Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis Asia pada tahun 1997 merupakan suatu fenomena ekonomi yang cukup menarik. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, likuidasi 16 bank di Indonesia, maraknya demonstrasi, hingga pergantian kepemimpinan dari Soeharto kepada B J. Habibie merupakan dampak dari krisis Asia. Tesis ini menjelaskan mengenai Kepentingan Jepang Dalam Bantuan Ekonomi Terhadap Indonesia di Masa Krisis Asia Tahun 1997-2000. Dalam hal ini berbagai bantuan ekonomi Jepang terhadap Indonesia didalamnya merupakan bagian dari kepentingan nasional Jepang. Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri yang juga diperkuat dengan beberapa teori lainnya sehingga pada hasil penelitian dapat terlihat mengenai kepentingan Jepang terhadap Indonesia di masa krisis Asia tahun 1997-2000.

---

Asian Crisis in 1997 was an interesting economic phenomenon. A weakening of the rupiah exchange to US Dollar, liquidation of 16 banks in Indonesia, widespread demonstrattion and the tum off the leadership president from Soeharto to BJ Habibie were the impact of Asian Crisis. This Thesis describes The Japan interest in economic aids to Indonesia in time of Asian Crisis 1997-2000. In this case, The Japan economic assistance to Indonesia is a part of the national interest of Japan. One of the theory used in this research is theory of foreign policy and also reinforced by some others theory so the research result can be seen on Japan interest to Indonesia in time of Asian crisis in 1997-2000."

"Jatuhnya mata uang Bath Thailand merupakan awal dari krisis Asia yang selanjutnya menimpa Korea Selatan dan Indonesia. Won dan Rupiah depresiasi nilainya yang mengakibatkan kedua negara mengalami krisis yang sangat parah dan mengguncang sistem perekonomian kedua negara secara menyeluruh. Kedua negara meminta bantuan IMF untuk mengatasi krisis di negaranya.IMF sebagai lembaga keuangan internasional memberikan bantuan likuiditas terhadap negara-negara anggota. Program bantuan IMF diiringi dengan prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara penerima bantuan. Prasyarat tersebut tertuang dalam nota kesepakatan yang disebut Letter of Intent (Lol). Butir-butir kesepakatan itu terkait dengan program reformasi yang mengandung nilai-nilai liberal.Tesis ini menggunakan konsep neo-liberal untuk menjelaskan butir-butir prasyarat yang direkomendasikan IMF terhadap kedua negara. Butir-butir prasyarat ini diantaranya : Kebijakan moneter dan fiskal ketat, kebijakan orientasi ekspor, liberalisasi sistem keuangan, penegakan iklim transparansi, restraIrturisasi dan privatisasi, serta deregulasi kebijakan ekonomi yang berorientasi terhadap nilai-nilai pasar bebas. Kebijakan moneter dan fiskal ketat yang direkomendasikan IMF terhadap kedua negara menyebabkan kondisi ekonomi kedua negara semakin terpuruk. Nilai mata uang (kurs) semakin terdepresiasi, cadangan devisa semakin menipis, dan besarnya biaya sosial yang harus ditanggung oleh kedua negara seperti semakin tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan serta instabilitas politik.Teori developmental state digunakan dalam tesis ini untuk menjelaskan pengaruh peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap proses pemulihan ekonomi di kedua negara. Teori ini menjelaskan peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik ditujukan untuk menciptakan stabilitas, dan peran aktif pemerintah dalam aspek ekonomi ditujukan untuk mempercepat perturnbuhan ekonomi. Kredibilitas dan kepekaan terhadap krisis, yang terkait dengan konsistensi, kejelasan motivasi, tranparansi, keseriusan dalam reformasi, pentingnya stabilitas jangka pendek, serta kebijakan yang cenderung memihak rakyat kecil merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya stabilitas. Restrukturisasi sektor keuangan dan korporasi secara bijak, seperti terdapatnya mekanisme aturan yang jelas, tindakan cepat dalam merestrukturisasi hutang swasta, dan rnemperbaiki kinerja manajemen merupakan faktor-faktor yang pempercepat bangkitnya kembali sektor dunia usaha. Asumsi dalam tesis ini, jika kondisi stabil dan sektor dunia usaha dapat bangkit kembali maka proses pemulihan ekonomi akan berjalan dengan cepat.Jenis penelitian dalam tesis ini adalah eksplanatit di mana menghubungkan dua variabel dengan menggunakan teori-teori sebagai alat untuk menganalisa hubungan kousal yang terjadi. Diteliti keterkaitan hubungan antara peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap proses pemulihan ekonomi di kedua negara. Dalam interaksinya dengan IMF, peran aktif pemerintah Korea Selatan dalam aspek sosial-politik dan ekonomi menyebabkan kondisi stabil tetap terjaga dan peran aktif pemerintah dalam aspek ekonomi menyebabkan sektor dunia usaha cepat bangkit kembali.Tesis ini membuktikan, dalam berinteraksi dengan IMF, diperlukan peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonorni agar kondisi stabil tetap terjaga dan sektor dunia usaha dapat bangkit kembali dengan cepat. Terbukti, dengan kondisi politik yang stabil dan bangkit kembalinya sektor dunia usaha menyebabkan Korea Selatan lebih cepat pulih dan krisis dibandingkan Indonesia."

