Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Assuming that violence can be found in many our life, this article proposes the logic of violence in the story of Job. It shows us how Job suffers in his life. His surffefing was absurd in his eyes. He didn't understand why be should suffer...."

"Politic is not a simple word. Aristotle identifies it with human togetherness. In line with this identification, Hannah Arendt suggests that politics is not a kind of dominating actions, but the way in which the human beings promote freedom of actions in the public sectur. The essence of politics, then is communication. In this line of thought, power can be understood as one' ability to act/behave with and within others / in togetherness with others on base of a given mandate."

""Penelitian ini adalah sebuah upaya untuk memperlihatkan bagaimana berbagai tindakan kekerasan berawal dari ketidakmampuan berpikir dan menilai secara kritis. Kedua hat tersebut terjadi akibat para pelaku terkondisikan menganggap kekerasan, termasuk kejahatan, sebagai hal yang bisa, wajar, atau lumrah. Hannah Arendt menyebut sikap tersebut sebagai banality of evil (banalitas kejahatan). Manusia yang menjadi pelaku banalitas kejahatan tidak memiliki kesadaran dan mengalami ketumpulan nurani. la hanya bersandar pada otoritas di luar dirinya. Ia tidak pemall,.melakukan pengujian dalam dirinya, pengujian antara Aku dan Diriku, tidak berani bertatapan dengan ""kediriannya"". Hal ini yang menyebabkan manusia yang bersangkutan tak lagi mampu membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang bik dengan yang jahat, yang indah dengan yang buruk. Selanjutnya ia akan menganggap kekerasan dan kejahatan sebagai hal yang biasa. Tanpa paksaan ia akan terlibat banalitas kejahatan. Sikap banal bukan sesuatu yang otonom, namun memiliki keterkaitan dengan modernitas, kekuasaan, dan kekerasan negara. Fenomena banalitas kejahatan menunjukkan adanya interaksi antara aktor (pelaku) dan sistem. Sistem yang tidak menerapkan aksi komunikatif dalam kekuasaan membuat pikiran masyarakat menjadi dangkal. Sementara itu, dalam diri aktor juga ada disposisi yang membuat sistem dapat diberlakukan. Dengan demikian, banlaitas kejahatan lahir karena di satu pihak system politik yang berjalan mengkondisikan masyarakat untuk mengadaptasi kekerasan. Di lain pihak pada masyarakat sudah ada disposisi terhadap kekerasan, dalam dua bentuk masyarakat yang muncul akibat modernitas, yaitu masyarakat apatis yang apolitis dan masyarakat pragmatis yang cenderung enggan memikul tanggung jawab sebagai warga negara.""

"This research is intended to answer the following research questions: 1) What the motivation of women in the management of a political party; 2) how the positiomn, role and contribution of women in the management of a politicl party and 3) what the weakness and excess of the women involvement in political party management. sampling included Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) and Partai Keadilan Sejahtera (PKS) . This research showed that women who hold some power in the structure influence by the extend they hold position and role involved who hold some authority in management structure of PDI as well as PKS , actively involved in party activity. women contribution who hold some power in the structure influence by the extend they hold position and role. The excess of the women involvement in management were expressed in terms of in patience, accuracy, spirit and wisdom. The weakness of there involvement in management may be influence by internal and external factors."

"Komitmen politik dari pemimpin politik tertinggi dalam suatu negara merupakan kunci kesuksesan sekaligus kegagalan dari lembaga antikorupsi. Di era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KPK menghadapi roller coaster agenda pemberantasan korupsi. Berbagai ancaman yang menghadirkan ketidakpastian masa depan KPK, telah dilakukan oleh kekuatan eksternal maupun internal KPK. Hal itu berdampak signifikan pada efektivitas mesin antikorupsi KPK. Artikel ini mencoba menjelaskan dan mengevaluasi kualitas dukungan pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019) terhadap KPK dan bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan agenda antikorupsi di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan, target pembangunan ekonomi yang mensyaratkan adanya stabilitas sosial-politik, membuat kerja-kerja antikorupsi kurang diperhatikan secara memadai. Akibatnya, KPK digempur oleh serangan balik dari berbagai kelompok kepentingan politikbisnis. Merespon situasi itu, Presiden Joko Widodo memilih bermain aman dan tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada KPK. Di periode ini pula, belum tampak kerja sama kolektif yang mengakar dan menjadikan pemberantasan dan pencegahan korupsi sebagai agenda utama yang sistematis dan berkelanjutan."

