Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari pemidanaan saat ini pada intinya adalah pembinaan. Oleh karenanya yang harus dikedepankan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah aspek pembinaan. Namun dalam kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa aspek keamanan tidak kalah penting, dan bahkan sampai saat ini bisa dikatakan masih menjadi indikator keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu indikator kondisi aman Lembaga Pemasyarakatan adalah tidak terjadi pelarian. Karena memang pembinaan tidak dapat berjalan dengan baik bila keamanan tidak terjaga. Pikiran untuk melarikan diri boleh jadi ada pada setiap diri narapidana yang sedang menjalankan masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Keinginan ini merupakan hal yang manusiawi mengingat dibatasinya kemerdekaan untuk hidup bebas bagi narapidana. Kondisi seperti ini akan benar-benar menjadi sebuah usaha percobaan pelarian bila ada pemicunya. Penelitian terhadap studi kasus pelarian dalam Tesis ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang. Dan hasil penelitian ini diperoleh fakta bahwa Lapas ini mengalami over kapasitas. Dengan kondisi seperti ini, muncullah berbagai tekanan hidup yang berakar pada uang. Hal inilah yang menjadi penyebab seorang narapidana nekat melarikan diri. Untuk menumpas akar penyebab dilakukannya pelarian, diperlukan strategi pencegahan pelarian melalui pendekatan sosial. Sementara itu, upaya melarikan diri narapidana dilakukan ketika tersedia kondisi-kondisi yang mendukung untuk dilakukannya pelarian tersebut. Artinya terdapat sejumlah peluang yang sangat menguntungkan bagi narapidana untuk keluar dengan tidak sah dari dalam Lapas. Untuk memperkecil peluang-peluang yang ada tersebut, maka diperlukan strategi pencegahan pelarian melalui pendekatan situasional.

---

Basically, the main purpose of detention is to develop character building. Therefore, correction centre should propose building aspect. But in reality, it can not be denied that security aspect is very important, even it is still an indicator of. The success of a correction centre today. One of secure situation in correction Centre is whenever there is no escape. Since, character building can not run well if there is no secure situation. Frequently, the prisoners in correction centre have willingness to escape. It is humane, because their freedom is limited. This situation makes them try to escape if they have chance to. The research of escape case study in this thesis is done in Cipinang Prison ('Lapas Cipinang Klas I). From this research, it is found a fact that this prison is over capacity. Therefore, it appears such life pressure in money basis. It causes a prisoner escapes. To prevent this situation, it needs strategy to prevent it by using social approach. Meanwhile, the escape happens whenever the supporting situation is available. It means the prisoners have some chance to go out illegally. To decrease the escape chance it needs a strategy to prevent it by using situational approach."

"Penelitian ini tentang peningkatan kinerja petugas pengamanan di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja petugas pengamanan di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta dan upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja petugas pengamanan di LAPAS tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitalif dengan metode deskriptif Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan koordinasi antara user dan pemegang kewenangan dalam hal rekrutmen pegawai, diadakan pendidikan dan pelatihan petugas pengamanan yang berkesinambungan, menyeimbangkan dengan tepat dan efektif antara reward and punishment serta dibuat standar kinerja untuk kemudian dibuat penilaian kinerja yang dituangkan dalam standar operasional yang transparan.

---

This focus of this study is about increasing the work performance of guard prison at Jakarta Narcotics Prison The purpose of this study is to know and study all factur that influence the guard prison performance at Jakarta narcotic prison and how to increase their performance. This research is qualitative. The research suggest I hat in employee recruitment program, the coordination is needed between the user and the holder of the authority. It is also suggested that the management should provide, continuous training and education for guard prison, balanced with appropriate and effective way of reward and punishment system, performance standards for performance assessment, and implement transparent operational standard."

