Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang rangkap jabatan oleh notaris yang pengaturannya terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Larangan rangkap jabatan terhadap notaris sudah ada sebelum adanya Undang-undang Jabatan Notaris yaitu dalam Peraturan Jabatan Notaris (ord. stbl. 1860 no.3). Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dan masalah-masalah hukum yang mungkin terjadi dan akan menyebabkan hilangnya kewibawaan dan profesionalisme seorang notaris. Akan tetapi, meskipun larangan tersebut sudah ada sejak lama namun pada kenyataannya masih saja ditemukan adanya notaris yang melakukan rangkap Jabatan. Di dalam kode etik profesipun disebutkan bahwa notaris harus mentaati Undang-undang yang berlaku. Sebagai sebuah profesi, jabatan notaris juga tidak boleh dirangkap dengan jabatan lain. Sehingga apabila masih ada notaris yang melakukan rangkap jabatan berarti ia telah melanggar Undang-undang, melanggar kode etik serta melanggar kriteria profesi menurut para ahli hukum. Masih adanya notaris yang melanggar aturan tentang rangkap jabatan, berkaitan erat dengan rendahnya nilai moral yang dimiliki oleh notaris tersebut. Selain itu pengaturan tentang rangkap jabatan yang terkesan masih setengah-setengah, sanksi yang tidak tegas, pengawasan yang tidak optimal terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan adalah alasan lainnya kenapa masih ada notaris yang melakukan rangkap jabatan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum.Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap Undang-undang Jabatan Notaris terutama yang berkaitan dengan pengaturan rangkap jabatan yaitu apakah larangan rangkap jabatan ini akan tetap diterapkan atau dihapuskan saja agar tidak terkesan setengah-setengah dan tidak tegas.

---

ABSTRACT

The focus of this study is the regulation of double occupation by notary based on the Law of Notary?s Occupation Number 30 Year 2004. The prohibition of double occupation of Notary has been regulated since The Regulation of Notary Occupation (ord. stbl. 1860 no.3) was valid. This prohibition shows that the double occupation should have been prohibited. The aims of the prohibition are to avoid the possibility of conflict of interest and other problems of law that might happen which can reduce the dignity and professionalism of Notary. However, although the prohibition has been regulated since a long time ago but we still can find the notary with double occupation in reality. Based on profession rules a notary must also obey the law. As a profession, a notary must not also be doubled with other occupation. That is why, if there are still some notaries do a double occupation that means they have not obey the law, the rules, ethic code, and criteria of profession that should be had by a notary as the law expert said. The fact that there are still some notary who do not obey the law must be connected to the low of moral of the notary. Beside, the inconsistent regulation, the unclear sanction, the unoptimal supervision to notary who do a double occupation are other reasons why notary with double occupation can still be found. This research is a normative juridical research which means this research is reviewed from the normative side, which is a research to all Law secondary data.

The result of the research suggest that there must be a revision to the Law of Occupation of Notary especially the rules that connected to the regulation of double occupation whether it will still be applied or deleted in order to make the law more obvious and clear."

"Tesis ini membahas mengenai fenomena adanya wacana untuk menerapkan cyber notary di Indonesia. Penerapan cyber notary di Indonesia tentunya tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja, melainkan harus memperhatikan berbagai aspek yang terkait terutama yang berhubungan dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penulis menyimpulkan bahwa konsep cyber notary ini belum dapat diterapkan secara utuh di Indonesia, hal ini dikarenakan masih banyak hal-hal mengenai konsep cyber notary yang berbenturan dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses the phenomenon of the discourse to apply cyber notary in Indonesia. The application of Cyber Notary in Indonesia would not necessarily be applied that easily, however it must pay attention to the various aspects which mainly related to the Law of Notary Professions. This research uses normative legal analysis, while the data collection is conducted through literature research. The author concludes that the concept of cyber notary can`t be fully applicable yet in Indonesia, this is because there are still many matters regarding cyber notary concept which is conflicting against the Law of Notary Professions."

