Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. Amerika Serikat lebih terbuka untuk berdiplomasi dengan Iran, tetapi masih mempertahankan pendekatan koersifnya. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri oleh Jakob Gustavsson. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, pelemahan power militer Amerika Serikat dan perubahan fokus wilayah Amerika Serikat ke Asia. Kedua, polarisasi politik domestik dan penguatan perekonomian Amerika Serikat. Ketiga, keinginan Obama untuk membatasi penggunaan militer di luar negeri dan menyelesaikan isu nuklir Iran melalui diplomasi. Keempat, dinamika pengambilan keputusan di Gedung Putih. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat faktor ini berkontribusi terhadap tujuh perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. 

---

This research aims to answer how United States foreign policy towards Irans Nuclear Program change during the Obamas administration. United States is more open to diplomacy with Iran yet still maintain its coercive postures. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jakob Gustavsson. The methodology used on this research is a qualitative approach with descriptive analysis. This research shows there are seven foreign policy changes that are the results of four factors. First, United States declining military power and the shift of United States regional focus to Asia. Second, the polarized domestic politic situation and United States strengthening economic power. Third, Obamas personal preference in limiting the use of United States military power abroad and solve the Iran nuclear issue through diplomacy. Fourth, the decision-making process at the White House. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the seven changes of United States foreign policy towards Irans nuclear program. 

"

"Ambivalensi berasal dari istilah dalam bahasa Inggris "ambivalence" yang artinya kurang lebih: Perasaan atau sikap-sikap yang bertentangan terhadap seseorang atau sesuatu yang timbul pada saat bersamaan, seperti misalnya rasa cinta dan benci (Webster's Kew World Dictionary, Second College Bdi.tipn, 1978). Sumber lain mendefinisikan Ambivalensi sebagai suatu koeksistensi dari perasaan-perasaan yang saling berlawanan terhadap seseorang, obyek atau gagasan. (En Carta, 1997)Dalam bahasa sederhana dan populer barangkali dapat diistilahkan dengan sikap "pli.n-plan", mendua, atau tidak konsisten yang punya konotasi luas. Misalnya saja sikap suatu pemerintahan terhadap negara atau negara-negara lain yang bersahabat namun pada waktu yang bersamaan juga melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan atau bahkan merugikan negara terkait. Kalau dalam definisi pertama perasaan cinta dan benci dapat timbul secara bersamaan dalam diri seseorang?."

"Internasionalisme Amerika adalah orientasi dalam politik luar negeri Amerika. Penyebaran demokrasi dan liberalisme ke seluruh dunia merupakan ciri utama dalam orientasi ini. Internasionalisme Amerika diformulasikan oleh Presiden Amerika Woodrow Wilson. Ia percaya bahwa Amerika memiliki sense of mission dan sense of obligation memperkenalkan demokrasi dan liberalisme kepada masyarakat internasional dalam rangka pembentukan tatanan dunia yang aman, stabil dan makmur. Bagi Wilson upaya membawa demokrasi dan liberalisme pada masyarakat internasional tidak bisa dilepaskan dari bentuk kerjasama dengan institusi intemasional/ multilateral. Pemikiran Wilson inilah yang diangkat kembali dalam politik luar negeri masa Clinton. Ciri utama politik luar negeri Clinton adalah pemanfaatan institusi internasional/multilateral dalam upaya penyebaran demokrasi dan liberalisme ke seluruh dunia lewat strateginya "Enlargement". Tesis ini akan menunjukan bagaimana pemerintah Clinton memanfaatkan institusi internasional/multilateral dalam mendukung terlaksananya strategi `Enlargement'. Pelaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat masa Clinton sendiri tidaklah mudah karena perkembangan lingkungan internasional yang mana Neo Cold War Orthodoxy yang semakin membahayakan dan tidak terduga bagi Amerika Serikat. Untuk itu tesis ini jugs akan menunjukan bagaimana sikap pragmatis pemerintah Clinton menyebabkan keberhasilan pemanfaatan institusi internasional/multilateral mendukung strategi "Enlargement".

---

American Internationalism is an orientation in American Foreign Policy. The main characteristic of American internationalism is the universalism of democracy and liberalism. It was President Woodrow Wilson who formulated American Internationalism since he believed that Americans have sense of mission as well as sense of obligation to introduce democracy and liberalism to international community in order to create a stable, secure, and prosperous world order. According to Wilson, American's effort to promote democracy and liberalism is highly in collaboration with various international and multilateral institutions. In Clinton's administration Wilsonianism has been adopted and become the main element in its foreign policy. In this regard, the use of international/multilateral institutions become prominent in universalizing democracy and liberalism through so called `enlargement strategy'."