"ABSTRAKMelalui kerangka pikir Chantal Mouffe dalam teori politiknya, yangmengonsepkan kondisi masyarakat sebagai bentuk pluralisme yang tidak dapatterhubung satu sama lain ke dalam sebuah kesepakatan dan kesamaan, pluralismeradikal, berkonsekuensi pada tidak mungkin tercapainya sebuah bentuk ruangpublik Hannah Arendt yang bersifat asosiatif mampu mengakomodir suatu tujuankolektif.

---

ABSTRACTThrough Chantal Mouffe framework in her political theory, which conceptualizedthe condition of society as pluralism form that can not be connected to each otherinto an unanimity and similarity, radical pluralism. As a consequence, HannahArendt’s concept of public realm form which are associative and able toaccomodate a collective goal is impossible."

"Skripsi ini membahas enlarged thought sebagai etika politik dalam pemikiran Hannah Arendt sebagai antisipasi dari kejahatan yang banal. Hancurnya ruang publik dan absennya pikiran membuat politik menjadi tidak politis. Politik merupakan aktivitas di ruang publik yang sifatnya terbuka, dapat dilihat, dirasa, dan didiskusikan bersama-sama dengan yang lain. Sedangkan pikiran adalah suatu aktivitas yang terjadi dalam momen solitude, yaitu momen yang terjadi ketika individu menarik diri dari dunia bersama dan kembali berinteraksi dengan dirinya sendiri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui cara berpikir yang politis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subyektifitas manusia sementara harus dilepaskan untuk dapat melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga setiap putusan politik yang diambil selalu melibatkan posisi orang lain.

---

The focus of this study is the concept of “enlarged thought” as a political ethic based on Hannah Arendt’s thought which I regarded as an anticipation of the banality of evil. The collapsing of public sphere and the absence of "thought" turn politic into an inauthentic form. Politic is an open activity which can be seen, felt, and discussed together within the society. "Thought" is a solitude one. That is, the moment when an individual taking himself out of the public and trying to interact with himself. This writing is a kind of qualitative research which aimed to give some knowledge on political way of thinking. The result showed that one's subjectivity should be abandoned in order to see a problem from some different points of view. Therefore, every political decision is taken by the consideration of the other's position."

"ABSTRAKPenelitian ini meninjau kembali dikotomi terhadap aktivis mahasiswa radikal dan moderatyang dibuat ahli-ahli politik makro. Pengelompokan yang mereka buat dilakukanberdasarkan isu-isu, format gerakan, serta sikap dan tindakan aktivis-aktivis mahasiswayang bisa diamati. Berbeda dengan ilmu politik konvensional, ilmu psikologi politik melihatperilaku politik dari sudut pandang dorongan-dorongan non-politis yang mendasariperilaku tersebut. Karena itu, penelitian ini berusaha mencari prediktor-prediktor baruuntuk membedakan aktivis mahasiswa radikal dan moderat berdasarkan sejumlah faktorpsikologis yang dianggap penting dalam demokrasi. Faktor-faktor tersebut adalahorientasi politik (terdiri dari toleransi politik, komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi,kemanjuran politik, dan kepercayaan politik) serta partisipasi politik. Hasilnyamenunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara aktivis mahasiswaradikal dan moderat dalam hal orientasi politik dan partisipasi politik (P = 41,870, padatingkat signifikansi 0,001). Aktivis mahasiswa radikal ternyata mempunyai tingkatkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, kemanjuran politik internal, dan partisipasi politikekstra konvensional lebih tinggi di banding aktivis mahasiswa moderat. Sedangkankemanjuran politik eksternal dan kepercayaan politik lebih tinggi pada aktivis mahasiswamoderat. Dari semua variabel yang diukur, prediktor-prediktor terbaik untuk membedakandua kelompok tersebut adalah kepercayaan politik, partisipasi politik ekstra-konvensional,dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Selain itu, ditemukan bahwa aktivismahasiswa secara umum (baik radikal maupun moderat) sudah memiiliki orientasi politikyang tepat untuk mendukung demokrasi di Indonesia. Hanya saja, kepercayaan merekaterhadap pemerintah sangat rendah. Selain itu, mereka cenderung tidak yakin bahwaaspirasi mereka akan direspon oleh pemerintah. Bentuk-bentuk partisipasi politik yangmereka lakukan umumnya tidak melibatkan kekerasan dan pengrusakan, sertacenderung tidak melibatkan hubungan dengan pejabat pemerintah dan partai politik.Sementara saran yang diberikan sebagai hasil penelitian ini adalah agar kegiatankegiatanpolitik di kalangan aktivis mahasiswa diberikan perhatian dan dukungan yanglebih besar oleh pemerintah."