"Kondisi utama yang ingin dicapai setiap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah aman tertib tanpa gangguan keamanan dan ketertiban. Petugas Kesatuan Pengamanan merupakan SDM penting yang menentukan kondisi keamanan lapas. Petugas pengamanan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan manajemen pengamanan, terrnasuk di dalamnya sistem pengamanan yang diterapkan. Terjadinya pelarian Gunawan Santoso adalah terutama kesalahan dan sistem pengamanan dan petugas pengamanan yang melaksanakan sistem tersebut. Shery Staruss mengatakan bahwa pengertian lebih luas tentang keamanan dapat diartikan sebagai pencegahan terhadap adanya kerugian dan sebab apapun, baik secara fisik maupun non fisik, berwujud maupun tidak berwujud. Salah satu kerugian yang dihindari di Lapassustik Jakarta adalah peredaran dan pemakaian gelap narkoba di lingkungan keamanan Lapassustik Jakarta dan mencegah terjadinya pelarian. Kondisi ini jelas harus didukung oleh SDM petugas pengamanan. Priyatno Rahardjo mengatakan bahwa terjadinya peningkatan pelarian salah satunya adalah rendahnya kualitas SDM petugas pengamanan , karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) dan Prosedur Tetap (protap) pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Petugas pengamanan dalam penyelenggaraan manajemen pengamanan di Lapas Khusus Narkotika Jakarta adalah melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan, mengefektifkan sarana pengamanan untuk terciptanya kondisi lapas aman dan tertib, peranannya dalam terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, serta kepemimpinan dalam mengefektifkan kerjasama tim petugas pengamanan. Terjadinya pelarian terpidana mati Gunawan Santoso karena faktor - faktor kelalaian dan ketidakdisiplinan petugas pengamanan dalam melaksanakan tugasnya, kesalahan sistem pengamanan khususnya sitem pengamanan kunci sel Gunawan Santoso, mental petugas pengamanan yang tidak siap sebagai petugas pengamanan Lapassustik, profesionalisme pekerjaan petugas pengamanan yang rendah perilaku petugas yang diskriminatif serta kondisi psikologis Gunawan Santoso sendiri. Penjatuhan pidana hukuman mati seakan sudah menjadi akhir bagi hidupnya, juga didukung rasa tertekan, stres dan depresi. Kelemahan petugas pengamanan dalam melaksanakan pengamanan maksimum di lapasssutik Jakarta dikarenakan beberapa faktor, yaitu jumlah personil yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan,kurangnya koordinasi dan kerjasama tim serta minimnya pengetahuan dan tekhnik dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

---

Every correctional institution and state detention centers wants to achieve and maintain a condition whereby there is no threat to security and order. Therefore officers of the security detail are the important human resource to determining the security condition of the institution and centers.

The security detail officers have an important role in undertaking security management, including the security system implemented. Flaws in the security system and mistakes of the security officers implementing the system were the major causes which led to the escape of Gunawan Santoso.

Sherry Strauss states that further understanding of security can be defined as to avoid suffering losses and whatever reasons, physical or non physical and whether existing or non existing. One of the losses avoided by the Jakarta Narcotics Detention and Correctional Institution is the distribution and misuse of narcotics as well as escape attempts.. This situation therefore needs the support of security human resource. Priyatno Rahardjo explains that the increase in escapes is due to among them the poor human resource quality in the security detail caused by the lack in understanding of the rules applied in securing security in correctional facilities implementing of the standard operating procedure of correctional duties.

In the Jakarta Narcotics Detention and Correctional Institution, security officers carry out in the process of implementing the security management, conduct a series of security activities including maximization in utilizing security infrastructures to maintain order and security in the facility, roles to play in facing threats to security as well as leadership in effecting cooperation among members of the security details.

Flaws in the security system especially the system for the security of the cell keys, the mentality of the security officers who are not ready to undertake the responsibility as members of the facility security detail, low professional work ethics of the security officers, discrimination acts by the security officers as well as the psychological state of Gunawan Santoso were main factors which led to the escape of this death row inmate. The sentencing of the death sentence led him to believe that it was the end of his life and this was made worse with pressure he felt, stress and depression.

The unbalance ratio of inmates to security detail officers, poor coordination among members of the security details as well as lack of knowledge and technique were the weakening factors faced by the security officers of the of the Jakarta Narcotics Detention and Correctional Institution in their effort to maximize security in the facility."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan upaya pencegahan kejahatan penyelundupan serta peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam terhadap petugas dan beberapa narapidana. Selain itu penelitian ini juga menggunakan observasi non partisipasi dan pengumpulan data sekunder. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kejahatan situasional oleh Clarke, serta ruang yang dipertahankan. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan dalam upaya pencegahan kejahatan yang telah diterapkan. Hasil penelitian menekankan rekomendasi strategi pencegahan yang lebih maksimal dan lebih baik, dengan meningkatkan upaya pencegahan secara fisik maupun secara sumber daya manusia sehingga terwujudnya pencegahan penyelundupan narkotika di lapas dikemudian hari.

