Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan ini membahas proses pengendalian internal yang dilaksanakan oleh PT DEF terhadap aset tetap yang dimiliki dalam bentuk kendaraan bermotor oleh perusahaan. PT DEF adalah perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan minuman non-alkohol dalam kemasan. Pembahasan berfokus pada prosedur operasional standar atas kendaraan bermotor perusahaan. Berdasar pada kerangka kerja COSO - ERM, pengendalian internal yang dimiliki PT DEF atas kendaraan bermotor sudah cukup memadai untuk mengawasi dan mencegah timbulnya risiko terhadap akun kendaraan bermotor perusahaan.

---

This report covers the internal control process carried out by PT DEF on their fixed asset in the form of motor vehicle. PT DEF is a company that produces and distributes packaged non-alcoholic beverages. The focus of this internship report is on the company's motor vehicle's standards operational procedures. Based on COSO - ERM framework, author assessed that PT DEF internal control is adequate enough to monitor and prevent risks concerning motor vehicle account."

"Penelitian ini memfokuskan perhatian proses pemekaran dan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini juga mengkaji tata cara pengusulan pembentukan daerah otonom baru ditinjau dari perspektif ketahanan daerah. Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji tentang proses pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi daerah otonom baru dalam perspektif Ketahanan Daerah dan juga mengkaji proses pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pertama di Kabupaten Bengkulu Tengah serta menganalisis pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi daerah otonom baru ditinjau dari indikator-indikator Ketahanan Nasional (ipoleksosbudhankam). Jenis Penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriftif. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan sampel bertujuan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, sumber tertulis dan data statistik. Selanjutnya data dianalisa melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah telah melalui proses-proses yang telah diatur melalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, serta tidak ada konflik-konflik yang berarti yang melibatkan pihak-pihak yang menerima maupun yang menolak pemekaran tersebut. Proses Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkulu Tengah berjalan dengan aman, adapun perselisahan akibat Pemilihan tersebut dilaksanakan melalui aturan-aturan yang berlaku yang melibatkan lembaga peradilan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Adapun dari indikator-indikator ketahanan nasional menyimpulkan juga bahwa pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah layak untuk dimekarkan walaupun ada beberapa catatan-catatan. Dari hasil kesimpulan tersebut mengisyaratkan bahwa proses pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemda harus bekerja keras membangun sarana dan prasarana demi kesejahteraan masyarakat. Dengan terpilih pimpinan daerah yang pertama diharapkan bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat pada umumnya. Juga Pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja penyelenggarakan pemerintahan daerahnya yang berbasis masyarakat.

---

This study focused expansion process and the general election of Regional Head and Deputy Head of Region Central Bengkulu. This study also examines the establishment of procedures for the nomination of new autonomous regions in terms of regional security perspective. To answer problems research, this study examines the process of formation of Bengkulu Central to the new autonomous region in the Regional Resilience perspective and also reviews the general election of Regional Head and Deputy Head of the first in Central Bengkulu and Bengkulu Central analyze expansion into new autonomous indicators in terms of National Defense (ipoleksosbudhankam).

The study used a type used in this study is a type of descriptive research by providing a picture or description of the situation as clearly as possible without any treatment of the research object. The unit of analysis in this study is the North Bengkulu Regional Government, Local Government and the Central Bengkulu Bengkulu Central Election Commission. In this study using a sampling technique aims samples. Collecting data in this study using observation, interviews, written sources and statistical data. Furthermore, the data analyzed do data reduction, data display and conclusion.

The results showed that the process of expansion in Central Bengkulu have gone through the processes that have been regulated through Law No. 22 of 2004 and Government Regulation No. 129 of 2000, and no significant conflicts involving parties who receive or reject the division. Election Process Regional Head and Deputy Head of Region Central Bengkulu run safely, while the election result conflik implemented through rules that apply involving the judiciary which has been mandated by the Act. The resilience of national indicators also concluded that the expansion in Central Bengkulu worth bloomed although there are some records.

The conclusion of the results suggests that the process of expansion in Central Bengkulu been run in accordance with the legislation in force. Local governments must work hard to build infrastructure and facilities for the welfare of society. With the first elected regional leaders are expected to accommodate all the interests of society at large. Local governments can also improve the performance-based arrangements for local government community."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh internal control over financial reporting ICOFR terhadap manajemen laba. Manajemen laba diukur menggunakan akrual diskresioner dan aktivitas riil manajemen. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2015. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel adalah 324 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal atas pelaporan keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba akrual maupun manajemen laba riil.Kata kunci: ICOFR, manajemen laba akrual, manajemen laba riil.

---

The research is aimed to analyze the influence of internal control over financial reporting ICOFR on earnings management. Earnings management is measured using discretionary accruals and real activity management. The sample of this study is a company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014 2015. The number of companies sampled is 324 companies. The results of this study indicate that internal control over financial reporting has a negative effect on accrual and real earnings management."

