Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan berdasarkan kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi, karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana di Balai Pemasyarakatan Kias II Bandar Lampung.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yaitu menggambarkan proses implementasi program dengan menggunakan konsep Rondinelli. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 13 (tiga belas) informan yang terlibat dalam pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pada kondisi lingkungan yang paling berpengaruh pada proses implementasi program pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan adalah kendala sumber daya dan tersedianya infrastruktur, sedangkan pada hubungan antar Organisasi, yang paling memengaruhi adalah pembagian fungsi yang pantas. Selanjutnya yang paling mempengaruhi sumberdaya organisasi adalah keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program. Pada karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana, yang sangat besar pengaruhnya adalah hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran.Kendala-kendala yang menghambat pembinaan dan pembimbingan klien yang menyebabkan Bapas tidak dapat menjalankan pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan secara optimal adalah (a) Keterbatasan anggaran (b) Keterbatasan instrumen metode penelitian kemasyarakatan (c) Bapas tidak memiliki metode khusus dalam rangka memberikan bimbingan klien.Hasil penelitian menyarankan dilakukannya (a) perombakan pada beberapa perangkat hukum yang telah ada dan disusunnya perangkat hukum baru (b) Diberikannya pelatihan kepada PK mengenai metode pengumpulan data dan pembuatan penelitian kemasyarakatan (c). Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu merumuskan suatu mekanisme yang kondusif bagi perencanaan dan penganggaran (d) Perlunya perhitungan kembali besar anggaran untuk Bapas.

---

This thesis analyzes coaching and guiding activities on correctional clients based on environmental conditions, inter-organizational relationships, organizational resources, characteristics and capabilities of the implementing agencies on Bandar Lampung Hall of Correctional Facility.

This research is a qualitative research with descriptive design, which is describing the process of program implementation using the Rondinelli concept. Data obtained through in-depth interview to 13 (thirteen) informants, who are involved in coaching and guiding to correctional clients.

The results showed that the most influential environmental conditions in the process of coaching and guiding program implementation on correctional clients are: resource constraints and inffastructure availability, whereas the the most affecting relationships between organizations is : appropriate division of functions. Next, the most influential on organizational resources is : the baiance between the division budget and program activities. On the characteristics and capabilities of implementing agencies, a very large eiTect is a good relationship between the institutions and target groups.

The constraints that hinder coaching and guiding activities for correctional clients on Bandar Lampung Hall of Correctional Facility is : (a) Limitations of the budget (b) Limitations of the instruments of social research methods (c) Bandar Lampung Hall of Correctional Facility doesn’t have special methods in order to provide clients guidance.

The results do suggest : (a) remove some legal instruments that already exist and new laws drawn up by the device (b) gave training to the PK about collecting data method and making social research (c). Department of Law and Human Rights and The Directorate General of Corrections need to formulate a conducive mechanism to planning and budgeting (d) need for budget re-calculation for Hall of Correctional Facility."

"Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta selaku Unit Pelaksana Teknis bidang Pemasyarakatan Narapidana yang berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dan bertanggungjawab secara teknis ke Direktoral Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Lembaga ini baru beroperasional sejak awal tahun 2004 yang didirikan khusus untuk narapidana narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainya) dan istilah yang dipakai adalah warga binaan pcmasyarakatan.Penelitian tentang kualitas pelayanan lembaga pemasyarakatan narkotika khususnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas ll A Narkotika Jakarta ditujukan untuk mengetahui tentang kualitas pelayanan yang menyangkut persepsi dan harapan warga binaan pemasyarakatan. Untuk meneliti ini, penulis menggunakan teori dari Parasuraman et.al (1990) tentang ServQual.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga binaan pemasyarakatan berjumlah 802 orang (data per 31 Desember 2004). Jumlah responden sebagai sampel penelitian sebanyak 202 orang yang dianggap mewakili secara reprsentatif.Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui kualitas pelayanan lembaga pemasyarakatan narkotika ditinjau dari dimensi reliabilily, responsiveness, assurance, empathy dan tangible dan untuk menganalisis masing-masing dimensi tersebut dan hasil yang telah dicapai Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Narkotika Jakarta.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka jumlah rata-rata kesenjangan pada dimensi reliability - 0,08 yang berarti tingkat pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta tidak terdapat kesenjangan yang berarti, tidak mencapai 10 %.Selanjutnya dapat pula dihitung tingkat kepuasan responden pada kelompok 1 reliability dengan menggunakan rumusan skor rata-rata persepsi dibagi dengan skor rata-rata harapan, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut yaitu tingkat kepuasan responden pada kelompok reliability ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta mencapai angka 98 %.Pada dimensi responsiveness kesenjangannya sebesar - 0,05. Lalu dihitung tingkat kepuasan responden yaitu tingkat kepuasan responden pada kelompok responsiveness mencapai angka 99 % Pada dimensi assurance dalam perhitungan tetap dicari angka rata-rata sehingga diperoleh hasil - 0,16. Dihitung tingkat kepuasan responden sehingga diperoleh perhitungan angka 96 %.Pada dimensi , empathy Jumlah rata-rata kesenjangan pada dimensi empathy - 0,17 dan dapat pula dihitung tingkat kepuasan responden pada kelompok empathy dengan menggunakan rumusan skor rata-rata persepsi dibagi dengan skor rata-rata harapan, sehingga diperoleh perhitungan mencapai angka 96 %, dan dimensi tangible jumlah rata-rata kesenjangan pada dimensi tangible sebesar - 0,07 dan tingkat kepuasan responden pada kclompok tangible mencapai angka 98 %, juga dihitung tingkat kepuasan warga binaan pemasyarakatan atas pelayanan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta dengan menggunakan rumusan jumlah skor persepsi pada keseluruhan dimensi kualitas pelayanan dibagi dengan jumlah skor harapan, sehingga diperoleh hitungan sebesar 97 % dengan lingkat kesenjangan hanya 0,1 1.Berarti dengan tingkat kepuasan yang dirasakan warga binaan pamasyarakatan, maka kualitas pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta pada tingkat relatif sangat memuaskan dan sudah memenuhi harapan warga binaan pemasyarakatan sebanyak 802 orang."

"Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan sekolah filial yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai analisis implementasi kebijakan sekolah filial yang ada di LPKA Palembang dengan melihat aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan. Untuk menganalisis kebijakan sekolah filial, maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle serta Mazmanian dan Sabatier untuk mendukung proses analisis implementasi yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di LPKA Palembang. Hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala penyelenggaraan sekolah filial yang belum efektif. Dari aspek konten kebijakan diketahui bahwa permasalahan anggaran merupakan permasalahan utama dalam implementasi kebijakan sekolah filial di LPKA Palembang. Selain itupun, masa hukuman peserta didik yang berbeda-beda dan relatif singkat juga mempengaruhi implementasi kebijakan sekolah filial. Kebijakan ini akan lebih terasa manfaatnya bila dilaksankan di luar LPKA Palembang. Bila diluar LPKA anak didik pemasyarakatan bisa berinteraksi dengan pihak lain dan konsepsi dari pemasyarakatannya sendiri akan semakin terasa. Dari aspek konteks kebijakan diketahui bahwa belum adanya kepedulian dari pimpinan atas. Sehingga menyebabkan belum adanya mekanisme penegakan aturan yang jelas dalam kebijakan sekolah filial untuk lingkup nasional serta ditambah belum adanya suatu sistem yang dapat mendorong pelaksanaan kebijakan sekolah filial yang lebih efektif.

---

This study aims to investigate policy implementation of filial school at Palembang Child Correctional Institution (LPKA Palembang). It uses post-postivist approach and qualitative method to explain the policy implementation of filial school at Palembang Child Correctional Institution. It analyzes the content and context aspects of the policy. Policy implementation theories by Merilee S. Grindle and by Mazmanian and Sabatier are used to support analysis process of implementation that influence the enforcement of education-based coaching for correctional students at LPKA Palembang. The results indicated contraints to organizing filial school that have not been effective. From the content aspect of policy, it is known that budget problem is the main problem in filial school policy implementation at LPKA Palembang. Students sentece periods which are vary and relatively short also affect the implementation of filial school policy. The policy will be more beneficial if implemented outside LPKA Palembang. Outside correctional institution, correctional students can interact with other parties and the concept of correctional itself will be more felt. Context aspect of policy discovered that there is no concern yet from the top leadership. It causes there has been no clear enforcement mechanism in filial school policy for the national scope, and also the absence of a system that can encourage the more effective implementation of filial school policy."