---

This study discusses the implementation of efforts to prevent the crime of smuggling and distribution of narcotics in prisons. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with officers and some of their sufferings. In addition, this study also uses direct non-participatory observation and secondary data collection. The analysis of this study uses a situational crime scenario by Clarke, and defensible space. This study then concluded that there were weaknesses in the crime prevention efforts that had been implemented. The results of the research emphasize recommendations for more optimal and better prevention strategies, by increasing physical and human resource prevention efforts so that prevention of narcotics smuggling is realized in the future."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi pengamanan yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bogor dalam mencegah berbagai pengaruh negatif sub kebudayaan penjara yang dapat menjadi pemicu timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban. Didasarkan pada fenomena di atas baik secara empiris maupun teoritis dapat diindikasikan bahwa dalam batas tertentu Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bogor mampu mencegah timbulnya pengaruh negatif sub kebudayaan penjara yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban Lapas.Penjagaan dan pemeliharaan keamanan merupakan salah satu tugas keamanan dan ketertiban, di dalam Lembaga Pemasyaratan dan Rumah Tahanan Negara agar berbagai kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Keamanan dan pembinaan menjadi dua kepentingan yang sangat mendasar dalam proses Pemasyarakatan dalam usaha untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan ke tengah masyarakat.Dengan dasar latar belakang tersebut dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah dalam penelitian yaitu : 1) Bagaimanakah strategi pengamanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakan Klas II A Bogor dalam usaha mencegah pengaruh negatif sub kebudayaan penjara yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban ? 2) Apakah strategi pengamanan yang diterapkan telah memperhatikan hak-hak narapidana ?. Untuk mencari jawab atas pertanyaan penelitian tersebut, maka dilakukan penelitian yang terdiri dari penelitian kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi, pendapat para ahli, karya ilmiah, data-data di lapangan yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian serta melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dari data yang terkumpul dan fakta temuan di lapangan, maka dilakukan analisis hasil penelitian, yaitu : l) Adanya ciri kehidupan penghuni Lapas Klas II A Bogor yang didasarkan antara lain pendapat Donald Clemmer yang mengemukakan beberapa ciri kehidupan di dalam penjara, yaitu adanya bahasa kursus yang dipergunakan dalam berkomunikasi, adanya stratifikasi sosial di kalangan penghuni, adanya kelompok utama seperti kelompok karnar/blok, dan adanya pemimpin dalam kelompok utama. Namun demikian pengaruh negatif sub kebudayaan penjara dalam batas tertentu mampu ditangani sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban yang meluas. 2) Pelaksanaan pengamanan. Lapas Klas H A Bogor adalah merupakan tanggung jawab seluruh petugas. Dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah adalah lebih baik daripada menindak. Jumlah petugas pengamanan yang tidak seimbang dengan jumlah penghuni dan sarana pengamanan yang kurang memadai merupakan faktor penghambat yang signifikan. 3) Penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh Lapas Klas H A Bogor dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan dan prosedur tetap. Pengaruh negatif sub kebudayaan penjara yang sering terjadi antara lain adalah perkelahian dan pencurian, sedangkan pelarian walaupun terjadi secara signifikan tidak termasuk kategori pelanggaran keamanan yang sering terjadi. 4) Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Dr. Sahardjo yang menjadi dasar filosofis dari sistem Pemasyarakatan. Implementasi Slandard Minimum Rules yang diterapkan dalam berbagai peraturan perundangan maupun peraturan tehnis Pemasyarakatan telah mencerminkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengamatan di lapangan, faktor penghambat belum sepenuhnya penghargaan terhadap hak-hak narapidana antara lain dengan kondisi kelebihan daya tampung yang tidak manusiawi dan terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan.Dari hasil penelitian, disarankan antara lain penyebarluasan informasi pelaksanaan hak-hak asasi bagi warga binaan pemasyarakatan dengan mengikutsertakan petugas mengikuti pelatihan atau kursus singkat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya diharapkan petugas telah mengetahui hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang harus dilaksanakan dan dihormati."

"Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap napza baik di dunia maupun di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dan penyebaran yang cepat meluas ke seluruh negara dan wilayah baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikoteropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika berdasarkan sistem hukum di Indonesia maka permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza menjadi permasalahan Lembaga Pemasyarakatan untuk turut menanggulangi permasalahan tersebut. Salah satu cara penanggulangan penyalahgunaan Napza di Lapas Narkotika Jakarta dengan menerapkan metode terapi Therapeutic Community dalam kegiatan pembinaan terhadap narapidana yang sebagian besar berlatar belakang kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza. Salah satu unsur panting dalam pelaksanaan terapi dengan metode therapeutic community di Lapas Narkotika Jakarta adalah pelaksanaan tugas konselomya.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas konselor dalam kegiatan Therapeutic Community terhadap narapidana di Lapas Narkotika Jakarta dan kendala-kendala apa raja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas konselor pads kegiatan tersebut.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, dengan tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara terhadap para pejabat struktural, para petugas koordinator, petugas konselor dan peserta kegiatan Therapeutic Community di Lembaga Pemayarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.Analisis penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegia tan Therapeutic Community di Lapas Narkotika Jakarta berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh BNN dan Depsos. menunjukkan keberhasilan dengan melihat kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan tersebut. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan TC di Lapas Narkotika Jakarta tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan tugas konselor walaupun masih belum efektif karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi masalah anggaran, sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas dan peserta kegiatan TC.Untuk itu perlu direkomendasikan agar Lembaga Pemasyarakatan Klas HA Narkotika Jakarta dapat menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan Therapeutic Community dalam rangka keefektifan pelaksanaan kegiatan TC dan penyelenggaraan pelatihan bagi tenga konselor agar lebih profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan Bataan Narkotika Nasional dan Departemen Sosial dalam rangka penyelenggaraan pelatihan-pelatihan tenaga konselor khususnya untuk menanggulangi permasalahan ketergantungan NAPZA dalam diri peserta kegiatan TC (dalam hal ini Narapidana).

---

Drugs trafficking and abusing problems both in the worldwide and Indonesia has came into a very significant level of spreads to all countries and regions in both quality and quantity. As psychotropic code No. 5 1 1997 and narcotic No.22 1 1997 has been authorized based on Indonesian law, the trafficking and abusing problems of dugs has now become the problem of correctional institution to be solved. One of the ways is by conducting Therapeutic Community method in the activity of treatment for inmates which most of their backgrounds are drugs traffickers and abusers. One of the important parts in this method is the duty of its counselor.This study is conducted to find out the duty of counselor in Therapeutic Community for inmates in Lapas Narkotika Jakarta and the obstacles they encountered in doing their jobs.This is a descriptive analysis study and categorized as qualitative research with interview and data collection method conducted to the officials, coordinators, counselors and the participants of Therapeutic Community in Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta.The analysis of TC's successfulness based on the National Narcotic Board and Social department's standard showed by looking at the unity and smoothness of the program. Those successes cannot be separated from the success of its counselors even though some obstacles seems may carry the ineffectiveness of the program which consist of budgets, human resources both quality and quantity and the participants of Therapeutic Community.Therefore, it is needed to be recommended that Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta can provide special budget for Therapeutic Community in order to the effectiveness of the program and trainings for counselors to be more professional in doing their jobs. Thus, enhancing the corporation with National Narcotic Board and Social Department of Republic of Indonesia to provide trainings for counselors especially to prevent drug addiction's problem in the TC participants (in this case are the inmates)."

"Fenomena peredaran uang di Lembaga Pemasyarakatan secara formal tidak dilarang. Walaupun hal itu tidak secara nyata-nyata diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan bunyi Reglemen Penjara pasal 27, yang lntinya melarang adanya hubungan keuangan antara penghuni Penjara dengan pegawai Oleh sebab itulah setiap penghuni diwajibkan menitipkan uang/barangnya melalui Register D. Setiap kebutuhan penghuni terutama untuk menambah sedap-sedapan, di akomodasikan melalui regulasi pengelolaan register ini. Dengan cara dilayani oleh petugas secara kelembagaan, tidak dilayani oleh petugas secara perorangan. Namun walaupun secara formal aturan ini tidak diadopsi oleh peraturan yang sekarang ada, akan tetapi dipercaya, bahwa peredaran uang di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan selalu menjadi "sumber masalah" terjadinya gangguan keamanan akibat adanya kolusi antara penghuni dengan petugas. Oleh kerena itulah peredaran yang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Rutan, dilarang. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi Program Bebas peradaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dangan wawancara menggunakan pedoman wawancara. lnforman penelitian adalah petugas dan narapidana, dengan lokasi penelitian di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa program Bebas Peredaran Uang (BPU) dilaksanakan oleh Sub Seksi Registrasi dan Koperasi Pegawai Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Program Bebas Peredaran Uang (BPU) dilaksanakan dengan menggunakan Buku Tabungan, dan Kupon BPU sebagai alat transaksi pengganti uang tunai. Penelitian ini juga menemukan bahwa Program Bebas Peredaran Uang (BPU) mampu menjadi salah satu manajemen pengamanan untuk mencegah terjadinya ancaman dan gangguan keamanan yang bersumber dari beredarnya uang tunai. Dalam pelaksanaannya program Bebas Peredaran Uang (BPU) terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia petugas, sarana prasarana dan kendala struktur birokrasi."

