Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai kesiapan dan persepsi dari para akuntan profesional terhadap implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis International Financial Reporting Standard (IFRS) di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat membantu stakeholder terkait dalam hal menyukseskan program konvergensi IFRS dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian dengan topik serupa di masa depan. Tujuan penelitian ini yaitu menguji pengaruh awareness, pengalaman bekerja, jabatan, sertifikasi profesional, latar belakang pendidikan, dan lokasi bekerja terhadap kesiapan dan persepsi serta mengetahui sejauh mana tingkat awareness, kesiapan, dan persepsi tersebut pada 3 kelompok akuntan profesional yang berbeda (akuntan manajemen, akuntan publik, dan akuntan pendidik). Penelitian ini mengumpulkan 243 respon melalui survei kuesioner. Secara statistik terungkap bahwa secara umum para akuntan profesional telah memiliki tingkat awareness, kesiapan, dan persepsi yang baik/positif terhadap program konvergensi IFRS dengan tidak adanya perbedaan yang signifikan di antara 3 kelompok akuntan profesional yang ada. Selain itu, terungkap pula bahwa awarenesss dan latar belakang pendidikan menjadi faktor yang secara signifikan mempengaruhi secara positif tingkat kesiapan dan persepsi. Sebaliknya, faktor jabatan terungkap secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kesiapan dan persepsi.

---

This study discusses the readiness and perceptions of the professional accountants to the implementation of Financial Accounting Standards (GAAP) based on International Financial Reporting Standards (IFRS) in Indonesia. Hope this study can help stakeholders in terms of successing the IFRS-convergence program and can be a reference for studies on similar topics in the future. The purpose of this study is to test the influence of awareness, work experience, job title, professional certifications, educational background, and location of work on readiness and perceptions and also determine the extent to which the level of awareness, readiness, and perception in the 3 different groups of professional accountants (management accountant, public accountant, and accounting educators). This study collected 243 respon through a questionnaire survey. Statistically, it was revealed that in general the professional accountants have had the level of awareness, readiness, and the perception that are good/positive towards the IFRS-convergence program with no significant differences among the 3 groups of professional accountants. In addition, it was also revealed that awarenesss and educational background to be a factor that significantly affect the level of readiness and perception with positive relationship. Conversely, job title revealed significantly affect the level of readiness and perception with negative relationship."

"Karya akhir ini dibuat untuk menganalisis pedoman akuntansi Bank Indonesia dibandingkan dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia untuk kemudian dibandingkan juga dengan kebijakan dan pedoman di bank sentral lain. Penelitian ini bersifat kualitatif dan ditulis dengan desain deskriptif analitis. Hasil analisis menyarankan agar BI menggunakan sepenuhnya standar akuntansi yang berlaku umum seperti best practices transparansi bank sentral lain. Dengan penggunaan standar umum ini, maka BI dapat meningkatkan transparansi laporan keuangannya dengan penggunaan metode yang disepakati dan dipahami bersama. Dalam rangka penerapan standar ini, BI perlu memperbaiki format neraca, laporan surplus defisit, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Selain itu, BI perlu juga untuk mengungkapkan nilai wajar dan manajemen risiko atas aset keuangannya, menilai kembali ketepatan klasifikasi aset keuangannya serta membuat skema pembagian surplus yang lebih fleksibel dan berbasis risiko

---

This thesis was made to analyze Bank Indonesia?s accounting guidelines, compared with Indonesian generally accepted accounting standards and also with the accounting policies and guidelines on other selected central banks. This study is qualitative in nature and written with descriptive analytical design. The results of the analysis suggested that BI should use generally accepted accounting standards, like for instance the best practices of transparency in other central banks. With the use of these standards, BI can enhance transparency of its financial reports by using publicly agreed and understood methods. In order to implement these standards, BI needs to adjust the format of its balance sheet, income statement, statement of changes in equity and statement of cash flows. In addition, BI should also disclose the fair value and risk management for its financial assets, reassess the accuracy of its financial assets classification and create more flexible and risk-based surplus-sharing scheme."

"Penelitian ini menganalisis mengenai kesesuain kartu pembiayaan syariah (KPS) berdasarkan fatwa dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kartu ini lebih sering dikenal dengan kartu kredit syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan operasional dan akuntansi yang dilakukan dalam menjalankan produk kartu tersebut. Lalu dari sana akan ditelaah bagaimana kegiatan operasional maupun akuntansi KPS berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Inonesia no: 54/DSN-MUI/X/2006, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 Akuntansi Ijarah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003. Dalam penelitian ini didapati bahwa penerapan KPS menggunakan tiga akad utama. Akad tersebut adalah qardh (pinjaman), ijarah (jasa) dan kafalah (jaminan). Penerapan KPS dari segi operasionalnya sudah memenuhi seluruh fatwa DSN MUI walaupun terdapat beberapa hal yang masih dipertanyaan oleh sebagian ahli fiqih. Untuk penerapan akuntansi, baik PSAK 57, PSAK 107 dan PAPSI 2003 masih terdapat hal yang harus disesuaikan dengan standar tersebut meski standar yang menjadi acuan KPS tidak mengatur seluruh pencatataan transaksinya.