"Seperti diketahui Iran bagi Amerika memiliki arti sangat penting baik dari segi geopolitis militer ekonomi dan minyak Hubungan erat telah terjalin sejak Perang Dunia II dengan ikut sertanya Iran dalam persekutuan militer CENTO sampai berkembang merijadi hubungan khusus (Special Relationship) sejak akhir 1960an Dan Amerika juga rnempunyai komitmen terhadap Shah dalam menghadapi baik musuh eksternal maupun musuh-musuh internal Amerika merancang kudeta pada tahun 1953 untuk mengembalikan Shah ke tahtanya. Revolusi Islam Iran tahun 1978-1979 berhasil mengakhiri kekuasaan Shah Negara yang sebelumnya sangat pro menjadi berbalik memusuhi Amerika 3atuhnya Shah melumpuhkan strategi Teluk Persia Amerika dan memberikan dampak geopolitis sangat serius bagi kedudukan Amerika di dunia internasional karena berpengaruh nyata terhadap perimbangan kekuatan di Timur Tengah dan perimbangan strategis Timur Barat. Akibatnya Presiden Carter dikecam baik di dalam maupun luar negeri karena dianggap tidak memberikan dukungan secara nyata untuk menyelamatkan Sha sehingga komitmen Amerika terhadap sekutunya dipertanyakan. Skripsi mi oerusana memoahas kebijakan Carter di Iran terutama antara tahun 1978-1979 Walaupun hak asasm mewarnam kebijakan politik luar negeri Amerika masa tersebut tapi dalam praktek kebi:iakan Carter di Iran tetap konsisten dengan para pendahulunya karena arti penting Iran mengatasm berbagai pertimbangan moral Walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam birokrasi tapi didalam kenyataan kebijakan Amerika masa Carter tetap menekankan pada perlmndungan kepentingan strategis Amerika Carter tetap melanjutkan supplam senjata dan menyuarakan dukungan-dukungannya Tidak pernah ada usaha sistimatis mendorong Shah untuk melakukan proses demokratiSaSi dan tidak pernah ada ancaman penarikan dukungan Juga terjadi pelunakan krmtik terhadap berbagai kebijakan represif Shah. Ternyata bentuk kebijakan Amerika selarna tiga dekade yang bertujuan melindungi kepentingan vitalnya di Iran mempengaruhi persepsi perumus kebijakan dalam memandang permasalahan di Iran dan cara kerja dinas intellijen Amerika sehingga antisipasi keadaan tak mampu dilakukan Ketika menyadari kegawatan keadaan di Iran pada masa revolusi tahun 1978-1979 kekuatan oposisi sudah sedemikian besar sehingga kemungkinan untuk menyelamatkan Shah sudah tidak ada lagi karena sedikitnya alternatif-alternatif yang ada yarg semi.anya meierlukan biaya dan resiko yang tinggi."

"Tesis ini membahas mengenai Iran Sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi NPT (Non Proliferation Treaty). Melalui program nuklir damainya, Iran berencana untuk menjadi mandiri (self sufficient) dalam hal pengembangan teknologi dan melepaskan ketergantungan terhadap sumber energi konservatif (minyak dan gas). Iran memiliki hak yang sah dibawah NPT untuk mengembangkan teknologi nuklir sipil. Namun demikian, upaya Pemerintah Iran ini mengalami hambatan. Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan UE3 (Inggris, Perancis dan Jerman) memiliki kecurigaan bahwa Iran berencana untuk mengembangkan senjata nuklir. Terlepas berbagai kecaman dan tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya, Iran tetap melanjutkan program nuklirnya sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya.Dalam penelitian dengan topik Kebijakan Nuklir Iran khususnya dalam menghadapi respon Barat ini, tujuan dari penelitian adalah Menelaah signifikansi program nuklir Iran sebagai kepentingan nasional yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan oleh Pemerintah Iran. Menganalisa program nuklir Iran sesuai kerangka NPT dan program pengawasan IAEA, serta bagaimana Iran menjalankan diplomasinya ditengah kecaman Amerika Serikat dan sekutunya yang berargumen bahwa program nuklir tersebut memiliki tujuan militer. Serta menelaah bagaimana negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat merespon program nuklir Iran dan upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Iran.

