Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas terjadinya penyelundupan dan peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang yang dilakukan oleh warga binaan dan Petugas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya hal tersebut meliputi faktor internal yang dipengaruhi oleh petugas, Narapidana/tahanan itu sendiri dan lingkungan di dalam Lapas, selain itu penyebabnya faktor eksternal, dipengaruhi oleh Keluarga, Kerabat dan Teman Narapidana dan lingkungan di luar Lapas. Penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya pembagian tugas yang jelas dan tegas dibidang pengamanan, selain itu perhatian khusus terhadap penambahan jumlah personil pengamanan dan pengembangan SDM petugas pengamanan.

---

This thesis study the happening of dark circulation and smuggling (of) narkoba instituted (by) permasyarakatan of class of I Cipinang (dore/conducted) by Citizen of binaan of officer and. This research is Research qualitative with descriptive desain. Result of this research conclude that cause the happening of the Mentioned cover Internal faelor which Influerced by officer. Convict / itselk prisioner and erviponment in Society Institute besides its cause of factor of eksternal Influerced by family.

Convict frind and consanguinity and environment out side Society Institute this research suggest that needing the existence of devicion of coherent and clear duty in Scurity area besides special attention to addition of amount Personel of security and development of human Resource Officer of Security."

"Penanggulangan peredaran narkoba bagi narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sangatlah berbeda dengan strategi pada umumnya. Selain sebagai tempat pemidanaan di lembaga pemasyarakatan ini juga dilaksanakana kegiatan pembinaan. Akan tetapi pola pembinaan yang relatif sama tersebut tidak bisa diberlakukan untuk semua kasus pemidanaan, karena ada beberapa kasus yang memerlukan penanganan secara spesifik. Demikian halnya penanganan narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika, dimana untuk tindak pidana tersebut penanganannya memerlukan treatmen tertentu yang lebih ke arah pemulihan perilaku dari ketergantungan narkotika dan psikotropika.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memberikan data atau gambaran secara analisis, kasus-kasus yang terjadi, dan melakukan wawancara terhadap para pejabat struktural, para petugas penjagaan, serta narapidana yang melanggar peraturan dengan mengkonsumsi narkoba di lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor yang mendorong terjadinya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah jumlah penghuni yang padat, serta penggunaan handphone secara bebas, sistem pengamanan manual dan moral petugas yang masih mudah disuap hal ini dapat dilihat dengan masih ditemukan kasus-kasus peredaran narkoba, selain itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta juga mengalami kendala berupa terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, kewenangan, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam penanggulangan peredaran narkoba.Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik bilamana Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mengoptimalkan petugas yang ada dengan meningkatkan disiplin, meningkatkan moral dan motifasi kerja, serta mengadakan penggeledahan secara rutin dan insidentil.

---

Trend of violence and drug using is increasing from time to time. With the most important causes is the limitation of criminal justice system in exceeding drug using?s effort. Among so many ways of drug entering into a prison, bring it inside food or drinking water is the most often during visiting period. Drug dealer is an actor behind those efforts with probably helped by an officer who work in prison and final caused an illegal drug dealing inside it.The purpose of this research is trying to find out the way of how to exceed a drug dealing in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta with some obstacles in facing that problem.Research method used in this study is an analysis of descriptive in which giving an overview of some cases and conducting an interview with high rank officer, guard personnel and also the prisoner who broke the rule by using drug inside prison area.From the result of this research, we can find that some factors which caused drug dealing in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta are over capacity, unlimited telephone facility, manual controlling system and the moral quality of personnel who may receive a bribe easily that reflect from some cases describe inside. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta is also facing another kind of obstacles such as a limited budget, human resources, authority level and lack of supporting facilities in developing the exceeded of drug dealing.The conclusion can be taken from this research is in order to build a well-controlled prison from drug dealing activity, Chairman of Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta has to take a lot of real actions to optimize available personnel by increasing discipline, quality of moral, motivation and also conducting drug searching regularly and accidentally."