"ABSTRAKSalah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan transformasi dari program Beras Sejahtera (Rastra) yang memberikan bantuan pangan berupa beras dan telur melalui mekanisme akun elektronik. Namun, angka kemiskinan di beberapa daerah mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi kebijakan program BPNT di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BPNT. Pendekatan  penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif dengan paradigma Post-Positivist sedangkan teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara  mendalam dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model rasional Khander dan Khan sebagai teori utama, subsidi, kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik.  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi BPNT di Kecamatan Panjang masih belum sesuai harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut meliputi kurangnya pemahaman aktor akan tugas, peraturan yang belum lengkap, kurangnya pengawasan pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar Kementrian dalam melakukan pengawasan, menciptakan produk hukum yang lengkap, mengadakan kegiatan training dan seminar, dan meningkatkan koordinasi antara aktor kecamatan dengan petugas kelurahan.

---

ABSTRACTOne of the Indonesian government's efforts to reduce poverty is through the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. BPNT is a transformation of the Rice for the Poor (Rastra) program that provides food assistance in the form of rice and eggs through an electronic account mechanism. However, the poverty rate in some regions has increased. The purpose of this study is to analyze the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sub-district Panjang, Bandar Lampung City and find out the factors that influence the implementation of BPNT. This research is conducted with quantitative approach, post-positive paradigm, while data collection technique using qualitative methods through in-depth interview and literature. This research uses the theory of Khander & Khan's rational model as the main theory, subsidy, public policy, and the implementation of public policy. The result shows that the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sub-district Panjang is still not as expected. The factors that influence the implementation include the lack of understanding of the actor's duties, incomplete regulations, and lack of monitoring at the sub-district level. Therefore, the collaboration between ministries is needed in conducting supervision, creating complete legal products, holding training and seminar activities, improving coordination between sub-district actors and village officials."