"Tesis ini membahas mengenai larangan membuka Kantor Cabang bagi Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris, akan tetapi apabila pelanggaran tersebut terjadi, tidak ada pengaturan secara tegas mengenai sanksinya dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah mengenai pengaturan dan pengawasan terhadap Notaris dalam UUJN, pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta analisis kasus mengenai Notaris yang membuka Kantor Cabang. Kesimpulan dari tesis ini yaitu Notaris hanya diperbolehkan membuka satu kantor ditempat kedudukannya dan dilarang membuka Kantor Cabang; Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan melakukan pengawasan secara preventif dan kuratif dalam menangani kasus Notaris membuka Kantor Cabang; dan pengenaan sanksi terhadap Notaris yang membuka Kantor Cabang berupa teguran lisan merupakan sanksi yang ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Notaris yang bersangkutan. Saran dari tesis ini yaitu hendaknya didalam Undang-Undang ditentukan sanksi yang tegas bagi Notaris yang membuka Kantor Cabang; Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan sebaiknya berkoordinasi agar pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dapat berjalan lebih baik dan para Notaris hendaknya memiliki kesadaran dari dalam diri untuk melaksanakan UUJN dan Kode Etik dengan sebaik-baiknya.

---

The focus of this study is about the prohibition to open branch office for Notary contained in Notary Occupation Law Number 30, Year 2004 and Notary Code of Ethics, but then if the violation occurs, there is no distinct rule about the sanction.

The issue to be researched in this study is about the regulation and supervision of Notary, implementation supervision of Notary by the Notary Control Committee and Honor Council, and case analyze about Notary branch office.

The conclusion of this study are : Notary should have only one office in their occupation area and to open a branch office for Notary is forbidden; Notary Control Committee and Honor Council carry out the supervision in preventive and curative ways in up againts Notary whose open branch office; and about the sanction for Notary whose open a branch office that is warning by word is a light arrest so that no deterrent effect for Notary.

The researcher suggest that the regulation should determine district sanction for the Notary whose open a branch office, Notary Control Committee and Honor Council have to coordinate in order to get better supervision of Notary, and the Notary ought to have an awareness of the self to made a success the implementation of Notary Occupation Law Number 30, Year 2004 and Notary Code of Ethics."

"ABSTRAKTesis ini membahas semakin maraknya keberlakuan dan penerapan hukum Islamdidalam ranah ekonomi yang kemudian berimbas pada peningkatan transaksisyariah. Transaksi mana kemudian dituangkan dalam akta otentik sebagaiperlindungan hukum bagi para pihak mengingat sifat akta otentik yang merupakanalat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Pokok permasalahannya adalahbagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pembentukan akad syariah,bagaimanakah urgensi pemahaman notaris mengenai prinsip hukum perikatanIslam pada pembuatan akta notariil yang berprinsip syariah dan bagaimanakahkesesuaian pengaturan formalitas keabsahan akta notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dengan ketentuan hukum perikatan Islam yang mengaturprinsip syariah dalam bertransaksi. Penelitian dilakukan dengan menggunakanmetode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengumpulkan data sekundermelalui bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta kebijakanpemerintah yang terkait dengan akad syariah dan bahan hukum sekunder denganmeneliti buku-buku dan tulisan para ahli hukum syariah serta dilengkapi denganwawancara dengan narasumber. Kesimpulan yang diperoleh adalah akadmurabahah merupakan pajanjian jual-beli berdasarkan prinsip syariah antara parapihak dimana letak perbedaan utama adalah tidak terdapatnya unsur riba jikadibandingkan dengan jual-beli dengan pembayaran mengangsur konvensional.Pengetahuan Notaris tentang prinsip dasar akad syariah berdasarkan hukum Islamsangat penting dalam pembentukan akta, untuk itu Notaris harus senantiasamemperbaharui pengetahuan untuk memenuhi kompetensi dalam menjalankanjabatannya.