"ABSTRAKSebagaimana dengan masyarakat luas yang memiliki stratifikasi sosial di dalamnya, masyarakat narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tentu juga memiliki stratifikasi sosial di dalamnya. Berangkat dari asumsi tersebut, tesis ini mencoba untuk menggali keberadaan stratifikasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.Dalam penelitian tentang stratifikasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, teori yang dipergunakan sebagai panduan dalam rangka menjawab permasalahan stratifikasi sosial di lembaga pemasyarakatan adalah teori stratifikasi sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, Gerhard E. Lenski dan C. Wright Mills yang menyatakan bahwa ada tiga dimensi stratifikasi sosial di Masyarakat yaitu dimensi kekuasaan, previlese dan prestise.Dengan pendekatan kualitatif diskriptif, penelitian ini berhasil menemukan suatu fakta empiris bahwa pada masyarakat narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terdapat 4 (empat) dimensi stratifikasi sosial yaitu 1) Kekuasaan, 2) Prestise, 3) Previlese dan 4) kekerasan. Dari studi ini juga ditemukan bahwa dimensi previlese memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap ketiga dimensi lainnya.

---

ABSTRACT

As with wide society owning social stratification in it, socialize convict [in] institute of pemasyarakatan of course also own social stratification in it. leaving dar of the assumption, this thesis try to dig existence of social stratification of convict in Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

In research about social stratification in Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, theory which is used as by guidance in order to replying problems of social stratification in lembaga pemasyarakatan is]theory of stratification of social proposed by Max Weber, Gerhard E. Lenski and C. Wright Mills expressing that there is three dimension of social stratification in society that is paintbrush dimension, previlese and presstige.

With approach qualitative diskriptif, this research succeed to find a[n empirical fact that [at] society of convict in I Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang of there are 4 ( empat) dimension of social stratification that is 1) power 2) presstige 3) Previlese And 4) hardness. From this study is also found by that dimension of previlese own very dominant influence to third the other dimension."

"Tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Kejahatan Narkoba dengan mengambil kasus di Lapas Klas I Cipinang Wilayah Polres Metro Jakarta Timur. Penelitian ini berfokus kepada pemolisian dalam pencegahan kejahatan sesuai dengan paradigma baru kepolisian yang telah bergeser dari reaktif menuju proaktif policing. Pemolisian yang proaktif sangat sejalan dengan pemikiran pencegahan kejahatan. Kejahatan narkoba telah menjadi perhatian seluruh dunia dan terdapat korelasi antara kejahatan dan narkoba di seluruh dunia (International Centre for the Prevention of Crime,2015). Pendekatan "rational choice theory" digunakan dalam penelitian ini terkait dengan perilaku manusia dalam melakukan kejahatan khususnya narkoba. Perpsektif Pemolisian merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat dan keteraturan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena kejahatan narkoba di lingkungan Lapas Klas I Cipinang dan strategi pemolisian Polres Metro Jakarta Timur. Wawancara mendalam dengan stakeholder terkait dengan penelitian ini dan pengamatan terlibat terhadap kegiatan di Lapas menjadi instrument dalam pengumpulan data. Analisis penelitian dilakukan dengan mengkategorisasi dan triangulasi terhadap berbagai informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas memiliki jumlah tahanan dan narapidana yang jauh melebihi kapasitas fasilitas yang ada sehingga interaksi antara bandar, pengedar dan pemakai menjadi satu yang dapat dengan mudah membangkitkan penggunaan narkoba di dalam Lapas. Jumlah petugas yang terbatas, berkualitas rendah dan kurang berintegritas menjadi faktor penting yang menyebabkan berkembangnya kejahatan narkoba. Keterbatasan sarana prasarana terutama penggunaan teknologi informasi belum mampu melakukan pengawasan dan pengamanan secara efektif. Strategi pemolisian oleh Polres Metro Jakarta Timur masih belum optimal untuk bersinergi dengan stakeholder terkait. Strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan menempatkan polisi sebagai ?leading sector? dengan pembentukan Satgas pencegahan kejahatan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti Pemda, Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen Pemasyarakatan, Kepala Lapas, tokoh agama dan masyarakat. Pemisahan kelompok tahanan dan terpidana, bandar, dan pengedar sehingga menghindari terjadinya peredaran narkoba dan interaksi diantara mereka

---

This study is to explore the phenomenon of Policing Strategy to Prevent the drug related crime at Cipinang Prison Class I within the Police Department Region in East Jakarta. The study is focusing on policing to prevent crime as s new paradigm shift from reactive to proactive policing. The proactive policing is in line with the idea and approach of crime prevention. The drug related crime has became the international issue and there is a correlation between crime and drug (International Centre for the Prevention of Crime,2015). The rational choice theory has been used in this study related to the human behavior involve crime particularly drug related crime (Serdar Kenan Gul,2009). Policing perspective is a set of activities which aims to maintain the community safety and social order. This study used qualitative approach to explore the drug related crime within the Cipinang Prison and the policing strategy developed by Police Department at East Jakarta. Indepth interview with relevan stakeholders to this study and participation observation to prison activities became the instrument to data collection. Analysis was conducted by categorizing and triangulate to some informations collected through interview, observation dan document review.