"Tesis ini berfokus mengenai Strategi Pengamanan dan Pencegahan Konflik Antar Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kias I Cipinang Jakarta. Penelitian di dalam tesis ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penggalian informasi yang relevan dengan topik yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam kepada informan yang memahami permasalahan yang sedang diteliti ataupun informan yang mengalami langsung situasi konfik di Lapas Kias I Cipinang. Informan penelitian yang dimaksud adalah warga binaan serta petugas Lapas.Dari hasil temuan lapangan didapatkan bahwa terjadi sistem pengelompokan antar warga binaan berdasarkan etnis atau kesukuan merupakan potensi yang sangat rawan untuk terjadinya konflik. Pertentangan antar kelompok yang dikarenakan perebutan kekuasaan serta keinginan untuk mendominasi menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan yang jika tidak diantisipasi akan memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Faktor-faktor yang turut menjadi penentu terjadinya konflik antar warga binaan antara lain kondisi kelebihan daya tampung, terbentuknya kelompok-kelompok dalam Lapas, keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan penghuni, serta interaksi antara petugas dan penghuni.Perumusan strategi yang efektif akan sangat membantu petugas dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Strategi pengamanan yang ada di Lapas Kias I Cipinang cenderung melakukan reactive policing, dimana tindakan pengamanan baru dilakukan setelah terjadi pelanggaran.Selain reactive policing strategi pengamanan yang dilakukan adalah proactive policing, dimana petugas pengamanan memiliki mata-mata yang berasal dari narapidana sendiri yang selalu memantau seluruh kegiatan narapidana di blok dan melaporkannya kepada petugas. Untuk mengatasi konflik Lapas hendaknya dapat melakukan pembenahan terhadap strategi pengamanan dan penanganan konflik, dimana tindakan pengamanan tidak hanya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melainkan dilakukan langkah-langkah antisipasi terhadap timbulnya konflik. Antisipasi dapat dilakukan dengan merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan konflik, pengorganisasian kelompok-kelompok warga binaan, pengawasan terhadap seluruh kegiatan warga binaan, serta pengendalian terhadap seluruh kegiatan kelompok antar warga binaan.

---

This thesis focuses on how the Security Strategy and Conflict Prevention Among The Citizens in Prisons Penitentiary Built Class I Cipinang Jakarta. Research in this thesis is done with qualitative research methods with a descriptive design. Extracting information relevant to the topic under study is carried out through literature study, observation and depth interviews to informants who understand the issues being studied or informants who experienced the conflict situation in prisons Class I Cipinang. Informants referred to research that is a Citizen of the built and prison officers.

From the field findings can be concluded that the grouping system built among citizens based on ethnicity or tribalism is the most vulnerable potential for conflict. Conflicts between groups are due to power struggles and the desire to dominate the friction-causing friction that otherwise would trigger the occurrence of anticipated disturbances and order. Factors that contribute to determining the occurrence of conflicts among people, among others built excess capacity conditions, the formation of groups in Prison, limitations in fulfilling the needs of residents, and interacrion between staff and residents.

Formulation of effective strategies will greatly assist officers in the implementation of security tasks. Security strategy is in prison Class I Cipinang tend to reactive policing, in which new security measures carried out after the reactive policing security strategy taken is proactive policing, where security officials have a spy who came from the prisoners themselves who constantly monitor the whole inmate activities in the block, and report it to the officer. To resolve the conflict prisons should be to make corrections to the security strategy and the handling of conflicts, where security measures are not only done after the offense but do anticipate steps toward conflict. Anticipation can be done by planning activities related to conflict prevention, organizing Citizen groups built, supervision of all activities of citizens built. and control of all inter-group activities citizens built."