---

AbstractThis thesis explores the validity and the increasingly widespread application ofIslamic law in the Indonesian economic sphere, which then boosted up on theimprovement of Islamic transactions. Some of the transactions which then pouredin an authentic deed as a legal protections for the parties given the nature ofauthentic deed that are the strongest and fullest written evidence amongst all. Theroot of the problem to be discussed is how the principles of sharia underlay inIslamic contract, how is the urgency of public notary?s knowledge on Islamiclegal principles in making of sharia deed, and how is the compability between thesharia principled on governing transactions and the formality deed arrangementsunder the certitude of Undang-undang Jabatan Notaris. Research carried out byusing a library research methods, ie by collecting data through primary legalmaterials such as act and govanment policies relating to the contract law ofsharia, the secondary materials is by examining the books and writings fromIslamic jurists and also complemented along with the interviews with informant.The conclusion is, that murabahah is a buy-sell agreement based on shariaprinciples between the parties where the main diference from the conventionalone-is in the absence of usury element. Public Notary?s knowledge about the basicprinciples of contract law based on Islamic sharia is very important especially inthe formation of sharia deed, for that the notary must constantly updating theknowledge to meet the competence in his/her functional position."

"Mengingat pentingnya peran Notaris di bidang hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik karena semakin meningkatnya pembangunan ekonomi, maka para Notaris Indonesia memerlukan suatu organisasi perkumpulan. Organisasi Notaris mempunyai peranan penting di dalam dunia kenotariatan seperti membentuk suatu organ untuk mengawasi para notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum dan lain-lain. Pada saat ini di Indonesia terdapat beberapa organisasi Notaris. Namun berdasarkan Undangundang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengharuskan bahwa Notaris berhimpun dalam suatu wadah organisasi notaris. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan notaris. Permasalahan pokok yang diidentifikasi adalah bagaimana keabsahan tentang keberadaan satu organisasi notaris berdasarkan UUJN, mengapa masih banyak organisasi notaris di Indonesia meskipun UUJN mengatur hanya ada satu wadah perkumpulan notaris di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dan evaluatif dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan dan buku-buku didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hukum tertier serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara. Hasilnya mendapat kesimpulan bahwa keabsahan tentang keberadaan suatu organisasi notaris berdasarkan UUJN, dilihat dari tugas dan wewenang notaris itu sendiri yaitu sebagai pejabat Umum yang diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan hukum masyarakat dikaitkan dengan UUD 1945. Masih banyaknya organisasi notaris di Indonesia dikarenakan organisasi-organisasi tersebut merupakan organisasi yang tidak terlarang dan diakui keberadaannya oleh pemerintah, namun hanya satu organisasi saja yang diakui keberadaannya oleh pemerintah sebagai organisasi profesi Jabatan notaris yang berbadan hukum berdasarkan UUJN sedangkan yang lainnya diakui oleh pemerintah hanya sebagai organisasi kemasyarakatan (ORMAS) yang tidak berbadan hukum berdasarkan Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 8 tahun 1985."

"Notaris merupakan salah satu profesi yang sedang berkambang pesat dalam era globalisasi yang turut andil dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Banyaknya kesempatan dan pekerjaan yang dapat dikerjakan Notaris mengakibatkan dalam pelaksanaan jabatannya sering terjadi pelanggaran. Tesis ini membahas tentang Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Koperasi dimana Akta yang dihasilkan dalam Koperasi tersebut Notaris itu sendiri yang membuatnya sehingga terjadi benturan kepentingan serta melanggar Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Larangan mengenai rangkap jabatan sudah dijelaskan pada Pasal 17 Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 namun batasan profesi yang dipaparkan Pasal 17 tersebut tidak lengkap penjelasan mengenai apakah profesi Ketua Koperasi diperbolehkan atau tidak. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris juga terkesan lemah ditambah dengan peraturan yang tidak tegas membuat Notaris mudah melakukan pelanggaran terutama dalam hal rangkap jabatan. Oleh karena itu seharusnya produk peraturan yang nantinya mengatur Undang-Undang Jabatan Notaris selanjutnya harus lebih jelas, lebih tegas dalam penindakannya sehingga tidak terjadi kebingungan dan ketidak tegasan aturan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yang berasal dari data sekunder yaitu berupa studi dokumen yang kemudian di kaitkan dengan permasalahan yang diambil oleh penulis.