---

This thesis explains about Iran?s peaceful nuclear program intentions to support self sufficiency in terms of technology improvement and to be less dependence in conservative source of energy such as oil and gas. This intention was made clear as Iran became one of the first countries to sign and ratified the Non Proliferation Treaty (NPT). The Treaty provides legal and legitimate basis for Iran to develop such nuclear program. Western Countries, mainly United States and major European Countries like Britain, France and Germany, has long been suspecting Iran for developing nuclear weapons, and continues to press on Iran to stop the program. This condition does not prevent Iran to continue the development of its nuclear program as national interests.In this research entitled Iran?s Nuclear Policy in Regards to West Response, the objectives are to studies significances of Iran?s nuclear program as a national interest that have been carried out consistently by the government of the Islamic Republic. To analyze Iran?s nuclear program within NPT framework and surveillance control mechanism of the IAEA. How Iran conducts its diplomacy, under United States and its European Allies pressure and perception that Iran nuclear purpose was to make a weapons of mass destruction. Further, to see how west particularly the United States responds to Iran?s diplomatic efforts in carrying its nuclear program."

"ABSTRAKKebijakan Amerika Serikat menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi menempati posisi penting dalam kebijakan politik luar negeri pemerintahan Presiders Bill Clinton. Kebijakan pemerintahan Clinton terhadap Haiti pada tahun 1993-1994 adalah contoh kasus yang nyata dan terang-terangan dalam upaya Amerika mempromosikan demokrasi. Pemerintahan Clinton memandang bahwa rejim militer Haiti yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang sah hasil pemilihan demokratis merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintahan Clinton merasa perlu melakukan upaya pemulihan dan promosi demokrasi di negara Kawasan Karibia tersebut. Misi Amerika di Haiti tersebut tidak semata-mata menyangkut promosi demokrasi, tapi juga dikaitkan dengan upaya Amerika memperluas pasar bebas (free market). Karena bagi pemerintahan Clinton, kebijakan demokrasi harus dikaitkan Pula secara terpadu dengan upaya memperluas pasar bebas. Pelaksanaan kebijakan ini sesungguhnya terkait dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dan juga merupakan bagian dari strategi Amerika untuk menciptakan perdamaian di dunia yang didasarkan atas terciptanya pemerintahan demokratis di mana-mana."

"Skripsi ini mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Jimmy Carter, khususnya terhadap Terusan Panama. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden Jimmy Carter untuk menyelesaikan masalah Terusan Panama. Presiden Jimmy Carter mengambil kebijakan dengan menandatangani perjanjian baru mengenai Terusan Panama, dimana dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa AS akan mengembalikan pengelolaan Terusan Panama sepenuhnya kepada Panama. Akan tetapi, perjanjian itu kemudian menimbulkan pertentangan di pihak AS. Perjanjian itu pun harus melalui perdebatan dan perundingan di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat AS, sebelum akhirnya perjanjian itu disetujui dan disahkan. Pembahasan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, permasalahan, lingkup permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber penelitian, sistematika penulisan, serta bahasa dan ejaan yang dipergunakan.Bab kedua membahas kebijakan luar negeri AS pada tahun 1970 hingga 1980. Pada bab ini diuraikan secara umum kebijakan luar negeri AS, terutama kebijakan luar negeri AS setelah Perang Dunia II. Juga dibahas mengenai kebijakan Partai Demokrat dan Partai Republik, visi Jimmy Carter, kebijakan luar negeri pemerintahan Jimmy Carter.Bab ketiga adalah pembahasan inti mengenai kasus Terusan Panama dan dampaknya. Pada awal bab ini sedikit diuraikan mengenai latar belakang sejarah Terusan Panama. Kemudian dibahas kebijakan yang diambil Presiden Jimmy Carter terhadap Terusan Panama, dan akhirnya dampak dari adanya perjanjian baru Terusan Panama. Bab keempat merupakan kesimpulan menyeluruh dari pembahasan topik skripsi Perjanjian baru Terusan Panama yang pada awalnya ditentang, akhirnya disetujui dan disahkan oleh Senat AS. Perjanjian ini pun menguntungkan bagi kedua pihak, Panama dan AS."