"Kebijakan bantuan ADB kepada Indonesia yang semula bertumpu pada sektor pertanian sebagai perhatian utama kemudian berganti sektor infrastruktur sosial adalah bagian kebijakan ADB pada kurun waktu 1997-2000. Pergeseran kebijakan itu tidak hanya pada tumpuan sektor tapi juga pada jenis bantuan berupa program (program aid). Jenis bantuan ini sangat dijauhi oleh ADB pada kurun waktu sebelumnya dan justru sangat menekankan jenis bantuan proyek (project aid).Dalam menganalisa pergeseran kebijakan ADB di Indonesia, khususnya untuk kurun waktu 1997-2000, peneliti menggunakan metodologi kualitatif yang mencoba menjelaskan fenomena ini dengan menggunakan pengumpulan data lewat dokumentasi dan wawancara. Temuan data ini dibenturkan dengan teori, model atau konsep yang ada sehingga menghasilkan suatu temuan guna menjawab permasalahan tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utarna yang membuat ADB beralih pada sektor infrastruktur sosial dilatarbelakangi dan usaha untuk memulihkan kondisi masyarakat yang paling parah terkena dampak krisis. Selain itu bantuan pada sektor pertanian tidak sama sekali ditiadakan dan tetap dikategorikan sektor yang cukup mendapat perhatian walaupun dengan sedikit terjadi penurunan dari sisi nilai nominalnya.Adanya bantuan program adalah upaya ADB untuk menyiasati kelangkaan dana lunak dalam tubuh ADB. Oleh karena itu bantuan program dalam kurun waktu 1997-2000 adalah bantuan untuk sector reform yakni ADB mendesak pemerintah lewat kesepakatan bersama dalam mempersiapkan perangkat perundang-undangan guna mempercepat proses liberalisasi ekonomi, melalui privatisasi BUMN, desentralisasi maupun good governance. Implikasi yang lebih jauh dari kebijakan ini adalah terbukanya kesempatan luas bagi investor asing ke Indonesia dengan jaminan hukum dari pihak pemerintah Indonesia terhadap keberlangsungan investasi tersebut."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai peranan ODA (Official Development Assistance) Jepang di Indonesia pasca krisis Asia, dalam memperkuat hubunganekonomi yang asimetris dengan Indonesia, yang bahkan telah ada sebelum krisis Asia. Hubungan-ekonomi asimetris yang dimaksud ialah hubungan yang tidak setara?secara ekonomi antara Jepang dengan Indonesia. Usaha untuk menciptakan kondisi tersebut dianalisis dengan cara melihat kinerja ODA yang ada di Indonesia pasca krisis Asia.Selain itu pula dalam skripsi ini akan dibahas mengenai sejarah lahirnya ODA dan perkembangan awalnya di Indonesia, serta bagaimana proses formulasi kebijakan ODA Jepang, dari tahap awal hingga pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis.Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa ODA Jepang memiliki peranan dalam memperkuat hubungan-ekonomi yang asimetris dengan Indonesia, yakni dengan cara memperkuat posisi Jepang dan memperlemah posisi Indonesia secara ekonomi dalam hubungan tersebut.