"Penelitian ini membahas tentang analisis risiko pengendalian internal atas prosedur pengelolaan aset tetap pada Perum Perumnas. Penelitian ini menjabarkan dengan detail prosedur yang berlaku dalam pengelolaan aset tetap kemudian mengidentifikasi risiko terkait. Penelitian ini menganalisis mitigasi yang telah dilakukan dan respon perusahaan terhadap risiko yang ada. Penyusunan skripsi menggunakan metode studi kasus. Hasil dari penelitian adalah pengendalian internal atas prosedur pengelolaan aset tetap pada Perum Perumnas Regional III telah dilakukan dengan baik. Digunakan pedekatan COSO Internal Control Framework Update 2014 atas risiko-risiko yang teridentifikasi dari lima prosedur terkait pengelolaan aset tetap terdapat 6,56% (4 risiko) berada pada kuadran I yang berarti kombinasi dari risiko yang memiliki nilai probabilitas hampir pasti terjadi dan dampaknya sangat besar apabila risiko terjadi. Hasil penelitian terdapat 93,44% (57 risiko) berada pada kuadran II yang berarti kombinasi dari risiko yang memiliki nilai probabilitas hampir tidak mungkin terjadi dan dampaknya sangat besar apabila risiko terjadi. Risiko-risiko yang telah teridentifikasi telah dilakukan mitigasi serta respon reducing dan sharing apabila risiko terjadi. Empat dari lima komponen dari COSO Internal Control Framework Update 2014 telah dilakukan dengan baik oleh manajemen Perum Perumnas Regional III yaitu lingkungan pengendalian (control environment), aktivitas pengendalian (control activities), informasi dan komunikasi (information and communication), pengawasan (monitoring).

---

This research discusses about risk analysis of internal control over fixed asset management procedures at Perum Perumnas. This research describes in detail the procedures that apply fixed asset management then identifies the related risks. This research analyze the mitigation that has been done and the companys response to the existing risks. This research is compiling the research using case study method. Result of the research are internal control over the procedure for fixed asset management at Perum Perumnas Regional III has been done well. Using the 2014 COSO internal control framework approach to the risk identified from five procedures related to fixed assets management there are 6.56% (4 risks) in quadrant I, which means combination of risks that have a probability value almost certainly occurs and the impact is very large if the risk occurs. And there are 93.44% (57 risks) in quadrant II, which means that combination of risks that have a probability value is almost impossible and the impact is very large if the risk occurs. The risks that have been identified have been mitigated as well as reducing and sharing responses when risks occur. Four of five components of 2014 COSO internal control framework have been done well by the management of Perum Perumnas Regional III, there is control environment, control activity, information and communication, and monitoring."

"The internal control system (ICS) in the local government of Lumajang (IAQ) that held was not effective. We guess that the problem because of internal audit quality (IAQ)that held was poor. The purpose of this research waas to asses the influence of internal audit quality (IAQ) to the auditee's internal control system (ICS) effectivity. Based on a questionnaire survey of an 22 inspektorat's auditor teams of lumajang regency, data are analysed using a component based structural equation model (CBSEM) with smart - PLS program. The result showed that: there was a significant positive influence of internal audit quality (IAQ) to the effectiveness of auditee's internal contrl system (ICS). These results suggest that to improve the effectiveness of auditee's ICS, can conduct through improve the IAQ with increasing the skills and personal qualities of internal auditor, the effectiveness of the audit process, and the reliability and usefulness of internal audit reporting."

"Kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bekasi saat ini sudah mulai berorientasi pada kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat metropolitan. Hal ini merupakan konsekwensi logis keberadaan Bekasi sebagai daerah penyangga Jakarta. Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengobatan umum ; mengundang minat pihak swasta untuk ikut berkiprah. Sehingga trend pertumbuhan Balai Pengobatan swasta di Kabupaten Bekasi menjadi sangat pesat, sebanding dengan laju pertambahan penduduk/LPP Kabupaten Bekasi yang merupakan LPP tertinggi se Indonesia ( LPP Bekasi pada tahun 1980-1990: 6,29 % per tahun ).Kecepatan pertumbuhan Balai Pengobatan swasta tersebut membutuhkan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL) agar tetap berfungsi sebagai mitra Pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bekasi. Diperlukan suatu alat/instrumen untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL) Balai Pengobatan swasta. Namun instrumen yang ada, masih belum dapat mengakomodasikan semua aspek pembinaan yang dibutuhkan secara optimal, yaitu aspek hokum, aspek medis dan aspek sosial.Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kekurangsempurnaan instrumen yang telah ada. Kajian dilakukan terhadap relevansi, adekuasi, efektifitas dan efisiensi instrumen tersebut dalam mengukur kinerja Balai Pengobatan swasta. Diajukan suatu model instrumen, yang diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan BINWASDAL BP swasta pada saat ini maupun untuk menyongsong era pasar global kelak.