"Indonesia sebagai Negara Hukum sangat menghormati penegakkan hak azasi manusia yang kini telah menjadi isu global. Upaya penegakkan hak azasi tersebut jugs dapat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Satu di antara Hak-hak Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan adalah hak untuk menerima kunjungan dari keluarganya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tercantum pada pasal 14 yang berbunyi: Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) mempunyai hak untuk menerima kunjungan keluarga. Pelaksanaan hak narapidana tetap mengauu kepada peraturan dan ketentuan-ketetuan yang mengatur tentang hak tersebut. Namun, yang terpenting adalah bagaimana memberikan pelayanan yang memuaskan kepada keluarga yang akan mengunjungi narapidana sehingga hak narapidana dapat terpenuhi. Selama ini penulis melihat bahwa pelayanan kunjungan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan belum memuaskan. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk mengetahui kualitas pelayanan kunjungan narapidana pada Lembaga Pemayarakatan yang ada di Karawang Jawa barat. Untuk mengukur kualitas layanan tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, kuesioner dan saranikomentar kepada 125 orang pengunjung dengan teknik sampling aksidental serta studi kepustakaan. Kuesioner ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan pengunjung yaitu dengan membandingkan persepsi pengunjung dengan harapan pengunjung, dengan indikator 5 (lima) dimensi pengukuran kualitas pelayanan yang terdiri dari : Tampilan fisik (Tangible), Daya Tanggap (Responsiveness), Kehandalan (Reliability), Jaminan (Assurance) dan Empati (Emphaty). Model pengukurannaya dengan menggunakan Konsep Gaps Model of sevice Quality yang dikembangkan oleh Valarie A Zeithaml, Parausaman A. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas data dengan mengkorelasikan skor butir pernyataan pada setiap variabel indikator tangible, responsiveness, reliability, assurance dan empathy. Hasil uji validitas instrumen persepsi dan harapan pengunjung semuanya valid dengan koefisien korelasi diatas 0,3 dan basil uji reliabilitas semuanya dinyatakan reliabel dengan koefisien korelasi diatas 0,176. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pengunjung menurut dimensi Tangible sebesar 73 %, Responsiveness, 73 %, Reliability sebesar 66 %, Assurance sebesar 71 % dan Empathy sebesar 59 %.Dari skor-skor tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada dimensi Tangible dan Responsiveness sebesar 73 % dan terendah terdapat pada dimensi Empathy sebesar 59 %. Secara keseluruhan diperoleh tingkat kepuasan pengunjung (pelanggan) atas pelayanan kunjungan narapidana sebesar 68 % dari harapan pengunjung. Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Karawang Jawa barat dalam memberikan layanan kepada pengunjung mencapai level cukup memuaskan. Kategori cukup memuaskan ini merupakan kualitas pelayanan yang dinilai oleh pengunjung. Sedangkan harapan pengujung menghendaki layanan sebesar 100 %. Untuk mencapai kualitas layanan sesuai harapan pengunjung, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang Jawa Sarat perlu melakukan upaya-upaya seperti menyediakan ruang khusus kunjungan dengan fasilitas yang memadai, ruang tunggu pengunjung, peningkatan kebersihan fasilitas umum dan Para petugas perlu diberikan pendidikan dan pelatihan pelayanan kunjungan narapidana. Sedangkan yang menyangkut mekanisme dan prosedur kunjungan perlu lebih disederhanakan dengan tetap memperhatikan tingkat keamanan. Ada baiknya jika dibentuk suatu tim khusus yang melaksanakan pelayanan kunjungan narapidana sehinga lebih mudah dilakukannya evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diharapkan.

---

Indonesia as a law biding nation always value the importance of human rights, an issue that has been in a center stage of global politics.

Effort has been carried on by the correctional institutions to uphold the principle of human rights at the correctional facility, one of the rights granted to the inmates is the right for a family visit, this is an accordance with law no.12 tahun 1995 regarding the correctional institutions as stated in article 14 ; all inmates posses the right to a family visit. The procedure on how to implement the human rights of the inmates has to be in accordance with the regulation and rules that regulate the implementation of those rights. Most important is how to deliver to a satisfactory service to the visiting family. The writer noticed that visitor service at correctional institution still unsatisfactory. Therefore, the writer was motivated to conduct research at the quality if service as correctional institution in karawang Jabar. To measure quality of service the writer used a collective method and through collection observation, questions and comment/suggestion from 125 visitor with technique sampling accidential and also library research. The purpose of the question is to measure the satisfactory level of visitor by comparing what kind of service received by the visitor, their expectation through 5 indicator, dimension of measure quality service are including : Tangible, responsiveness, reliability, insurance, emphatic the modal of measure with using a concept Gaps model quality service developed by Valarie A. Zeithaml, Parausaman A. After collecting the data next is validity test and data realibility test. Correlating score point statement of every tangible indicator variable, responsiveness, realibility, assurance and emphaty. Form the result of the validity instrumental test the visitor perceprion and expectation are all valid with correlation cooefisien above 0,3 and the result of all realibility test concluded to be realiable with correlation and coefficient above 0.176. The research showed the satisfactory level of the visitor according to the tangible dimension approximately 73 %, responsiveness, realibility 69 %, assurance 68 %, and emphaty 59 %, from the scores we can conclude the satisfactory level is countable dimension and responsiveness as by 73 % are the lowest is emphaty 59 % generally the satisfactory level of the visitor is 68 % from the expectation of the people.

From analysis of result we can concluded that correctional institution class IIA Karawang est Java, to give a satisfactory service to visitor. This category for satisfied level is constituted quality of service which is evaluate by visitor. While the visitor hope to get a good service 100%. In order to get what the visitor wished, so correctional institutional class IIA karawang west Java need to make serious effort as provided special room for visitor with a good facility, waiting room for visitors. To upgrade cleaned public facility and offices education and training about service visitor in jail. While, including mechanism procedures of visitor we need to simplified the procedure without have to push a side the high standard of our security. It's better to form special team who can do visitor service so that easier to conduct evaluation on the increase the expected quality of service ."