"ABSTRAKPemilihan tema skripsi ini pertama-tama dilatarbelakangi oleh kejadian-kejadian yang tampak di Iingkungan mahasiswa dalam kurun waktu satu tahunterakhir (Mei 1997-Mei 1998). Dalam kurun waktu tersebut berbagai bentukpartisipasi politik mahasiswa muncul, mulai dari yang unconventional (tidak diterimasebagai kelaziman oleh budaya politik yang dominan, misalnya demonstrasi),conventional (partisipasi politik yang dapat diterima, seperti mengirim surat ke MPR)bahkan tingkah laku apatis. Lingkup mahasiswa juga menjadi menarik karena ia telahdianggap sebagai agent of change. Fenomena adanya perbedaan pilihan bentukpartisipasi oleh mahasiswa dapat diterangkan melalui konsep alienasi. Alienasi -suatu konsep socio-psychological-dapat dipahami sebagai suatu keadaan individual,yang dijelaskan melalui kondisi-kondisi sosial yang obyektif (Hughes, 1975) danpemahaman tersebut merupakan alasan ketiga dalam pemilihan topik ini. Rush(1990) menyatakan bahwa alienasi dapat menyebabkan individu menjadi sangat aktifmaupun apatis. Contoh yang diberikan oleh Rush tentang individu yang aktif adalahdalam melakukan partisipasi politik conventional. Sementara itu Conway (1992)menyatakan bahwa partisipasi politik unconventional adaiah merupakan konsekuensidirasakannya alienasi. Dengan dernikian dapat disimpulkan bahwa alienasi dapatdijumpai pada semua bentuk partisipasi politik, baik conventional, unconventional,maupun tingkah laku apatis. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa yangmembedakan alienasi yang menyebabkan individu melakukan partisipasi politikconventional, unconventional, dan tingkah laku apatis ? Satu hal yang mungkinmembedakan adalah dimensi alienasinya. Finifter (1970) telah mengkonstruksidimensi aliensi politik, yaitu; political powerlessness (perasaan individu bahwa iatidak dapat mempengaruhi tindakan pemerintah) political meaninglessness(keputusan politik dianggap tidak dapat diramalkan), perceived politicalnormlessness (persepsi individu bahwa norma atau peraturan yang digunakan untukmengatur politik telah diabaikan) dan political isolation (penolakan terhadap normayang dipegang oleh sebagian masyarakat).Karena itu ingin didapat gambaran partisipasi politik pada dimensi alienasi politikmahasiswa. Variabel dalam penelitian ini adalah alienasi politik mahasiwa danpartisipasi politik mahasiswa. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa, danpengambilan sample dilakukan dengan teknik purposive. Untuk mendapatkanjawaban atas rnasalah, data diolah dengan menggunakan korelasi Pearson's ProductMoment dan Multiple Regression. Hasil yang didapat adalah: alienasi politik mempunyai hubungan yang positif denganapatis; political powerlessness, political meaninglessnes,dan political isolationmemiliki hubungan yang negatif dengan partisipasi politik unconventional; sertaalienasi politik memiliki hubungan yang negatif dengan partisipasi politikconventional. Gambaran kedua yang didapat adalah:political powerlessness, politicalisolation menjadi faktor yang paling memberi kontribusi terhadap apatis; politicalpowerlessness paling memberi kontribusi terhadap dilakukannya partipasi politikunconventional; political isolation paling memberi kontribusi dilakukannyapartisipasi politik conventional.Saran untuk perbaikan alat adalah: menambah jumlahitem pada dimensi political normlessness, mengurangi pernyataan negatif padapolitical powerlessness, dan melihat korelasi dengan keadaan obyektif. Sementarasaran yang diberikan sebagai hasil penelitian ini adalah: hindari keadaan yangmendorong dirasakannya alienasi politik karena mendorong munculnya tingkah lakuapatis."