government accounting standard implementation."

"Pemerintah Pusat telah memulai penerapan basis akrual pada tahun 2015. Permulaan implementasi ini menarik untuk diteliti terutama mengenai pengakuan pendapatan setelah basis akuntansi berubah. Penelitian ini bertujuan untuk memahamidan memaknai pengakuan pendapatan pada awal implementasi basis akrual. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan studi kasus untuk mengungkap dan menafsirkan permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hasil pemahaman dan penafsiran yang menarik. Pertama, Pemerintah kehilangan haknegara dari PPh Migas karena penggunaan tarif pajak yang tidak konsisten antara kontrak dan tax treaty. Kedua, tidak ada perubahan pengungkapan PNBP Migas karena masih menggunakan asas neto sehingga substansi hak kewajiban dan negara dalam pengakuan pendapatan PNBP migas tidak diketahui dengan pasti. Ketiga, terdapat motif utilitas sebagian birokrat dalam pengenaan PBB Migas dengan memanfaatkan biaya pemungutan. Keempat, pengakuan pajak ditanggungpemerintah mengandung substansi ketidakadilan dan memberatkan rakyat Indonesia karena menambah mandatory spending yang dibiayai dari utang negara dan pemungutan pajak yang lebih besar. Implementasi basis akrual seharusnya dapat membawa kebaikan yang lebih besar melalui pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik."

"Skripsi ini membahas implementasi basis akrual dalam basis cash towards accrual pada laporan keuangan 35 pemerintah kota tahun anggaran 2007 - 2009. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif terhadap beberapa pos akrual laporan keuangan pemerintah kota, yaitu kas, piutang, aset tetap, dan kewajiban.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa penyajian pospos akrual tersebut yang belum memadai, dikarenakan oleh kurangnya peraturan teknis yang detail, dan ketidaksiapan pemkot untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan aturan teknis yang detail khususnya terkait dengan aset tetap dan piutang, serta perbaikan kualitas dari pengadaan sumber daya manusia pemerintah melalui rekrutmen tepat sasaran.

---

The focus of this study is about the implementation of accrual basis in cash towards accrual basis on financial statements of 35 local governments 2007 - 2009. This research is a qualitative descriptive research on some accrual posts like cash, account receivables, fixed assets, and liabilities that are presented in the local government financial statements.

The result of this research shows that there are still some accruals posts are presented inappropriately, due to the lack of detail technical regulations and resources of our government. Therefore, this research suggests that the detail technical regulation especially for the fixed assets and account receivables, and the improvement of the government human resource quality through best shot recruitment are much needed."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis kegunaan laporan keuangan pemerintah basis akrual bagi instansi vertikal kementerian/lembaga dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan intern. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis jalur structural equation modeling SEM metode alternatif partial least square PLS dengan alat bantu perangkat lunak SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi keuangan di neraca tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan intern. Informasi ekonomi di laporan operasional berpengaruh positif secara langsung dalam pengambilan keputusan intern. Laporan keuangan pokok berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pengambilan keputusan intern melalui variabel informasi dokumen pendukung.

---

The purpose of this research is to analyze the usefulness of government financial statement on accrual based for the vertical institution ministries agencies and the impact on the internal decision making. This research uses path analysis Structural Equation Modeling SEM alternative method partial least square PLS using software tools SmartPLS 3.0.

The result reveals that the financial information in the balance sheet does not affect for internal decision making. Economic information in the operational report has positive directly effect for internal decision making. Basic financial statement has positive inderect effect for internal decision making through the variable of supporting document information."