"Kemandirian klien pemasyarakatan dapat terwujud apabila klien mendapatkan pendampingan yang baik dari orang terdekatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku mandiri klien pemasyarakatan dalam proses pengembangan kemandirian, mengetahui bentuk pendampingan sosial yang diterima oleh klien pemasyarakatan guna pengembangan kemandirian serta pelaksanaan bimbingan kemandirian di Bapas Kelas I Jakarta Pusat guna mendukung pengembangan kemandirian klien pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur, wawancara mendalam dan observasi, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah tujuh orang klien dewasa yang telah bekerja, dua orang anggota keluarga klien, satu orang tokoh masyarakat, dan tiga orang pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada klien yang mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, namun klien mampu mengembangkan kemandiriannya berkat pendampingan yang diberikan dari orang terdekatnya. Klien yang telah mandiri memiliki perilaku mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah, menguatkan diri untuk menjadi lebih baik, mampu mengembangkan potensi diri serta mampu mengakses lapangan pekerjaan sesuai keterampilan yang dimiliki. Selain itu, klien juga mendapatkan pendampingan dari keluarga dan pembimbing kemasyarakatannya berupa sikap menerima klien kembali, dukungan, saran serta informasi yang berhubungan dengan pengembangan potensi dirinya. Klien belum mendapatkan pendampingan sosial dari masyarakat karena ada rasa ketidakpedulian masyarakat terhadap upaya klien untuk mandiri. Masyarakat sekitar tempat tinggal klien hanya sebatas memenuhi hak sosial klien dengan menerima kembali keberadaan klien di lingkungan dan belum memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan kemandiriannya.

---

The self-reliance of correctional clients can be realized if the client gets good assistance from the people closest to him. This study aims to describe the self-reliance behavior of correctional clients in the process of developing self-reliance, to find out the forms of social assistance received by correctional clients for the development of self-reliance and the implementation of self-reliance guidance at Correctional Center in Central Jakarta for supporting correctional client independence development. This study uses a qualitative approach with a descriptive design. Data gathering techniques include literature and documentary search, in-depth interviews and observations, while the informants in this study were seven adult clients who had worked, two members of the clients family, one community leader, and three community counselors. This study result described that there are still clients who get a negatif stigma from the community, but clients are able to develop their self-reliance thanks to the assistance provided from their closest people.The client who has independent has a behavior able to identified and solved their problem, reinforced themselves to be better, be able to developing their potency and be able to has a job accessed which could appropriate with their skills. Moreover, the clients also got a good social assistance from their family and community mentors in the form of accepting returning clients, support, advices and information which connected with their potential development. The client has not received social assistance from the community because there is a sense of public indifference to the clients efforts to be independent.Their neighborhood society just fulfilled client social rights with reacceptance them in society and has not paid more attention to the development of its self-reliance."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan support system keluarga pada klien anak berstatus pembebasan bersyarat yang menjalani bimbingan pemasyarakatan, untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan pemasyarakatan dan faktor pendukung serta penghambat dalam proses bimbingan pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Jakarta Selatan. Penelitian ini sangat penting dan menarik untuk dilakukan karena secara khusus menjelaskan peran keluarga sebagai support system dalam bimbingan pemasyarakatan dan pemenuhan HAM generasi kedua, yang hampir tidak ditemukan dalam penelitian lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur, dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran keluarga sebagai support system belum menunjukkan hasil yang optimal, karena adanya ketidakkonsistenan keluarga dalam mendukung klien anak. Bimbingan yang didapat berupa bimbingan kepribadian terutama keagamaan dan bimbingan kemandirian kurang diminati oleh klien anak. Selama menjalani bimbingan, klien anak masih mendapatkan tindakan diskriminasi berupa cemoohan, pengucilan dan ancaman dari pihak keluarga korban sehingga mengganggu pada pemenuhan hak anak yang berkaitan dengan HAM generasi kedua terutama hak sosial. Melihat situasi ini perlu ada perhatian dari semua pihak khususnya keluarga dan pembimbing kemasyarakatan dalam menangani situasi ini.