The study indicated that Cipinang Prison has the number of prisoner far beyond the capacity the prison so that the interaction among dealer, distributor and user of drug became intensively united so that enable them to get access to the drug at prison. The limited number of prison personnel, the lack of quality and integrity became the critical factor for the circulation of drug at the Cipinang prison. The lack of facilities especially the use information technology were hindered the implementation of supervision dan security effectively. Policing strategy conducted by Police Department at East Jakarta was not optimally synergized with the related stakeholders. Policing strategy to crime prevention must be conducted by police department as the leading sector by establishing the working group to implement the drug related crime and engaging the relevance stakeholders such as Regional Government, the Ministry of Law and Human Right especially Directorate General of Prison, Head of Prison institution, religious leader dan community. The separation of prisoner, drug dealer, distributor and user to avoid the circulation of drug and the interaction among them."

"Penelitian ini mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rutan Salemba dengan fokus pada konsistensi dan koherensi rangkaian kebijakan narkoba di tingkat kebijakan dan tingkat organisasi serta bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan. Untuk melihat implementasi rangkaian kebijakan ini dipergunakan Hirarki Kebijakan Broomley dengan faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards 111. Kebijakan dikaji sejak pada policy level, organizational level, dan operational level. Pada tingkat operational level inilah, implementasi kebijakan diukur berdasarkan faktor komunikasi, sumberdaya, struktur organisasi dan sikap pelaksana kebijakan. Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah positivis dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini, yang merupakan data kualitatif, terbagi menjadi dua jenis yaitu data mengenai rangkaian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rutan Salemba dan data mengenai pola interaksi petugas pengamanan, tahanan/narapidana dan pengunjung. Untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan rangkaian kebijakan digunakanlah metode studi kepustakaan dan wawancara dengan Kepala Pusat Penegakan Hukum BNN, Direktur Bina Khusus Narkotika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Rutan Salemba. Sedangkan data mengenai pola interaksi dalam pengimplementasian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diperoleh dengan melakukan observasi tidak terlibat dan wawancara dengan pihak petugas Rutan Salemba, tahanan/narapidana dan pengunjung.Rangkaian kebijakan narkoba pada tingkat policy level yang ditetapkan sejak tahun 1976 dengan yang diberlakukan saat ini memiliki konsistensi dan koherensi karena pembahan yang terjadi tetap berfokus pada tujuan yang sama yaitu Indonesia bebas narkoba. Konsistensi dan koherensi yang terdapat pada policy leverlini juga ternyata berlanjut pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pada organizational level, meskipun antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya yang terdapat pada tingkat organisasi ditetapkan dalam waktu yang cukup lama.Pada tahap pelaksanaan kebijakan diketahui sebagai pengkomunikasian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rutan Salemba dilakukan dengan cukup baik, kebijakan juga dianggap jelas dan sesuai dengan kebutuhan Rutan Salemba. Karenanya baik petugas pengamanan Rutan Salemba, tahanan/narapidana dan pengunjung cukup paham mengenai kebijakan ini. Akan tetapi, meskipun Rutan Salemba memiliki struktur organisasi birokrasi modern dan komunikasi dilaksanakan secara efektif ternyata kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kurang efektif dilaksanakan di Rutan Salemba. Dikatakan demikian karena petugas pengamanan Rutan Salemba dalam melakukan pengimplementasian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bersikap permisif dan cenderung komformis dalam menangani rnasalah narkoba ini.Sikap petugas pengamanan ini muncul disebabkan kondisi over capacity yang luar biasa, yang tidak diikuti dengan memadainya sarana dan prasarana yang disediakan, jumlah dan kualitas (skills) petugas pengamanan yang sangat tidak memadai, tidak sesuainya penghasilan yang diperoleh petugas dengan resiko pekerjaan, serta tidak adanya mekanisme pemberian insentif bagi petugas Rutan Salemba yang berhasil melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keadaan ini terbaca oleh tahanan/narapidana dan juga pengunjung dan dianggap peluang untuk memasukkan, mengedarkan dan rnenggunakan narkoba di Rutan Salemba. Akibatnya dengan diiming-imingi sejumlah uang petugas dapat dimanfaatkan untuk memasukkan narkoba ke dalam Rutan Salemba."