---

Now, the Health Services needs of Bekasi's community, are going to be Metropolitans Health Services oriented. This is a logical consequence of Bekasi as Jakarta's buffers. Limited capability of Government in providing Health Services tools; especially for the general treatment, invites the Private Medical Clinic's Owners to participate in handling Public Health Services. Therefore, the trend of growth and development of the Private Medical Clinics is quite high, equal with the Population Growth Rate of Bekasi. The Bekasi's Population Growth Rate is now the highest in Indonesia, that was: 6.29 % per annum in 1980 -1990 period.The speed of the growth and development of the Private Medical Clinics needs continuously guidance and control as the Government's partner in order to increase the quality of public health services. To realize this activity, we need some tools or instruments. However, the Private Medical Clinics control and development instruments now, do not optimally accommodate yet all establishment aspects, which are needed, they are legal aspect, medical aspect and social aspect.This instrument's imperfectness, invites me to learn and review this problem. The instrument for the Private Medical Clinic's establishment, guiding and controlling are discussed from the relevancy, the adequacy, the effectiveness and the efficiency point of view. This analysis is submitted as a Models of Private Medical Clinic's Instruments. I hope that it would meet the present controlling and development and the next ones."

"Background the program of lung TB disease control is one of the priority programs in the Provincial Health office of Bengkulu"

"Pada era reformasi sekarang ini dengan adanya tuntutan reformasi total disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, telah memberikan petunjuk dan arah untuk lebih memperbesar porsi pelaksanaan asas desentralisasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah, secara yuridis formal tuntutan tersebut telah diakomodasikan melalui Tap MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana perkiraan kapasitas pendapatan asli daerah di Cianjur Selatan dengan beriakunya undang-undang otonomi daerah seperti yang disebutkan di atas dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Kemudian bagaimana dukungannya terhadap rencana pemekaran daerah Kabupaten Cianjur serta bagaimana dampaknya jika dikaji dalam perspektif Ketahanan Nasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cianjur, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perusahaan daerah (BUMD), maka pendapatan asli daerah Cianjur bagian Selatan (rencana wilayah pemekaran) diperkirakan sebesar 4,2 milyar. Dana sebesar itu diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah (BUMD), dan lain-lain penerimaan daerah yang sah.Kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Cianjur atau pembentukan Kabupaten Cianjur Selatan kurang didukung oleh besarnya perkiraan kapasitas PAD Cianjur Selatan karena tidak cukup untuk membiayai kebutuhan pelayanan masyarakatnya, namun bila ditambah dengan sumber-sumber pendapatan daerah lainya kebutuhan dana tersebut baru dapat tercukupi. Pembentukan Kabupatan Cianjur Selatan, juga didukung oleh analisis posisi fiskal Cianjur Selatan yang dihitung berdasarkan rasio perkiraan PAD dengan jumlah PDRB kecamatan yang ada di wilayahnya masing-masing, karena nilainya lebih besar daripada nilai posisi fiskal Kabupaten Cianjur secara keseluruhan.Selanjutnya untuk mengkaji dampak pemekaran daerah dalam perspektif Ketahanan Nasional dilakukan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Untuk kasus pemekaran Kabupaten Cianjur diperkirakan akan ada peningkatan PAD Cianjur Selatan yang semula menyumbang sekitar rata-rata dua milyar pertahun terhadap PAD Kabupaten Cianjur menjadi sekitar 4,2 milyar rupiah. Dana sebesar itu, ditambah dengan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan atau fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Berdirinya kabupaten Cianjur Selatan juga akan mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi dengan Cianjur Utara, keterisolasian dan keterbelakangan masyarakat, serta dapat memacu pertumbuhan sosial budaya dan mendorong suasana politik yang demokratis dalam menentukan pimpinan daerah.Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan dan keamanan di daerah maka akan meningkatkan pula ketahanan daerah dan apabila gejala ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia maka Ketahanan Nasional akan meningkat. Namun sebaliknya apabila pemekaran daerah didasaran kepentingan yang lain, seperti kepentingan elit lokal, maka Ketahanan Nasional akan menurun, bahkan mendorong terjadinya disintegrasi bangsa."

"Kabupaten Kaur termasuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu yang lokasinya berbatasan langsung dengan pantai barat Pulau Sumatra sehingga berpotensi menghasilkan sumberdaya kelautan yang melimpah. Analisis kualitas air dan kesuburan perairan merupakan salah satu cara untuk mengetahui lokasi potensi pengelolaan sumber daya laut di wilayah ini khususnya untuk budidaya laut. Penelitian mengenai kondisi perairan di Kabupaten Kaur ini telah dilakukan pada bulan Maret 2013 pada 24 stasiun pengamatan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kondisi kesuburan dan kualitas air di perairan Kabupaten Kaur dilihat dari parameter lingkungan (oksigen terlarut dan pH) dan kandungan zat hara (fosfat, nitrat, mitrit, silikat). Pengukuran langsung di lapangan (in situ) dilakukan untuk parameter lingkungan. Sedangkan zat hara dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer Shimadzu 1201-V. Hasil yang diperoleh menunjukkan kondisi perairan Kabupaten Kaur masih dalam kondisi normal dan baik, sehingga masih layak digunakan untuk kehidupan dan perkembangan biota laut."