---

This thesis explains about the role of Japan's foreign aid or usually called ODA (Official Development Assistance) in strengthening asymmetric economicrelationship with Indonesia, that have been existed before the Asian Crisis . The terminology of asymmetric economic-relationship here refered to unequall relationship?in economic terms?between Japan and Indonesia. The effort to strenghthen that condition can be explained by observing the implementaion of Japan?s ODA to Indonesia.Besides that, this thesis also explained about the emergence of Japan?s ODA at the first time, the history about the flow of Japan's ODA to Indonesia from Old Order Era up to now, and also about the policy formulation of Japan's ODA, from the beginning until the implementation phase. This research used qualitative method with analytical-descriptive explanation.The result of this research showed that ODA has role in strenghthening asymmetric economic-relationship between Japan and Indonesia, by strengthening Japan's position and weakening Indonesia?s economic position on that relationship."

"Sejak awal dekade 70an, Jepang telah banyak berkontribusi dalam perkembangan perkeretaapian Indonesia melalui berbagai bantuan di bidang perkeretaapian. Salah satu wilayah yang moda perkeretapiaannya banyak mendapatkan bantuan dari Jepang adalah wilayah Jabodetabek. Dalam kurun waktu tahun 1982 hingga tahun 2000, Jepang banyak memberikan bantuan ekonomi dan teknis bagi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek. Meskipun menguntungkan bagi perkembangan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek, berbagai bantuan tersebut dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk diplomasi ekonomi Jepang di Indonesia yang cenderung lebih menguntungkan Jepang daripada Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek dalam kurun waktu 1982-2000 sebagai keberhasilan diplomasi Ekonomi Jepang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif melalui studi pustaka terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, dan laporan pemerintah atau lembaga yang terkait dengan bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek dari tahun 1982 hingga tahun 2000. Data-data yang sudah dikumpulkan dan dikurasi lalu dipaparkan untuk selanjutnya dianalisa menggunakan teori diplomasi ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek tahun 1982-2000 menjadi keberhasilan diplomasi ekonomi Jepang sebab Jepang berhasil menancapkan pengaruhnya di perkeretaapian Indonesia dan menguntungkan Jepang dari sisi ekonomi dan ekspor teknologi. 

---

Since the early 70s, Japan has contributed a lot to developing the Indonesian railways through various assistance in the railways sector. One of the areas where the railways sector has acquired various assistance from Japan is the Jabodetabek area. From 1982 to 2000, Japan provided numerous economic and technical assistance to railways in the Jabodetabek area. Although beneficial for the development of railways in the Jabodetabek area, those aids are considered by many as a form of Japanese economic diplomacy in Indonesia that tends to benefit Japan more than Indonesia. This study discusses Japan's assistance in the railways of the Jabodetabek area in the period 1982-2000 as a success of Japan's economic diplomacy in Indonesia. This study uses qualitative and descriptive methods through literature studies of books, scientific journals, articles, news, and reports from the government or institutions related to Japan's assistance in the railways of the Jabodetabek area from 1982 to 2000. Then, that data was curated and analyzed using the theory of economic diplomacy. The results of this study show that Japan's assistance in railways in the Jabodetabek area in 1982-2000 was a success of Japan's economic diplomacy due to Japan's succeeded in establishing its influence on Indonesian railways and benefited Japan from an economic and technological export."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi Bank Negara Indonesia khususnya pada Kantor Cabang Menteng dalam menghadapi krisis moneter sejak tahun 1997 hingga tahun 2000. Ketika krisis moneter menerjang Indonesia pertengahan tahun 1997 perekonomian nasional mendapatkan dampak yang sangat buruk, hal ini berimbas kepada dunia perbankan. Bank Negara Indonesia ikut mengalami kerugian secara finansial selama dua tahun berturut-turut, masalah tersebut diakibatkan Negative Spread yaitu pendapatan yang diterima bank lebih kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan langkah mendasar seperti program penyehatan perbankan salah satunya ialah restrukturisasi bank-bank bermasalah melalui aspek finansial, operasional, dan struktural. Restrukturisasi ini membuahkan hasil dengan perbaikan kinerja rasio keuangan Bank Negara Indonesia pada tahun 2000. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana strategi penanggulangan krisis yang dilakukan Bank Negara Indonesia Cabang Menteng selama krisis moneter dan pengaruhnya pada operasional bank. Penelitian ini lebih lanjut menggunakan sumber primer seperti surat kabar, serta laporan tahunan Bank Negara Indonesia juga sumber sejarah lisan berupa wawancara dan sumber sekunder berupa buku/monograf terkait pembahasan krisis moneter dan Bank Negara Indonesia. Penelitian ini memakai metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