---

This study analyzes the suitability Islamic credit card (ICC) based on fatwa and sharia financing accounting standards accepted in Indonesia. The purpose of this study was to determine the operational and accounting activities performed in carrying out these card products. Then from there it will be explored how the operations and accounting of ICC fatwa by the National Islamic Council Inonesia no: 54/DSN-MUI/X/2006, PSAK 107 Accounting for Ijarah, Statement of Financial Accounting Standards PSAK 59 Accounting for Islamic Banking and Banking Accounting Guidelines Indonesian sharia 2003 (PAPSI 2003).

In this study it was found that the application of ICC using three main contract. The contract is qardh ( loan ), ijara ( services ) and kafalah ( collateral ). Implementation of ICC in terms of operations already meet all the MUI fatwa DSN although there are some things that still doubt by some jurists. For the application of accounting, both PSAK 57, PSAK 107 and PAPSI 2003 there are things that must be adjusted to the standard despite the reference standard ICC does not govern all transactions."

"This set goes much further than explanation. It provides a comprehensive guide to interpreting and implementing IFRS, sets IFRS in a relevant business context and provides insights into how complex practical issues should be resolved in the real world of global financial reporting. This book is an essential tool for anyone applying, auditing, interpreting, regulating, studying or teaching international financial reporting. Written by financial reporting professionals from the International Financial Reporting Group of Ernst &​ Young, this three-volume guide to reporting under IFRS provides a global perspective on the real-world interpretation and practical application of IFRS"

"ABSTRAKTesis ini menganalisis sejauh mana Kementerian Agama khususnya DirektoratJenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerapkan StandarAkuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalammenyusun Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntansi Pendapatanyang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2011 tidakmenjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajianpendapatan tetapi hanya sebatas definisi pendapatan saja menurut StandarAkuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Selain itu, perlakuan akuntansipendapatan dari hasil Pemanfaatan Kas Setoran Awal berupa imbal hasil sukukdan bunga deposito tidak dapat ditangguhkan karena telah memenuhi semua unsurpendapatan yang berlaku umum untuk sektor publik (IPSAS 9). Hasil penelitianmenyarankan agar Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahantentang Akuntansi Pendapatan agar sesuai dengan konteks perundang-undanganyang ada. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk Badan Layanan Umumdalam Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar sesuai dengan yang dimaksudoleh Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disampingitu juga disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangansesuai standar akuntansi yang berlaku umum serta perlunya dilakukan review olehaparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan,serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the how far is the Ministry of Religious Affairs in particularyDirectorate General of Hajj and Umrah Service ( Ditjen PHU ) implemented TheGoverment Accounting Standards and Regulations in preparing the financialstatements of Hajj Operation . This study is a qualitative research . The studyconcluded that the Revenue Accounting contained in the Regulation (PeraturanMenteri Agama No.23/2011) does not explain about the recognition,measurement, disclosure and presentation of the income but only to the extent thedefinition of income by Government Accounting Standards (Peraturan PemerintahNo.71/2010). In addition, the accounting treatment of revenue from the InitialDeposit Cash Optimization in the form of sukuk yields and deposit rates can notbe suspended because it has met all applicable elements of the general revenue forthe public sector (IPSAS 9). The results concluded that the accounting treatmentof revenue management on Initial Deposit Cash can not be suspended because ithas met all of the elements of income that are common to the public sector (IPSAS 9 ) . The results suggest that the Government should create theGovernment Accounting Standards , Accounting for Revenue, to fit the context ofthe existing legislation . The government is also advised to establish the PublicService Board in the field of Hajj Operation in accordance with the regulation onState Finance (Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003) . Besides,it also suggested the importance of the socialization of financial statements inaccordance with generally accepted accounting standards and the need to bereviewed by officials of internal controls to provide assurance , accuracy ,reliability , and validity of the information presented in the Financial Statements ."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit dan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KAP ABC untuk Aset Tetap pada laporan keuangan PT AIR yang berakhir 31 Desember 2015, dengan mengacu kepada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 27 tentang Pengalihan Aset Dari Pelanggan. Prosedur audit yang dilakukan meliputi uji pengendalian dan uji rincian yang terdiri dari peninjauan komponen-komponen perhitungan saldo pada akun Aset Tetap berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, prosedur yang dilakukan KAP ABC telah sesuai dengan International Standards on Auditing (ISA). Namun dalam perlakuan akuntansi untuk Aset Tetap pada PT AIR yang dilakukan manajemen, PT AIR belum sepenuhnya mengikuti standar keuangan seperti yang diatur dalam ISAK 27 sehingga KAP ABC mengajukan penyesuaian.