"Tesis ini membahas pelaksanaan kewenangan diskresi petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cipinang. Penanganan masalah, terutama pada gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang memerlukan kebijakan melakukan tindakan segera yang belum diatur, bahkan berbeda atau menyimpang dari ketemuan dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan bagaimana dan mengapa petugas pemasyarakatan melaksanakan diskresi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diskresi oleh petugas pemasyarakatan dilakukan atas dasar kebutuhan dan budaya kerja yang berkembang. Hasil penelitian menyarankan perlu disusun buku pedoman pelaksanaan diskresi di Lapas. Demikian juga perlu dilakukan pelatihan, pembenahan pola penanganan masalah dan sosialisasi pelaksanaan diskresi."

"Pencegahan konflik di Lembaga Pemasyarakatan sudah seharusnya menjadi prioritas utama dari Direktorat Jcndcral Pemasyarakatan, dimana kondisi keamanan di Lapas menjadi barometer utama keberhasilan Lapas. Untuk menjadikan kondisi Lapas aman, jauh dari konflik dihutuhkan petugas Lapas yang mampu membaca situasi apabila kontlik di Lapas akan terjadi. Untuk itu diperlukan suatu intcrvensi kepada petugas Lapas, berupa intervensi peningkatan kapasims petugas Lapas dengan pelatihan mencegah konhik, terutama konflik yang bersifat laten. Pelatihan merupakan salah satu bentuk pilihan altemalif yang dirasa paling efektif untuk meningkatkan kemampuan petugas, khususnya petugas pengamanan. Adapun modul dari pelatihan tersebut menitik beratkan pada 4 (empat) hal yaitu; memahami konflik, strategi menangani koflik, metode peringatan dan tanggapan dini (Earbz Warning System), Participatory Action Research. Penulis berharap agar intervensi yang penulis buat dapat dijadikan sebagai acuzm untuk pelatihan pcnanganan kontlik, baik penanganan konflik yang terjadi di Lapas Klas I Cipinang pada khususnya dan lembaga pemasyarakatan Iainnya pada umumnya."

"Sistem pemasyaraktan sebagai metode pembinaan para pelanggar hukum berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dalam kerangka sistem pemasyarakatan, pembinaan narapidana adalah masalah pembinaan manusia yang melibatkan semua aspek dan eksistensinya dengan perlakuan yang lebih manusiawi serta memperlihatkan hak asasi pelanggar hukum, baik sebagai individu, mahluk sosial maupun religisus. Namun sistem pemasyarakatan seperti tersebut di atas dalam kenyataanya tidaklah mudah. Seperti aksi kerusuhan selama tahun 2001, yang telah membuat daftar panjang mengenai kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan klas I Cipinang. Situasi dan kondisi yang digambarkan berkenaan dengan masalah kerusuhan di LP Cipinang merupakan kejadian yang sangat mungkin terjadi dan tidak dapat dipungkiri. Apa yang digambarkan tersebut merupakan bagian dari kehidupan dalam tembok lembaga pemasyarakatan yang pada dasarnya merupakan kondisi umum dan secara universal terdapat di lembaga pemasyarakatan seluruh dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai pola kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, serta mencari tahu apa yang menjadi faktor penyebab kerusuhan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik-teknik berupa wawancara dengan narasumber antara lain : Petugas, Narapidana dan Mantan Narapidana. Dari hasil penelitian data dan wawancara yang dilakukan kepada narasumber tersebut diketahui pola dan faktor penyebab kerusuhan dalam LP Cipinang adalah : Pola kerusuhan yang terjadi dapat disimpulkan terdiri dari : 1. Kerusuhan antar blok 2. Kerusuhan antar etnis 3. Kerusuhan antara narapidana dengan petugas Sedangkan mengenai faktor penyebab kerusuhan, antara lain : - Daya tampung yang melebihi kapasitas - Akumulasi kekecewaan - Ada disharmonisasi hubungan - Ada penguasaan sumber daya tertentu oleh kelompok narapidana - Diskriminasi perlakuan - Fasilitas dan sarana yang kurang memadai - Kurang adanya fokus kegiatan pembinaan."