---

Notary is one of profession that rapidly growing in globalism now day. Notary participate in Indonesian economic development. Many opportunities and jobs make Notary take a wrong way to take them duty. This Thesis examines about double occupation of Notary that concurrent position to Koperasi's Principal means he made him Notary Deed for him self, that contravene article 16 clause 1 of The Occupation of Notary Law Number 2 Year 2014. Double Occupation's prohibition has been described in article 17 of The Occupation of Notary Law Number 2 Year 2014, but article 17 wasn't describe about profession were not allowed therefore article 17 is wasn't complete. Irresolution of Notary's Supervision Council made Notary Law weakened, because there is no punishment that made notaries afraid of. Therefore the next Occupation of Notary Law future Occupation of Notary Law must be clear and bold so that wasn't make a double assumption and confusion. This research method used yuridis normative method, derived from secondary data in the form of studies document that conected with problems taken by the author."

"Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau gugatan dari pihak lain. Dalam menjalankan jabatannya, terdapat kemungkinan bagi seorang notaris untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap profesi / jabatannya yang akan membawa kerugian, dimana kerugian tersebut tidak hanya merugikan salah satu pihak secara khusus, yaitu penghadap yang menghendaki dibuatnya suatu akta, baik dengan cara menghadap sendiri maupun melalui kuasanya, akan tetapi akan merugikan pihak-pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan akta yang dibuatnya. Seperti salah satu contoh kasus pelanggaran jabatan notaris sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010. Notaris digugat mengenai pelanggaran jabatan terhadap penerbitan akta jual beli dan pengoperan hak berdasarkan surat hibah di bawah tangan yang di waarmekingkan oleh notaris tersebut. Yang menjadi objek dalam jual beli tersebut yaitu tanah dan bangunan yang merupakan objek hibah. Belakangan diketahui bahwa yang menjadi objek hibah tersebut juga merupakan objek hak waris milik orang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu melakukan penelitian terhadap hukum normatif guna menjelaskan analisa kualitatif dan kesimpulan yang akan diambil untuk memperkuat teori dan menganalisa permasalahan. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan serta putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris.

---

Notaries are public officials appointed by the Government to help the public in terms of making treaties that exist or arise in the community. Written agreements made before a notary called deed. The aim is that the deed so that it can be used as evidence if a current dispute between the parties or claims from other parties. In carrying out his post, there is the possibility for a notary to perform the distortions of the profession which would bring loss of office, where the loss is not only detrimental to one party in particular, namely parties which requires that: a deed, either by themselves or through their proxies facing , but will harm the other parties that have relevance to the deed he made.

Such as one example of a notary malfeasance cases as written in the Supervisory Council Judgement No. 03/B/Mj.PPN/VIII/2010 Notary Center. Notary was sued about malfeasance against the issuance of deed of sale and transfer rights pursuant to a grant under the hand of the waarmeking by the notary. The objects in the sale and purchase of land and buildings which is the object of the grant. Later revealed that the object of the grant is also an object's inheritance rights of others.

This study used the normative juridical research method is descriptive analytical that is conducted a study of normative law in order to explain the qualitative analysis and conclusions will be taken to strengthen the theory and analyze problems. The type of data used are secondary data using primary legal materials in the form of legislation and the decision of the Central Supervisory Council of Notaries."

