Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In traditional phase of carrying out govrenment activities from centralization to decentralization paradigm, it is needed a new way to look and new frame of thinking from government appartus. Professionalism and the will to change is the principal key. In order to realize that thing, a series of action need to be done systematically as internalization of bureaucracy values and cultural behavior behavior of anti corruption, so that it can create a clean, transparent and authorized bureaucracy."

"Latar belakang penelitian ini adalah adanya komitmen bersama pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa, salah satunya melalui pelaksanaan strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. Strategi komunikasi melalui kampanye komunikasi ini bertujuan untuk mengembangkan budaya anti korupsi secara efektif dan efisien di lingkungan aparatur pemerintahan. Sebagai suatu kampanye perubahan sosial (ideological or cause-oriented campaign- Charles U. Larson), maka diperlukan serangkaian kegiatan komunikasi yang dirancang dan dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan tujuan. Penelitian ini bertujuan membahas tentang Evaluasi Strategi Komunikasi Kampanye Anti Korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini dibahas tentang bagaimana perencanaan kampanye komunikasi dilakukan untuk mendukung kegiatan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi dengan unit kerja pilot project Direktorat Operasi Sumber Daya. Unit kerja ini memiliki layanan perizinan yang dianggap rentan terhadap praktik korupsi. Berdasarkan evaluasi tahap formatif dan pelaksanaan ditemukan fakta bahwa pesan yang disampaikan dalam kampanye dianggap mampu mempersuasi khalayak untuk menghindari tindakan korupsi, khususnya menghindari gratifikasi dan suap. Namun di sisi lain, pesan yang diangkat ini tidak sesuai dengan rencana strategi komunikasi yang ingin mengangkat nilai disiplin dan keterbukaan. Penggunaan media komunikasi interpersonal seperti kegiatan tatap muka dinilai dapat menjadi pelengkap (supplementation) dalam kampanye perubahan sosial, sehingga akan sukses.

---

The background of this research is the shared commitment of the government in preventing and eradicating corruption nationally to actualize the implementation of clean and respectable country, through the implementation of communication strategy of The Anti-Corruption Education and Culture. Strategic communication through communication campaign aims to develop a culture of anti-corruption effectively and efficiently in the government agency. As a social change campaign (ideological or cause-oriented campaign- Charles U. Larson), it would require a series of communication activities designed to be effectively implemented in order to achieve certain goals.

This study aims to discuss the Evaluation of Strategic Communication Implementation on Anti-Corruption Campaign at the Ministry of Communication and Information Technology. This research is a descriptive qualitative research. This study discussed how communication campaign planning undertaken to support the activities of the Anti-Corruption Education and Culture pilot project with the working unit of the Directorate of Radio Frequency Spectrum Resources Operation. The work unit was chosen because it has a licensing service that is considered vulnerable to corruption.

Based on the evaluation and implementation of the formative phase, it was discovered that the messages conveyed in the campaign is considered able to persuade the public to avoid corruption, especially to avoid gratification and bribery. But on the other hand, the message does not correspond with the communication strategy planned in raising the value of discipline and openness. The use of interpersonal communication media such as face-to-face activities is considered to be complementary/supplementation in social change campaigns, so it will be a success."

"Sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan dan keuangan negara telah mengalami perubahan mendasar melalui UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional....."

"The regulation on political finance depend on the form of the election system. Indonesia implementing two major system: party based electoral system for legislative level and candidate based electoral system for presedential and local mayor/governor election...."

"Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan hares diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Kerusakan hutan di Indonesia terjadi karena berbagai sebab, salah satunya adalah kerusakan hutan akibat perambahan oleh manusia secara tidak benar sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ataupun banjir. Kasus perambahan hutan di Indonesia masih kerap terjadi walaupun telah ada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kasus-kasus ini masih terjadi karena penegakkan hukum yang belum berlangsung secara maksimal. Pada tahun 2005, Kejaksaan Agung R.I. menyidik suatu kasus perambahan hutan yang dilakukan oleh Darianus Lungguk Sitorus di Kawasan Hutan Register 40 di Sumatera Utara. Kasus ini sudah lama akan tetapi belum berhasil dibawa ke Pengadilan oleh aparat yang berwenang. Kejaksaan Agung R.I., dalam hal ini JAMPIDSUS, milakukan penyidikan atas kasus ini dengan menyangkakan ketentuanketentuan dalam tindak pidana korupsi terhadap kasus tersebut. Penyidikan dan penuntutan atas perkara ini didasarkan pada fakta bahwa tindakan yang dilakukan oleh Darianus Lungguk Sitorus adalah merambah kawasan hutan yang merupakan milik negara dan menimbulkan kerugian negara sehingga terhadap Darianus Lungguk Sitorus didakwa dengan ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi dan tindak pidana kehutanan. Akan tetapi dalam putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi, tindak pidana yang terbukti adalah tindak pidana kehutanan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan yaitu mengenai asas lex specialis derogat legi generasi dan definisi kerugian negara itu sendiri. Dengan demikian penerapan ketentuan tindak pidana korupsi dalam kasus perambahan hutan khususnya kasus Darianus Lungguk Sitorus belum dapat digunakan.

---

Forest is one of the national development potential which have real benefit to Indonesia, such as ecological benefit, social cultural and economic. Therefore forest should be taking care of and organized, protected, and continuation usable to Indonesian welfare. The damage of forest in Indonesia happened because a lot of reasons, one of them is the cleared away by human that cause environmental pollution and flood. Such clear away forest cases in Indonesia still happened even though there are Law No. 41, 1999. These cases still happened because the law enforcement is not maximized. In 2005, Attorney General Office investigated a clear away forest by Darianus Lungguk Sitorus in Area 40 in North Sumatera. Its been years, yet it still can not be brought to the court. Attorney General Office investigated the case based on the accusation of anti corruption. The investigation and prosecution on this case based on facts that Darianus Lungguk Sitorus act to cleared away the forest which belong to Indonesia government impact on the lost of capital, hence it convicted with anti corruption. On the first verdict and cessation, the crime that proved is the Forest Law and not Anti Corruption. These happened because several problems faced by the Attorney General such as lex specialis derogate legi generali and the difference definitions of state lost capital. Therefore the implementation of anti corruption can not be use in the clear away forest cases especially case of Darianus Lungguk Sitorus."