---

This research discusses the strategy of Bank Negara Indonesia, especially at the Menteng Branch Office, in dealing with the monetary crisis from 1997 to 2000. When the monetary crisis hit Indonesia in mid-1997, the national economy had a very bad impact, this had an impact on the banking world. Bank Negara Indonesia experienced financial losses for two consecutive years, this problem was caused by Negative Spread, namely the income received by the bank was smaller than the costs it had to incur. To overcome this, the government is taking basic steps such as a banking restructuring program, one of which is restructuring problematic banks through financial, operational and structural aspects. This restructuring resulted in an improvement in the performance of Bank Negara Indonesia's financial ratios in 2000. This research seeks to explain the crisis management strategy implemented by Bank Negara Indonesia Menteng Branch during the monetary crisis and its impact on bank operations. This research further uses primary sources such as newspapers, as well as Bank Negara Indonesia’s annual reports as well as oral history sources in the form of interviews and secondary sources in the form of books/monographs related to discussions of the monetary crisis and Bank Negara Indonesia. This research uses a historical method which consists of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography."

"Skripsi ini membahas diplomasi ekonomi antara Jepang dan Indonesia melalui Bantuan Pembangunan Resmi pada masa Orde Baru tahun 1973-1979. Hubungan diplomasi antara kedua negara dimulai dengan pampasan perang pada tahun 1958—1970. Setelah hubungan kedua negara membaik pasca Perang Dunia II, diplomasi ekonomi antara kedua negara menjadi semakin dalam melalui investasi dan bantuan, termasuk Bantuan Pembangunan Resmi. Bantuan dari Jepang tersebut memberikan banyak manfaat bagi Indonesia untuk membangun negaranya dan Jepang mendapatkan banyak keuntungan melalui investasinya di Indonesia. Pada skripsi ini juga akan dibahas mengenai investasi Jepang di Indonesia yang memunculkan berbagai reaksi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Reaksi yang diterima Jepang salah satunya adalah tuntutan untuk memberikan jumlah bantuan yang sama besar dengan keuntungan yang Jepang dapatkan dari investasinya di Indonesia. Hal itulah yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara utama penerima Bantuan Langsung Resmi dari Jepang.

---

This thesis discusses about economic diplomation between Japan and Indonesia through Official Development Assistance (ODA) during the New Order period, between 1973 to 1979. Diplomatic relation between two countries began with war reparation in 1958 until 1970. After the relation between two countries cooled down since the end of World War II, economic diplomatic between them move towards deeper relation with investment and assistance, include Official Development Assistance. Japan’s assistance gave Indonesia a lot of help to do country development and Japan got a lot of advantages because of their investments in Indonesia. Also, this thesis will give explanations about Japan's investments in Indonesia that caused a lot of reaction from internal and eksternal. One of the reaction was Japan sued to give Official Development Assistance to Indonesia as big as what they got from their investments in Indonesia. This is one of other main reasons which caused Indonesia became one of majors recipient of Japan’s Official Development Assistance."

"Bantuan luar negeri, sebagai sumber pendanaan pembangunan, sampai saat ini menimbulkan dua perdebatan utama mengenai model distribusi bantuan luar negeri: kepentingan pendonor dan kebutuhan negara penerima donor. Dengan studi kasus bantuan luar negeri Jepang dan Amerika Serikat ke Indonesia tahun 2000-2016, peneliti menganalisis variasi motif dalam pemberian bantuan luar negeri yang bersifat kepentingan donor, yaitu kepentingan ekonomi dan politik-strategis. Mengacu pada operasionalisasi teori dari Degnbol-Martinussen dan Engberg-Pedersen, fokus penelitian ini akan mengonfirmasi bahwa bantuan luar negeri merupakan sebuah alat komersil dan politik bagi negara pemberi bantuan luar negeri. Tujuan dari pemberian bantuan luar negeri adalah sebagai strategi perdagangan dan investasi di negara penerima donor, juga untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman.

---

Foreign aid, as a source of development funding, recently sparks some debate regarding two main models of foreign aid distribution whether it is because of the donor rsquo s interest, or the recipient need. With the case study of Japan and United States rsquo foreign aid to Indonesia 2000 2016 , this thesis analyzed the variation of motives regarding donor rsquo s interest economic interest and political and political strategic interests of donor countries. Referring to the operationalization of foreign aid motive theory by Degnbol Martinussen and Engberg Pedersen, the focus of this thesis will confirm that foreign aid is a commercial and political tool for foreign aid countries, as trade and investment strategy in donor countries as well as safeguard national security from threats."