---

ABSTRACT

 

---

This study aimed to describe the role of the family as a support system on clients of parole status who undergo the correctional guidance, to find out how the correctional guidance process and supporting and inhibiting factors in the penal guidance process at the Correctional Center Class I in South Jakarta. This research is very important and interesting to be conducted because it specifically explains the role of the family as a support system in correctional guidance and fulfilment of the second generation human rights, which is hardly found in other research. This study uses a qualitative approach with a descriptive design. Data gathering techniques include literature and documentary search, in-depth interviews and observations. The results showed that the role of the family as a support system had not shown optimal results, due to the inconsistency of the family in supporting child clients. Guidance obtained in the form of personality guidance especially religious and independence guidance is less attractive to child clients. While undergoing guidance, child clients still get discrimination in the form of ridicule, exclusion, and threats from the families of victims so that it disrupts the fulfillment of children's rights relating to second-generation human rights, especially social rights. Finally, this research study suggests that all parties especially the family and community guide in handling this situation.

"

"Indikator pengukur tinggi rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat melalui Human Development Index (HDI) yang dapat mengukur rata-rata pencapaian dimensi dasar berupa derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan kemampuan keluarga pada pembangunan manusia. Ketiga faktor penentu HDI tersebut erat kaitannya dengan status gizi masyarakat.Masalah Kurang Vitamin A (KVA) merupakan salah satu dan empat masalah gizi utama yang ada di Indonesia. Penanggulangan masalah ini bukan hanya untuk mencegah kebutaan, tetapi juga berkaitan dengan upaya memacu pertumbuhan dan kesehatan anak guna menunjang penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan berpotensi terhadap peningkatan produktivitas kerja.Sampai saat ini penggulangan KVA yang paling efektif dan efisien adalah pemberian kapsul Vitamin A dosis tinggi. Strategi penanggulangan ini diberikan kepada sasaran yaitu bayi berumur 6 - 11 bulan, balita berumur 1 - 5 tahun dan Ibu Nifas (Bufas). Berdasarkan laporan tahun 1998/1999, cakupan pemberian kapsul Vitamin A pada balita masih di bawah 70% (target 80%) dan Bufas masih dibawah 40% (target 100%). Sedangkan pemberian kapsul Vitamin A pada bayi berumur 6 - 11 bulan barn dicanangkan bulan Februari 1999 oleh Menteri Kesehatan RI.Keadaan di atas menggambarkan dari target yang ditentukan selalu tidak pernah tercapai. Penulis ingin menggali apa sebenarnya penyebab akar masalah kegagalan itu. Pelaksana pemberian kapsul Vitamin A di ujung tombak pelayanan kesehatan adalah petugas puskesmas. Oleh sebab itu penulis ingin menganalisis cakupan program pemberian kapsul Vitamin A yang merupakan studi kasus di Puskesmas Kampung Sawah. Penggalian informasi berupa keterkaitan dengan sumber daya puskesmas yang ada, kepemimpinan kepala puskesmas, imbalan yang diterima, supervisi dari atasan, motivasi kerja dan hubungan kerja di antara petugas puskesmas dan lintas sektoral.Penunjukan Lokasi penelitian dilakukan secara purposive (non probability) yaitu Puskesmas Kampung Sawah di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) kepada 4 orang informan yang terdiri dari 3 orang petugas puskesmas yaitu kepala puskesmas, bidan, tenaga gizi dan 1 orang dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yaitu kepala seksi gizi.Hasil penelitian menunjukan yaitu (1) Tingkat kinerja petugas puskesmas selama 5 tahun terakhir (dari tahun 1997 - 2001) kurang optimal, haI ini terlihat bahwa realisasi cakupan program pemberian kapsul Vitamin A masih berada di bawah target 80% untuk balita dan 100% untuk bayi dan bufas. (2) Ketersediaan kapsul Vitamin A tidak sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan droping tidak sesuai dengan bulan promosi Vitamin A (Pebruari dan Agustus). (3) Imbalan berupa dana operasional pemberian kapsul Vitamin A sangat kecil Rp. 5000,- per kelurahan tidak proporsional, karena tidak menurut jumlah posyandu serta pencairan dana tersebut tidak sesuai dengan jadwal bulan promosi. (4) Rapat koordinasi yang diadakan setiap bulan sekali kurang efektif, karena hasil rapat tidak dibuat notulen rapat yang berfungsi sebagai alat monitoring tindak lanjut rapat tersebut. (5) Pelaksanaan supervisi dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai alat monitoring kegiatan sangat dirasakan positif, tetapi frekuensi kunjungan perlu ditingkatkan jangan hanya 1 kali dalam setahun serta substansi supervisi harus spesifik dan tajam. (6). Hubungan kerja antar petugas puskesmas terjalin dengan baik karena masing-masing petugas puskesmas atau pemegang program mempunyai kesamaan dalam sasaran pelayanan kesehatan. Beberapa rekomendasi yang penulis dapat kemukakan pada hasil penelitian ini adalah (1) Perlu adanya keterpaduan penatalaksanaan program pemberian kapsul Vitamin A yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. (2) Pelaksanaan rapat koordinasi harus tetap dilaksanakan dan dilanjutkan tetapi sebelum rapat dipersiapkan terlebih dahulu agenda rapatnya dan diakhir rapat dirumuskan serta dibuat agenda rapat yang berfungsi sebagai alat monitoring. (3) Imbalan berupa dana harus proporsional dan diupayakan untuk mencari inovasi baru jenis imbalan lain."

"Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang berwawasan kesehatan sebagai strategi nasional menuju "Indonesia Sehat 2010". Untuk itu diperlukan organisasi kesehatan yang mendukung terlaksananya program pembangunan kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Pada dasawarsa terakhir ini Angka Kematian Ibu (AKI) berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995, masih relatif tinggi yaitu sebesar 3751100.000 Kelahiran Hidup (KH), dan berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 1997 Angka Kematian Thu di Indonesia sebesar 3341100.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu ini termasuk tertinggi sekitar 3-6 kali dibanding negara ASEAN lainnya.Penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang proses pengelolaan program pelayanan antenatal di Puskesmas Kota Karang dan Way Laga meliputi proses pengkajian, perencanaan, penggerakkan dan pelaksanaan, serta pemantauan dan penilaian. Di samping itu ingin diketahui juga tentang komitmen pimpinan Kepala Dinas, Kepala Puskemas dan Camat terhadap pengelolaan pelayanan antenatal.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif meialui wawancara mendalam dengan informan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Kepala Puskesmas Kota Karang dan Puskesmas Way Laga, Camat dimana kedua Puskesmas berada, serta Bidan Koordinator KIA di kedua Puskesmas, melakukan telaah dokumen. Pengolahan data dibuat daiam bentuk matriks yang diperoleh dari transkrip wawancara mendalam, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi, yaitu dianalisis sesuai dengan topik dan melakukan identifikasi menjadi beberapa topik.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan program pelayanan antenatal di kedua Puskesmas sudah dilakukan dengan bails tetapi belum dilakukan dengan optimal karma pengelolaannya tidak dilakukan secara menyeluruh dan hanya bersifat insidental yaitu hanya dilakukan pada tahun-tahun tertentu kalau mereka sedang ada kesempatan atau apabila atau instruksi dari Dinas Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan pelayanan yang bersifat komprehensif belum dilakukan secara optimal, terutama dalam melakukan anamnesa, pemeriksaan umum (fisik dan psikologis), dan penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil.Disarankan agar pengelolaan pelayanan antenatal dilaksanakan menyeluruh dan terpadu yang dilakukan secara teratur setiap tahun. Pelaksanaan pelayanan antenatal sedapat mungkin dilakukan secara komprehensif, sehingga deteksi dini ibu hamil resiko tinggi dapat dicapai.

