Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk melakukan studi dan analisa tentang aspek ekonomis apabila gas bumi (CNG) digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, khususnya taksi di wilayah Jakarta. Analisa dilakukan pada investasi peralatan yang diperlukan untuk pemakaian CNG, biaya pemakaian/konsumsi bahan bakar, biaya pemeliharaan dan biaya lain yang diperlukan untuk mengoperasikan kendaraan yang ber-BBG. Pada analisa ekonomis ini dilakukan perhitungan Analisa Nilai Kini Bersih (Net Present Value-NPV), Analisa Tingkat Pengembalian Internal (Interest Rate Return-IRR), Analisa Periode Pengembalian (Payback Period), dan Analisa Sensitivitas."

"Tesis ini membahas tentang Analisis potensi penggunaan bahan bakar gas untuk sektor transportasi di DKI Jakarta dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif terhadap pasokan dan penggunaan gas sebagai bahan bakar serta kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan sumber daya energi. Hasil analisis diperkirakan pada tahun 2016 semua Bis dan 50% Taksi serta Bajaj dapat menggunakan gas sebagai bahan bakar sehingga dapat menurunkan tingkat polusi di DKI Jakarta hingga 0.24%. Aplikasi penggunaan gas sebagai bahan bakar bisa ditingkatkan apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pemamfaatan gas sebagai bahan bakar terutama untuk sektor transportasi umum dalam kota DKI Jakarta.This thesis discusses the analysis of the potential fuel gas for transportation sector in DKI Jakarta by using qualitative and quantitative methods to gas supply and demand as a fuel and government policies relating to energy resources. Analysis results are expected in year 2016 all Bus and 50% taxi also Bajaj may use gas as fuel so it can reduce pollution levels in DKI Jakarta until 0,24%. Aplication of gas as fuel can be enhanced if the government issued a policy regarding the gas utilizatioan as a fuel, especially for public transport sector in DKI Jakarta."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pemanfaatan gas biometan sebagai bahan bakar Bis Transjakarta berdasarkan potensi sampah organik Pasar Induk Kramat Jati dan dari aspek lingkungan dan aspek ekonomi. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis, dengan potensi sampah organik di Pasar Induk Kramat Jati sebesar 40.763 ton/tahun, dapat dihasilkan potensi biogas sebesar 5.656.040 m3/tahun, dan potensi gas biometan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar Bis Transjakarta sebesar 2.381.680 m3/tahun, dengan potensi pengurangan emisi karbon sebesar 2.927,89 tCO2/tahun. Sedangkan berdasakan analisis kelayakan keuangan diperoleh nilai NPV sebesar Rp. 6.313.952.701,-, Payback period sebesar 7,49 tahun, dan nilai IRR sebesar 13,02%, maka dapat dikatakan pemanfaatan gas biometan sebagai bahan bakar Bis Transjakarta layak untuk dilaksanakan.

---

This research aimed to analyze the use of biomethane gas as transjakarta bus fuel based on the organic waste potential at Pasar Induk Kramat Jati, its environment and the economy aspects. The findings demonstrate that, from 40,763 tons/year organic waste at Pasar Induk Kramat Jati, one can generate 5,656,040 m3/year biogas potential, and 2,381,680 m3/year biomethane gas that can be used as transjakarta bus fuel, with carbon emission reduction of 2.927,89 tCO2 per year. While from financial feasibility analysis, it results NPV as much as Rp. 6.313.952.701,-,with 7,49 year payback period and 13,02% IRR. It can be concluded that the use of biomethane gas as transjakarta bus fuel is highly feasible to implemented."

"Pelaksanaan administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di propinsi DKI Jakarta dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Perlakuan khusus ini, dikarenakan adanya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1997 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sehingga peraturan pemerintah DKI Jakarta nomor 6 tahun 1998 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak dapat dilaksanakan di propinsi DKI Jakarta.Meskuipun potensi pajak bahan bakar kendaraan di propinsi DKI Jakarta cukup besar, namun penerimaan yang dicairkan oleh pemerintah pusat mengalami keterlambatan dari tahun ke tahun anggaran terjadi tunggakan. Kondisi realisasi penerimaan seperti ini mengganggu dalam penyusunan cash budget atau cash flow anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi DKI Jakarta. Tesis ini bertujuan untuk membahas dan mendeskripsikan pelaksanaan administrasi pemungutannya, mengkaji dan menganalis penyelenggaraan pemungutannya dilihat dari aspek administrasi perpajakan dan prinsip-prinsip perpajakan secara universal, serta mencari sebab dan mengetahui alternatif pemecahan masalah atas keterlambatan realisasi penerimaannya.Penulisan tesis ini bersifat deskriptif analisis dengan studi kasus yang pendekatannya kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (in depth interview) dan observasi partisi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa untuk keberhasilan pemungutan pajak bahan bakar bermotor, maka administrasi pemungutannya harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab, yaitu propinsi DKI Jakarta c/q dinas pendapatan daerah. Prosedur dan mekanisme pemungutan yang dilaksanakan oleh Pertamina sudah baik karena sesuai dengan prinsip convenience of payment and economy in collection. Keterlambatan realisasi penerimaan yang dialami oleh propinsi DKI Jakarta disebabkan pada data aktual hasil penjualan bahan bakar kendaraan bermotor dan hasil pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dijadikan dasar dalam penghitungan pembagian oleh departemen keuangan c/q direktorat jenderal lembaga keuangan."

"Penelitian terpusat pada masalah penggunaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU). Untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelitian dokumen berupa perundang-undangan, buku-buku, pendapat-pendapat para ahli dan artikel-artikel di media cetak maupun dimedia elektronik.Penggunaan RTH sebagi tempat usaha SPBU terjadi karena izin dari Pemerintah, mengingat adanya kebutuhan masyarakat akan keberadaan SPBU ditengah kota. Tetapi berdasarkan ketentuan yang ada maka keberadaan RTH haruslah sesuai dengan fungsi peruntukannya. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa RTH dapat dialihgunakan menjadi tempat usaha walaupun untuk kepentingan publik. Dengan berdirinya SPBU di atas RTH maka ketentuan hukum yang mengatur mengenai kelestarian RTH menjadi kabur, oleh karena Stu Pemda DKI bersama-sama dengan Lembaga Legislatif harus membentuk suatu peraturan yang baru yang mengatur mengenai keberadaan SPBU dan yang melindungi kelestarian keberadan kawasan RTH."