"Tesis ini bertajuan untuk meneliti perbedaan kinerja keuangan, yang diukur dengan rasio-rasio berdasarkan laporan basis akrual (neraca, laba-rugi) dan laporan arus kas, serta mengetahui hubungannya terhadap imbal hasil saham, baik sebelum maupun pada periode krisis ekonomi. Untuk maksud ini, telah diteliti perusahaan-perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BED, mencakup dua tanggal laporan keuangan sebelum krisis (30 Juni 1996 dan 30 Juni 1997) serta dua tanggal laporan keuangan pada masa krisis (30 September 1997 dan 30 September 1998). Uji beda rata- rata (58 sampel) menunjukkan bahwa tiga rasio akrual berbeda secara signifikan antara periode sebelum dan periode krisis yakni total asset turnover, profit margin, dan return on investment. Sedangkan dua rasio lainnya yaitu debt equity ratio dan cash return on equity, sekalipun berbeda secara signifikan, namun tidak dapat disimpulkan maknanya mengingat pengaruh ekuitas negatif pada kedua rasio ini. Adapun uji regresi dan korelasi (47 sampel) mengungkapkan bahwa baik sebelum maupun pada masa krisis, hanya return on investment yang berkaitan secara signifikan terhadap imbal hasil. Berhubungan secara negatif sebelum krisis, dan berasosiasi secara positif pada masa krisis. Riset ini belum mampu menjawab apakah asosiasi rasio-rasio akrual terhadap imbal hasil lebih kuat (atau lebih lemah) dibandingkan asosiasi rasiorasio arus kas terhadap imbal hasil. Penelitian ini hanya mengungkapkan kecenderungan para investor di BEJ untuk lebih meyakini informasi profitabilitas dari laporan basis akrual daripada laporan arus kas. Kepada para peneliti lain yang tertarik melanjutkan penelitian serupa di masa mendatang, disarankan agar memperhatikan beberapa keterbatasan metodologi penelitian ini yaitu: Perform, model penelitian tidak dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan prediksi diantara rasio-rasio keuangan (akrual maupun arus kas) terhadap imbal hasil saham. Model yang mampu menunjukkan daya prediksi sebenarnya lebih bermanfaat bagi kalangan investor dalam menetapkan keputusan investasinya. Akan tetapi, untuk membuat model prediktif, diperlukan regresi berdasarkan time serries, yang membutuhkan waktu pengamatan lebih panjang. Kedua, metode stepwise yang digunakan untuk memilih variabel bebas yang signifikan, sesungguhnya tidak memperhatikan sama sekali makna teoritis dari setiap rasio keuangan (variabel bebas) yang tidak terpilih masuk kedalam persamaan regresi. Sebagai contoh, quick ratio yang dalam penelitian ini dinyatakan tidak signifikan terhadap imbal hasil di masa krisis (resesi), diabaikan begitu saja tanpa diteliti lebih mendalam. Padahal, hubungan positif quick ratio terhadap imbal hasil pada masa resesi, telah berhasil dibuktikan oleh Kane (1997)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan, pengungkapan dan topik-topik pengungkapan atas akun piutang pada pemerintah daerah di Indonesia setelah penetapan basis akrual penuh pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan 113 laporan keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2016 yang sudah diaudit oleh BPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aturan terkait pengungkapan piutang, menganalisis topik-topik pengungkapan piutang, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan terkait pengungkapan piutang. Hasil penelitian menunjukan peraturan pengungkapan pemerintah daerah berbasis di PP 71 tahun 2010, Permendagri 64 Tahun 2013 dan Buletin Teknis no. 16, sementara pemerintah daerah di Pulau Jawa telah mengungkapkan dengan cukup baik, walaupun dalam topik penyisihan piutang masih memerlukan perbaikan, pengetahuan antar pemerintah daerah di Pulau Jawa tentang pengungkapan piutang relatif sama.

---

This research aims to analyse the disclosure rule and regulation as well as topics on disclosure of Indonesian Municipal Government accounts recievable after the Full Accrual rule of 2015. Using 113 municipal government audited annual report obtained from BPK, this reaserch aims to analyse the regulations regarding the disclosure of recievables, analyse topics on recievable disclosure and provide recommendation for the improvement of the disclosure regarding recievables. This reaserch found that the disclosure regarding recievables is centered around PP 71 2010, Permendagri 64 2013 and Buletin Teknis 16. The municipal government in the Java Island has demonstrated adequate knowledge about the disclosure on recievables, despite having difficulties on the allowance for doubtfull accounts. The shared knowledge among the municipal government is relatively similar. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu kesuksesan penerapan akuntansi basis akrual di sektor publik. Sampel yang diteliti adalah peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Dua model kebutuhan dasar digunakan untuk menentukan faktor penentu kesuksesan.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu akuntansi. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah.Manfaat penelitian bagi pemerintah adalah sebagai pengetahuan terhadap dampak basis akrual dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dan diperbaiki, yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah.

---

The purpose of this study is to identify factors that determine succesful implementation of accrual accounting basis in public sector. Two types of basic requirement models is used to identify the factors. The samples examined are government regulations and policies related to financial management and system.

This research intentions is to give contributions to the field of science, specificaly accounting field of science, and hopefuly will be useful for many parties, such as the government.

The benefits of this study for the government is the use of knowledge about the impacts on the implementation and suggestions for improving the strategy in relation with preparation of governmental financial statement."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akuntansi yang tepat dalam pengakuan kewajiban dan beban atas program Tunjangan Hari Tua THT dan program pensiun PNS, serta menganalisis prosedur yang tepat dalam pengakuan kewajiban dan beban tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode studi kasus. Kesimpulan dari penelitian adalah pemerintah mengakui kewajiban dalam program THT PNS pada periode saat terjadinya kondisi penyebab munculnya kewajiban tersebut dan pemerintah mengakui kewajiban atas program pensiun sebesar akumulasi Iuran Dana Pensiun IDP . Prosedur pengakuan kewajiban dan beban atas program THT dan program pensiun perlu disesuaikan dengan kebijakan akuntansinya.

---

This study aims to analyze the appropriate accounting policies in the recognition of liabilities and expenses on the civil servant old age benefit program, pension program and to analyze the appropriate procedures. This research is a descriptive research with case study method. The conclusion of this study is that the government recognizes liabilities in the civil servant 39 s old age benefit program in the period during which the condition causes the liabilities to occur and the government recognizes the liabilities for the pension program as the accumulated contributions of the Pension Fund. The procedures for recognizing obligations on civil servant old age benefit program and pension plans need to be adjusted to their accounting policies."