---

Analysis Management Proses of Antenatal Service Program at Kota Karang and Way Laga, in Kota Bandar Lampung Distric on 2003Health development is an integral part of the national develpoment. The Government has declared health, as a development movement to be the nasional strategy, which leads to "Healthy Indonesia 2010". In order to support the health development program, one of heath organizations needed is public health center (PHC). On the recent years the Maternal Mortality Rate (MMR) based on the Household Health Survey, 1995 it was still high as 3751100.000 live births, and based on Indonesia Health Demographic Survey, 1997 the MMR in Indonesia was 334/100.000 live births. It is the highest rate if compared with the ASEAN countries.

The objective of this study is to obtain the information on the process of management program on antenatal service at Kota Karang and Way Laga Health Centers, it coverings the review process, planning, motivating and implementation, and also controlling and its assessment. Despitefully wish known also about commitment of head of instance leader, head of the Health Centers and head of district to antenatal service management.

This research used a qualitative approach by interviewing informant of the head of health departement, the head of public health center Kota Karang and Way Laga, and both its subdistrict heads, and also midwife coordiantor KIA in second health centers, to doing analyzed document. Data processing is made in the form of matrix obtained from interview transcript, analysis technique used is essay analyze technique, namely it is analyzed by topics and indentified into some topics.

Based on the result of this study, it can be concluded that the process of management program on antenatal service at two Health Centers has been conducted in good order, however it has not conducted in optimal yet, since their management are not conducted in entirely. It only conducted on the certain years, if there were opportunities or if there was special instruction from Kota Bandar Lampung instance. Working service for having the character of comprehensive not yet been conducted in an optimal fashion, especially in doing anamnesa and general check-up (physic and psychology), and also education to the pregnant mothers.

It is suggested that the management of antenatal service should be conducted in entirely and integrated in regularly and in each year. The implementation of antenatal service as could as possibly comprehensively, so early detection for pregnant mothers with high risk can be achieved."

"Penelitian ini berfokus pada Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIb Muara Bulian, Jambi. Selama ini pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan diberlakukan lebih kurang sama dengan narapidana dewasa dan seringkali menemui kendala dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui pelaksanaan program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan saat ini terutama yang terjadi di lembaga pemasyarakatan di daerah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana program pembinaan yang dilakukan terhadap anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Muara Bulian, Jambi. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui program pembinaan yang dilakukan terhadap anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Muara Bulian, Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sumber data primer (wawancara mendalam dan observasi) dan sekunder. Dari analisis terhadap hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan program pembinaan anak didik di lembaga pemasyarakatan anak masih menggunakan orientasi Top-Down Approach, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan, hak dan tahap perkembangan anak. Proses pembinaan anak didik sampai saat ini belum terjadi perubahan signifikan yaitu masih dilaksanakan di dalam bangunan tertutup dengan lebih mengutamakan pengamanan. Selain itu, pelaksanaan assasment yang dilakukan oleh Lapas Anak masih kurang optimal, sehingga akar permasalahan mengapa anak tersebut melakukan kenakalan tidak tergali secara mendalam.

---

This study focuses on the Child Treatment Program for Correctional Child in Child Correctional Institution Class IIB Muara Bulian, Jambi. During this treatment applied more or less the same way with adult prisoners and often meet obstacles in implementation. Therefore, in this paper the author wants to know the implementation of treatment programs for correctional child now primarily occurring in a correctional institution in the region. The principal problem in this research is how treatment programs conducted on correctional child in Muara Bulian Child Correctional Institution, Jambi.

Knowing the purpose of this study for treatment programs conducted on correctional child in Muara Bulian Child Correctional Institution, Jambi. The method used in this research is a qualitative approach to the type of descriptive research. The used data assembly were the primer ressource (in-depth interviews and observation) and secunder ressource.

From the analysis of the interview to note that the implementation of treatment program in a child correctional institution is still using the orientation of Top-Down Approach, so that has not been able to meet the needs, rights and stages of child treatment. The process of treatment for correctional child until now there has been significant change that is still done in a closed building with more priority to security. In addition, the implementation of assessment conducted by Child Correctional Institution is still less than optimal, so that the root causes of why the child is doing delinquency is not deeply excavated. "