Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Islam memandang perkawinan sebagai bagian dari peribadatan sekaligus juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari panggilan kebutuhan manusiawi. Oleh karena itu, perkawinan menjadi praktik yang integratif dengan norma-norma sosial dan Agama, sehingga dalam pelaksanaan perkawinan. Agama ikut andil dalam mengarahkan demi terwujudnya kemaslahatan yang terjalin antara kedua pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut.Kemaslahatan tersebut berasas pada bahwa perkawinan diadakan untuk waktu dan secara permanen, sehingga apabila di kemudian terjadi sengketa yang berujung pada keharusan berpisah, maka, Agama pun juga membolehkan langkah tersebut sesuai dengan aturan yang ada.Di sekian aturan yang nampak dari paparan para ahli, Islam memberikan hak penuh pemutusan tali perkawinan (cerai) berada di tangan suami. Bertolak dari fungsi suami sebagai kepala keluarga yang segala keputusan ada di tangannya, maka, inisiatif dan wewenang untuk menentukan pisah pun juga ada pada tangan suami.Namun, hukum yang diterapkan di Indonesia tidak berpedoman pada filosofi hukum diatas. Perundang-undangan Indonesia diformat untuk mengawal obyektifitas keputusan perceraian dari suami yang bersengketa tersebut, sehingga kekhawatiran adanya kesewenangan perceraian yang sewaktu waktu dapat saja muncul, jika mengikuti filosofi hukum diatas, dapat diminimalisir.Perbedaan pola ini pada gilirannya bepotensi untuk menciptakan kondisi tidak sehat dan teijadi chaos dalam pelaksanaan hukumnya. Dinamika tersebut berujung pada terciptanya konflik antar sistem.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan pada pewujudan legal frame work (kesatuan kerangka hukum) dan unifiet legal oponion (kesatuan persepsi hukum) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama di Indonesia.

---

Islam regards marriage as part of worship. Iherefore, the wedding is in accordance with social norms and religion, so in the implementation of marriage, religion contribute in directing for the realization of harmony that exists between the two couples who enters into a marriage is.

The harmony is based on that marriage is permanent, so in the fiiture there should be a divorce, then, religion was also to allow these measures in accordance with existing rules.

Islam gives full rights of divorce by the husband according to several expert opinions. Starting from the function of the husband as head of the family that all decisions in the hands, then, initiative and authority to determine the separation was also there at the hands of husbands.

But, law in Indonesia is not based on that philosophy. Indonesian legislation made for the objectivity of the husband's divorce decree, so fear of arbitrary divorce will happen at any time, but if you follow the philosophy of law above, it can be minimized.

These different Systems can create unhealthy conditions and will be chaos in the implementation of the law. These activities will result in conflicts between systems

This study uses qualitative methods aimed at the realization of legal frame work (unity of the legai framework) and oponion legal unifiet (unity perception of law) in settling disputes in the religious courts in Indonesia."

"Sesudah melalui perdebatan "sengit" dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan tanggapan yang "panas" dari masyarakat Islam terhadap Rancangan Undang-undang Perkawinan yang bersifat sekuler itu, akhirnya tercapai consensus antara fraksi Abri dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kemudian diperluas melalui konsensus antara PPP dan Pimpinan Abri yang pokoknya sebagai berikut:1. Hukum Agama Islam dalam perkawinan tidak akan dirubah atau dikurangi.2. Undang-undang No.2 Tahun 1946 tentang NTR dan Undang﷓undang No. 14 Tabun 19701 di j amin ke langsungannya.3. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin dapat disesuaikan dengan RUU ini supaya di drop (dihapuskan).4. Pasal 2 ayat (1) RUU itu disetujui dengan rumusan sebagai berikut :(a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.(b) Tiap-tiap perkawinan dicatat demi ketertiban administrasi negara."