"Perkembangan ekonomi yang tidak merata menimbulkan masalah kemiskinan di kota-kota besar, terutama Jakarta pada umumnya dan Kotamadya Jakarta Barat pada khususnya. Notaris di Kotamadya Jakarta Barat dihadapkan pada permasalahan masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan penyuluhan hukum maupun bantuan dibidang jasa kenotariatan. Bantuan tersebut direalisasikan dengan pemberian layanan secara cuma-cuma yang menjadi tujuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004. Penelitian ini mencoba mengetahui hubungan antara pengetahuan Notaris terhadap Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan sikap Notaris sendiri. Penelitian yuridis normatif melalui penelitian lapangan dengan penyebaran kuesioner dan kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan analisa kuantitatif tentang hubungan tersebut. Penelitian menghasilkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan sikap Notaris terhadap Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris karena ada beberapa faktor yang melandasinya."

"Pengaruh dari perkembangan globalisme, lebih tampak dari sisi produk hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya produk hukum Nasional masing-masing Negara yang kompatibel dengan perkembangannya. Hukum sebagai alat perubahan sosial sekaligus sarana pengaturan ketertiban masyarakat haruslah mencerminkan keadaan masyarakat yang diaturnya. Di samping itu hukum yang berlaku juga harus mampu menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat berkaitan dengan makin pesat era globalisasi dan modernnya zaman. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan Nasional.Notaris merupakan salah satu institusi yang diakui keberadaannya secara Hukum sebagai Pejabat Umum. Payung hukum yang mengaturnya, Ordonantie dari zaman Hindia Belanda yang diberlakukan oleh Staatblad 1860 No. 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Sampai sekarang Peraturan Jabatan Notaris peninggalan Hindia Belanda ini masih berlaku sebagai satu-satunya payung hukum bagi jabatan Notaris. Dengan demikian sejak pertama kali diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1860 sampai sekarang, usianya telah mencapai ratusan tahun.Oleh karena itu, memang sudah seharusnya dipertimbangkan bahwa peraturan mengenai kedudukan jabatan Notaris ini diperkuat di masa kemerdekaan sekarang ini. Dalam Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris didalamnya diatur secara rinci tentang Jabatan Umum yang dijabat oleh Notaris agar mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam implementasi penyelenggaraan fungsional Notaris.Metode penelitian ini deskniptif yuridis analisis, mencakup penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pengumpulan data secara kuantitatif."

"Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat otentik merupakan lembaga kepercayaan dari masyarakat yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu peraturannya, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3). Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugasnya Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya dan juga harus mampu bertanggung jawab dalam pembuatan suatu akta otentik yang berlaku bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya berakhir yang kemudian digantikan oleh Pengawas yang disebut Majelis Pengawas. Sehubungan dengan itu maka timbul permasalahan bagaimana pengawas melakukan pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, dan apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut serta upaya mengatasinya.

---

Notary is known as one only public official which power by authority in producing a deed that is authentically constitute a trusted agent by public however unable releassed from its regulation rules, namely the Acts Number 30 of 2004 about Notary Official (formerly named official regulation contained within state gazette 1860 Number 3). As a public official, in implementing his duties Notary also must be controlled that not deviated from the regulation rules apply from him and also must be capable with responsibility in provide an authentically deed that applied to those community required it. The control that was effected to the Notary while adopting a regulation to the Notary official set upon a supervisor judge appointed by State Court perhaps in relating with controlling on all acts and behave of Notary. In order to improve quality and quantity on Notary as public official, it was issued a new regulation that effective for all Notaries, namely the Acts No. 30 of 2004. By effective that Acts so the authority of State Court as Notary Supervisor named as the Supervision Assembly. In referring with the above matter there emerged a certain problem how an supervisor hold its control to those Notaries in doing their duties before and after effective the Acts No. 30 of 2004, problems during the supervision function and solutions for those."