---

This internship report explains audit procedures and accounting treatment performed by KAP ABC for Fixed Asset on PT AIR’s financial report for the period ended December 31st, 2015, referred to ISAK 27: Transfer of Asset from Customer. The audit procedures performed were test of control and test of detail, which include reviewing components for the calculation of fixed asset based on financial accounting standards. Based on the analysis, audit procedures performed by KAP ABC have complied with International Standards on Auditing (ISA). But the accounting treatment for fixed asset applied by PT AIR has not fully complied with the standards. Thus, KAP ABC proposed an adjustment to PT AIR’s Fixed Asset account referred to ISAK 27."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dari ‘Keterbacaan’ sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pengadopsian IFRS dan risiko sistematis. Melalui regresi sederhana dan SEM, penelitian ini akan mengeksplorasi peran mediasi dari ‘Keterbacaan’. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ‘Keterbacaan’ memiliki koefisien yang kecil serta dampak mediasi yang tidak signifikan.

---

The purpose of this study is to understand the effect of readability as mediating variable in relationship between IFRS adoption and systematic risk. Using simple regression and SEM, this research will explore the mediating roles of the readability. The result showed that the coefficient of readability is small, and the mediating effect is not significant."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan akuntansi pada PT DPLK ABC dalam melakukan investasi dana pensiun. Dalam melakukan transaksi tersebut PT DPLK ABC menggunakan akad wakalah bil ujrah, dan akad mudharabah. Penelitian ini akan membandingkan fatwa DSN MUI tentang mudharabah dan akad waklah bil ujrah dengan akad yang dilakukan oleh PT DPLK ABC. Tidak hanya itu penelitian ini juga membandingkan prosedur akuntansi yang dilakukan oleh PT DPLK ABC dengan PSAK 18 tentang akuntansi dana pensiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagaian besar akad yang dilakukan oleh PT DPLK ABC sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang mudharabah dan akad wakalah bil ujrah, meskipun ada beberapa hal yang tidak dilakukan oleh PT DPLK ABC. Tidak hanya itu hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh PT DPLK ABC sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 18 tentang akuntansi dan manfaat pelaporan program purnakarya.

---

This study aims to clarify the application of accounting at the PT Pension Fund ABC in investing pension funds. In such transactions using the PT Pension Fund ABC wakalah bil ujrah contract, and mudaraba contract. This study will compare the MUI fatwa DSN and mudaraba contract with waklah bil ujrah contract by PT Pension Fund ABC. Not only that this study also compared the accounting procedures performed by PT Pension Fund ABC of accounting under SFAS 18 pension funds.

Results of this study showed that most of the contract made by the PT Pension Fund in accordance with the ABC already DSN MUI fatwa on mudaraba and wakalah bil ujrah contract, although there are some things that are not done by the PT Pension Fund ABC. Not only that the results of this study also showed that the application of accounting conducted by PT Pension Fund ABC largely in accordance with SFAS No. 18 regarding accounting and reporting benefits Retirement program."

"Laporan magang ini membahas perlakuan akuntansi serta prosedur audit yang dilakukan oleh KAP TWR untuk Aset Keuangan dari perjanjian konsesi jasa pada laporan keuangan PT GHI periode 31 Desember 2014, dengan mengacu kepada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 tentang Konsesi Jasa. Prosedur audit yang dilakukan meliputi uji pengendalian (test of control) dan uji rincian (test of detail), yang terdiri dari peninjauan komponen-komponen perhitungan Aset Keuangan konsesi jasa serta perhitungan ulang amortisasinya. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, perlakuan akuntansi untuk Aset Keuangan konsesi jasa pada PT GHI telah sesuai dengan yang diatur di dalam ISAK 16, PSAK 55, dan PSAK 60. Proses audit yang dilakukan oleh KAP TWR juga telah sesuai dengan ISA, standar audit yang berlaku internasional.

---

This internship report explains accounting treatment and audit procedures performed by KAP TWR for financial asset from service concession on PT GHI?s financial report for the period ended December 31st, 2014, referred to ISAK 16: Service Concession. Those accounting treatments include recognition, measurement, and disclosure. The audit procedures performed were test of control and test of detail, which includes reviewing components for the calculation of financial asset from service concession and recalculating the amortization. Based on the analysis, accounting treatment applied by PT GHI for its financial asset from service concession has complied with ISAK 16, PSAK 55, and PSAK 60. Moreover, the audit process performed by KAP TWR has also complied with the International Standard on Auditing (ISA)."